Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendahuluan: Polisi adalah petugas yang bertugas melindungi dan menangani kasus kekerasan. Polisi dapat dibantu oleh psikiater dalam menangani kasus kekerasan. Meski sudah ada kerjasama antara departemen psikiatri forensik dan kepolisian yang diatur dalam undang-undang, namun belum diketahui bagaimana tingkat pengetahuan kepolisian di Indonesia mengenai peran psikiater dan peran VERP dalam penanganannya. kasus kekerasan. Metode: Penelitian ini menggunakan desain analitik quasi-experimental design dengan metode pretest-posttest pada sampel peneliti, yaitu untuk mengukur tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah pendidikan. Uji analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan SPSS 20, menggunakan uji utama menggunakan uji Wilcoxon. Hasil: Analisis dengan uji Wilcoxon menunjukkan adanya peningkatan tingkat pengetahuan polisi sebelum (7(0-22)) dan setelah pendidikan (9(0-22)) (p=0,001). Terdapat korelasi negatif yang sangat lemah (p=0,048 r= -0,251) antara skor pengetahuan pretest pada usia dan lama bekerja. Kesimpulan: Ditemukan hubungan yang signifikan dalam pendidikan kepada polisi tentang peran psikiater dan peran VERP."

"ABSTRAKPendahuluan: Badan Pusat Statistik (BPS) memperoleh peningkatan pada korban kekerasan dari 14,33% menjadi 43,58% pada rentang tahun 2012 hingga 2015. Infomasi tersebut mengindikasikan suatu masalah dalam tata laksana kekerasan Indonesia saat ini. Dalam menghadapi kasus kekerasan, pihak hukum akan memerlukan psikiater untuk mengkaji korban dan pelaku terlebih dahulu yang dilaporkan dalam Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP). Akan tetapi, belum diketahui pemahaman pihak hukum mengenai peran VeRP dalam sistem peradilan Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengetahuan calon sarjana hukum terhadap penggunaan VeRP dalam kasus kekerasan serta pengaruh edukasi berupa kuliah terhadap pengetahuan calon sarjana hukum.Metode: Desain studi adalah kuasi-eksperimental dengan intervensi dalam bentuk kuliah. Subjek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia semester enam. Perubahan tingkat pengetahuan diamati dengan kuesioner pretest-posttest sebelum dan sesudah kuliah. Hasil diuji dengan T-test berpasangan dan Wilcoxon sesuai normalitas data.Hasil: Perbedaan antara pretest dan posttest nilai keseluruhan kuesioner meningkat secara signifikan (p<0.001, CI 95%=2.34-6.28). Terdapat peningkatan signifikan pada nilai pertanyaan teori (p<0.001) dan nilai pertanyaan studi kasus (p=0.031, CI 95%= 0.21-4.21).Kesimpulan: Edukasi berupa kuliah mampu meningkatkan pengetahuan populasi calon sarjana hukum dalam pemahaman Visum et Repertum Psikiatrikum dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus kekerasan.Metode: Desain studi adalah kuasi-eksperimental dengan intervensi dalam bentuk kuliah. Subjek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia semester enam. Perubahan tingkat pengetahuan diamati dengan kuesioner pretest-posttest sebelum dan sesudah kuliah. Hasil diuji dengan T-test berpasangan dan Wilcoxon sesuai normalitas data.Hasil: Perbedaan antara pretest dan posttest nilai keseluruhan kuesioner meningkat secara signifikan (p<0.001, CI 95%=2.34-6.28). Terdapat peningkatan signifikan pada nilai pertanyaan teori (p<0.001) dan nilai pertanyaan studi kasus (p=0.031, CI 95%= 0.21-4.21).Kesimpulan: Edukasi berupa kuliah mampu meningkatkan pengetahuan populasi calon sarjana hukum dalam pemahaman Visum et Repertum Psikiatrikum dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus kekerasan.

---

ABSTRACT

Introduction: The Center of National Statistics (BPS) found an increase in violence rate from 14,33% to 43,58% between the year 2012 and 2015. This indicates a problem in Indonesian violence management to this day. When handling violence cases, jurist may require the help of forensic psychiatry to assess the victims and suspects of the case. These findings are reported in a Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP). However, there is no information about the jurists knowledge on the use of VeRP. This study aims to obtain information on law students knowledge of VeRP and how lecture affects the knowledge of VeRP in law students.

Method: A quasi-experimental study design with lecture as intervention is conducted on sixth-semester Universitas Indonesia Law Students. Results obtained twice (before and after lecture) in pretest-posttest questionnaire are analysed with paired t-test and Wilcoxon depending on normality.

Result: There is a significant increase in overall score (p<0.001, CI 95%=2.34-6.28) and the scores in both question groups. [theoretical group (p<0.001); case study group (p=0.031, CI 95%= 0.21-4.21)]

Conclusion: Lecture can affect the knowledge of law students about the use of Visum et Repertum Psikiatrikum to identify and prosecute violence cases."

"ABSTRAK

Pendahuluan: Penduduk dengan gangguan jiwa berat diketahui berisiko melakukan kejahatan

kekerasan yang lebih tinggi dari biasanya. Untuk mencegah kekerasan,

kemampuan untuk menilai risiko kekerasan diperlukan untuk menilai apakah kekerasan

akan berulang atau tidak. Salah satu metode penilaian risiko kekerasan ini adalah

dengan Alat Penilaian Risiko Kekerasan (VRA), tetapi metode dan kemampuan untuk menilai

Risiko kekerasan belum umum diajarkan dan digunakan di Indonesia. Masalah ini

menimbulkan pertanyaan dari tim peneliti tentang bagaimana mengembangkan

keterampilan ini di Indonesia.

Metode: Pengumpulan data dilakukan di dua lokasi yaitu di Padang pada tanggal 1 Agustus 2019, dan

pada tanggal 14 September 2019 di Diklat RSCM, Jakarta. Pesertanya adalah dokter spesialis

psikiatri dan/atau sedang menjalani PPDS untuk psikiatri. Peserta mengisi

lembar angket dan lembar sebelum pendidikan dan lembar post-test setelah pendidikan. Data

Skor dan post-test peserta kemudian dianalisis menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test

dengan SPSS versi 23 untuk melihat signifikansinya. Data demografi juga dianalisis dengan

peningkatan nilai post-test dengan Uji Korelasi Spearman, Uji U Mann-Whitney, dan . uji

Kruskal-Wallis.

Hasil: Terdapat perbedaan yang signifikan (p<0,05) antara nilai pre-test dan post-test,

sedangkan analisis data demografi seperti tingkat pendidikan terakhir, pengalaman sebelumnya,

menjalani pendidikan penilaian risiko kekerasan selama program pendidikan spesialis (PPDS)

psikiatri, pengalaman menjalani pendidikan penilaian risiko kekerasan di luar

PPDS untuk psikiatri, pengalaman menangani kasus kekerasan, lama kerja, jumlah kasus

ditangani per bulan, dan data penilaian diri terhadap kemampuan menangani berbagai

kasus kekerasan (fisik, seksual, psikologis dan penelantaran) hingga peningkatan nilai post-test

tidak ada hubungan atau perbedaan yang signifikan.

Kesimpulan: Ada peningkatan yang signifikan antara skor pre-test dan post-test setelah

diberikan pendidikan. Korelasi dan pengaruh karakteristik demografi peserta terhadap peningkatan

skor post-test tidak memiliki nilai signifikan. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk

menyusun modul atau materi baru dalam psikiatri PPDS

ABSTRACT

Introduction: People with severe mental disorders are known to be at risk of committing crimes

higher hardness than usual. To prevent violence,

the ability to assess the risk of violence is needed to assess whether violence

will repeat or not. One of these violence risk assessment methods is

with the Violence Risk Assessment Tool (VRA), but methods and capabilities to assess

The risk of violence is not yet commonly taught and used in Indonesia. This problem

raises questions from the research team about how to develop

these skills in Indonesia.

Methods: Data collection was carried out in two locations, namely in Padang on August 1, 2019, and

on September 14, 2019 at the RSCM Training and Education, Jakarta. Participants are specialist doctors

psychiatrist and/or undergoing PPDS for psychiatry. Participants fill in

questionnaire sheets and sheets before education and post-test sheets after education. Data

Participants' scores and post-test were then analyzed using the Wilcoxon Signed Rank Test

with SPSS version 23 to see the significance. Demographic data were also analyzed by

increase in post-test scores with the Spearman Correlation Test, the Mann-Whitney U Test, and . test

Kruskal-Wallis.

Results: There was a significant difference (p<0.05) between the pre-test and post-test scores,

while the analysis of demographic data such as the last education level, previous experience,

undergo violence risk assessment education during the specialist education program (PPDS)

psychiatry, experience undergoing violence risk assessment education outside pendidikan

PPDS for psychiatry, experience in handling violent cases, length of work, number of cases

handled per month, and self-assessment data on the ability to handle various

cases of violence (physical, sexual, psychological and neglect) to increased post-test scores

there is no significant relationship or difference.

Conclusion: There is a significant increase between pre-test and post-test scores after

given education. Correlation and influence of participant demographic characteristics on improvement

post-test scores have no significant value. This research can be the basis for

compiling new modules or materials in PPDS psychiatry"

"Latar Belakang: Kasus kejahatan susila perkosaan pada korban hidup masih sangat tinggi. Pembuktian yang sulit pada kasus perkosaan karena minimnya bukti dan tidak adanya saksi. Sehingga pengumpulan bukti sangat penting untuk membuat terang suatu perkara. Salah satunya adalah Visum et Repertum, dimana penyidik akan meminta bantuan ahli yakni dokter spesialis Forensik dan Medikolegal atau dokter dalam memeriksa korban ataupun pelaku serta membuatkan laporan hasil pemeriksaan tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut, perlu dilakukan upaya untuk menggali informasi tentang kebutuhan para penegak hukum dalam hal ini penyidik, terhadap hasil Visum et Repertum kasus forensik klinik perkosaan.Tujuan: Untuk mengetahui kebutuhan penyidik terhadap Visum et Repertum kasus perkosaan, sehingga Visum et Repertum kasus perkosaan pada korban hidup dapat memenuhi kebutuhan penyidik serta meningkatkan nilai Visum et Repertum sebagai alat bukti yang dapat membantu menyelesaikan kasus perkosaan.Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi yang berupa in-depth interview untuk mengeksplorasi pendapat, persepsi, dan kebutuhan penyidik terhadap Visum et Repertum kasus perkosaan.Hasil: Terdapat tiga tema utama terkait kebutuhan penyidik yaitu, kebutuhan secara teknis, kebutuhan terkait isi Visum et Repertum, dan kebutuhan terkait berita acara pemeriksaan ahli. Secara teknis terdapat kebutuhan koordinasi, kecepatan, biaya, dan kebutuhan terkait resume medis. Terkait isi Visum et Repertum pada masing-masing bagian yakni bagian pendahuluan, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, konsultasi, dan kesimpulan. Kebutuhan terkait berita acara pemeriksaan ahli yakni pembuktian, pendapat, serta administrasi.Kesimpulan: Kebutuhan penyidik terhadap Visum et Repertum kasus perkosaan korban hidup dimulai dari awal penyidik merujuk kasus ke rumah sakit hingga hasil Visum et Repertum, dimana isi Visum et Repertum serta pendapat dokter terkait kasus tersebut sangat penting untuk membuat terang suatu perkara.

---

Background: The incidence of sexual violence rates are quite high. Lack of evidences and absence of witnesses are some of the challenges found in investigation of those cases. Therefore, collection of evidences is crucial in order to prove the case. One of valid evidences is Visum et Repertum, of which investigators seek experts, either Forensic and Medicolegal Specialist or general practitioner, regarding examination of victims or perpetrators and result report of the examinations that has been carried out. According to this phenomenon, a profound information on subjects needed by the investigators from the Visum et Repertum, must be collectec.

Aims: The aim of this article is to understand subjects needed by the investigators from Visum et Repertum of sexual violence cases. Therefore, Visum et Repertum in sexual violence cases will be more valuable as valid evidences.

Method: This study uses a qualitative phenomenological method in the form of in-depth interviews to explore the opinions, perceptions, and needs of investigators on the Visum et Repertum of rape cases.

Result: There are three main themes related to the needs of investigators, technical needs, needs related to the contents of Visum et Repertum, and needs related to the police investigation report. Technically there are coordination, celerity, cost, and technical related to medical resume. Related to the contents of Visum et Repertum in each section, preliminary, anamnesis, physical examination, laboratory examination, consultation, and conclusion. Needs related to the police examination report are proof, opinion, and administration.

Conclusion: The need of Investigators in Visum et Repertum of Sexual Violence starts from the beginning of the investigators, refer the case to the hospital until the results of Visum et Repertum, where the contents of the Visum et Repertum and the opinion of the expert related to the case are very important to make a case clear."

"Profesional kesehatan mental memainkan peran mendasar dalam membantu pengadilan pada kasus-kasus pengampuan. Dibutuhkan kemampuan assessing psychiatrist yang dapat melakukan pemeriksaan sesuai peran yang diminta yaitu menghadirkan bukti objektif untuk kepentingan hukum. Dengan belum adanya modul pengajaran yang seragam dalam mempersiapkan psikiater umum untuk menghadapi permintaan penilaian kapasitas mental pada kasus pengampuan, maka studi ini berupaya mendapatkan dasar keilmuan untuk mengembangkan prosedur yang terstandar bagi psikiater. Dilakukan pencarian jurnal atau artikel menggunakan database elektronik Oxford Journal, Springer Link, EBSCO Host, ProQuest, PubMed, dan Cochrane Library. Studi literatur ini menggunakan format PICO framework dengan kriteria inklusi dan kriteria ekslusi untuk mendapatkan artikel yang sesuai dengan topik penelitian. Selain itu dilakukan pula pencarian referensi dan jurnal yang relevan secara manual (hand searching). The Joanna Briggs Institute (JBI) Critical Appraisal dan the Scale for the Assessment of Narrative Review Articles (SANRA) digunakan dalam penilaian kualitas artikel. Jumlah artikel yang didapat berdasarkan uji kelayakan terhadap kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 14 artikel. Didapatkan penilaian yang dilakukan meliputi  perspektif individu yang akan diajukan untuk menjalani pengampuan maupun penilaian terhadap keluarga yang akan menjadi wali pengampu. Beberapa hal-hal yang harus menjadi perhatian bagi assessing psychiatrist terkait tahapan dan faktor-faktor penting juga harus diperhatikan untuk penilaian kapasitas mental dalam kasus pengampuan serta instrumen-instrumen yang menunjang penilaian secara obyektif pada kasus pengampuan. Penerapan prinsip-prinsip penilaian kapasitas mental pada kasus pengampuan diharapkan dapat membantu dalam penyusunan prosedur pelayanan medis yang obyektif dan akurat di fasilitas pelayanan kesehatan jiwa.

---

Mental health professionals play a fundamental role in assisting courts in guardianship cases. An assessing psychiatrist's ability is needed who can carry out examinations according to the requested role, namely presenting objective evidence for legal purposes. Becausse of there is no uniform teaching modules in preparing general psychiatrists to meet the demand for mental capacity assessments in guardianship cases, leads this study seeks to gain a scientific basis for developing standardized procedures for psychiatrists. Journal or article searches were conducted using the Oxford Journal, Springer Link, EBSCO Host, ProQuest, PubMed, and Cochrane Library electronic databases. This literature study uses the PICO framework format with inclusion criteria and exclusion criteria to obtain articles that are in accordance with the research topic. In addition, a manual search for references and relevant journals was also carried out (hand searching). The Joanna Briggs Institute (JBI) Critical Appraisal and the Scale for the Assessment of Narrative Review Articles (SANRA) were used in the article quality assessment. The number of articles obtained based on the feasibility test against the inclusion and exclusion criteria was 14 articles. It was found that the assessment carried out includes the perspective of the individual who will be proposed to undergo a guardianship as well as an assessment of the family who will become the guardian. This systematic review contains matters that should be a concern for assessing psychiatrists regarding the stages and important factors that must be considered for the assessment of mental capacity in the case of guardianship as well as the instruments that support objective assessment in the case of guardianship. The application of the principles of mental capacity assessment in guardianship cases is expected to assist in the preparation of objective and accurate medical service procedures in mental health care facilities."

"Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat berkaitan dengan psikiatri forensik. Skripsi ini akan membahas mengenai apa saja kewenangan-kewenangan tersebut berikut kedudukan psikiatri forensik dalam kewenangan-kewenangan tersebut serta pelaksanaan kewenangan-kewenangan tersebut secara kelembagaan oleh lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Sudut pandang yang diambil dalam skripsi ini adalah dengan membandingkan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan lembaga Kepolisian Republik Indonesia dalam hal perangkat penunjang dalam susunan organisasi yang bertugas untuk mengkelola kewenangan terkait medis khususnya psikiatri forensik yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, psikiatri forensik berkedudukan sebagai ilmu yang membantu peradilan ketika di dalamnya terlibat orang dengan gangguan jiwa. Kemudian, dalam pelaksanaannya lembaga Kejaksaan belum mempunyai organ khusus dalam struktur organisasi yang mengkelola aspek medis khususnya psikiatri forensik.

---

The Attorney of the Republic of Indonesia has authorities which linked to forensic psychiatry. This study will discuss about those authorities along with the standing of forensic psychiatry in those authorities and the implementation of those authorities institutionally. The point of view taken in this thesis is to compare the institutions of the Attorney of the Republic of Indonesia with the Police of the Republic of Indonesia in terms of supporting tools in the organizational structure that are responsible for the management of medical related authorities, especially forensic psychiatry. Based on the results of research that has been done, forensic psychiatry serves as a science that helps the judiciary when involved people with mental disorders. Then, in its implementation, the Attorney of the Republic of Indonesia has no specific organs in the organizational structure that manage the medical aspects especially forensic psychiatry."

"Permintaan layanan psikiatri forensik di Indonesia terus meningkat. Namun, psikiater di Indonesia merasa kurang kompeten dan kurang percaya diri dalam melakukan analisis psikomedikolegal dan melaporkan hasil pemeriksaannya, karena ketiadaan pedoman dan metode pendidikan yang belum seragam. Penelitian ini terdiri atas tiga tahap yang bertujuan untuk mengidentifikasi komponen Kemampuan Berpikir Analisis Psikomedikolegal (KBAP) dan mengembangkan modul pengajaran yang sahih dan mampu laksana. Penelitian menggunakan desain exploratory sequential mixed method. Pada tahap 1, dilakukan penelusuran kepustakaan dan penilaian kebutuhan dari pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi komponen KBAP, dilanjutkan dengan teknik delphi melibatkan pakar psikiatri, hukum, dan bidang lain yang relevan. Hasilnya diadaptasi menjadi instrumen penilaian KBAP beserta panduan penilaiannya. Pada tahap 2, dilakukan studi potong lintang terhadap psikiater Indonesia untuk mengetahui skor KBAP dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Pada tahap 3, dilakukan pengembangan dan uji coba Modul KBAP. Penelitian tahap 1 menghasilkan 60 butir KBAP yang dibagi empat tahap: persiapan, pemeriksaan, penulisan laporan, serta persiapan dan pemberian keterangan di pengadilan. Instrumen penilaian, berupa rubrik yang dilengkapi panduan pengisian, memiliki validitas isi dan reliabilitas antarpenilai yang baik. Median skor KBAP dari 165 subjek sebesar 37 (rentang nilai 5 sampai 89). Tidak didapatkan faktor yang berhubungan dengan skor KBAP. Modul KBAP yang dikembangkan pada tahap 3, berdasarkan temuan dari tahap 1 dan 2, berlangsung secara daring selama 6 minggu, terdiri atas kegiatan pembelajaran dan evaluasi yang dilakukan secara asinkronus dan sinkronus. Modul KBAP secara keseluruhan dinilai mampu laksana dan sahih. Selain itu, peserta menunjukkan hasil yang baik dalam evaluasi hasil pembelajaran modul. Secara keseluruhan, penelitian ini dirancang untuk dapat menjawab kebutuhan dalam peningkatan keterampilan psikiatri forensik Indonesia dengan memberikan pedoman konkret dan modul pengajaran yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut baik dalam aspek pendidikan, penelitian, maupun pelayanan.

---

Requests for forensic psychiatry assessments have consistently increased. However, Indonesian psychiatrists still view themselves as incompetent, and thus, unconfident in conducting psychomedicolegal analysis and reporting the results, which may stem from a lack of concrete guidelines and uniform teaching methods throughout the country. Furthermore, psychomedicolegal analysis as a form of clinical reasoning can be influenced by cognitive and emotional factors. Thus, this study aims to identify components of psychomedicolegal analysis competency and to develop its educational module. This study used an exploratory sequential mixed method design. In Part 1 of the study, literature review and needs analysis from stakeholders were conducted to identify components of psychomedicolegal analysis, which were then refined through Delphi technique involving experts from psychiatry, law, and other relevant fields. The components are adapted into a scoring instrument and its user manual. In Part 2, a cross-sectional study was conducted among Indonesian psychiatrists to estimate the level of psychomedicolegal analysis of competence and related factors. In Part 3, a module for psychomedicolegal analysis was developed and tested. Part 1 of this study resulted in 60 items of psychomedicolegal analysis competency, divided into 4 domains: preparation, assessment, report writing, and giving expert testimony. The scoring instrument was designed as a rubric and complemented by a manual containing item explanations and operational definitions. The instrument has acceptable content validity and inter-rater reliability. In Part 2, a sample of 165 psychiatrists had a median psychomedicolegal analysis score of 37 (range 5 to 89). No factors are significantly associated with it. In Part 3, the psychomedicolegal analysis module, formulated from the findings of Part 1 and 2, was conducted as an online course for 6 weeks, consisting of asynchronous and synchronous activities. The module was considered feasible and valid. Also the participants showed good results in evaluation of the module. Overall, the psychomedicolegal analysis scoring instrument and the resulting module were able to answer the need for skill development in Indonesian forensic psychiatry by providing concrete guidelines and teaching methods that have the potential to be further developed as educational innovation, research, and services."

"Juvenile justice centers have a long tradition as an unfortunate stop for young offenders who need mental health care. Reports estimate that as many as 70% of the youth in detention centers meet criteria for mental health disorders. As juvenile justice systems once again turn their focus from confinement to rehabilitation, mental health providers have major opportunities to inform and improve both practice and policy. The Handbook of Juvenile Forensic Psychology and Psychiatry explores these opportunities by emphasizing a developmental perspective, multifaceted assessment, and evidence-based practice in working with juvenile offenders. This comprehensive volume provides insights at virtually every intersection of mental health practice and juvenile justice, covering areas as wide-ranging as special populations, sentencing issues, educational and pharmacological interventions, family involvement, ethical issues, staff training concerns, and emerging challenges. Together, its chapters contain guidelines not only for changing the culture of detention but also preventing detention facilities from being the venue of choice in placing troubled youth.Key issues addressed in the Handbook include: Developmental risks for delinquency. Race and sex disparities in juvenile justice processing. Establishing standards of practice in juvenile forensic mental health assessment. Serving dually diagnosed youth in the juvenile justice system. PTSD among court-involved youth. Female juvenile offenders. Juvenile sex offenders."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengetahui, bentuk tindakan yang diambil oleh aparatkepolisian dalam proses penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, sertapertimbangan aparat kepolisian mengambilan tindakan dalam proses penyelesaiankasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Penelitian ini dilakukan denganmetode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yangbersumber dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier, danuntuk mendukung data sekunder maka digunakan teknik wawancara kepadapenyidik Institusi Kepolisian Metro Jakarta Barat khusus bagian UnitPerlindungan Perempuan dan Anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalampenyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga saat ini tindakan yang diambiloleh penyidik dengan menggunakan jalur penal dan mediasi penal. Mediasi penaltidak dikenal dalam kitab undang-undang hukum acara pidana KUHAP namundalam praktek aparat sering menawarkan upaya damai yang dilandasi dalam suratedaran kapolri tentang penanganan kasus melalui alternative dispute resolution ADR , dimana pertimbangan atas pengambilan tindakan jalur penal diperolehuntuk mencapai keadilan dan kepastian hukum sedangkan mediasi penal diperolehuntuk terciptanya keadilan dan kemanfaatan terhadap kasus kekerasan dalamrumah tangga. Sehingga disimpulkan peranan aparat Kepolisian dalam PenyidikanKasus Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalamperwujudan proses pelaksanaan hukum guna meminimalisir kasus kekerasandalam rumah tangga yang telah banyak terjadi.

---

ABSTRACTThis study aims to find out, the form of action taken by the police in theinvestigation of cases of domestic violence, as well as consideration of the policeaction in the process of retrieval of cases of domestic violence is. This researchwas conducted with qualitative descriptive methods, using data collectiontechniques derived from secondary data is the primary legal materials, secondary,tertiary, and secondary data to support the use of interviewing techniques toinvestigators Institution Kepolisian Resort West Java special section Women andChildren Protection Unit. The results showed that in the settlement of domesticviolence cases in the current actions taken by the investigator using the path Penaland Penal mediation. Penal mediation is not recognized in the book of the law ofcriminal procedure Criminal Code , but in practice the authorities often offer apeace effort that is based in Jakarta Police chief circulars about the handling ofcases through alternative dispute resolution ADR , where consideration of takingpenal action path is obtained to achieve justice and legal certainty, whilemediation is obtained for the creation of penal justice and expediency in cases ofdomestic violence. Thus concluded the role of police officers in the investigationof domestic violence cases is a very important role in the realization of theimplementation process of law in order to minimize cases of domestic violencethat has occurred."