Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Ancaman proteksionisme hijau di Uni Eropa tertera dalam Renewable Energy Directive 2018/2001 (RED II). Tesis ini mengkaji (i) hukum WTO tentang diskriminasi dan perlindungan lingkungan beserta pula (ii) alasan untuk Indonesia untuk mengajukan klaim bahwa RED II diskriminatif. Melalui penelitian hukum normatif yuridis dan pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa pertama, hukum WTO terdiri dari beberapa artikel dalam Perjanjian Teknis Hambatan Perdagangan (TBT) dan Perjanjian Umum tentang Perdagangan dan Tarif (GATT), yang tertera dalam Pasal 2.1, 2.2, dan 5.1 Perjanjian TBT serta Pasal III: 4, XX (b), dan XX (g) dari GATT bersama dengan yurisprudensi yang relevan dari putusan WTO. Kedua, RED II bersifat diskriminatif karena konsep perubahan penggunaan lahan tidak langsung (ILUC), yang menargetkan pengurangan minyak sawit mentah (CPO) menjadi 0% pada tahun 2030, sedangkan produk domestik sejenisnya, yaitu minyak lobak, minyak kedelai, dan minyak biji bunga matahari tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Sarannya adalah untuk menerapkan pasal-pasal yang telah diuraikan serta yurisprudensi yang relevan dalam hal Indonesia memutuskan untuk melanjutkan mekanisme penyelesaian sengketa di WTO. Selanjutnya, disarankan bahwa klaim Indonesia didukung oleh data ilmiah dan teknis untuk mendukung klaim hukum.

---

The threat of green protectionism in the European Union is prevalent within the enactment of Renewable Energy Directive 2018/2001 (RED II). This thesis examines (i) the WTO law on discrimination and environmental protection as well as (ii) the grounds for Indonesia to claim that RED II is discriminative. Through conducting a juridical normative legal research whilst applying a qualitative approach, it can be concluded that firstly, the WTO law comprised of several articles in the Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement and General Agreement on Trade and Tariff (GATT), which includes but not limited to Article 2.1, 2.2, and 5.1 TBT Agreement as well as Article III:4, XX (b), and XX (g) of GATT alongside with the relevant jurisprudence of WTO case laws. Secondly, RED II is discriminatory due to the concept of indirect land use change (ILUC), which targets the reduction of crude palm oil (CPO) to 0% in the year 2030, whereas like products, namely rapeseed oil, soybean oil, and sunflower seed oil, are exempted from such reduction. The suggestion would be to apply the aforementioned Articles, as well as the relevant jurisprudence, in the event that Indonesia decides to continue the dispute settlement mechanism within the WTO. Next, it is suggested that the claims are supported by further research on scientific and technical data in addition to the legal claims.

"

"Pemerintah Indonesia menerapkan bea keluar terhadap kelapa sawit dan produk turunannya dalam upaya untuk mengontrol supply dan harga minyak goreng di dalam negeri. Dampak dari kebijakan ini berimbas tidak hanya terhadap industry kelapa sawit saja tetapi juga terhadap ekonomi indonesia secara keseluruhan. Bea keluar telah menyebabkan ekspor sawit tidak mencapai level maksimum. Industry hilir CPO tidak. berkembang, maraknya penyeludupan, penurunan daya saing industri dan peningkatan ketidakpastian usaha. Disisi lain bea keluar merupakan mekanisme yang dimiliki pemerintah untuk meredam kenaikan harga minyak goreng yang terlalu tinggi yang diakibatkan oleh kondisi pasar komoditas di luar negeri.

---

Government of Indonesia impose export duty on palm oil and its product in the effort to control the supply and price of domestic cooking oil. The impact of this policy affect not only palm oil industry, but also to Indonesian economy as a whole. Export duty has caused palm oil export fail to reach its maximum potential, discourages development of downstream industry. lower industry competitiveness and increase business uncertainty. On the other hand, export duty give govemmert a mechanism to control domestic cooking oil price when international commodity market fluctuates."

"Crude Palm Oil (CPO) merupakan komoditas ekspor andalan Indonesia sehingga berhasil menempatkan Indonesia sebagai negara eksportir CPO terbesar di dunia, di mana salah satu tujuan utamanya adalah Uni Eropa. Namun demikian, Uni Eropa justru menerapkan Kebijakan Renewable Energy Directive (RED) I pada tahun 2009 dan dilanjutkan dengan RED II pada tahun 2018 yang berisikan tentang peralihan konsumsi dari energi fosil menjadi energi terbarukan, di mana energi tersebut harus diproduksi dan diolah secara berkelanjutan. Dampaknya, Uni Eropa mulai mengurangi impor CPO dari berbagai negara, termasuk Indonesia, sehingga Kebijakan RED I dan II berpotensi dapat memengaruhi ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa.

---

Crude Palm Oil (CPO) is Indonesia's main export commodity, which has led Indonesia to become the world's largest CPO exporter, where one of its main destinations is the European Union. However, the European Union implemented the Renewable Energy Directive (RED) I in 2009 and followed with RED II in 2018. These directives aim to transition consumption from fossil fuels to renewable energy sources, requiring sustainable production and processing. As a result, the European Union has started reducing CPO imports from various countries, including Indonesia. Consequently, RED I and II Policies could potentially affect Indonesia's CPO exports to the European Union."

"Saat ini, minyak kelapa sawit merupakan komoditas penting yang digunakan untuk berbagai macam produk, seperti minyak goreng, margarin, kosmetik, dan bahan bakar hayati. Didorong oleh tuntutan global, perluasan penanaman kelapa sawit di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara tropis membuat kelapa sawit menjadi sumber minyak nabati terbesar. Perkembangan produksi minyak kelapa sawit berperan penting dalam memberikan dampak ekonomi yang positif, khususnya bagi negara-negara produsen. Kendati demikian, perkembangan produksi minyak kelapa sawit juga berdampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan adalah dengan menerapkan standar minyak kelapa sawit berkelanjutan melalui sistem sertifikasi. Terdapat tiga sistem sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan, yaitu sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil, sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil, dan sertifikasi Malaysian Sustainable Palm Oil. Skripsi ini mencoba untuk mengkaji secara normatif ketiga sistem sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan tersebut sebagai instrumen penaatan hukum lingkungan. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa ketiga sistem sertifikasi tersebut belum optimal sebagai instrumen penaatan hukum lingkungan. Untuk itu, ketiga sistem sertifikasi tersebut perlu disempurnakan. Kemudian, untuk mendukung pelaksanaan sistem sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan diperlukan pula tekanan-tekanan dari pihak ketiga, seperti konsumen, masyarakat / lembaga swadaya masyarakat, pemegang saham, pengecer dan pemasok, dan komunitas keuangan.

---

Nowadays, palm oil is an important commodity that is used for various products, such as cooking oil, margarine, cosmetics, and biofuel. Driven by global demands, the great expansion of palm oil production in many parts of the world, especially in tropical countries, makes oil palm the highest yielding source of vegetable oil. The expansion of palm oil production plays an important role in providing positive economic impact, particularly for the producing countries. Nevertheless, the expansion of palm oil production also has negative impact on the environment and social life. Therefore, there is a need to provide sustainable palm oil production. One of the efforts needed to achieve sustainable palm oil production is to apply sustainable palm oil standards through a certification system. There are three sustainable palm oil certification systems, namely Roundtable on Sustainable Palm Oil Certification, Indonesian Sustainable Palm Oil Certification, and Malaysian Sustainable Palm Oil Certification. This thesis tries to study normatively the three certification systems of palm oil as an environmental law compliance instrument. The result of this research shows us that the three certification systems are not yet optimal as one. Therefore, that three certification systems need to be revised. Furthermore, to support the implementation of sustainable palm oil certification system, the pressures from the third parties, such as consumer, communities non governmental organization, shareholders, retailers, suppliers, and financial community are also required."

"Uni Eropa memberlakukan kebijakan RED yang berkaitan dengan penerapan keberlanjutan terhadap sumber energi terbarukan dalam. Dalam kajian sebelum RED II menempatkan produk sawit sebagai salah satu penghasil emisi akibat penggunaan Indirect  Land Use Change (ILUC). Hal ini tidak hanya menimbulkan permasalahan pada kuantitas ekpor minyak sawit Indonesia, akan tetapi preseden yang ditimbulkan dari Kebijakan oleh UE tersebut terhadap minyak sawit Indonesia di pasar global. Tujuan penelitian untuk mengetahui apa saja motivasi UE dalam menerapkan kebijakan RED dari sisi sosial, politik dan lingkungan, serta strategi perdagangan Indonesia dengan menggunakan pendekatan intelijen kompetitif. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis menggunakan pendekatan intelijen kompetitif, Teori Berlian dari Porter, PESTLE dan selanjutnya dilakukan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukan bahwa motif kebijakan RED tidak hanya akibat faktor lingkungan, namun juga terkait dengan politik dan ekonomi. Dalam menghadapi RED Strategi perdagangan Internasional sawit Indonesia dapat dilakukan dengan mengembangkan jalur hilirisasi sawit dalam negeri, mengembangkan SDM, meningkatkan pengawasan dalam implementasi regulasi terkait industri sawit, selanjutnya mengedapankan industri sawit berkelanjutan sebagai counter terhadap kampanye negatif dan kebijakan RED, dengan mengusung dampak sosial yang ditimbulkan dari kebijakan RED jika ekspor sawit ke UE dihentikan, sebagai bagian dari standarisasi berkelanjutan yang memenuhi unsur ekonomi, lingkungan dan sosial. Selain itu, juga dipertimbangkan untuk mengoptimalkan pasar baru, terutama negara-negara yang mengalami peningkatan kebutuhan minyak nabati khususnya sawit, seperti India, Pakistan dan China.

---

The European Union has implemented the Renewable Energy Directive (RED) policy, which relates to the application of sustainability towards renewable energy sources. In a study prior to RED II, palm oil products were identified as one of the contributors to emissions due to the use of Indirect Land Use Change (ILUC). This not only poses problems for the quantity of Indonesian palm oil exports but also sets a precedent for the Indonesian palm oil industry in the global market due to the policy imposed by the EU. This research aims to identify the motivations of the EU in implementing the RED policy from social, political, and environmental perspectives, as well as to explore Indonesia's trading strategy using a competitive intelligence approach. This research was conducted qualitatively through data collection via interviews and literature review. The analysis utilized the competitive intelligence approach, Porter's Diamond Theory, PESTLE analysis, and SWOT analysis. The research findings indicate that the RED policy is motivated not only by environmental factors but also by political and economic considerations. In facing the RED policy, Indonesia's international palm oil trading strategy can be carried out by advancing the domestic palm oil industries, enhancing human resources, strengthening oversight in implementing regulations related to the palm oil industry, and promoting sustainable palm oil industry as a counter to negative campaigns and the RED policy. This includes highlighting the social impacts that would arise if palm oil exports to the EU were to be stopped as part of sustainable standards that fulfill economic, environmental, and social aspects. Additionally, optimizing new markets, particularly countries with increasing demand for vegetable oils, especially palm oil, such as India, Pakistan, and China need to be considered."

"Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan industri kelapa sawit, salah satu upaya untuk meningkatkan potensi tersebut adalah melalui kemitraan inti plasma, dimana terdapat pihak perusahaan inti dan petani plasma yang saling bermitra dengan adanya hubungan saling ketergantungan dan menguntungkan. Namun, dalam implementasinya kerap kali terjadi permasalahan hukum ranah persaingan usaha diantara pelaku usaha yang bermitra tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini Penulis memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat luas mengenai perspektif hukum persaingan usaha terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam perjanjian kemitraan inti-plasma perkebunan kelapa sawit. Pada prakteknya, salah satu permasalahan hukum yang terjadi adalah pada kemitraan inti plasma antara PT. Multi Prima Entakai yang diduga melakukan penguasaan pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat terhadap petani plasma dalam Koperasi Renyang Bersatu. Dalam kasus ini, PT. Multi Prima Entakai selaku perusahaan inti tidak transparan dalam memberikan rincian penggunaan dana dan penentuan angka kredit untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, sehingga mengakibatkan para petani plasma hanya menerima tagihan pembayaran kredit sampai terlilit hutang tanpa adanya kejelasan penggunaan dana. Dalam menganalisis kasus ini, Penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan memberikan pemahaman lebih lanjut terkait pengaturan kemitraan inti plasma dalam perundang-undangan di Indonesia, lalu memberikan penjabaran kasus, menjelaskan penerapan Pasal UU No. 5 Tahun 1999 terhadap kasus tersebut, serta memberikan rekomendasi agar implementasi kemitraan inti plasma sejalan dengan hukum persaingan usaha. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis, PT. Multi Prima Entakai terbukti melakukan penguasaan pasar berupa praktek diskriminasi sebagaimana dilarang oleh ketentuan Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999.

---

Indonesia has great potential to develop the palm oil industry, one of the efforts to increase this potential is through the inti plasma partnership, where there are companies and palm oil planters who partner with each other in a relationship of mutual dependence and benefit. However, in its implementation, there are often legal issues in business competition among the partner business actors. Therefore, in this research, the author aims to provide understanding and information for the wider community regarding the competition law perspective of legal issue that occur in the inti plasma partnership agreement of palm oil. In practice, one of the legal problems that occur is the inti plasma partnership between PT. Multi Prima Entakai and Cooperative of Renyang Bersatu, which is suspected that could lead to market control that causes monopoly practice and/or unfair competition over the palm oil planters in Koperasi Renyang Bersatu. In this case, PT. Multi Prima Entakai as the core company is not transparent in providing details on the use of funds and determination of credit figures for the development of oil palm plantations, it is resulting in palm oil planters only receiving payment bills until they are in debt without any clarity on the use of funds. In the analysis of this case, the author uses analytical descriptive research through a qualitative approach, specifically by providing further understanding of the regulation of inti plasma partnership in Indonesian law, providing a case description, then explaining the application of Article Law no. 5 of 1999 on the case, and provide recommendations so that the implementation of the inti plasma partnership is according to competition law. Based on the results of research conducted by the author, PT. Multi Prima Entakai is proven to have controlled the market in the form of discrimination practices by the provisions of Article 19 letter d of Law no. 5 of 1999"

"Semakin tingginya kebutuhan BBM, dan semakin menurunnya cadangan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka para peneliti akan berusaha untuk mencari alternatif bahan bakar lain. Salah satu solusi tersebut yaitu bahan bakar yang diproses dari minyak nabati yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Pada penelitian ini, akan dibuat bahan bakar dari minyak nabati yang disebut dengan renewable diesel. Renewable diesel merupakan generasi kedua dari biofuel yang menggunakan minyak nabati. Bahan baku yang dipilih dalam penelitian ini yaitu minyak sawit. Renewable diesel ini diharapkan memiliki komposisi yang menyamai petroleum diesel, dan juga memiliki spesifikasi yang minimal sama dari petroleum diesel, tetapi di sisi lain juga memiliki keunggulan yaitu seperti angka setana yang lebih tinggi dan kandungan impurities yang lebih rendah. Adapun metode yang digunakan untuk mensintesis renewable diesel yaitu metode hidrodeoksigenasi dengan menggunakan katalis Pd/Zeolit dengan bahan baku minyak sawit. Pada reaksi hidrodeoksigenasi ini, kondisi operasi yang diberlakukan yaitu tekanan 9 bar, 12 bar, dan 15 bar dan variasi suhu operasi yang digunakan yaitu 375oC dan 400oC. Harapan yang ingin dicapai dari proses ini yaitu konversi setinggi-tingginya, angka setana yang lebih tinggi dari solar komersial, dan kandungan impurities serendah-rendahnya.

---

Time by time, the demand for fuel is getting higher, while petroleum reserves is decreasing significantly, then the researchers will try to look for other alternative fuels. One best solution is processed fuel from vegetable oil which is a natural resource that can be renewed. In this study, the solution will be made from vegetable oil fuel called renewable diesel. Renewable diesel is a second generation of biofuels that use vegetable oil. Raw materials that are selected in this study, namely palm oil. Renewable diesel is expected to have an equal composition of petroleum diesel, and also have the same minimum specifications of petroleum diesel, but on the other hand also has the advantage of such a higher cetane number and lower content of impurities. The method used to synthesize the renewable diesel is hydrodeoxygenation method using the Pd/Zeolite catalyst with palm oil feedstock. In this hydrodeoxygenation reaction, the operating conditions are pressure of 9 bar, 12 bar, and 15 bar and operating temperature variations used are 375oC and 400oC. Hopefully the ressult achieved from this process is the conversion as high as possible, higher cetane number than commercial diesel, and the content of impurities as low as possible."

"ISPO sebagai suatu standar minyak kelapa sawit berkelanjutan dibuat untuk menjawab permintaan pasar dunia untuk minyak kelapa sawit yang berkelanjutan di tengah kontroversi yang beredar tentang produk tersebut, terutama dari aspek lingkungan. Dikarenakan standar sebagai salah satu jenis hambatan teknis terhadap perdagangan internasional diatur oleh Perjanjian TBT, ISPO semestinya dinilai dengan mengacu pada perjanjian tersebut dan juga kasus-kasus lainnya yang relevan dengan standar. ISPO juga bukan merupakan satu-satunya standar yang ada yang berlaku terhadap minyak kelapa sawit dengan adanya MSPO dan RSPO sebagai standar lainnya. ISPO mempunyai posisi yang tidak jelas sebagai suatu hambatan teknis, karena walaupun ia dapat dikatakan sebagai suatu standar atau regulasi teknis, ia tidak berlaku untuk produsen minyak kelapa sawit di luar Indonesia akibat isi aturan di dalamnya dan juga keterkaitannya yang erat dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga juga menghambat adopsi ISPO sebagai suatu standar internasional yang relevan menurut Perjanjian TBT untuk minyak kelapa sawitISPO as a standard for sustainable palm oil was formulated to answer the demand of the international market for sustainable palm oil in the light of the controversies associated with the product, especially of enviromental issues. As standards as a technical barrier to international trade are regulated untder the premises of the TBT Agreement, ISPO must be assessed with the aforementioned agreement as well with relevant cases concerning standards. ISPO is not the only standard applicable for sustainable palm oil as MSPO and RSPO are present as standards regulating the same product. ISPO's position as a technical barrier to trade is uncertain, as one of ISPO’s main concern is that it is not applicable to foreign palm oil producers outside of Indonesia due to its content and deep connection with Indonesian regulations, impacting the viability of adopting ISPO as a relevant international standard for palm oil under the premises of the TBT Agreement."

"Adanya degradasi sumber daya alam dalam upaya perolehan nilai ekonomi melahirkan gagasan green economy yang merujuk pada rekonfigurasi bisnis dan infrastruktur untuk memperoleh manfaat lebih baik dari investasi alam, manusia dan modal ekonomi yang pada saat bersamaan mengurangi emisi gas rumah kaca, sebagai bentuk dari perhatian pada isu tersebut maka Uni Eropa mengeluarkan resolusi terkait dengan energi terbarukan yang dikenal dengan European Union Renewable Energy Directive (RED). Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip fundamental perdagangan internasional yaitu most favoured nation dan national treatment. instrumen kebijakan lainnya dikhawatirkan akan membuat hambatan perdagangan internasional dimana hambatan tersebut secara teknis melalui kebijakan ramah lingkungan dengan dasar general exception Article XX GATT, namun RED belum memiliki cukup dasar untuk dapat dijustifikasi dengan kaidah tersebut, alasan yang digunakan masih dikatakan cukup abstrak dan sulit untuk membuktikan secara scientific antara tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan yang diambil. RED berimplikasi pada sektor perekonomian Indonesia dimana hal tersebut mengganggu stabilitas perdagangan minyak sawit Indonesia yang mengakibatkan berkurangnya devisa negara karena Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pengekspor minyak sawit terbesar dunia, selanjutnya implikasi yang dirasakan adalah dari segi sosial dimana munculnya stigma negatif akan minyak sawit pada masyarakat, namun terdapat implikasi positif yang muncul dalam merespon RED yaitu implikasi hukum dimana melalui instrumen hukum yang dibuat dapat memicu perbaikan tata kelola sawit yang berkelanjutan dan menciptakan peluang-peluang lain sebagai alternatif efektivitas konsumsi minyak sawit dalam negerti melalui program energi baru terbarukan berbasis minyak kelapa sawit, dengan adanya instrumen hukum tersebut dianggap sudah cukup dalam menjamin keberlanjutan minyak sawit, namun tantangan lain yang harus dihadapi adalah tentang bagaimana mengimplemantasikan nilai tersebut di sektor hulu dan hilir.

---

The existence of natural resource degradation in an effort to gain economic value gave birth to the idea of ​​a green economy which refers to the reconfiguration of businesses and infrastructure to obtain better benefits from investments in nature, human and economic capital while at the same time reducing greenhouse gas emissions, as a form of attention to the issue of Therefore, the European Union issued a resolution related to renewable energy known as the European Union Renewable Energy Directive (RED). The policy is considered contrary to the fundamental principles of international trade, namely the most favoured nation and national treatment. it is feared that other policy instruments will create barriers to international trade where these barriers are technically through environmentally friendly policies based on the general exception of Article XX GATT, but RED does not yet have sufficient basis to be justified by these rules, the reasons used are still quite abstract and difficult to prove scientifically between the goals to be achieved and the policies taken. RED has implications for the Indonesian economic sector where it disrupts the stability of Indonesia's palm oil trade which results in a reduction in the country's foreign exchange because Indonesia is known as one of the world's largest palm oil exporters, then the implication is from a social perspective where there is a negative stigma about palm oil in society. However, there are positive implications that arise in responding to RED, namely legal implications where through legal instruments created can trigger improvements in sustainable palm oil governance and create other opportunities as an alternative to the effectiveness of domestic palm oil consumption through new renewable energy programs based on palm oil. , the existence of such legal instruments is considered sufficient in ensuring the sustainability of palm oil, but another challenge that must be faced is how to implement this value in the upstream and downstream sectors."

"Transnational standards related to the environmental and social sustainability of production processes are becoming commonplace governance tools in the global economy. This book demonstrates how sustainability standards serve two fundamentally different functions: coordination and regulation. Standards can coordinate like-minded businesses in an industry by demarcating common sustainability commitments to distinguish between sustainable and unsustainable sectors of the industry. Yet, standards can also regulate businesses, requiring them to change production and trade practices to align with the sustainability demands of third-parties, including trading partners, advocacy groups, consumers and other civil society constituencies. These two functions reflect the private and public lenses, respectively, through which legal scholars can assess standards as transnational sustainability laws. With key case studies in forestry standards, palm oil standards, and the ISEAL Alliance, this book demonstrates how socio-legal analyses of transnational rulemaking inform debates about global administrative law and the constitutionalization of the global economy."