Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 141373 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Adhe Rizki Mulkiana
"Amerika adalah salah satu negara yang fokus memberikan bantuan kepada negara lain. Salah satu bantuan yang diberikan Amerika adalah melalui Millennium Challenge Corporation (MCC). Bantuan MCC di Indonesia dikelola oleh Millennium Challenge Account Indonesia (MCAI) yang salah satu programnya adalah Kemakmuran Hijau. Program Kemakmuran Hijau merupakan program MCC pertama yang berfokus pada upaya mitigasi perubahan iklim. Melalui program Kemakmuran Hijau, dapat dilihat bagaimana politik lingkungan yang dimainkan oleh Amerika melalui MCC di Indonesia, serta apa kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Amerika di Indonesia. Penelitian ini mengambil contoh program yang dikelola oleh Konsorsium pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) di Lombok Utara, Lombok Timur, dan Kolaka. Penelitian ini menggunakan teori politik ekologi dari Raymond L. Bryant dan teori kepentingan nasional dengan pendekatan lingkungan dari Simon Dalby. Hasil penelitian antara lain: Pertama, politik lingkungan yang dimainkan oleh Amerika melalui MCC sangat erat kaitannya dengan konsep scientific forestry. Melalui konsep scientific forestry, Amerika ingin menekankan bahwa upaya pengelolaan lingkungan yang paling tepat adalah dengan pendekatan ilmiah dan teknologi. Hal inilah yag kemudian diajarkan oleh MCC kepada para partner dan masyarakat di Indonesia. Kedua, kepentingan MCC di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu ekonomi dan keamanan nasional. Melalui kepentingan ekonomi, MCC berusaha membantu masyarakat Indonesia agar memperoleh peningkatan pendapatan dengan cara pemberdayaan lingkungan. Sedangkan kepentingan dalam bidang keamanan dilandasi pada masalah lingkungan yang tidak mengenal batas wilayah sehingga dampaknya bisa menyebar ke negara lain. Selain itu, keamanan nasional juga erat kaitannya dengan kepentingan ekonomi, yaitu untuk mencegah munculnya kelompok teroris atau separatis. Amerika percaya bahwa upaya pencegahan terorisme dapat dilakukan dengan mensejahterakan kehidupan ekonomi dari masyarakat di suatu negara. Sayangnya, pelaksanaan program MCAI Kemakmuran Hijau belum diiringi dengan kesiapan pihak MCC dan MCAI dalam mengawal pelaksanaan programnya. Sehingga hasil program Kemakmuran Hijau bisa dikatakan menjadi kurang maksimal dalam membantu pemberdayaan lingkungan sekaligus pemberdayaan masyarakat.  

America is one of the countries that focus on providing assistances to other countries. One of the assistance provided by America is through the Millennium Challenge Corporation (MCC). In Indonesia, MCC is managed by the Millennium Challenge Account Indonesia (MCAI), and one of its programs is Green Prosperity. The Green Prosperity Program is the first MCC program to focus on climate change mitigation effort. Through the Green Prosperity program, it can be seen how environmental politics is played by America through the MCC in Indonesia, and what national interests America wants to achieve in Indonesia. This study takes the example of a program managed by a Konsorsium pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) in North Lombok, East Lombok, and Kolaka. This research uses the theory of political ecology from Raymond L. Bryant and the theory of national interests with the environmental approach of Simon Dalby. The results of the study include: First, environmental politics played by America through the MCC is very closely related to the concept of scientific forestry. Through the concept of scientific forestry, America wants to emphasize that the most appropriate environmental management efforts are through scientific and technological approaches. MCC then taught this system to the partners and communities in Indonesia. Second, the interests of MCC in Indonesia can be divided into two main categories, which are the economic and national security. Through economic interests, MCC seeks to help the people of Indonesia to increase their income by improving the environment. On the other hand, the interests in the security sector are based on the idea that the environmental issues that know no boundaries may spread and affect national security of other countries. In addition, national security is also closely related to economic interests, which is to prevent the emergence of terrorist or separatist groups. America believes that counter-terrorism act can be done by prospering the economic life of the people in a country. Unfortunately, the implementation of the MCAI Green Prosperity program is not accompanied by the readiness of the MCC and MCAI in overseeing their programs. As a result, the Green Prosperity program is less than optimal in helping environmental and community empowerment."
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2019
T54809
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andreas Pramudianto
"On diplomacy concerning environmental management issues"
Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2008
363.7 AND d
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rizky Mahanani Pratiwi
"ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai program hibah Millennium Challenge Account
(MCA) di Indonesia. Pemberian bantuan luar negeri selalu terkait dengan motif
negara donor dan negara resipien. Penelitian ini menginvestigasi motif Amerika
Serikat (AS) dalam pemberian hibah MCA ke Indonesia yang dirumuskan dalam
motif politik dan ekonomi. Motif Politik pemberian MCA terkait dengan
pembuktian AS dalam isu pelestarian lingkungan global. Motif ekonomi terkait
dengan upaya AS untuk melindungi perusahaan AS di Indonesia, perluasan pasar
AS, dan pembentukan iklim yang kondusif bagi perusahaan AS.

ABSTRACT
This study discussed the Millennium Challenge Account (MCA) grant program in
Indonesia. The provision of foreign aid could be associated with the motives of
donor countries and the resipien countries. This research investigates the united
states (U.S.) motives in the provision of MCA grants to indonesia which was
formulated in political and economy motives. Political motives of MCA
associated with the U.S. proof in relation in preserving the global environment.
The economic motive associated with the attempts to protect U.S. companies in
Indonesia, the expansion of U.S. market, and the formation of conducive climate
for U.S. companies."
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T35030
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Kajian ini membahas mengenai program hibah Millennium Challenge
Account (MCA) di Indonesia yang nterupakan salah satu proyek bantuan luar
negeri Amerika Serikat (AS). Para ahli berpendapat bahwa pemberian
bantuan luar negeri selalu terkait denga motif negara donor. Studi ini
mengintevigasi motif AS dalam penberian hibah MCA ke Indonesia.
Ditemukan bahwa MCA diruuskan untuk motif politik dan ekonomi. Motif
politik terkait dengan upaya AS untuk menunjukkan komitmen dalam isu
pelestarian linqkungan globaL. Motif ekonomi terkait dengan upaya upaya AS untuk melindungi perusahaan minyak dan gas AS di lndonesia terhadap
tuntutan untuk masaLah lingkungan dan sosial, perluasan pasar AS untuk produk kesehatan dan farmasi, dan pembentukan iklim yang kondusif bagi perusahaan AS"
[, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia], 2015
MK-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Nur Ihsan Ayyasy
"Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia membuat kebijakan restorasi DAS Citarum yang melibatkan multi-aktor dalam memperbaiki DAS, dengan satu aktor yang tak lazim, yakni militer. Anomali ini menciptakan pola dan dinamika baru dalam restorasi. Studi sebelumnya di Amerika Serikat, India, dan Botswana menunjukkan adanya hubungan positif antara sipil-militer pada restorasi, sehingga meningkatkan dampak positif kebijakan lingkungan. Riset ini bertujuan mengkaji bagaimana pengaruh militer dalam restorasi DAS secara lingkungan dan sosial; serta mengonsepsi bagaimana optimalisasi dapat dilakukan dalam kerangka militer terlibat pada restorasi. Studi dilakukan dalam program Citarum Harum menggunakan wawancara mendalam, pemetaan pengaruh pemangku kepentingan multi-level, dan soft system methodology; pada beberapa informan pada program restorasi. Penulis menemukan pergeseran dalam hubungan aktor yang menciptakan perbaikan dalam restorasi. Namun, beberapa masalah turut muncul, seperti kewenangan yang tumpang tindih, perbedaan persepsi dalam teknis restorasi, dan disinkronisasi antara sipil-militer. Permasalahan tersebut memerlukan penyesuaian peran baik sipil maupun militer dalam program restorasi, untuk mengoptimalkan restorasi.

In 2018, the Indonesian government made a policy for the restoration of the Citarum watershed that involved multiple actors in improving the watershed, with one peculiar actor in restoration, the military. This anomaly creates new patterns and dynamics in restoration. Previous studies in the United States, India, and Botswana have shown a positive relationship between the military and civilian actors, thereby increasing the positive impact of environmental policies. This research aims to examine how the military's influence on watershed restoration is environmental and social; as well as conceptualizing how optimization can be carried out within the framework of the military involved in restoration. The study was conducted in the Citarum Harum program using in-depth interviews, multi-level stakeholders influence mapping, and soft system methodology on several informants in the restoration program. The author finds shifts in actor relationships that create improvements in restoration. However, several problems also emerged, such as overlapping authorities, differences in perceptions of restoration techniques, and desynchronization between civil-military program. These problems require adjustments to the roles of both civilian and military in the restoration program, to optimize restoration."
Depok: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pasaribu, Decmonth Nuel
"Indonesia mempunyai masalah lingkungan hidup yang besar dalam deforestasi. Setiap tahun tutupan hutan Indonesia berkurang dengan sangat luas, baik yang sengaja maupun tidak direncanakan oleh Pemerintah. Pada pandemi COVID-19, Pemerintah mengeluarkan Program Strategis Nasional yang dapat menciptakan deforestasi dengan nama Food Estate. Food Estate adalah program pertanian pangan skala luas yang dibingkai untuk tujuan ketahanan pangan. Program ini dibentuk sebagai respons peringatan Food and Agriculture Organization (FAO) yang mewaspadai kerentanan pangan dalam situasi pandemi. Permasalahannya, program pertanian pangan skala luas ini dapat dibangun di kawasan hutan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja melandasi program ini dengan mekanisme Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP). Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif yang mengkaji Food Estate berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam bidang pangan dan kehutanan. Penelitian ini akan berfokus menganalisis Food Estate dengan menitikberatkan pada perlindungan kawasan hutan lindung dan ekosistem gambut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan hukum dalam peraturan yang melandasi program Food Estate. Program ini tidak sejalan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sektor kehutanan. Program ini memiliki enam masalah hukum, yakni (1) tidak memiliki urgensi karena hanya membingkai masalah ketahanan pangan dengan sempit, (2) bertentangan dengan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (3) tidak terbuka dan partisipatif karena menggunakan KLHS cepat, (4) mengalihfungsikan hutan lindung, (5) kontradiktif terhadap upaya perlindungan dan restorasi gambut dan (6) menyulitkan pertanggungjawaban hukum untuk memulihkan hutan. Penelitian ini menyarankan Pemerintah untuk mengevaluasi peraturan yang melandasi program Food Estate sehingga pertanian pangan tidak dilakukan dengan deforestasi dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup untuk melindungi tutupan dan kualitas fungsi hutan

Indonesia has a major environmental problem with deforestation. Every year Indonesia's forest loss significantly both intentionally and unplanned by the Government. During the COVID-19 pandemic, the Government issued a National Strategic Program that can create deforestation named Food Estate. Food Estate is a large-scale agri-food program framed for food security goals. This program was formed in response to a warning from the Food and Agriculture Organization (FAO) which is aware of food vulnerability in a pandemic situation. The problem is that this large-scale food-agriculture program can be built in forest. Government Regulation Number 23 of 2021 and Minister of Environment and Forestry Regulation Number 7 of 2021 as implementing regulations for the Job Creation Law underlies this program with the Forest Area mechanism for Food Security. This research is legal research using a normative method that examines Food Estate based on food and forestry regulations. This research will focus on analyzing Food Estate with an emphasis on protecting protected forest areas and peat ecosystems. This research concludes that there are legal issues in the regulations that underlie the Food Estate program. This program is not in line with the protection and management of the environment in the forest sector. This program is problematic for six reasons, namely (1) it lacks of urgency because it frames the problem of food security narrowly, (2) it conflicts with the principles of environmental protection and management, (3) it is not transparent and participatory because it uses the “quick appraisal KLHS”, (4) converts protected forests, (5) contradicts efforts to protect and restore peat and (6) makes it difficult for legal accountability to restore forests. This research suggests the Government should evaluate regulations that support the Food Estate program so that food agriculture is not carried out by deforestation and follows the mandate of laws and regulations in the environmental sector to protect forest cover and quality function.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Coppola, Damon P.
"This edition provides practitioners and students with a comprehensive understanding of the disaster management profession by utilizing a global perspective and including different sources of risk and vulnerability, systems that exist to manage hazard risk and the many different stakeholders involved. It examines the impact of many recent large-scale and catastrophic disaster events on countries and communities, as well as their influence on disaster risk reduction efforts worldwide. It also expands coverage of small-island developing states (SIDS) and explores the achievements of the United Nations Hyogo Framework for Action (2005-2015) and the priorities for action in the Post-2015 Framework for Disaster Risk Reduction currently under development. It provides updated statistics on disaster frequency and impact and presents information on multilateral emergency management agreements as well as profiles of important NGOs and international organizations. --
"
Oxford: Elsevier , 2015
363.345 26 COP i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Laily Nurizza Adelia
"Kebakaran hutan dan lahan merupakan peristiwa akibat proses alam dan manusia. Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat merupakan salah satu kabupaten yang sering dilanda kebakaran hutan dan lahan. Umumnya, kebakaran hutan dan lahan di kabupaten ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang meningkatkan kepadatan penduduk dan pembukaan lahan dengan membakar lahan. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan ekonomi sehingga diperlukan adanya identifikasi wilayah bahaya untuk membangun sistem manajemen yang efektif guna mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan dan mengetahui hubungan antara wilayah bahaya kebakaran hutan dan wilayah konsesi di Kabupaten Kubu Raya. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk mendapatkan bobot tiap variabel yang digunakan. Terdapat tiga kriteria yang mempengaruhi wilayah bahaya kebakaran hutan yaitu topografi, meteorologi, dan aktivitas manusia yang teridiri atas delapan variabel yaitu ketinggian, lereng, aspect, suhu, curah hujan, kecepatan angin, kepadatan penduduk, dan jarak dari permukiman. Berdasarkan hasil perhitungan AHP, didapatkan bobot kriteria topografi 0,11; meteorologi 0,28; dan aktivitas manusia 0,62. Wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan di kabupaten ini dibagi menjadi tiga kelas yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Setelah dilakukan analisis weighted overlay berdasarkan bobot akhir, didapatkan bahwa Kabupaten Kubu Raya didominasi oleh wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan sedang yaitu seluas 433.654,34 hektar atau 50,7% dari total wilayah kabupaten. Wilayah bahaya kebakaran terluas kedua adalah pada tingkat tinggi dengan luas 244.282,41 hektar atau 28,6% dari total luas wilayah. Wilayah bahaya kebakaran rendah memiliki 177.624,25 hektar atau 20,8% dari total luas wilayah. Sedangkan untuk bahaya sangat rendah dan sangat tinggi tidak ada di kabupaten ini. Hasil wilayah bahaya kebakaran hutan dan lahan divalidasi dengan titik panas tahun 2021 menggunakan kurva AUC/ROC dan didapatkan area di bawah nilai kurva ROC 0,76 yang menandakan skor model ini dalam kategori baik. Hasil uji chi-square wilayah bahaya dengan wilayah konsesi menghasilkan nilai signifikan kurang dari 0,05 dengan koefisien kontingensi 0,312 maka dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang lemah antara wilayah bahaya kebakaran hutan dengan wilayah konsesi.

Forest and land fires are events that are caused by natural and human processes. Kubu Raya Regency, West Kalimantan is one of the districts that often experience forest and land fires. Generally, forest and land fires in this district are caused by human activities that resulted in increased population density and land clearing through burning land. Forest and land fires in Kubu Raya Regency have caused environmental and economic damage, therefore it is necessary to identify the hazard areas for an effective management system to control and prevent forest and land fires. This research aims to identify fire and land fire hazard areas and determine the relationship between the hazard areas and concession areas in Kubu Raya Regency. The Analytical Hierarchy Process (AHP) method is used to obtain the weight of each variable used. There are three criteria that affect the forest and land fire hazard area: topography, meteorology, and human activities, which consist of eight variables: altitude, slope, aspect, temperature, rainfall, wind speed, population density, and distance from the settlements. Based on the AHP calculation, the final weight of the topographic criteria is 0.11; meteorology 0.28; and human activity 0.62. The forest and land fire hazard areas in this district are divided into three classes, which are low, medium, and high. The weighted overlay result found that Kubu Raya Regency is dominated by moderate forest and land fire areas, covering an area of 433.654,34 hectares or 50.7% of the total regency area. The second-largest forest and land fire hazard area are at a high level with an area of 244.282,41 hectares or 28.6% of the total area. The low forest and land fire hazard area have 177.624,25 hectares or 28.6% of the total area. The results of forest and land fire hazards area were validated by hotspot data 2021 using the AUC/ROC curve and obtained an area under the ROC curve value of 0.76, which indicates the score of this model is in a moderate category. The results of the statistic test of the hazard area with the concession area yielded a significant value of less than 0.05 with a contingency coefficient of 0.470, which means that there is a moderate relationship between the forest hazard area and the concession area."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anni Arumsari Fitriany
"Deteksi dini yang menghasilkan peringatan dini terjadinya kebakaran hutan di Indonesia, yang sangat terkait dengan praktik pengelolaan lahan (termasuk lahan gambut), diperlukan untuk memitigasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Riau dipilih dalam penelitian ini karena kerentanannya terhadap kebakaran hutan. Keterpencilan wilayah ini menjadi salah satu alasan untuk mengembangkan alat peringatan alternatif menggunakan informasi meteorologi dan media sosial. Penilaian untuk mempelajari korelasi antara indeks meteorologi terkait kebakaran dan informasi Twitter dengan kebakaran hutan antara tahun 2015-2019 dilakukan. Analisis isi dilakukan untuk 31 berita lokal online terkait kebakaran. Pendekatan yang ada yang digunakan BMKG dan lembaga Indonesia lainnya untuk mendeteksi aktivitas kebakaran ditinjau, dan pendekatan baru berdasarkan informasi crowdsourcing meteorologi dan Twitter diusulkan. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi antara informasi meteorologi dan Twitter dengan informasi hotspot yang berasal dari satelit. Berita online memberikan wawasan tentang masalah dalam kebijakan mitigasi kebakaran. Implikasi kebijakan dari hasil ini menyarankan bahwa informasi meteorologi dan Twitter perlu dimasukkan dalam sistem manajemen kebakaran di Indonesia untuk mendukung deteksi dini kebakaran sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana kebakaran dan pendekatan kebijakan top-down diperlukan pada saat terjadinya kejadian cuaca ekstrim terkait kebakaran hutan.

Early detection that results in early warning of forest fires occurrences in Indonesia, which are strongly related to land management practices (including peatlands), is necessary to mitigate land and forest fires in Indonesia. Riau has been chosen in this study because of its vulnerability to forest fires. The remoteness of this region is one reason for developing alternative warning tools using meteorological and social media information. Assessment to study the correlation between 2015-2019 fires related meteorological indices and Twitter information with the forest fires was conducted. Content analysis was also performed for 31 online local online newss related to fires. Existing approaches that the BMKG and other Indonesian agencies use to detect fire activities are reviewed, and a novel approach based on crowdsourcing of meteorological and Twitter information is proposed. The results show a correlation between meteorological and Twitter information with satellites derived hotspot information. Online news do provide insights into problems in fires mitigation policy. The policy implications of these results suggest that information should be included in the fire management system in Indonesia to support fire early detection as part of fire disaster mitigation efforts and the top-down policy approach is needed during the occurrence of extreme weather events related to forest fires."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>