Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memperoleh titel daerah spesial, Aceh diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengelola urusan daerahnya sendiri, sebagaimana diberikan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Terkait dengan kewenangan untuk mengatur urusan daerahnya sendiri, terdapat kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Aceh unuk membentuk dan mengesahkan peraturan daerahnya sendiri yang disebut sebagai Qanun Aceh. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Daerah Aceh baru saja mengesahkan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Melalui Qanun ini, Pemerintah Daerah Aceh memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai implementasi Prinsip-Prinsip Syariah bagi seluruh Lembaga Keuangan yang beroperasi di wilayah Aceh. Pada dasarnya, Qanun ini menimbulkan kewajiban bagi seluruh Lemabga Keuangan di Aceh untuk beroperasi dengan menggunakan dasar Prinsip-Prinsip Syariah. Terkait dengan hal ini, implikasi serta konsekuensi hukum dari keberadaan Qanun ini akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metodie penelitian hukum normatif dengan tipe analisis deskriptif, yang akan menggunakan data yang diambil dari hasil penelitian dokumen-dokumen terkait dan materi-materi kepustakaan, serta melalui beberapa wawancara terhadap narasumber terkait. Maka dari itu, seluruh Bank di Aceh wajib beroperasi berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah sebelum tanggal 4 Januari 2022, atau dengan kata lain, seluruh kegiatan finansial dan kegiatan perbankan secara konvensional tidak diperkenankan untuk beroperasi lagi di Aceh setelah tanggal 4 Januari 2022. Pada saat ini, terdapat beberapa Bank di Aceh yang masih melaksankan kegiatan perbankannya secara konvensional. Sebagai akibat dari adanya kewajiban bagi seluruh Bank untuk beroperasi berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah sebagaima tertera dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, maka seluruh Bank di Aceh wajib menyesuaikan dirinya dengan peraturan yang ada. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran dan gagasan yang dapat digunakan oleh masing-masing jenis kegiatan perbankan di Aceh dalam rangka memenuhi kewajiban yang diatur dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ini.

---

As one of the regions in Indonesia which obtain the title of special region, Aceh is given the authority by the central government to regulate and manage its own regional affairs as given through Law No. 11 Year 2006 regarding the Aceh Government. In regard to the management of its own regional affairs, there is an authority given for the Government of Aceh to promulgate and enact its own regional regulation called Qanun Aceh. In relation to this, the Government of Aceh has recently enacted Qanun Aceh No. 11 Year 2018 regarding Sharia Financial Institutions. Through this Qanun, the Government of Aceh provides comprehensive regulations on the implementation of Sharia Principles for all Financial Institutions operating in Aceh. In essence, the enactment of this Qanun gives rise to the obligation for all Financial Institutions in Aceh to operate in accordance with the Sharia Principles. In regard to this, the implications on the enactment of this Qanun, as well as the legal consequences for Banks operating in Aceh in fulfilling such obligation will be analysed further. This research will use the normative legal research method with a descriptive analysis type of research, which uses data taken from the examinations of relevant documents and library materials, as well as the conduct of several interviews.  In essence, all Banks in Aceh shall be operating based on the Sharia Principles by January 4, 2022, or in other words, no Conventional-Based financial or banking activities shall be operating in Aceh after January 4, 2022. At the moment, there are still several Conventional-Based banking activities conducted by Conventional Banks in Aceh. Due to the obligation set forth in Qanun Aceh No. 11 Year 2018 regarding Sharia Financial Institutions, then those Banks need to adjust themselves with the applicable regulation. In this research, there are several suggestions that might be conducted by each types of Banking activities existing in Aceh in implementing the obligation set forth in Qanun Aceh No. 11 Year 2018 regarding Sharia Financial Institutions.Keywords: Qanun Aceh, Sharia Bank, Conventional Bank, Sharia Principles, Banking Law"

"Sektor perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan positif yang menjanjikan. Namun, kinerja bank syariah di Indonesia masih di bawah bank konvensional secara keseluruhan, bahkan pangsa pasar (market share) bank syariah masih di kisaran 5,94% per Juni 2019. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kinerja bank syariah sejauh ini atau belum efisien. Efisiensi merupakan salah satu ukuran dalam mengukur kinerja bank dengan melihat bagaimana bank dapat memaksimalkan output yang dihasilkan dengan batasan input tertentu atau meminimalkan input yang digunakan untuk menghasilkan output dalam jumlah tertentu. Beberapa bank melakukan diversifikasi model bisnisnya untuk mencapai kinerja efisiensi yang diinginkan. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan efisiensi antar bank syariah di Indonesia, dan apakah diversifikasi aset dan pendanaan dapat berpengaruh signifikan terhadap efisiensi bank syariah. Dengan menggunakan semua bank umum syariah (BUS) sebagai sampel, penelitian ini menguji pengaruh diversifikasi aset dan pendanaan terhadap efisiensi bank syariah dengan menggunakan metode regresi data panel Fixed Effect Model. Diversifikasi bank dihitung dengan menggunakan modifikasi Herfindahl-Hirschman Index (HHI), sedangkan skor efisiensi bank diukur dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Penelitian ini memberikan hasil bahwa diversifikasi aset tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi bank, namun peran kepemilikan dan ukuran bank berpengaruh signifikan terhadap efisiensi. Selain itu, diversifikasi pendanaan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi bank, namun tidak dipengaruhi oleh kepemilikan dan ukuran bank.

---

The Islamic banking sector in Indonesia is experiencing promising positive growth. However, the performance of Islamic banks in Indonesia is still below conventional banks as a whole, even the market share of Islamic banks is still in the range of 5.94% as of June 2019. This raises the question of whether the performance of Islamic banks so far has not been efficient. Efficiency is one measure in measuring bank performance by seeing how the bank can maximize the output produced with certain input constraints or minimize the input used to produce a certain amount of output. Several banks are diversifying their business models to achieve the desired efficiency performance. This study seeks to determine whether there is an efficiency gap between Islamic banks in Indonesia, and whether the diversification of assets and funding can have a significant effect on the efficiency of Islamic banks. By using all Islamic commercial banks (BUS) as a sample, this study examines the effect of asset diversification and funding on the efficiency of Islamic banks using the Fixed Effect Model panel data regression method. Bank diversification is calculated using a modified Herfindahl-Hirschman Index (HHI), while bank efficiency scores are measured using the Data Envelopment Analysis (DEA) method. This study provides the results that asset diversification does not have a significant effect on bank efficiency, but the role of ownership and bank size has a significant effect on efficiency. In addition, funding diversification has a significant effect on bank efficiency, but it is not influenced by ownership and bank size.

"

"Hadirnya Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan hak khusus bagi Aceh dan telah membawa angin segar bagi perkembangan industri perbankan syariah di Aceh. Sejumlah bank konvensional di Aceh diwajibkan beralih ke Bank Syariah. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan Perbankan Syariah menurut Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 dan menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah bank akibat gangguan sistem teknologi informasi bank dalam implementasi Qanun Aceh No.11 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yaitu didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan juga dengan melakukan wawancara dengan narasumber dari perbankan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perbankan syariah menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, secara tegas mewajibkan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menjalankan prinsip syariah. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah Bank Syariah masih lemah dalam artian masih ada beberapa kontroversi dari masyarakat terkait pelayanannya, misalnya sistemnya sering memiliki kesalahan yang menyulitkan/menghambat pelanggan untuk bertransaksi. Namun, bank syariah berdasarkan Qanun Aceh telah berupaya maksimal dalam memberikan perlindungan kepada nasabahnya baik dalam hal kepercayaan, pengelolaan dana, dan juga memberikan edukasi kepada para nasabahnya.

---

The presence of Aceh Qanun Number 11 of 2018 on Sharia Financial Institutions is a special right for Aceh and has brought fresh air to the development of the Islamic banking industry in Aceh. Several conventional banks in Aceh are required to switch to Islamic Banks. Therefore, the purpose of this study is to analyze the regulation of Islamic Banking according to Aceh Qanun No.11 of 2018 and analyze the legal protection for bank customers due to disruption of bank information technology systems in the implementation of Aceh Qanun No.11 of 2018. The research method used in this study uses doctrinal research methods, which are based on laws and regulations and by conducting interviews with sources from banks. The results of this study indicate that the regulation of Islamic banking according to Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions, expressly requires financial institutions operating in Aceh to carry out sharia principles. The legal protection provided to Islamic Bank customers is still weak in the sense that there is still some controversy from the community regarding its services, for example, the system often has errors that make it difficult / hamper customers to transact. However, Islamic banks based on Qanun Aceh have made maximum efforts in providing protection to their customers both in terms of trust, fund management, and providing education to their customers."

"Bank umum syariah mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992, namun sampai dengan saat ini market share perbankan syariah di Indonesia belum mencapai 5%, meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Dalam rangka memperkuat ketahanan dan daya saing perbankan, Bank Indonesia dilanjutkan dalam Peraturan OJK (POJK) mengatur kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor bank berdasarkan modal inti. Bank Indonesia membagi perbankan menjadi 4 (empat) kategori buku bank, dimana setiap kategori bank memiliki cakupan produk dan aktivitas yang berbeda. Berdasarkan kategori tersebut, semakin tinggi buku bank, semakin besar modal inti yang dimiliki dan semakin luas cakupan produk dan aktivitas yang dilakukan. Hingga tahun 2014, bank umum syariah di Indonesia yang berjumlah 12 bank masih berada pada kategori buku 1 dan buku 2. Dengan demikian, perlu dikaji dan dianalisa lebih mendalam mengenai ketahanan bank umum syariah yang terdapat dikategori buku 1 dan buku 2 dengan menggunakan model Altman Z score dan analisa industri perbankan syariah. Hasil dari penelitian ini adalah bank umum syariah buku 1 tidak lebih rentan dari bank umum syariah buku 2 dikarenakan memiliki nilai Z score yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi modal inti belum tentu dapat menambah ketahanan bank. Hal yang mempengaruhi ketahanan bank adalah kualitas penyaluran pembiayaan dan efisiensi atas kegiatan usaha bank umum syariah. Dengan demikian, semakin besar size bank, diperlukan monitoring yang semakin ketat.

---

Islamic banks started to operate in Indonesia in 1992, but until now their market share still can not reach 5%, despite the fact that Indonesia is a country with a Moslim majority population. In order to strengthen the resilience and competitiveness of the banking industry, Bank Indonesia and then continued by OJK in its Regulations (POJK), regulates banking business activities and expansion of branch network based on bank's core capital (namely BUKU). Bank Indonesia (and now OJK) divided banks into four buku (1 into 4), The higher the buku, the greater the core capital and broader ranges of products and activities undertaken. Until 2014, Islamic banks in Indonesia amounting to 12 banks were still in the category of BUKU 1 and 2. As such, it needs to have intensive study and analysis on the resilience of Islamic banks categorized in BUKU 1 and 2 by using a model of Altman Z Score Score and industrial analysis of the islamic banking industry. This study finds that BUKU 1 is not more susceptible than BUKU 2 because of its higher score of Z value. This shows that the higher core capital may not necessarily increases the resilience of banks. Things that affect the resilience of banks are the efficient of quality of finance portfolio and the business activities of Islamic banks. Thus, the larger the size of banks may require more stringent monitoring."

"ABSTRAKKrisis ekonomi global pada tahun 2015 dan menguatnya peran financial technology fintech telah menimbulkan berbagai reaksi, antara lain menguatnya peran regulasi perbankan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Di Indonesia, hal ini telah memicu munculnya beberapa regulasi perbankan, antara lain regulasi terkait stimulus untuk pembiayaan bank syariah POJK No. 12/POJK.03/2015 dan penerapan Branchless Banking atau Layanan Laku Pandai POJK No.19/POJK.03/2014 untuk mendorong perkembangan perbankan di Indonesia. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk melihat peran regulasi perbankan tersebut dalam penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan model regresi panel berganda. Variabel dependen yang digunakan adalah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah PYD , sedangkan variabel independennya adalah variabel fundamental bank syariah yang dipengaruhi oleh regulasi terkait yaitu rasio kecukupan modal CAR , pembiayaan UMKM PYDUmkm , migrasi status pembiayaan ? ?PFNPF , investasi bank InvBank , dummy branchless banking BBDummy serta variabel kinerja bank syariah seperti Financing Deposit Ratio FDR , Return on Asset ROA dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional BOPO . Sementara variabel makroekonomi yang digunakan antara lain jumlah uang beredar M2 , nilai tukar rupiah terhadap dollar KURS dan Inflasi. Adapun data yang digunakan adalah data dari 12 bank umum syariah di Indonesia sepanjang periode kuartal 3.2015-kuartal 2.2017. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, variabel CAR berpengaruh negatif terhadap PYD sementara variabel PYDUmkm, ? ?PFNPF, InvBank berpengaruh positif terhadap PYD. Kedua, BBDummy berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PYD. Ketiga, variabel kebijakan makroekonomi yaitu M2 berpengaruh positif terhadap PYD, sedangkan variabel KURS dan Inflasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap PYD. Keempat, FDR berpengaruh positif terhadap PYD sedangkan ROA dan BOPO berpengaruh negatif terhadap PYD. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa regulasi OJK POJK No. 12/POJK.03/2015 memang berperan dalam akselerasi penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia. Sementara regulasi terkait financial technology dirasakan belum terlalu efektif, sekurang-kurangnya dalam jangka pendek. Temuan-temuan ini diharapkan bisa menjadi masukan, khususnya bagi pemerintah dan perbankan syariah, dalam upaya mendorong perkembangan perbankan syariah yang kuat dan berkelanjutan ke depan.

---

ABSTRACTThe global economic crisis in 2015 and the strengthening of the role of financial technology fintech has led to various reactions, including the strengthening of the role of banking regulation to maintain economic stability. In Indonesia, this has triggered the emergence of several banking regulations, including regulation related to the stimulus for Islamic bank financing POJK No. 12 POJK.03 2015 and the application of Branchless Banking or Layanan Laku Pandai POJK No.19 POJK.03 2014 to encourage the development of banking in Indonesia. Therefore, this study aims to see the role of banking regulation in the distribution of financing by sharia banks in Indonesia. This study uses quantitative method with multiple panel regression model. Dependent variable used is the financing provided by sharia banking PYD , while the independent variable is the fundamental variable of syariah bank influenced by related regulation that is capital adequacy ratio CAR , UMKM financing PYDUmkm , migration financing status PFNPF , investment banks InvBank , dummy branchless banking BBDummy as well as sharia bank performance variables such as Financing Deposit Ratio FDR , Return on Assets ROA , and operating expense to operating income ratio BOPO . While the macroeconomic variables used include the money supply M2 , the exchange rate of rupiah against the dollar KURS and Inflation. The data used is data from 12 sharia banks in Indonesia during the quarter 3.2015 quarter 2.2017. This research yields some findings. First, the CAR variable has a negative effect on PYD while the PYDUmkm, PFNPF, InvBank variables have a positive effect on PYD. Second, BBDummy has positive but not significant effect on PYD. Third, macroeconomic policy variable that is M2 has positive effect to PYD, while KURS and Inflation variables have negative but not significant effect to PYD. Fourth, FDR has positive effect on PYD while ROA and BOPO have negative effect on PYD. Overall, the results of this study imply that OJK regulation POJK No. 12 POJK.03 2015 does play a role in the acceleration of financing by Islamic banks in Indonesia. While the regulation related to financial technology felt not too effective, at least in the short term. These findings are expected to be an input, especially for the government and sharia banking, in an effort to encourage the development of sharia banking is strong and sustainable in the future. "

"ABSTRAKTesis ini membahas implementasi dual banking leverage model di bank Regional yang merupakan salah satu model bisnis yang diterapkan di industri perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode case writing. Hasil penelitian ini memberikan lesson learned dalam implementasi DBLM tersebut, UUS bank Regional harus memiliki mekanisme kontrol yang kuat dan jelas dengan tetap menjaga pemenuhan syariah compliance. Selain itu, UUS bank Regional harus dapat lebih meyakinkan bank induk konvensional dalam menjalankan model bisnis DBLM ini dan pelaksanaan DBLM sebaiknya dilakukan review berkala. UUS Bank Regional juga harus dapat meyakinkan regulator di Indonesia bahwa model bisnis dengan cara DBLM ini mampu memberikan efisiensi yang baik bagi industri perbankan syariah, sehingga regulator tersebut dapat lebih memperkuat dasar hukum DBLM bagi UUS atau BUS. Ketentuan regulator tersebut juga diharapkan dapat memberikan relaksasi hukum untuk penerapan DBLM di Indonesia sehingga perbankan syariah dapat lebih cepat tumbuh baik untuk UUS maupun BUS.

---

ABSTRACTThis tesis topic is about implementation dual banking leverage model at Regional Bank which is one of the business model that applied on sharia banking industry at Indonesia. The research is a qualitative research that using case writing method. The result of this research are as a lesson learned on implementing DBLM, those are Sharia Business Unit (SBU) Regional Bank should has strong and clear of control mechanism with sharia compliance. In addition, SBU Regional Bank has to convince the parent at conventional bank for the implementation of DBLM and it must reviewed periodically. SBU Regional Bank should also convincing the regulator that DBLM model could produce more efficient for Islamic Banks in Indonesia, so the regulator can provide clear legal ground of DBLM for SBU and Islamic Banks. Hopefully, the regulator can also provide relaxation program or regulation for DBLM implementation that can make SBU and Islamic Banks growth better"

"ABSTRAKTujuan dalam penelitian ini adalah menyusun solusi untuk mengatasi NPF pada BMT. Metode yang digunakan adalah Analytic Network Process (ANP). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa permasalahan prioritas NPF pada BMT adalah lemahnya kemampuan Account Officer BMT dalam analisa permohonan pembiayaan, lemahnya sistem pelunasan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, pengetahuan dan pengalaman wirausaha nasabah yg masih minim dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal penataan pasar dan PKL. Prioritas solusinya adalah meningkatkan kompetensi Account Officer, melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah berbasis rescheduling, reconditioning restructuring dan jaminan, melakukan pembinaan dan pelatihan wirausaha nasabah berbasis UMKM dan berkoordinasi dan kemitraan dengan program pengembangan UMKM Pemerintah Daerah. Sedangkan strategi yang menjadi prioritas adalah menerapkan sistem manajemen operasional BMT yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas SDM pada BMT, memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah BMT, dan menjalin kerjasama dengan seluruh stake holder terkait.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to develop a solution to overcome the NPF in BMT. The method used is the Analytic Network Process (ANP). The research concludes that the priority issues on the BMT NPF is weak ability BMT Accounts Officer in the analysis of the financing application, lack of settlement and settlement system of financing problems, knowledge and entrepreneurial experience of customers who still minimal and Local Government policy in terms of structuring the market and street vendors. Priority solution is to increase the competence of Accounts Officer, perform settlement based financing problems rescheduling, reconditioning restructuring and guarantees, conduct training and entrepreneurship training-based small and medium business customers and coordination and partnership with small and medium enterprise development programs with local governments. While the strategy is a priority is to implement the operational management system BMT effective and efficient, improve the quality of human resources in the BMT, to provide optimum service to customers BMT, and cooperation with all relevant stakeholders."

"Sejak tanggal 29 Februari 2012, Bank Indonesia memperketat aturan mengenai gadai emas syariah di Bank Syariah dan UUS dengan merilis Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS mengenai Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan UUS. BNI Syariah adalah salah satu Bank yang telah menyediakan produk gadai emas sebelum Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dikeluarkan. Akibatnya, BNI Syariah wajib menyesuaikan produk gadai emasnya dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dan apakah pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif evaluatif yang memberikan gambaran dan penilaian atas pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor setelah dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS, yaitu dalam hal penggolongan nasabah dan biaya tutup.

---

Since 29th February 2012, Bank Indonesia tightened the regulations of sharia gold pawning system in sharia banks and sharia based business units by issuing the Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/7/DPbS in regard to Qardh Product with Gold Collateral for Sharia Banks and Sharia Based Business Units. BNI Syariah is one of the banks that had gold pawning product before the Circular Letter issued. As a result, BNI Syariah had compulsed to adjust its gold pawning product to the regulations. Main problems in this thesis are how the Circular Letter regulates gold pawning product and whether implementation of gold pawning product at BNI Syariah Branch Office Bogor has been in accordance with the Circular Letter or not. The research used empirical legal research method with evaluative descriptive research type that give a description and evaluation of gold pawning implementation at BNI Syariah Branch Office Bogor after the Circular Letter issued. Based on this research, it is concluded that the implementation of gold pawning at BNI Syariah Branch Office Bogor still has not approriate with the regulations concerning categoration of customers and closure fee."

"Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat pemahaman nasabah bank syariah yang telah mengambil akad murabahah dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam mengambil pembiayaan murabahah pada bank syariah. Sampel yang digunakan adalah 32 nasabah bank syariah yang sudah mengambil pembiayaan murabahah. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan wawancara langsung kepada nasabah yang sudah mengambil pembiayaan murabahah. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah tidak memahami akad pembiayaan murabahah.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat pemahaman nasabah bank syariah yang telah mengambil akad murabahah dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam mengambil pembiayaan murabahah pada bank syariah. Sampel yang digunakan adalah 32 nasabah bank syariah yang sudah mengambil pembiayaan murabahah. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan wawancara langsung kepada nasabah yang sudah mengambil pembiayaan murabahah. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah tidak memahami akad pembiayaan murabahah. "