Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan tentang praktik kartel dalam perdagangan garam industri aneka pangan di Indonesia. Dugaan tersebut diperkuat dengan terjadinya hambatan pasokan yang menyebabkan kelangkaan garam industri pada awal tahun 2015, dengan adanya fakta bahwa persediaan garam pada akhir tahun 2014 masih cukup untuk memenuhi kelangkaan. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU, pelaku usaha dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 dikarenakan tidak terpenuhinya unsur mempengaruhi harga dan unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagai bagian dari unsur pasal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU tidak tepat dalam membuktikan unsur mempengaruhi harga, dengan hanya memperhatikan signifikansi kenaikan harga di mana berdasarkan hasil penelitian, para pelaku usaha terbukti melanggar Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif, dengan tujuan menganalisis Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-I/2018 berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2010. Hasil penelitian menyarankan bahwa dibutuhkannya peran pemerintah dan otoritas persaingan usaha untuk membenahi regulasi, disertai adanya peran pelaku usaha untuk selalu memperhatikan rambu-rambu hukum agar dapat mengatasi permasalahan kegiatan usaha importasi garam di Indonesia.

---

This thesis analyzes the alleged cartel practices in the food grade salt trade in Indonesia. This allegation is reinforced by supply barrier which led to the scarcity of food grade salt in early 2015, despite the fact that the salt stock  at the end of 2014 was still sufficient for early 2015 demands. Based on KPPU’s examination, Salt Industry Participants was declared not proven to violate Article 11 of UU No. 5 of 1999 due to the fulfillment of  the elements of “affecting prices” and “can lead to monopolistic practices and / or unfair business competition”of Article 11 were not proven.  This thesis shows that the KPPU was not right in proving the element of  “affecting prices,” by only paying attention to the significance of price increases where based on the results of this research, Salt Industry Participants should have been proven to break Article 11 of Law No. 5 of 1999. This research is a library research conducted using normative juridical research typology, with the aim of analyzing the Verdict of KPPU Number 09/KPPU-1/2018 based on Law No. 5 of 1999 and Commission Regulation No. 4 of 2010. The results of the research suggest that the role of government and KPPU is needed to improve regulations, complemented  by  the role of  Salt Industry Participants to always comply with regulatory requirements in order to overcome the problems of salt import business activities in Indonesia."

""Inclusive Accessible Design" will help designers to take a creative approach in responding to the requirements of the Disability Discrimination Act 1995, Part M of the Building Regulations and BS 8300:2001."

"A multimedia planning tool for auditing the accessibility of buildings and services, and for writing reports in appropriate formats in the context of the Disability Discrimination Act 1995, funding requirements and best practice in building management."

"Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terutama terhadap perilaku pelaku usaha dalam perjanjian penetapan harga dan kartel yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Adanya suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menetapkan suatu harga terutama dalam industri ban kendaraan bermotor roda empat dan perkara penetapan harga kendaraan bermotor jenis skuter matik 110-125 CC. Penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku. Dalam hukum persaingan usaha, para pelaku usaha dilarang membuat suatu perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan suatu harga untuk mempengaruhi pasar. Para pelaku usaha tersebut tidak membuat perjanjian secara tertulis sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU harus membuktikan adanya perjanjian yang dilarang yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang tergabung dalam sebuah Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia APBI serta adanya pertemuan antara pelaku usaha Yamaha-Honda dan bukti komunikasi melalui e-mail.

---

This thesis aims to know and analyze the prohibited agreement in competition law according to Law Concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition Number 5 in 1999, especially to, business actor behavior in price fixing agreement and cartels in resulting unfair business competition. The agreement made by business actors to set a price, especially in the four wheeled motorcycle tire industry and price fixing agreement in motorcycle type scooter matic 110 125 cc.

The writing of this thesis is a legal research that is normative juridical law using secondary data, such as legislation and books. In competition law, business actors are prohibited from making an agreement with their competitors to set a price to influence the market. The business actor do not enter into a written agreement so that the Business Competition Supervisory commission KPPU had to prove the prohibited agreement made by business actors who incorporated in APBI and meeting between business actors Yamaha Honda and proof of communication by e mail."

"Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi kebijakan bagi penyandang disabilitas yang diterapkan pada fasilitas dalam sebuah institusi pendidikan yaitu peprustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana perpustakaan pusat UI dalam mengimplementasikan kebijakan aksesibilitas terkait dengan fasilitas yang aksesibel terkait dengan institusi pendidikan yang inklusif. Peneliti memilih perpustakaan pusat sebagai objek penelitian, karena perpustakaan pusat UI merupakan tempat bagi seluruh mahasiswa dan mahasiswi UI. Dalam skripsi ini, peneliti melihat bagaimana perpustakaan pusat UI dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah terkait dengan aksesibilitas berdasarkan jenis ketunaan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dnegan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, dan observasi atau pengamatan. Wawancara mendalam dilakukan dengan pihak-pihak terkait. Kemudian observasi yang dilakukan dalma penelitian ini dilakukan melalu pengamatan terhadap sarana dan prasarana yang terdapat di perpustakaan pusat UI. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa peprustakaan pusat UI belum menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas berdasarkan kebutuhan khususnya.

---

This study examines the implementation of accessibility policies for people with disabilities applied in an educational institution facility; the central library. The objective of this study is to describe how the UI library implements accessibility policies related with the facility in an accessible education institutions associated with inclusive education. Central library of UI was chosen because, central library of UI is a gathering place for the entire students in UI.

This reasearch examines how government policies regarding accessibility for people with disabilities based on the types of disabilities are implemented in the central library of UI. The methodology for examining this is using a qualitative approach; through data collection along with in-depth interviews with related parties and site observation. The observation was done by observing the existing facilities and infrastructures in the Central Library of UI.

This study resulted a conclusion that the central library of UI has not provided adequate facilities and infrastructure for people with disabilities."

"Skripsi ini menganalisis mengenai tindakan anti persaingan yang menyebabkan tingginya tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada awalnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menduga bahwa tingginya tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura yang ditetapkan oleh sejumlah perusahaan Singapura merupakan kartel yang dilarang oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Akan tetapi, tindakan anti persaingan yang secara substansial lebih tepat dalam kasus tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura adalah penetapan harga yang dilarang oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena dalam kasus ini tidak terdapat pengaturan produksi atau pemasaran. Selanjutnya, perusahaan Singapura yang terlibat dalam kasus penetapan harga tersebut bukanlah merupakan pelaku usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia, sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat berlaku secara optimal dan efektif terhadap kasus tersebut. Skripsi ini juga membahas mengenai keberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk diterapkan secara ekstrateritorial terhadap tindakan anti persaingan yang bersifat lintas negara dengan mempertimbangkan doktrin-doktrin hukum persaingan usaha yang ada di berbagai negara. Dalam menindaklanjuti kasus ini, sangat diperlukan adanya amandemen terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat berlaku secara optimal pada tindakan anti persaingan yang membutuhkan penerapan hukum persaingan usaha ekstrateritorial.

---

This thesis analyzes problems related to alleged cross border anti competitive conduct on container liner shipping price between Batam Singapore that had been fixed by the Singapore entities using juridical normative methodology. In this case, Competition Comission of Indonesia Komisi Pengawas Persaingan Usaha or KPPU alleged that expensive rate of the container liner shipping price is considered as cartel prohibited by the Article 11 of the Law Number 5 of 1999. However, it rsquo s more proper to consider the expensive rate of the container liner shipping price is substantially caused by price fixing that is prohibited by Article 5 of the Law Number 5 of 1999 because there is no evidence that the Singapore entities had determined the production and marketing of the product. Moreover, the Singapore entities involved in this case are not undertakings that established, located, or conducting action in the teritorial jurisdiction of Indonesia, and therefore the Law Number 5 of 1999 can not be applied toward them effectively and optimally. This thesis also examines the enforceability of the Law Number 5 of 1999 to be applied extraterritorially against cross border anti competitive conduct by considering competition law doctrines used in various countries. In this case, the amendement of Law Number 5 of 1999 will truly support the Indonesia rsquo s competition law to be applied extraterritorially in the most effective and optimal way."

"ABSTRAKJepang merupakan salah satu negara di Asia dengan tingkat aksesibilitas difabel sangat baik. Beragam fasilitas barrier-free tersedia di sebagian besar ruang publik. Data menunjukkan bahwa perkembangan ketersediaan fasilitas barrier-free meningkat pesat pada tahun 2000 hingga 2010, dan beragam upaya perkembangan masih berlangsung hingga sekarang. Analisis menggunakan teori sistem politik David Easton, yang menyatakan bahwa kebijakan suatu pemerintah dipengaruhi oleh faktor-faktor di lingkungan, baik lingkungan domestik maupun global. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja dan bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi pemerintah Jepang untuk mengambil kebijakan pengembangan fasilitas barrier-free. Lebih dalam lagi, penelitian ini juga akan mengidentifikasi peran dan interaksi pemeritah, LSM, dan pengusaha dalam proses pengembangan fasilitas barrier-free di Jepang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menganalisis data yang diperoleh melalui studi literatur. Hasil penelitian menemukan tiga faktor utama di lingkungan domestik, yaitu adanya gerakan yang menuntut kesetaraan hak difabel; tingginya populasi lansia; dan kebutuhan diplomasi publik Jepang. Sementara di lingkungan global, masuknya isu kesetaraan hak difabel ke dalam agenda global dan terpilihnya Tokyo sebagai tuan rumah Tokyo Games 2020 juga mendorong Jepang untuk semakin mengembangkan fasilitas barrier-free. Pemerintah, LSM, dan pengusaha pun saling berkolaborasi dalam upaya realisasi penyediaan fasilitas barrier-free di lingkungan kerja masing-masing.

---

ABSTRACTAbstract Japan is one of the countries in Asia which has a good accessibility for people with disability. The data show that the development of availability of barrier free facilities increased rapidly from 2000 to 2010, and various development efforts are still ongoing. David Easton 39 s theory of political systems states that a government 39 s policies are influenced by the environment, both domestic and global. Therefore, this study aims to analyze environmental factors that influence the Japanese government to adopt a policy of developing barrier free facilities. Furthermore, this research will also identificate the role and interaction of government, NGO, and businessman. The research was done through qualitative method, by analyzing data from literature study. This research finds three main factors in the domestic environment, namely the existence of a movement demanding equality of disabilities high elderly population and the need for Japanese public diplomacy. While in the global environment, the inclusion of equality of disability rights issue into the global agenda and the elected of Tokyo as host of the Olympic and Paralympic 2020 also encourage Japan to do further develop barrier free facilities. State and non state actors are collaborating for the realization of providing barrier free facilities in their respective working environments."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aksesibilitas Bus Rapid Transit (BRT) Transjakarta bagi penumpang dengan disabilitas pada koridor Sudirman-Thamrin, DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Informan dalam penelitian ini adalah 10 orang penumpang BRT dengan disabilitas yang dipilih secara purposive sampling yang merupakan pengguna BRT dengan disabilitas yang menggunakan moda transportasi publik di DKI Jakarta dan pengguna lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas BRT bagi penumpang dengan disabilitas pada koridor Sudirman-Thamrin di DKI Jakarta masih belum memadai. Hal ini terlihat dari beberapa aspek seperti fasilitas halte, gate, dan staf yang belum terampil dan ramah disabilitas. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan fisik, layanan, kebijakan dan teknokogi dalam hal aksesibilitas BRT bagi penumpang dengan disabilitas koridor Sudirman-Thamrin, DKI Jakarta.

---

This study aims to analyze the accessibility of the Transjakarta Bus Rapid Transit (BRT) for passengers with disabilities on the Sudirman-Thamrin corridor, DKI Jakarta. This study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. Informants in this study were 10 BRT passengers with disabilities who were selected by purposive sampling who were BRT users with disabilities who used public transportation modes in DKI Jakarta and other users. Data collection techniques used were in-depth interviews and observation. The results of the study show that the accessibility of BRT for passengers with disabilities on the Sudirman-Thamrin corridor in DKI Jakarta is still inadequate. This can be seen from several aspects such as bus stop facilities, gates, and staff who are not skilled and are disabled friendly. Therefore, there is a need for physical, service, policy and technological improvements in terms of BRT accessibility for passengers with disabilities on the Sudirman-Thamrin corridor, DKI Jakarta."