Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan peraturan perundang-undangan tentang administrasi pertanahan pada kegiatan pendaftaran tanah di lingkup pemerintah desa. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa penerapan peraturan perundang-undangan terkait dengan administrasi pertanahan di Desa Kelubir dan Desa Pimping, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi ataupun masukan bagi pengembangan ilmu di bidang hukum pada umumnya, khususnya di bidang pertanahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan administrasi pertanahan di pemerintah desa, khususnya berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi pertanahan yang merupakan salah satu unsur dalam pemeliharaan data pada kegiatan pendaftaran tanah. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pemahaman dari aparat pemerintah desa ataupun masyarakat membuat kesalahpahaman pada kegiatan pendaftaran tanah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya untuk diadakan pengaturan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendaftaran tanah pada lingkup pemerintah desa dan dilaksanakannya penyuluhan dan pembinaan mengenai administrasi pertanahan kepada aparat pemerintahan desa.This research discusses the application of laws and regulations concerning land administration in land registration activities within the scope of the village government. This research was conducted by analyzing the application of laws and regulations related to land administration in Kelubir Village and Pimping Village, Bulungan Regency, North Kalimantan Province. This research is research with a juridical-normative method. The results of this study are expected to be used as a reference or input for the development of science in the field of law in general, especially in the field of land. This research shows that there are still deficiencies in the implementation of land administration in the village government, specifically related to the collection of land data and information which is one element in maintaining data on land registration activities. In addition, the lack of socialization and understanding from village government officials or the community caused misunderstanding on land registration activities. This study concludes that there is a need to regulate the Minimum Service Standards (SPM) for land registration within the scope of village governments and the implementation of counseling and guidance on land administration to village government officials."

"Kasus bermula pada tahun 1969 dengan ditempatinya rumah oleh YW atas dasar surat izin menempati rumah dari Walikota Sukabumi. Pada tahun 1974 terbit sertipikat atas nama AB dan kemudian terjadi jual beli tanah dengan RI yang menimbulkan sengketa dengan melibatkan YW hingga terbit putusan Mahkamah Agung Nomor 3819 K/Pdt/1988 yang menyatakan sah jual beli dan surat izin menempati. Pada tahun 2012 para ahli waris YW mengajukan gugatan untuk menindaklanjuti putusan tersebut dan berakhir dengan putusan Mahkamah Agung nomor 2753 K/Pdt/2013.Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini yaitu bagaimana keberlakuan dari Surat Izin Menempati tersebut apabila pemegang hak izin menempati telah meninggal dunia? dan bagaimana keabsahan dari jual beli terhadap objek tanah yang terdapat izin menempati rumah dari Walikota serta status dari Sertipikat Hak Guna Bangunan 3/Cikole yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Sukabumi?. Tidak adanya aturan dan meninggalnya pemegang surat izin menempati menjadikan surat izin menempati tidak berlaku lagi dikarenakan pemberian izin bukan pemberian hak yang dapat diwariskan. Mengenai jual beli yang dilakukan adalah sah dikarenakan objek jual beli bukan lagi merupakan aset Pemda dan status SHGB adalah sah dengan telah dipenuhinya prosedur penerbitannya.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji suatu putusan Mahkamah Agung dan kemudian dikaji beradasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan kasus dan dituangkan dalam bentuk tulisan preskriptif analitis yang memberikan saran dan pendapat mengenai penyelesaian permasalahan yang terjadi.Kata Kunci : Surat Izin Menempati, Jual Beli Tanah, Penerbitan SHGB.

---

Case began in 1969 with the house occupied by YW based on a license to occupy the land and house from the Mayor of Sukabumi. In 1974, published a Building Rights Certificate on behalf of AB and sold to RI which generate a dispute involving YW. The dispute of land transaction issued a Supreme Court rsquo s Decision number 3819 K Pdt 1988 which stated the validity of the transaction and the licence to ocuppy the house. The heirs of YW filed a lawsuit in 2012 to follow up the previous supreme court decision and its end with the supereme court decision number 2753 K Pdt 2013. The main problems in this thesis on how is the validity of the permission to occupy the house which held on the local government land if the holder of the permission has passed away and how is the authenticity of the land trading that contains a land that has a permission to occupy by the local government an how is the status of the land certificate which published by the land office . The absence of rules and the death of the holder of a license to occupies the house makes the license is no longer valid due to the granting of entitlements that can not be inherited. Regarding the purchase being made is legitimate because the object of purchase is no longer an asset to the local government and the Building Rights Certificate status is valid in the fulfillment of its issuance procedure. This research was using juridical normative method by researching the case of a supreme court decision then arranged by positive regulation and manisfested it in analytical prescriptive written which give an advice and opinion about the problem which occured.Keywords Licence to Occupy the Land and House, Land Transaction, The Publishing of Building Rights Certificate."

"ABSTRAKPermohonan dan pemberian hak atas tanah serta pendaftarannya merupakan prosedur penting yang harus dilakukan demi menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan permohonan dan pemberian Hak Guna Usaha pada PT. Perkebunan Nusantara VII Distrik Cinta Manis dan bagaimanakah hambatan yang muncul dalam permohonan dan pemberian Hak Guna Usaha serta bagaimana upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang menghasilkan bentuk hasil penelitian ini preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara VII lalai dalam melakukan pengurusan permohonan hak guna usaha atas lahan perkebunan seluas 8.866,75 ha di Kabupaten Ogan Ilir sehingga membutuhkan waktu yang lama hingga akhirnya terbit sertipikat hak guna usaha. Hal ini disebabkan adanya beberapa hambatan yang muncul seperti adanya okupasi lahan secara ilegal, permasalahan terkait rawa-rawa, dan adanya pemekaran kabupaten. Pemerintah sebaiknya mengawasi dan menindak lebih tegas terhadap tanah-tanah yang belum dilakukan pengurusan hak atas tanahnya. Perusahaan-perusahaan diharapkan lebih memperhatikan kewajiban-kewajiban yang sudah diberikan dan tidak lalai dalam melakukan pengurusan permohonan hak atas tanahnya.

---

ABSTRACTThe application and issuance of land titles and registration is an important procedure that must be done to ensure legal certainty for the titles holders. The main problems in this research are how the implementation of the application and issuance of land cultivation right on PT. Perkebunan Nusantara VII Cinta Manis District and what are the obstacles and how to overcome them. The author conducted research using normative juridical approach. Data analyzing method used is qualitative analysis method that produces these results prescriptive form analytical. The results showed that PT. Perkebunan Nusantara VII negligent in performing the supervision for land cultivation right on an area of 8.866,75 hectares of plantation land in Ogan Ilir so it takes a long time to finally certificate of land cultivation right is issued. This is due to several obstacles that arise such as illegal land occupation, issues related to the marshes, and the expansion of the district. The government should monitor and crack down more firmly on the lands that have not done the maintenance of their land rights. The companies are expected to pay more attention to the obligations that have been granted and not negligent in handling applications perform their land rights."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Penanganan Masalah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Oleh Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literature. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan teori evaluasi Bridgman dan Davis. Selama pelaksanaan Program Penanganan Masalah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan, terdapat berbagai kendala atau masalah sehingga penting untuk melihat sistem evaluasi dalam menilai keberhasilan atau kegagalan program. Hasil penelitian adalah pelaksanaan Program Penanganan Masalah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan belum sepenuhnya berhasil dalam mencapai tujuannya, dikarenakan ada beberapa komponen evaluasi yang tidak terpenuhi. Perlu adanya perbaikan atau evaluasi dalam beberapa aspek, seperti sumber daya manusia, alokasi anggaran, target program yang terlalu rendah, dan kesenjangan hukum dalam penyelesaian masalah perkara pertanahan.

---

ABSTRACTThis research aims to evaluate the implementation of the Handling of Disputes, Conflict, and Land Affairs Program by Directorate General of Agrarian Problems Handling, Spatial Use and Land in Ministry of Agrarian and Spatial Planning National Land Agency. This research uses a post positivist approach with qualitative data collection techniques through in depth interviews and literature studies. In analyzing, researchers used Bridgman and Davis evaluation theory. During the implementation of the Handling of Disputes, Conflict, and Land Affairs Program, there are various obstacles or problems, so it is important to look at the evaluation system in assessing the success or failure of the program. The Results Showed he implementation of the Handling of Disputes, Conflict, and Land Affairs Program has not fully succeeded in achieving its objectives, because there are some components of evaluation that are not fulfilled. There are some aspects that needs improvement or evaluation, such as human resources, budget allocation, targets of the program that are too low, and legal gaps in solving the problems of the land affairs."

"Jual beli Tanah di Indonesia masih sering dilakukan dengan menggunakan Akta Jual Beli yang dibuat di bawah tangan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dalam masyarakat mengenai proses peralihan tanah berdasarkan jual beli yang harus menggunakan akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan dari jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan. Selain itu membahas mengenai perlindungan hukum bagi pembeli serta penyelesaiannya untuk melakukan proses balik nama.  Hasil analisis dari penelitian ini, jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan yang tidak dilakukan di hadapan PPAT tetap sah tetapi untuk peralihan hak atas tanahya tidak bisa dilakukan karena untuk peralihan hak atas tanah diperlukan AJB yang dibuat di hadapan PPAT, kemudian tehadap pembeli yang melakukan jual beli tanah di bawah tangan dapat diklasifikasikan sebagai pembeli yang tidak beritikad baik karena tidak sesuai dengan prosedur jual beli tanah di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi apabila pembeli menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut secara terbuka, tidak sembunyi-sembunyi dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap penguasaan tanah tersebut, maka pembeli dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik. Untuk mengurangi kasus-kasus seperti ini, disarankan kepada Kantor Pertanahan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang prosedur peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang harus dibuktikan dengan akta jual yang yang dibuat di hadapan PPAT.

---

This thesis examines the process of transfer of name to the sale and purchase of land carried out under the hands that is not in accordance with the Basic Agrarian Law and Government Regulation Number 24 of 1997 in the implementation of buying and selling where the object is land. The problem that will be discussed in this thesis is regarding the legitimacy of buying and selling land that is carried out under the hands. In addition, it discusses legal protection for buyers and the solution for carrying out the transfer of names. The research method that will be used is the normative juridical method using secondary data to analyze the legislation, namely the Civil Code, the Basic Agrarian Law, Government Regulation No. 24/1997, books and articles related to the discussion in this research will also be investigated. The deed of sale and purchase of land made not before the PPAT causes the authenticity requirements of a deed not to be fulfilled so that it does not have strong evidentiary power so that it is difficult to carry out the process of transferring the rights by changing the name, because for the validity of a transfer of land rights, a sale and purchase deed made before the PPAT is required. To reduce cases like this, it is suggested to the Land Office to provide counseling to the public regarding the procedure for transferring land rights through buying and selling which must be proven by a deed of sale made before the PPAT."

"Penulis akan menelaah legalitas dan legitimitas dari Surat Keterangan Kepala Desa (SKD) atau Tanah (SKT) sebagai alat bukti kepemilikan dan penguasaan tanah. Pengujian ini, juga dalam konteks bagaimana dokumen ini menjamin tenurial security, dilakukan dalam perbandingan dengan sertifikat hak atas tanah yang menurut hukum negara merupakan satu-satunya alat bukti sempurna perihal kepemilikan-penguasaan bidang tanah tertentu. Untuk menguji dan menilai kekuatan hukum dari SKT/SKD serta menilai legalitas-legitimitasnya dalam praktik hukum Indonesia, ditelaah 70 pandangan hakim yang muncul dalam putusan-putusan pengadilan. Titik tolak pilihan studi putusan ini adalah adanya kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum serta keadilan yang hidup dalam masyarakat (UU 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman). Temuan terpenting adalah kekuasaan kehakiman ternyata justru menegaskan dan menguatkan pandangan masyarakat akan legalitas-legitimitas SKT/SKD sebagai tanda bukti hak (penguasaan-pemilikan) tanah. Kendati demikian, ditemukan juga adanya kebutuhan untuk menata ulang dan membereskan administrasi dan arsip kantor desa untuk mencegah penyalahgunaan pembuatan dan penggunaan tanda bukti hak atas tanah ini. Kata kunci: Surat Keterangan Desa (SKD), Surat Keterangan Tanah (SKT), Pendaftaran Tanah yang Inklusif, Pengembangan dan Pembangunan Desa

---

The author discusses the issue of legality and legitimacy of Letter issued by Village Head affirming factual-legal ownership of land. This is done in comparison with land certificate issued by the National Land Agency which according to the prevailing law ought to be the sole document affirming legal land ownership. Both are compared in terms of how both provide tenurial security to land occupants at the village level. To evaluate the letter’s legal strength as proof of ownership, including its legality and legitimacy, about 70 judicial decisions is dissected and analysed. The starting point for this approach is the acknowledgment of the command contained in the Law on the Judiciary (Law No. 48 of 2009) obligating judges when deciding on cases to take cognizance and apply the living law (unwritten-non state law). The main finding of this study is that the Judiciary seems to side with society in accepting and recognizing the legality-legitimacy of the village head letter as proof of land ownership. However, at the same time, land administration at the village level – to avoid and prevent misuse of these letters- should be made more accountable. Keywords: Village Head Statement Letter (SKD), Land Attestation Letter (SKT), Inclusive Land Registration, Village Development."

"Hukum pertanahan nasional melarang pemindahan hak milik atas tanah oleh orang asing sebagai tercermin dalam ketentuan Pasal 9 UUPA. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana kepemilikan tanah hak milik oleh warga negara asing ditinjau dalam UUPA dan bagaimana akibat hukum kepemilikah hak atas tanah oleh WNA yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan tanah Hak Milik oleh Warga Negara Asing melalui perjanjian Pinjam Nama berakibat batal demi hukum. Sebagai solusinya, Warga Negara Asing dapat menggunakan tanah dengan status Hak Pakai atas tanah Hak Milik.

---

National land laws forbid foreigners to own the proprietary right of land as a reflection of clause 9 in UUPA. The issue of this thesis is how the proprietary rights of land ownership by foreigners in UUPA and how?s the consequence of the proprietary rights of land ownership by foreigners which is contra with Indonesian law. This is a juridical-normative research with literature research. The results shows that the ownership of proprietary rights of land by foreigners through nominee agreement is null and void. As the solutions, foreigners can use the right to use on the proprietary rights."