Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas sektor jasa keuangan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris Pasar Modal. Dalam hal ini, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan. Terhadap pungutan ini pun sempat diajukan uji materil ke Mahkamah Agung oleh para pemohon, yakni beberapa asosiasi profesi penunjang Pasar Modal seperti HKHPM dan INI yang menyatakan bahwa profesi penunjang bukanlah termasuk ke dalam pihak yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan. Selain itu, INI menyatakan keberatan terhadap pungutan tahunan yang dibebankan oleh OJK karena tidak ada pelayanan yang diberikan. Dalam penelitian ini, Penulis mengerucutkan ke dalam dua pokok permasalahan, di antaranya adalah bentuk pelayanan publik apa yang diselenggarakan oleh OJK dan juga bagaimana praktik pungutan terhadap Notaris Pasar Modal yang diselenggarakan oleh OJK dalam kerangka hukum pelayanan publik. Lebih lanjutnya, dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan mengaitkan aturan terkait OJK dan pungutan terhadap Notaris Pasar Modal dengan teori dan aturan terkait pelayanan publik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa OJK menyelenggarakan pelayanan publik yang berbentuk pelayanan jasa dan administratif. Di sisi lain, pungutan tahunan tidak tepat untuk dilakukan karena tidak berdasar atas layanan yang diberikan. Saran dari Penulis adalah untuk mempertimbangkan untuk menghentikan praktik pungutan tahunan terhadap Notaris Pasar Modal dan untuk berkoodinasi lebih lanjut dengan INI dalam melakukan pembahasan mengenai pungutan terhadap Notaris Pasar Modal.

---

As a supervisor of the financial service sector, Otoritas Jasa Keuangan or OJK have the right to supervise Capital Market Notaries, in which the OJK could impose levies towards them. However, those levies were being challenged by Capital Market’s supporting profession association such as HKHPM and INI whom insisted that they could not be included as parties which carry out activities in the financial service sector. Moreover, INI also stated that annual levy which being imposed towards Capital Market Notary are done without any services whatsoever. In this thesis, the Writer is able to point out two main problems: what public services form are being held by OJK and how the imposition of levies against Capital Market Notary in the framework of public service law. Moreover, this thesis use normative juridical method by analyzing the regulations of the levies itself to the law of public service theories. The conclusion of this thesis is that OJK carry out public services in the form of services and administrative services. On the other hand, from the forms of levies being imposed against the Capital Market Notary, the annual levy does not fit the rules of public services because it does not held based on any services. The Writer think it will be wise to consider the annulment of said form of levy, and for OJK to coordinate with INI to discuss matter about the imposition of levies against Capital Market Notary.

"

"Penelitian ini membahas mengenai pungutan oleh otoritas jasa keuangan kepada notaris pengganti berdasarkan POJK nomor 67/POJK.04/2017. Dalam penelitian ini, penulis megangkat 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu mengenai (1) konsepsi tentang notaris pengganti pasar modal hingga terbitnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017; (2) perbandingan kedudukan notaris pengganti sebelum dan setelah adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan (3) tanggung jawab notaris pengganti yang telah berakhir masa jabatannya terhadap peraturan OJK selama masa keanggotaan profesi penunjang pasar modal. Untuk menjawab permasalahan hukum diatas, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil analisa adalah setelah diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017, seharusnya dapat menguatkan kedudukan baik notaris dan notaris pengganti di pasar modal. Namun pada kenyataannya, kedudukan notaris pengganti juga tidak kuat semenjak adanya peraturan tersebut, hal ini terjadi karena setiap akta mengenai IPO (Initial Public Offering) suatu perusahaan yang dibuat oleh notaris pengganti menjadi batal demi hukum. Mengenai peraturan terkait Otoritas Jasa Keuangan yang juga tidak diatur secara jelas menyebabkan ketidak pastian terhadap kedudukan notaris pengganti, contohnya dalam hal pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pungutan tersebut pada praktiknya tidak dikenakan untuk notaris pengganti, hal tersebut tidak sejalan dengan peraturan yang ada dimana setiap orang/badan yang melakukan kegiatan di pasar modal akan dikenakan pungutan.

---

This study discusses levies by financial services authorities to substitute notaries based on POJK number 67 / POJK.04 / 2017. In this study, the author raised 3 (three) main issues, (1) the conception of a notary substitute for the capital market until the issuance of the Financial Services Authority Regulation Number 67 / POJK.04 / 2017; (2) to compare the position of a substitute notary public before and after the Financial Services Authority Regulation While; (3) the responsibility of a substitute notary who has ended his term of office against the FSA regulations during the membership period of the capital market supporting profession. To answer the above legal problems, the author uses the normative juridical research method. The result of the analysis is that after the enactment of the Financial Services Authority Regulation Number 67 / POJK.04 / 2017, it should be able to strengthen the position of both notary and substitute notary public in the capital market. But in reality, the position of substitute notary public is not strong since the existence of the regulation, this happens because every deed regarding Initial Public Offering (IPO) of a company made by a substitute notary is null and void. Regarding regulations related to the Financial Services Authority which are also not clearly regulated, it causes uncertainty regarding the position of a substitute notary, for example in the case of levies by the Financial Services Authority. In practice, the levies are not imposed on substitute notaries, this is not in line with the existing regulations whereby every person / body carrying out activities in the capital market will be subject to levies."

"Pasar modal sebagai salah satu sektor jasa keuangan dewasa ini telah mengalami perkembangan yang pesat yang berdampak pada kemajuan ekonomi Negara. Dalam menjalankan transaksi dan aksi di pasar modal, diperlukan dukungan dari profesi penunjang pasar modal sebagaimana diatur oleh Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal memiliki peran dan fungsi yang cukup vital dalam hal yang berkaitan dengan kewenangan jabatannya yakni berkaitan dengan pembuatan akta otentik. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut seorang Notaris tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris di samping wajib pula mengikuti kaidah yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Salah satu ketentuan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. OJK selaku lembaga yang berwenang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan memungut sejumlah biaya terhadap profesi penunjang pasar modal, di antaranya Notaris. Penulisan ini meneliti kedudukan notaris selaku profesi penunjang pasar modal berdasarkan UU Jabatan Notaris, dan kewenangan OJK dalam menarik pungutan dari segi UU Keuangan Negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, menggunakan UU Jabatan Notaris, UU OJK, UU Pasar Modal, UU Keuangan Negara, dan PP Pungutan OJK. Hasil analisis menggambarkan bahwa profesi penunjang pasar modal, termasuk notaris, tidak termasuk sebagai pihak yang dapat dikenakan kewajiban untuk membayar pungutan OJK. Adapun kewenangan OJK untuk menarik pungutan adalah tepat sebagaimana disyaratkan oleh UU Keuangan Negara. Selama ini diketahui OJK mengelola dan mengadministrasikan penerimaan yang bersumber dari pungutan tersebut secara mandiri, dimana hal tersebut kurang tepat karena menurut UU Keuangan Negara penerimaan tersebut seharusnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

---

Capital market as one of the financial services sector these days has been growing rapidly which gives impact to the country?s economic progress. Running the transaction and action in capital market requires the support from capital market supporting profession as it has been ruled by Indonesian Law Number 8 Year 1995 concerning Capital Market. Notary as one of the capital market supporting profession has its role and function which is vital enough in things related to its position?s authority that is related to making the authentic deed. To do that function, a notary obeys Indonesian Law Number 2 Year 2014 concerning Regulation of Notary Office beside has to obey rules that have been set by legislation in the capital market scope. One of the rules is Government Regulation Number 11 Year 2014 concerning Levies By The Financial Service Authority. OJK as one of the institution that authorities to arrange the regulation and supervision function into financial services sector?s activities collect some fees to capital market supporting profession, including notary. This writing is researching the position of notary as capital market supporting profession based on Regulation of Notary Office and the authority of OJK to collect levies from Regulation of State Finance's perspective. This research is a juridical normative research, using Regulation of Notary Office, Regulation of The Financial Service Authority, Regulation of Capital Market, Regulation of State Finance, and Government Regulation concerning Levies By The Financial Service Authority. The analysis result says that capital market supporting profession, including notary, not included as parties who can be subject to pay OJK levies. The authority of OJK to collect levies is right as what has been conditioned by Regulation of State Finance. These times OJK is known to manage and administer income that comes from those levies independently, which is not right because according to Regulation of State Finance that income should be transferred to the country?s cash as non-tax revenue."

"Tesis ini membahas tentang Profesi Penunjang Pasar Modal terutama notaris yang dikenakan pungutan oleh otoritas jasa keuangan. Profesi penunjang pasar modal, terutama notaris penting perannya dalam transaksi pasar modal yang telah mengalami perkembangan yang pesat dan berdampak signifikan pada kemajuan ekonomi negara. Para pemohon yang keberatan dengan dikeluarkannya PP No. 11 Tahun 2014 tentang pungutan oleh otoritas jasa keuangan, mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung dan sealanjutnya Mahkamah Agung menolak permohonan para pemohon dan tetap memberlakukan pungutan terhadap profesi penunjang pasar modal, Dengan keluarnya putusan MA No. 68/HUM/2015, putusan tersebut sangat dirasaa merugikan PPPM.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana alat pengumpulan datanya adalah studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MA tersebut sangat merugikan dan tidak adil jika ditinjau dari teori etis-nya Aristoteles dan AAUPB.

---

This Thesis describes that Capital market as one of the financial services sector these days has been grows rapidly which gave impact to the economic nation. Notary as one of the capital market supporting profession has its role and function whic is vital enough in related to making authentic deeds. To do that function notary has to obey OJK legislation number 11 year 2014, the eesence of that legislation is notary has to pay fees for registration and annually fees and notary in capital market object about that and supporting profession in capital market did the judicial review about that legislation to the supreme court and the result the indonesian supreme court denied the legislation judicial review. This research is the juridical-normative research, when data used for this research are being collected through documents. The result shows that supreme court ruling number 68/HUM/2015 is very unfair and the writer use Aristotles theory of ethical justice and good government principles (AAUPB)."

"Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Pasal 70 UU OJK dinyatakan bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan UU OJK. Dengan demikian, kewenangan OJK dalam penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran tindak Pidana di bidang Pasar Modal, masih diatur berdasarkan ketentuan pada Pasal 101 UUPM di mana Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan proses penyidikan bahkan kewenangan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan dugaan pelanggaran tindak Pidana di bidang Pasar Modal ke tahap penyidikan. Kemudian, sejak diundangkannya UU OJK, penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari pegawai Bapepam dan LK tidak dapat lagi menjadi penyidik di OJK mengingat dalam UU OJK disebutkan bahwa penyidik OJK berasal dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di OJK. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, terdapat tantangan dalam penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran tindak Pidana di bidang Pasar Modal yang dilaksanakan oleh OJK, diantaranya terkait dengan kriteria terhadap kewenangan OJK dalam melanjutkan dugaan pelanggaran tindak Pidana di bidang Pasar Modal sebagaimana diatur pada Pasal 101 UUPM dan penjelasannya, serta penegakan hukum dalam proses penyidikan oleh penyidik OJK yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di OJK. Menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan menggunakan studi kasus sebagai contoh permasalahan yang terjadi dengan beralihnya kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor Pasar Modal dari Bapepam dan LK kepada OJK terutama dalam hal penegakan hukum terhadap tindak Pidana di bidang Pasar Modal

---

Since the enactment of UU No. 21 Year 2011 on the Financial Services Authority (OJK Law Act), the functions, duties, and authority of the regulatory and supervisory activities of financial services in the Capital Market sector switching from Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution (Bapepam dan LK) to the Financial Services Authority (OJK). Pursuant to Article 70 of OJK Law Act stated that Law Act No. 8 of 1995 concerning Capital Market (Capital Market Law Act) remains valid as long as not contrary to and have not been replaced by the OJK Law Act. Thus, the authority of the OJK in the enforcement of the law against the alleged offense of Criminal in the capital market, is still governed by the provisions of Article 101 of Capital Market Law Act in which that article grants the authority to the OJK to carry out the investigation process even the authority to continue or not to continue the alleged offense Criminal Capital Market to the investigation stage. Then, since the enactment of OJK Law Act, investigators civil servants coming from Bapepam dan LK employees can no longer be given the investigator in the OJK Law Act noted that the OJK investigation came from the Indonesian National Police investigators and civil servants assigned to the OJK. Relating to such matters, there are challenges in the enforcement of the law against the alleged offense of Criminal in the capital market were carried out by the OJK, which were related to the criteria of the authority of the OJK in continuing the alleged offense of Criminal in the capital market as provided for in Article 101 of Capital Market Law Act and explanation, as well as law enforcement in the investigation by the OJK investigators originating from the Indonesian National Police and civil servants assigned to the OJK. Interesting to be further investigated using a case study as an example of the problems that occur with the shift of regulatory and supervisory authority of the Capital Markets sector of Bapepam-LK to the OJK, especially in terms of law enforcement against criminal acts in the capital market"

"Tesis ini membahas pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Notaris Pasar Modal selaku profesi penunjang Pasar Modal. Hal ini bermula sejak beralihnya kewenangan Bapepam-LK kepada OJK dengan berlakunya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksananya dan adanya pengujian atas undang-undang tersebut di Mahkamah Konsitutsi dengan Nomor Perkara 25/PUU-XII/2014. Dengan kewenangan OJK untuk mengatur Pasar Modal dan termasuk pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, OJK memberlakukan pungutan kepada Notaris Pasar Modal berupa pungutan Biaya Pendaftaran dan Biaya Tahunan. Dengan diberlakukannya pungutan, telah menimbulkan reaksi dari Notaris Pasar Modal berupa mempertanyakan kewenangan yang dimiliki OJK. Penulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitan yang bersifat preskriptif. Simpulan dari penulisan ini adalah OJK berwenang melakukan pungutan namun tidak tepat memberlakukan pungutan tahunan kepada Notaris Pasar Modal selaku profesi penunjang Pasar Modal. Hadirnya tesis ini diharapkan agar dapat membantu menjawab pertanyaan dari Notaris Pasar Modal atas pemberlakuan pungutan, menjawab implikasi yuridis dan atas pemberlakuan pungutan oleh OJK.

---

This thesis discusses Indonesia Financial Services Authority (IFSA) Levies To Capital Market Notary As a Capital Market Supporting Proffesion. It began since the transfer of Bapepam-LK authority to IFSA within enforce Laws No. 21 of 2011 on Indonesia Financial Services Authorithy along its implementing regulation and with the presence of testing of the Laws above in Constitutional Court with Case Number 25/PUUXII/ 2014. With IFSA’s authority to control Capital Market which included the parties who involved in Capital Market, IFSA enforce a levies to Capital Market Notary in a form of Registration Levies and Annualy Levies. Within the enforce of levies, it has causes a reaction from Capital Market Notary that questioning the legal basis of its levies and such other things related the IFSAs levies. This thesis is a juridical research with prespective quality type of reasearch. The knot of this thesis is that IFSA’s is have the authority to do levies but considerable that yearly levies to Capital Market Notary as Capital Market supporting proffesesion is not correct. The presence of this thesis is expected to be able to answer the question of Capital Market Notary of the IFSAs levies, juridical implication and social/practice implication of its."

"Makalah ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisa konflik hukum yang ditemukan dalam Undang-undang Pasar Modal dengan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia mengenai kewenangan atas tindak pidana dalam ranah pasar modal, terutama mengenai proses penyidikannya. Makalah ini mempertanyakan undangundang manakah yang dikedepankan apabila adanya konflik hukum, institusi manakah yang sebetulnya memiliki kewenangan atas pasar modal, dan apakah hukum yang ada mampu memecahkan tindak pidana dalam pasar modal secara efektif. Prinsip hukum seperti lex specialis dan lex posterior ditelaah, juga dilakukannya eksplorasi hukum yang berkaitan. Contoh kasus pidana mengenai PT Danareksa Sekuritas, PT Reliance Sekuritas dan PT Millennium Danatama Sekuritas dimasukkan untuk melihat keampuhan hukum yang berlaku dalam praktek. Selain daripada itu, studi komparatif dengan hukum pasar modal di Korea Selatan juga dilakukan untuk melihat perbaikan apakah yang dapat kita rancang untuk memperbaiki hukum di Indonesia.Makalah ini menyimpulkan bahwa kedua hukum tersebut mempunyai spesialisasi mereka masing-masing di bidang yang hampir sama, maka Undangundang Pasar Modal harus diutamakan dalam menangani perkara dalam ranah pasar modal itu sendiri, sedangkan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan harus diutamakan untuk mengatur badan yang berwenang atas pasar modal. Institusi yang mempunyai kewenangan atas perkara atau tindak pidana dalam pasar modal mencakup Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian Indonesia. Indonesia juga masih memiliki keterbatasan dalam ketepatan spesifikasi dan kurangnya penjabaran secara hukum, serta kurangnya spesialisasi dan jumlah tenaga kerja yang menangani dalam otoritas atas pasar modal, sehingga hukum dan otoritas tersebut tidak efektif.

---

This paper is written to analyze the conflicting regulations found within Indonesia's Law on Capital Market and its Law on the Financial Services Authority on the authority over capital market crimes, especially with regards to the investigative process. It asks which of the two laws should be prioritized when conflicting regulations occur, which institutions actually have power over the capital market, as well as whether the laws currently enacted are effective in addressing the crimes. Legal principles such as lex specialis and lex posterior are used, as well as a thorough exploration of all laws. A case study on PT Danareksa Sekuritas, PT Reliance Sekuritas and PT Millennium Danatama Sekuritas is included to see the effectiveness and real life application of the laws in question. Furthermore, a comparative study with South Korea?s capital market laws is conducted to conclude on what amendments can be made in order to improve Indonesia?s laws.

This paper concludes that both laws are specialized in similar matters yet are somewhat different, thus the Law on Capital Market is to be prioritized when dealing with direct capital market issues, while the Law on the Financial Services Authority is prioritized for the authority over capital market. The institutions that currently have direct power over the capital market and the crimes within it are the Financial Services Authority as well as the Police Investigators, yet the latter has very limited powers and are found to be inactive in real life. Lastly, it is found that Indonesia still has many issues pertaining to the lack of thoroughness and specification when it comes to its capital market laws, as well as a lack on specialization and manpower in its capital market authority, thus these laws and authorities are ineffective in solving crimes."

"Skripsi ini membahas kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh OJK di bidang pasar modal. Selain itu, mambahas mengenai fungsi dan tugas OJK dalam mengatur bidang Pasar Modal dan relevansinya dengan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh OJK. Hasil penelitian menyatakan bahwa fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan OJK di bidang Pasar Modal merupakan penggabungan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan yang sebelumnya dimiliki oleh Bapepam-LK, Menteri Keuangan dalam hal kebijaksanaan umum di bidang Pasar Modal, dan fungsi, tugas dan kewenangan pengaturan OJK menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

---

This thesis concerning about the authorities setting that is owned by OJK in Capital Market. In addition, discuss about the function and duties of OJK in regulating the Capital Market authority and relevance to the setting OJK in the field of Capital Market merges the function, duties, and authorities of setting Capital Market which was previously owned by Bapepam, Ministry of Finance in terms of public policy in the Capital Market, and the authorities setting OJK according to Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011."

"Pengambilalihan di pasar modal Indonesia telah menjadi salah satu kegiatan yang kerap kali dilakukan dikarenakan berbagai manfaat yang dihasilkannya untuk pertumbuhan dan ekspansi perusahaan. Skripsi ini membahas peraturan tentang pengambilalihan pada perusahaan publik yang tunduk pada hukum pasar modal Indonesia. Secara khusus, pokok pembahasan muncul dari isu metode pengambilalihan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan dampaknya terhadap penegakan kewajiban lain yang diatur. Melalui penelitian hukum normatif yuridis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengambilalihan dengan pendekatan kualitatif mengakibatkan beberapa masalah utama yang timbul dari realisasi bahwa pengambilalihan secara kualitatif tampaknya tidak memiliki definisi hukum yang pasti atau absolut, karena pendekatan tersebut berasal dari konsep pengendalian yang memiliki lingkup pengertian yang luas. Hal tersebut menetapkan bagaimana ambang batas untuk melakukan pengambilalihan secara kualitatif terbuka untuk berbagai penafsiran dan pemahaman, sehingga menjadi masalah yang lebih besar karena berpotensi untuk menghentikan penegakan kewajiban - khususnya penawaran tender wajib - yang timbul dari pelaksanaan pengambilalihan seperti yang diatur dalam hukum pasar modal. Selain itu, skripsi ini memaparkan studi kasus yang pada akhirnya menyimpulkan bagaimana pengambialihan yang dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam pengaturan pengambilalihan, dan harus melibatkan penegakan yang ketat oleh badan pengawas yang berwenang.

---

Acquisition in the Indonesian capital market has emerged as a popular conduct due to the benefits that it brings for a company’s growth and expansion. This thesis examines the regulation on acquisitions upon public companies subjected to the Indonesian capital market law. In particular, the focus issue arises from the method of conducting acquisition by the qualitative approach, and its implications towards the enforcement of other obligations regulated. By conducting a juridical normative legal research, it can be concluded that the implementation of acquisitions by qualitative approaches entails to several key issues resulting from the realization that qualitative acquisition appears to have no absolute legal definition, as the approach is derived from the broad concept of control. This establishes how the threshold to conduct qualitative acquisition is open to various interpretations and understandings, which becomes an even bigger issue as it can potentially halt the enforcement of obligations – particularly the mandatory tender offer – arising from conducting acquisition in the capital market law. Moreover, the thesis provides a case study that ultimately concludes how acquisitions conducted by method of the qualitative approach highlights a legal uncertainty within the laws of acquisition, and must involve strict enforcement by the authorized regulatory bodies."

"Skripsi ini membahas mengenai aturan dan bentuk pengawasan oleh OJK terhadappenerapa implementasi prinsip know your customer oleh penyedia jasa keuangan dipasar modal. Secara khusus skripsi ini menjelaskan aturan serta pengawasan prinsiptersebut ditinjau dari ketentuan internasional, juga membandingkannya dengannegara lain seperti Australia, Singapura, dan Malaysia. Berdasarkan penelitianyuridis normatif, ditarik kesimpulan bahwa jika dibandingkan dengan negara lain,aturan dan pengawasan mengenai prinsip know your customer oleh OJK masihmemerlukan peningkatan terlebih dalam sisi transparansi penanganan pelanggaranyang dilakukan penyedia jasa keuangan, pemberian sanksi dari OJK, sertakerjasama antar Lembaga internasional atas pengawasan dan investigasi apabiladibutuhkan. Untuk itu perlunya keterbukaan mengenai sanksi pelanggaran prinsipknow your customer yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan gunamembangkitkan kesadaran masyarakat

---

This thesis discusses the rules and forms of supervision by the OJK onimplementing the principle of knowing your customers by financial serviceproviders in the capital market. In particular, this thesis explains the rules andsupervision of these principles in terms of international provisions and comparesthem with other countries such as Australia, Singapore, and Malaysia. Based onnormative juridical research, it is concluded that compared to other countries, the rules and supervision regarding the principle of knowing your customer by the OJKstill requires many improvements, especially in terms of transparency of handlingcarried out by financial service providers, imposing sanctions from OJK, andimproving the cooperation between international institutions. Thus, there is a needfor transparency regarding the rules regarding the principle of knowing yourcustomer, which is carried out by financial service providers to raise publicawareness."