Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai Negara kepulauan dengan luas area perairan sebesar 5.8 juta km, sektor kelautan dan perikanan Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Oleh karenanya sektor kelautan dan perikanan kini telah menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas nasional. Salah satu upaya dalam mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan kebijakan fasilitas pengurangan pajak penghasilan untuk penanaman modal (tax allowance) dalam rangka menarik investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari kebijakan tax allowance dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literature dan wawancara mendalam. Data menyatakan bahwa fasilitas tax allowance ini belum dimanfaatkan secara optimal pada sector kelautan dan perikanan. Implementasi dapat dipengaruhi oleh konten dari kebijakan dan konteks dari implementasi itu sendiri. Hasil dari penelitian menunjukkan Implementasi kebijakan tax allowance di sektor kelautan dan perikanan belum maksimal dikarenakan beberapa faktor seperti pembina sektor yang belum tepat dalam memetakan kelompok sasaran, kurangnya sosialisasi, dan terdapat kepentingan yang berbeda diantara aktor yang terlibat. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu evaluasi yang dilakukan secara berkala, akan diterapkannya sistem OSS. Sementara faktor penghambat implementasi yaitu belum tuntasnya permasalahan IUU Fishing, adanya kebijakan PNBP yang bersifat disinsentif serta regulasi yang terlalu berat. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus meriviu bidang usaha yang tepat untuk diberikan fasilitas tax allowance dan melaksanakan sosialisasi secara intensif.

---

As an archipelagic country with 5.8 million km of water area, marine and fisheries sector hold enormous potential of natural resources. Thus, marine and Fisheries sector has become one of the national priority. In order to boost the development of these sectors, the government has launched a policy in reducing income tax facility for investment (tax allowance) which is targeting domestic and foreign investment.

This study aims to analyze the implementation of tax allowance facility in the certain business fields and certain areas of fishery sectors. This study uses a qualitative method with data collection through literature studies and in depth interview. Data shows that the tax facility is not well-utilized by the investors in fishery sectors. The policy contents and context of implementation can affect the policy implementation.

The results of the study show that the implementation of the tax allowance policy in the maritime and fisheries sector has not been maximized considering several factors such as sector coaches that have not been precise in mapping the target groups, involving socialization, and in accordance with different interests involving the actors involved.

Related to supporting factors in implementing this policy is an evaluation that is carried out regularly, an OSS system will be applied. While the inhibiting factor for implementation is that the IUU Fishing problem has not yet been resolved, there is a non-tax revenue policy that opposes disincentives and too heavy provisions. The Ministry of Marine Affairs and Fisheries must review the appropriate business fields to be given the tax allowance facility and conduct the socialization intensively."

"Penelitian ini bertujuan untuk (1) menilai kinerja kelompok nelayan yang telah menerima bantuan modal usaha perikanan; (2) menganalisis dampak bantuan modal usaha perikanan di kawasan minapolitan terhadap peningkatan hari kerja dan peningkatan pendapatan nelayan serta (3) mengukur dampak bantuan modal usaha perikanan di kawasan minapolitan terhadap penyerapan tenaga kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey melalui kuisioner dengan populasi adalah rumah tangga perikanan yang termasuk klasifikasi miskin, dengan jumlah sampel sebanyak 99 responden yang terbagi dalam kelompok aksi, (66 sampel) dan kelompok kontrol (33 sampel). Analisis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yakni analisis dampak kebijakan terhadap perubahan hari kerja dan pendapatan responden pada sebelum dan setelah berlakunya kebijakan dengan menggunakan serangkaian pengujian statistik serta analisis kinerja kelompok nelayan dengan menggunakan metode IPA (Importance Performance Analysis). Berdasarkan hasil pengujian statistik, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan kegiatan bantuan modal usaha perikanan berdampak positif terhadap pengembangan kegiatan usaha minabisnis di kawasan minapolitan, hal ini dapat terlihat dari adanya peningkatan hari kerja nelayan sebesar 50,4 % (peningkatan hari kerja selama 8 hari), peningkatan penyerapan tenaga kerja rata-rata berjumlah 2 orang serta peningkatan pendapatan nelayan pada kelompok aksi sebesar 76% (Rp. 896.555) pasca pemberlakukan bantuan modal usaha perikanan. Berdasarkan analisis tingkat kepentingan dan performa kinerja kelompok, terdapat beberapa indikator dalam aspek kinerja yang masih perlu ditingkatkan kembali terutama peningkatan modal usaha, pembukuan biaya operasional dan hasil produksi, dan keberlanjutan usaha, serta penerapan hasil pembinaan dan pelatihan. Untuk pengembangan kawasan minapolitan di masa mendatang, diperlukan dukungan pemerintah dalam menyediakan industri penunjang kegiatan perikanan, terutama industri yang dapat menyediakan produksi pakan dan bibit unggulan.

---

The purpose of this research is to (1) assess the performance of fishermen groups who have received capital supports from the government; (2) analyze the impact of fisheries capital grants to the number of working days and income of fishermen, and (3) measure the impact of fisheries capital grants to the rate of employment in minapolitan area.

The research method is done by conducting survey through questioners to the fishermen household as its population; 99 respondents as the sample of surveys, which is then divided to action group which is the group who accepted the capital grants (66 respondents) and control groups who didn`t accept the capital grants (33 respondents). The analysis technique that is used in this research is divided into two parts, which the first, is the policy impact analysis of the changes of the numbers of working days, and the income of respondents, before and after the grant is given, by using a series of statistical test; the second is performance-group analysis by using IPA (Importance Performance Analysis).

Based on statistic test results, it is known that the implementation of minapolitan region development has given positive impact to the economic growth of the fishermen. This can be known by the fact that there is an increase of fishermen`s working days up tp 50,4% (equal to 8 days), increase of employment rate, and also the increase of fishermen`s income up to 76% (equal to Rp 896.550).

Based on the performance analysis of the fishermen`s group, some indicators that needs to be improved are: the increases of capital, administrations of operational charges and productions fee, and the continuations of economic activities, and the applications of trainings and knowledge. To improve the development of minapolitan region in the future, government supports in providing the complementary industry for fishery activities is needed, especially the ones which provides fisheries seeds and foods."

"Penelitian ini akan menganalisis industri perikanan di Norwegia dan Thailand dari sudut pandang teori ko-evolusi. Teori ko-evolusi meliputi pentingnya managerial intentionally micro, environment and institution macro Lewin and Volberda, 1999. Penelitian ini menggunakan hypotheses generating case study untuk dapat menganalisis ko-evolusi di industri perikanan Norwegia dan Thailand. Maka dari itu, penelitian ini akan menghasilkan hipotesis dan saran-saran yang dapat digunakan untuk penelitian lain di masa depan.

---

This paper will analyze the fishery industry in Norway and Thailand from the lens of co evolutionary theory. Co evolutionary theory encompasses the importance of managerial intentionally micro, environment and institution macro Lewin and Volberda, 1999. To analyze the co evolution of fishery industry in Norway and Thailand, a hypothesis generating case study will be performed. This paper will generate hypotheses and suggestion that could be used for future research."

"Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini menunjukkan bahwa pembangunan harus selaras antara upaya memenuhi kesejahteraan lahiriah dan kesejahteraan batiniah. Dalam perspektif pembangunan nasional yang demikian diperlukan adanya pembangunan jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek yang dilaksanakan secara bertahap dimana tujuan dari setiap tahap pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia serta meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya. Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang cukup besar baik dalam luas wilayah, sumberdaya alam maupun jumlah penduduk yang tersebar di 27 propinsi. Daerah khusus Ibukota Jakarta merupakan salah satu propinsi yang sekaligus menjadi ibukota negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Ibukota Negara, Jakarta menjadi menarik karena merupakan pusat Pemerintahan, perdagangan, industri dan jasa serta pendidikan. Kondisi ini menjadikan kehidupan Jakarta sangat dinamis dengan peredaran uang yang cukup tinggi. Sebagai akibat Jakarta menjadi sasaran urbanisasi dari berbagai wilayah, baik dari pulau Jawa maupun luar Jawa. Pertumbuhan penduduk Jakarta menjadi sangat tinggi mencapai 1,99% per tahun sedangkan luas wilayah sekitar 590 km persegi (BPS, 1996). Tahun 1995 penduduk Jakarta telah mencapai jumlah 9.112.000 jiwa dengan kepadatan 15.455 jiwa per kilometer persegi (BPS, 1996 : 34-36). Suatu angka yang cukup tinggi dibanding di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Menghadapi penduduk yang besar ini persoalannya menjadi tidak sederhana, terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan pemerataan penyebaran. Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan baik melalui jalur pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, transmigrasi, pembangunan, pertanian maupun lainnya. Pembangunan sektor pertanian, khususnya sub sektor perikanan di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan, merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kualitas kesejahteraan manusia dan masyarakat tani ikan, nelayan pada khususnya Kotamadya Jakarta Selatan, merupakan satu dari lima wilayah Kotamadya di DKI Jakarta yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkannya usaha budidaya ikan konsumsi air tawar dan ikan hias. Secara teknis hal yang mendukung adalah ditetapkannya Jakarta Selatan sebagai daerah resapan air (RUTRK DKI Jakarta Tahun 1995-2005), kuantitas air larian 239.780 m3 per hari (Beni Benyamin Suharto, 1992: 20) yang memungkinkan digunakan 20%nya untuk kegiatan budidaya ikan serta kualitas air yang ada rata-rata di atas kondisi minimal toleransi kehidupan ikan yaitu Oksigen (02) 2,2 mgr/liter, Karbon Dioksida (CO2) 1,8 ppm?"

"Maluku Tenggara saat ini memiliki potensi sumber daya perikanan laut yang cukup besar, baik dari segi kuantitas maupun diversitas. Potensi sumber daya perikanan yang besar tersebut jika pengelolaannya dilakukan secara profesional dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Namun, dibalik strategis dan prospek yang cerah clan potensi perikanan yang dimiliki Maluku Tenggara, ternyata hingga kini belum dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal, sehingga hampir 80 persen penduduk Maluku Tenggara masih berada dalam taraf kehidupan sosial yang sangat rendah. Hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam guna memperoleh penjelasan mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya perikanan. Selain itu juga untuk memperoleh informasi mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan mengidentifikasi pengembangan partisipasi masyarakat lokal main stakeholders dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara untuk mensejahterakan masyarakat.Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu atau gambaran tentang gejala, atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Informan penelitian ini adalah masyarakat pesisir (nelayan) dan kalangan stakeholder yang meliputi kalangan pemerintah daerah, lembaga legeslatif (DPRD), pihak swasta, lembaga swadaya, tokoh masyarakat/tokoh adat, dan peneliti (pakar) yang terkait dengan permasalahan pembangunan perikanan dan kesejahteraan sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi di lokasi penelitian yang hasilnya kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif.Ada tiga temuan penting panting dari penelitian ini. Pertama, kebijakan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara mengenai pemanfataan sumber daya perikanan sudah cukup banyak, antara lain dalam bentuk: peningkatan pengawasan, pembinaan mutu hasil perikanan, pengembangan sistem Informasi, pengembangan sarana dan prasarana, pemberian kredit kepada nelayan, mengeluarkan Perda tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan termasuk Retribusi Pelelangan Ikan dan SK Bupati tentang Harga Dasar Jenis-jenis Hasil Laut, pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat dengan mempertimbangkan lingkungan.Kedua, kebijakan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara dalam bidang sarana dan prasarana bagi pemanfataan sumber daya perikanan cukup banyak antara lain: sarana penangkapan (bagan, hand line, gill net, dsb), sarana budidaya (tripang, rumput laut, ikan kerapu, mujaer dan ikan mas, pengolahan (pengeringan dan pendinginan), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Khusus, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pabrik es, kapal (motor), alat tangkap (alat jaring, pancing), keramba, jalan dan jembatan, namun kebijakan tersebut dinilai kurang memadai oleh sejumlah pihak, khususnya DPRD, pihak swasta, dan LSM.Ketiga, kebijakan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara dalam mengembangkan partisipasi masyarakat bagi pemanfataan sumber daya perikanan antara lain terlihat dalam bentuk: kegiatan sosialisasi/penyuluhan kebijakan, kursus dan pelatihan, kegiatan magang, kunjungan promosi, dan pameran lokal maupun nasional, penyediaan dana bergulir dalam bentuk dana modal dan pandanaan, bantuan sarana penangkapan ikan.Dengan merujuk pada temuan tersebut, maka pemda Kabupaten Maluku Tenggara perlu melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan dalam bidang pemanfataan sumber daya perikanan dengan lebih banyak mengakomodasi aspirasi masyarakat dan perlunya respon secara antusias mengenai sarana dan prasarana bagi pemanfataan sumber daya perikanan yang menjadi kebutuhan aktual masyarakat nelayan. Selain itu, untuk mempercepat proses pembangunan sektor perikanan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara perlu menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dengan cara melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dalam pengambilan, pelaksanaan., pengawasan dan evaluasi kebijakan."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sektor perikanan, pelabuhan perikanan Samudera (PPS) Cilacap dan pembangunan regional kabupaten Cilacap. Selin itu untuk mengetahui kecamatan yang menjadi pendorong kegiatan perekonomian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, location quotient, tabel input output regional dengan memakai input output Jawa Tengah tahun 2004, analisis tipologi daerah.

---

This research was conducted to know fisheries sector, Cilacap Oceanic Fishing Port and Regional Developmen of Chilacap Region. In addition to knowing the district which become the economic activities promotor. Analysis used in this research is descriptive analysis, location quotient, regional input ouput table by using the input output of central Java in 2004, the regional analysis typology."

"Pengamatan kandungan logam berat Pb, Cd, Cu, Zn dan Ni di perairan muara Sungai Membramo Papua telah dilakukan pada bulan Agustus 2003. Hasilnya menunjukkan kandungan Pb, Cd, Cu, Zn, dan Ni masih sesuai dengan Nilai Ambang Batas yang ditetapkan oleh Kementerian KLH 1988 untuk kepentingan perikanan. Secara keseluruhan dalam air laut kadar Zn lebih tinggi dibandingkan dengan logam yang lain, sedangkan dalam sedimen kadar Ni lebih tinggi. Data ini menunjukkan bahwa pada saat pengamatan perairan muara Sungai Membramo lebih banyak menerima masukan limbah yang mengandung Zn dan Ni.

---

Heavy Metals Content Pb, Cd, Cu, Zn And Ni In Sea Water And Sediment In Membramo Estuary And Its Relationship With Fishery Cultivation. Obervation on heavy metals Pb, Cd, Cu, Zn and Ni content in Jakarta Bay were carried out in August 2003. The results showed that the Pb, Cd, Cu, Zn, and Ni content still in line with threshold value stated by for fisheries. By the all, in sea water Zn content is higher compared to the others, while in sediment Ni is higher. This data showed the result show that on waters of Membramo River Zn and Ni waste than others elements."

"Ikan tongkol lisong (Auxis rochei) merupakan salah satu ikan pelagis dan termasuk dalam suku Scomberidae. Berdasarkan data menunjukkan produksi ikan tongkol lisong yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan potensi sumberdaya ikan tongkol lisong melalui nilai potensi maksimum lestari (MSY) dan upaya optimum dalam kegiatan penangkapan. Aspek biologi menunjukkan bahwa pertumbuhan ikan tongkol lisong yang didaratkan di PPN Palabuhanratu adalah allometrik positif, yakni pertumbuhan berat lebih cepat daripada pertumbuhan panjang. Berdasarkan TKG diketahui bahwa ikan tongkol lisong yang tertangkap dalam kondisi belum matang gonad. Nisbah kelamin menunjukkan bahwa ikan tongkol lisong betina lebih banyak dibanding ikan tongkol lisong jantan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan ikan tongkol lisong belum melebihi potensi lestari (MSY) dan Jumlah Tangkap Yang Dibolehkan (JTB).

---

Bullet tuna (Auxis rochei) is one of the pelagic fish and are classified in the Scomberidae class. The data shows that bullet tuna production landed in National Fishing Port of Palabuhanratu experiences fluctuations within 10 (ten) years. This research aims to determine the potential resources of bullet tuna by means of the Maximum Sustainable Yield (MSY) value and optimal catch effort. The biological aspect of bullet tuna landed on National Fishing Port of Palabuhanratu shows positive allometric growth, which is weight grows faster than the growth in length. Based on gonad maturation stage of are caught in a state of immature gonads. Sex ratio shows that the number of female bullet tuna is more than the male. Results of analysis shows that bullet tuna in Palabuhanratu not exceeds of the maximum sustainable yield (MSY) and Total Allowble Catch (TAC)."

"Tesis ini akan melihat bagaimana keterkaitan sektor perikanan dengan sektor-sektor perekonomian lainnya, baik terhadap sektor penyedia input maupun sektor yang mengunakan output sektor perikanan laut maupun air tawar. Dengan melihat daya penyebaran dan derajat kepekaannya, ingin diketahui apakah sektor perikanan laut dan air tawar merupakan sektor andalan di DKI Jakarta. Tesis ini juga akan melihat berapa besar investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1%.Model 1-0 akan dipergunakan dalam tesis ini dan sebagai alai anaiisis digunakan tabel 1-0 DKI Jakarta Tahun 2000 yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta. Sedangkan besarnya kebutuhan investasi untuk meningkatkan laju pertumbuhan sebesar 1% sektor perikanan, dihitung dengan menggunakan koefisien ICOR.Hasil analisa menunjukkan sektor perikanan laut maupun air tawar bukan merupakan sektor andalan di DKI Jakarta karena daya dorong sektor ini terhadap perekonomian relatif kecil (kurang dari satu). Demikian juga derajat kepekaan sektor perikanan laut maupun air tawar relatif kecil. Pengembangan sektor perikanan dapat dilaksanakan secara tidak Iangsung dengan jalan mengembangkan sektor-sektor yang mempunyai derajat kepekaan relatif tinggi di perekonomian. Seperti sektor jasa restoran.Sektor perikanan laut maupun air tawar mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lain di perekonomian, lebih banyak dari sisi sumber input dari pada dari sisi pengguna output. Sedangkan jika dilihat dari penanannya (%) sektor tersebut temyata mempunyai keterkaitan dengan sektor lain di perekonomian dari sisi output lebih besar dari pada input.Investasi yang dibutuhkan sektor perikanan laut maupun air tawar untuk meningkatkan laju pertumbuhan sebesar 1%, dengan PDRB sektor perikanan 2003 sebesar Rp.34,38 miliar , ICOR 6,57 adalah sebesar Rp. 2,26 miliar.Karena keterbatasan lahan untuk kegiatan budidaya air tawar, maka pengembangan dapat lebih di arahkan pada kegiatan produksi di sektor perikanan laut. Selain itu mengingat Jakarta adalah kota jasa, maka diharapkan pengembangan sektor perikanan bergeser ke jasa pemasaran hasil perikanan."