Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pembuatan akta hibah atas harta Bersama tanpa persetujuan istri. Peralihan harta bersama dalam perkawinan melalu hibah harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini disebabkan menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Permasalahan dalam tesis ini yaitu tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap pembuatan akta hibah atas harta bersama dalam perkawinan yang dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan istri dan keabsahan akta hibah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitian yuridis normatif dengan tipe penilitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini yaitu tanggung jawab PPAT terhadap pembuatan Akta Hibah atas harta bersama dalam perkawinan yang dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan istri adalah tidak benar karena PPAT dianggap tidak berhati-hati dalam menjalankan jabatannya dan PPAT dapat dikenakan sanksi perdata karena akta Hibah yang seharusnya memiliki kekuatan hukum yang sempurna menjadi akta yang hanya memiliki kekuatan hukum dibawah tangan, atau dinyatakan batal dan/atau batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum. PPAT dalam menjalankan jabatannya dituntut harus selalu menerapkan prinsip kehatihatian dan bersikap professional.

---

This thesis discusses the making of a Grant Deed on Joint Property without the wifes consent. Transfer of joint assets in a marriage through a grant must be done with the agreement of both parties. This is because according to Article 36 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely regarding joint property, husband or wife can act on the agreement of both parties. The problem in this thesis is the responsibility of the Land Deed Makers Officer for the making of the deed of shared assets in the marriage which is transferred to another party without the wifes consent and the validity of the said deed of grant. The research method used is normative juridical research with analytical descriptive research type. The results of this study are the responsibility of PPAT for the making of the Grant Deed for joint assets in a marriage that is transferred to another party without the wifes consent is incorrect because PPAT is considered not careful in carrying out his position and PPAT may be subject to civil sanctions because the deed of Grant which should have power a perfect law becomes a deed that only has the power of law under the hand, or is declared null and void by law based on a court decision that has legal force. PPAT in carrying out its position is required to always apply the principle of prudence and be professional."

"Hibah suatu perbuatan hukum keperdataan yang definisinya dirumuskan pada Pasal 1666 (KUHPerdata) “Hibah ialah sebuah perikatan janji yang mengatasnamakan pemberi hibah semasa hidup, dilakukan secara percuma serta tidaklah juga bisa diminta lagi, atau penyerahan sebuah bentuk kebendaan demi pemenuhan kebutuhan penerimanya lewa sebuah tahapan serah terima.” Ketentuan mengenai proses hibah tersebut diatas mengalami penambahan norma apabila objek yang akan dihibahkan adalah masuk dalam kategori harta bersama perkawinan. sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Perkawinan Pasal 35 Ayat (1) dimana bunyinya ialah “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. konsekuensi dari perkawinan yang dilangsungkan tanpa perjanjian perkawinan memunculkan Harta bersama. Permasalahan yang timbul berikutnya secara teoritis dan praktis adalah mengenai rupa pemufakatan diantara pasangan tersebut haruslah dituangkan dalam bentuk tertulis atau cukup dengan lisan saja, walaupun dituangkan dalam bentuk tertulis apakah seharusnya dilaksanakan dengan dihadapkan pada pejabat berwujud akta otentik ataukah cukup hanya dengan surat pernyataan dibawah tangan bermaterai cukup. kemudian bagaimana dengan proses hibah yang dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pasangan yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis tapi bisa ditunjukan dengan media lain, misalnya foto ataupun rekaman suara yang berisikan pernyataan bahwa pasangan (istri/suami) saling mengetahui dan menyetujui proses hibah atas tanah yang merupakan hak bersama. Tesis ini disusun dengan menggunakan metodologi yuridis normatif, berusaha melakukan analisa dan membuat pendapat hukum terkait bentuk persetujuan istri dalam hibah tanah harta bersama pada putusan pengadilan negeri kupang Nomor : 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg., kemudian berusaha mengetahui kekuatan hukum akta hibah tanah harta bersama dalam perkawinan yang dibuat tanpa persetujuan istri secara tertulis. Terakhir dapat ditarik kesimpulan bahwa Persetujuan istri dalam harta bersama dikarenakan belum diatur secara spesifik dalam Undang-undang maka tidak diwajibkan harus dalam bentuk tertulis sepanjang dapat dibuktikan kebenarannya.

---

A grant is one of the civil legal acts whose full definition can be found in the formulation of Article 1666 of the Civil Code (KUHPerdata) which clearly states that "Grant is an agreement with which the donor, during his lifetime, is free and irrevocably, surrenders an object for the purposes of the recipient of the grant who receives the delivery. The provisions regarding the grant process mentioned above experience additional norms if the object to be donated is included in the category of marital joint property. as explained in Article 35 paragraph (1) of Law No. 35 of Law No. 1 of 1974 which reads "Wealth acquired during marriage becomes joint property". Joint assets arise as a consequence of a marriage that is carried out without a marriage agreement, for example a property separation agreement. The next problem that arises theoretically and practically is regarding the "form of consent" from the couple, it must be stated in written form or just verbally, even if it is stated in written form whether it must be in the form of an authentic deed made before a public official sworn in by law. or is it enough just to have an underhand statement with sufficient stamp duty. then what about the grant process which is carried out with the knowledge and consent of the spouses which is not stated in written form but can be shown by other media, for example a photo or sound recording containing a statement that the spouse (wife/husband) knows each other and agrees to the process of granting the land that has been acquired. is a common right. This thesis was prepared using a normative juridical methodology, trying to analyze and make legal opinions regarding the form of wife's consent in the joint property land grant in the Kupang District Court Decision Number: 190/Pdt.G/2018/PN.Kpg., then trying to find out the legal force a deed of joint property land grant in a marriage made without the written consent of the wife. It can be concluded that the wife's consent in joint property is because it has not been specifically regulated in the law, so it is not required to be in written form as long as the truth can be proven."

"Penelitian ini membahas mengenai Pembatalan hibah oleh orangtua kepada anak dan kesalahan penulisan dalam akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs). Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Apakah pembatalan hibah pada Putusan Pengadilan Agama Gresik nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs telah sesuai dengan ketentuan. (2) Bagaimana akibat hukum atas kesalahan penulisan dalam akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif diarahkan pada perolehan data mengenai teori, pengaturan, serta informasi terkait dengan pokok permasalahan. Penulis menggunakan tipologi penelitian deskriptif dan evaluatif dimana peneliti mencoba menggambarkan konsep hibah dalam syariat Islam dan kaitannya dengan peran PPAT sebagai pembuat akta hibah dan praktik pelaksanaan pembatalan akta hibah pada putusan Pengadilan Agama dengan peraturan perundangan -undangan terkait yang berkenaan dengan PPAT. Bentuk hasil penelitiannya yaitu deskriptif evaluatif. Hasil analisa adalah Pengadilan Agama Gresik memutuskan hibah tersebut batal demi hukum dan obyek hibah dikembalikan pada pemberi hibah. Dikarenakan obyek hibah telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, memerintahkan pihak Badan Pertanahan Nasional Gresik untuk merubah pemilik sertifikat Hak Milik nomor 508 dari atas nama Penerima Hibah menjadi atas nama Pemberi Hibah. Untuk kesalahan penulisan dalam nomor obyek tanah atas akta hibah yang dibuat PPAT, PPAT harus segera memperbaiki akta tersebut sesuai dengan koreksi yang disampaikan oleh BPN

---

This study discusses the legal consequences of a cancellation of a grant deed by a parent to his child and the responsibility of the land deed conveyancer (Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)) due to an administrative flaw by examining Case Study Verdict Number 1384 / Pdt.G / 2018 / PA.Gs. This research is a yuridis normative legal research, in which research was conducted through the use of secondary data. Using an evaluative and descriptive approach, I analyse data systematically to evaluate the decision of the Religious Court regarding the cancellation of a grant with relevant laws and regulations related to the PPAT. The main finding of this study is that the Gresik Religious Court ruled that the grant was null and void and the object of the grant was returned to the grantor. Because the object had been certified in the name of the recipient of the grant, the Court ordered the Gresik National Land Agency to change the owner of the Certificate of Ownership number 508 from the name of the Grantee to the name of the Grant Giver. For the writing errors in the land object number for the deed made by PPAT, the PPAT must immediately correct the deed in accordance with the BPN correction."

"PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai hak atas tanah, salah satunya ialah Akta Hibah. Hibah ialah perjanjian sepihak dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebaikannya kepada pihak lain. Dalam pelaksanaannya, hibah harus memenuhi syarat objektif maupun subjektif. Tidak terpenuhinya syarat materiil menyebabkan suatu perbuatan hukum menjadi batal demi hukum seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Blb yang mana hakim menyatakan batal demi hukum akta hibah yang dibuat berdasarkan identitas palsu. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. tanggung jawab PPAT terhadap pembuatan akta hibah berdasarkan identitas palsu, 2. akibat hukum pembatalan akta hibah, 3. implementasi asas itikad baik atas peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan negeri bale bandung Nomor 195/Pdt.G/PN Blb. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis adalah PPAT tidak bertanggung jawab atas pembuatan akta hibah yang memuat identitas palsu sebab PPAT hanya bertanggung jawab atas kebenaran formiil, 2. Akta hibah yang memuat identitas palsu tidak memenuhi syarat objektif sehingga batal demi hukum, maka hibah hibah tersebut dianggap tidak pernah ada, 3. YK dalam kasus posisi tersebut tidak mengimplementasikan asas itikad baik sedangkan DW selaku pembeli atas tanah objek hibah dapat dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu seharusnya PPAT dalam menjalankan tugasnya mengedepankan asas kehati-hatian dan setiap individu harus mengimplementasikan asas itikad baik atas setiap perbuatan hukum.

---

PPAT is a public official authorized to make authentic deeds regarding land rights, one of which is the Grant Deed. A grant is a one-sided agreement in which the first party will hand over an object because of their kindness to another party. In its implementation, grants must meet both objective and subjective requirements. The non-fulfillment of material conditions causes a legal action to be null and void, as in the Bale Bandung District Court Decision Number 195/Pdt.G/2020/PN Blb, in which the judge declared null and void the grant deed made based on a false identity. The problems raised in this study are 1. PPAT's responsibility for creating a grant deed based on a false identity, 2. the legal consequences of canceling the grant deed, 3. implementation of the principle of good faith on the transfer of land rights based on the decision of the Bale Bandung District Court Number 195/ Pdt.G/PN Blb. A normative juridical legal research method with an explanatory type of research was used to answer these problems. The analysis results are that PPAT was not responsible for making a grant deed containing a false identity because PPAT was only responsible for the formal truth, 2. The grant deed containing a false identity did not meet the objective requirements, so it was null and void, then the grant was considered to have never existed, 3. In the case of the position, YK did not implement the principle of good faith, while DW, as the buyer of the land object of the grant, can be declared a buyer in good faith. The advice that can be given is that PPAT should prioritize the principle of prudence in carrying out its duties, and each individual must implement the principle of good faith for every legal act."

"Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akta kuasa yang telah dicabut dalam hal hibah saham berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 95/PDT.G/2017/PN.Lbp. Suatu pemberian kuasa yang diberikan dalam sebuah akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Berakhirnya suatu kuasa dapat terjadi karena penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa atau disebut juga sebagai pencabutan kuasa yang diatur dalam pasal 1813-1819 KUHPerdata. Pencabutan kuasa pada hakikatnya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sewaktu-waktu secara sepihak. Namun pencabutan suatu kuasa yang dibuat dalam akta autentik pada hakikatnya sah apabila dicabut dengan surat pencabutan kuasa yang dibuat dibawah tangan. Dalam tesis ini yaitu tindakan penerima kuasa yang melampaui wewenangnya dan mengakibatkan pemberi kuasa dirugikan. Akibatnya, perbuatan hukum berupa hibah saham yang terjadi berdasarkan akta kuasa autentik tersebut menjadi batal demi hukum. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kekuatan hukum akta kuasa yang telah dicabut dengan akta dibawah tangan namun tidak diberitahukan kepada pihak ketiga; dan hibah saham yang dilakukan berdasarkan akta kuasa yang telah dicabut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 95/PDT.G/2017/PN.Lbp. Permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan. Tipologi yang digunakan adalah problem solution. Jenis data sekunder, bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan alat pengumpulan data berupa studi literatur/dokumen, dengan metode analisis kualitatif dan hasil penelitian deskriptif analisis. Hasil analisis adalah akta kuasa yang dicabut oleh pemberi kuasa berdasarkan surat pencabutan kuasa dibawah tangan yang tidak diberitahukan kepada pihak ketiga oleh penerima kuasa, maka akta kuasa tersebut sudah tidak berkekuatan hukum dan sudah tidak sah sehingga dinyatakan hibah saham tidak sah karena terhadap kuasa tersebut sudah dilakukan pencabutan kuasa yang kemudian dalam persidangan diakui kebenarannya oleh penerima kuasa, sehingga menyebabkan peralihan saham dalam bentuk hibah tersebut menjadi batal.

---

This research discusses the validity of the deed of power that has been repealed in terms of share grants based on the Lubuk Pakam District Court Decision number 95/PDT.G/2017/PN.Lbp. A power of attorney given in an authentic deed has perfect evidentiary power. The expiration of a power of attorney can occur due to the withdrawal of power by the power of attorney or it is also known as revocation of power as regulated in articles 1813-1819 of the Code of Civil Law. In essence, the power of attorney can be withdrawn unilaterally at any time. However, the revocation of a power of attorney made in an authentic deed is essentially valid if it is revoked with a power of attorney drawn up under hand. In this thesis, it is the actions of the recipient of the power of attorney who exceeds their authority and results in the giver of power being injured. As a result, legal actions in the form of share grants that occur based on the authentic power of attorney are null and void by law. The problems discussed in this research are the legal strength of the power of attorney that has been revoked by deed under hand but not notified to a third party; and share grants made based on a power of attorney that has been revoked based on the decision of the Lubuk Pakam District Court No. 95/PDT.G/2017/PN.Lbp. This problem is answered by using juridical-normative research methods by conducting library research. The typology used is the problem solution. Types of secondary data, primary, secondary and tertiary legal materials, and data collection tools in the form of literature / document studies, with qualitative analysis methods and descriptive analysis research results. The result of the analysis is that the power of attorney revoked by the power of attorney based on a power of attorney under the hand which is not notified to a third party by the power of attorney, then the power of attorney is not legally binding and is not valid so that the share grant is invalid because the power of attorney has been made revocation of power of attorney which the recipient of the power of attorney acknowledges later in court, causing the transfer of shares in the form of a grant to be canceled."

"Hibah mengenai benda tidak bergerak seperti tanah harus dinyatakan dalam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan didaftarkan pemindahan haknya. PPAT bewenang dalam pembuatan akta hibah sebagai alat bukti yang secara sah menyatakan telah dilakukannya perbuatan hukum hibah mengenai suatu hak atas tanah. Hibah merupakan pemberian secara sukarela yang dilakukan dengan cuma-cuma dan tidak memuat syarat maka tidak dapat dicabut atau ditarik kembali. Akan tetapi, hibah dapat diberlakukan suatu kebatalan jika ada cacat yuridis yang mengakibatkan perbuatan hukumnya menjadi tidak berlaku. Permasalahan dalam tesis ini adalah status hukum akta hibah yang memuat syarat dan tanggung jawab PPAT terhadap akta yang telah dibuatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dan preskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu status hukum akta hibah yang memuat syarat adalah batal demi hukum sehingga kembali pada keadaan semula atau berlaku surut (ex tunc). Hal ini karena hibah yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang maka tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sebab yang halal. PPAT yang membuat Akta Hibah harus bertanggungjawab karena secara materiil akta tersebut bertentangan dengan undang-undang.

---

Grants regarding immovable objects such as land must be stated in the form of a deed made by an authorized official and registered for the transfer of rights. PPAT has the authority to make a grant deed as evidence that legally states that a legal grant act has been carried out regarding a land right. A grant is a voluntary gift made free of charge and does not contain conditions, so it cannot be revoked or withdrawn. However, a grant can be canceled if a juridical defect causes the legal action to become invalid. The problem with this thesis is the legal status of the grant deed, which contains the terms and responsibilities PPAT had to the deed he had made. This study uses a normative juridical research method with explanatory and prescriptive research types. The type of data used in this research is secondary data, which is analyzed qualitatively. The results obtained are the legal status of the grant deed, which contains the condition that it is null and void so that it returns to its original state or applies retroactively (ex tunc). This is because the grant made is contrary to the law, so it does not meet the objective requirements of the agreement's validity according to Article 1320 of the Civil Code, which is a legal cause. The PPAT who made the Deed of Grant must be responsible because materially, the deed is contrary to the law."

"Tanah adalah sumber daya alam yang dibutuhkan oleh banyak aspek dalam kehidupan. Sebagai salah satu landasan untuk terpenuhinya kebutuhan manusia, Tergugat I mengajukan penetapan menjadi pengampu dan ijin jual ke PN Ngawi dengan alasan untuk biaya hidup maupun perawatan. Kedua objek tanah tersebut termasuk merupakan harta warisan yang didapatkan oleh Endang Hariwarti melalui waris berdasatkan Surat Keterangan Waris tanggal 21-10-2013 atas nama Endang Hariwarti yang dibenarkan Kepala Desa Gelung Tanggal 21-10-2013 no. 1327/404.314.12/2013 dan dikuatkan Camat Paron tanggal 16-12-2013 no. 594.4/01.02/WRS/404.314/2013. Oleh karena itu permasalahan yang akan diteliti adalah keabsahan jual beli hak atas tanah bawaan oleh pegampu berdasarkan penetapan pengadilan dan bagaimana tanggung jawab PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah yang dibatalkan dalam hal tanah bawaan. Dengan demikian berdasarkan hasil analisis Penulis diketahui bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan dari Penggugat I untuk membatalkan jual beli yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III dan menyatakan sertipikat Hak Milik nomor 2201 dan Hak Milik 2202 berikut juga menyatakan jual beli yang dilakukan adalah cacat hukum. Peran aktif dari Balai Harta Peninggalan untuk memonitor pelaksanaan dari penetapan hakim yang meletakkan seseorang berada di bawah pengampuan.

---

Land is a natural resource that is needed by many aspects of life. As one of the foundations for the fulfillment of human needs, Defendant I submitted a determination to be a Curator and permission to sell to the Ngawi District Court on the grounds of living expenses and maintenance. The two land objects are inherited assets obtained by Endang Hariwarti through an inheritance based on a Certificate of Inheritance dated 21-10-2013 in the name of Endang Hariwarti which was confirmed by the Head of Gelung Village on 21-10-2013 no. 1327/404.314.12/2013 and strengthened by the Head of Paron District on 16-12-2013 no. 594.4/01.02/WRS/404.314/2013. Therefore, the problems that will be investigated are the legality of the sale and purchase of inherited land rights by the curator based on a court ruling and how Land Deed Official is responsible for the canceled Land Sale and Purchase Deed in the case of inherited land. Thus, based on the results of the author's analysis, it is known that the Panel of Judges granted the claim of Plaintiff I to cancel the sale and purchase carried out by Defendant I with Defendant I and Defendant II and Defendant III and stated that the certificate of Property Rights number 2201 and Property Rights number 2202 also stated that the sale and purchase carried out was legally flawed. The active role of the Heritage Hall is to monitor the implementation of judges' orders that place a person under interdiction."

"Tesis ini membahas mengenai implikasi keabsahan perkawinan campuran di luar negeri yang belum didaftarkan di Indonesia terhadap proses jual beli harta bersama berdasarkan studi atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 851/Pdt.G/2016/PN.Dps. Tahun 2017. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan perkawinan campuran di luar negeri yang belum didaftarkan di Indonesia dan implikasinya terhadap proses jual beli harta dalam perkawinan. Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu berlangsung adalah sah, tetapi karena belum didaftarkan di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, maka perkawinan campuran itu tidak dikenal dalam administrasi kependudukan di Indonesia, sehingga semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh pasangan perkawinan campuran itu tidak mendapat perlindungan hukum di Indonesia. Dengan demikian, berimplikasi terhadap proses jual beli harta bersama, yaitu selain harus memenuhi syarat keabsahan perkawinan campuran, juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian jual. Dalam kasus ini, syarat formal terkait keabsahan perkawinan campuran di Indonesia belum terpenuhi, yaitu belum didaftarkan di Dukcapil setempat, sehingga perkawinan tersebut tidak dikenal dalam administrasi kependudukan di Indonesia.Oleh karena itu, jika demi kepastian hukum, maka perbuatan hukum Pihak Istri menjual tanah dan bangunan atas namanya sendiri itu seharusnya dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah dalam status belum kawin, dan harta itu adalah harta pribadinya. Namun, jika demi keadilan, maka perbuatan hukum Pihak Istri tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu terkait kausa yang halal dan melanggar asas kepatutan, karena se-harusnya secara de facto harta itu adalah harta bersama yang mensyaratkan adanya per-setujuan dari Pihak Suami untuk menjualnya, sehingga sepatutnyalah perjanjian jual beli itu menjadi batal demi hukum.

---

This thesis discusses the implications of the validity of mixed marriages abroad that have not been registered in Indonesia for the process of buying and selling shared assets based on a study of Denpasar District Court Decree Number 851/Pdt.G/2016/PN.Dps. 2017. The main problem in this study is regarding the validity of mixed marriages abroad that have not been registered in Indonesia and the implications for the process of buying and selling assets in marriages. This research is a form of normative juridical research and the type of the research is analytical descriptive.The results showed that mixed marriages that were held abroad in accordance with applicable law in the country where the marriages took place were legal, but because they had not been registered in Indonesia in accordance with applicable regulations in Indonesia, the mixed marriages were not known in the population administration in Indonesia, so that all legal actions carried out by a mixed marriage partner do not get legal protection in Indonesia. Thus, it has implications for the process of buying and selling shared assets, which in addition to meeting the requirements for the validity of mixed marriages, must also fulfill the legal requirements for the sale agreement. In this case, the formal require-ments related to the validity of mixed marriages in Indonesia have not been fulfilled, that is not yet registered at the local Dukcapil, so that marriages are not known in population administration in Indonesia.Therefore, if for the sake of legal certainty, then the wifes legal actions to sell land and buildings in her own name should be considered as legal legal actions in unmarried status, and the assets are her personal assets. However, if for the sake of justice, then the wifes legal actions do not fulfill the legal requirements for an agreement, which is related to lawful causes and violates the principle of propriety, be-cause de facto assets should be joint property which requires the approval of the husbands party to sell it, so it is fitting for the sale and purchase agreement to be null and void."

"Tesis ini membahas mengenai keabsahan pendaftaran tanah atas objek tanah yang telah dihibahkan dikaitkan dengan pembatalan akta hibah secara sepihak oleh pemberi hibah. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu akibat hukum terhadap akta hibah yang dibatalkan secara sepihak oleh pemberi hibah dan keabsahan pendaftaran tanah terhadap objek tanah yang telah dialihkan dengan diterbitkannya akta hibah. Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sebagai hasil penelitian dalam tesis ini dapat diketahui bahwa akibat hukum terhadap akta hibah yang dibatalkan secara sepihak oleh pemberi hibah yaitu tidak berakibat batal terhadap isi perjanjian yang dituangkan dalam akta hibah tersebut, karena selama dan sepanjang akta autentik tidak dibatalkan atau dimintakan pembatalan, maka akta tetap sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Terkait dengan keabsahan pendaftaran tanah terhadap objek tanah yang telah dialihkan dengan diterbitkannya akta hibah, maka terhadap pendaftaran tanah tersebut dapat dinyatakan tidak sah karena adanya cacat hukum administratif yang dilakukan dalam proses pendaftaran tanah dan bila Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung mengetahui adanya peralihan hak melalui Akta Hibah Nomor 1417/BE/1997 tanggal 12 September 1997, maka konsekuensi terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 326 dapat dimohonkan pembatalannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam daerah hukumnya.

---

This thesis discusses the validity of land registration for land objects that have been granted in connection with the cancellation of the grant deed unilateral by the grantor. The problem in this study is the legal consequences of the canceled deed unilateral by the grantor and  the validity of land registration for the object of land that has been transferred by the issuance of the grant deed. The writing of this thesis uses a normative juridical method with secondary data as the data source. The data which used in this analysis is descriptive analytical through a qualitative approach. As a result of the research in this thesis, it can be seen that the legal consequences of unilaterally canceled grant deeds that there is no cancellation of the contents of the agreement as outlined in the grant deed, because as long as the authentic deed is not canceled or requested for cancellation, then the deed will still be valid as a law for the parricipants made it. Related to the validity of land registration for the object of land that has been transferred by the issuance of a grant deed, then the land registration can be declared invalid because of an administrative legal defect in the land registration process and if the Bandung Regency National Land Agency is aware of the transfer of rights through the Grant Deed Number 1417 / BE / 1997 on 12 September 1997, then the consequences for the issuance of Property Rights Certificate Number 326 can be requested for cancellation at the State Administrative Court in its jurisdiction."

"

Salah satu akibat hukum dari perkawinan berdasarkan KUHPerdata adalah terciptanya harta percampuran bulat/harta bersama antara suami dan istri secara otomatis sejak ikatan perkawinan terjadi. Salah satu cara bagi seseorang mengalihkan haknya secara hukum adalah dengan dihibahkan kepada seseorang yang dikehendakinya dengan membuat akta hibah dihadapan PPAT untuk barang-barang tidak bergerak seperti tanah. Pelaksanaan atas pemberian hibah dapat menimbulkan sengketa, terutama menyangkut pembagian harta warisan yang ditinggalkan. Oleh karena itu, pemberian hibah kepada pihak lain tidak boleh melanggar dan merugikan bagian ahli waris menurut undang-undang, karena ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak (legitieme portie) yang sama sekali tidak dapat dilanggar bagiannya. Maka, para ahli waris memiliki suatu hak khusus yaitu hak hereditatis petitio dimana tiap-tiap ahli waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum akta hibah yang dibuat PPAT yang objeknya harta warisan yang belum dibagi dan bagaimana akibat hukum akta hibah yang objeknya harta warisan yang belum dibagi waris dan melebihi legitieme portie. Melalui penelitian yuridis normatif dan bersifat analitis preskriptif ini, penulis dengan menggunakan data sekunder berusaha menganalisis kedudukan akta hibah dan memberikan solusi serta saran atas pembagian harta warisan dengan dibatalkannya akta hibah tersebut. Simpulannya, kedudukan akta hibah yang dibuat oleh PPAT adalah cacat secara hukum karena tidak terpenuhinya syarat fomil dan syarat materil sehingga dibatalkan oleh hakim yang mengakibatkan batal demi hukum dan atas pembatalan akta hibah tersebut maka perhitungan pembagian waris seharusnya berdasarkan ahli waris golongan I. 

---

One of the legal consequences of marriage according to the Civil Code is the creation of a mixed property/joint property between a husband and a wife which occurred automatically since the marriage bond takes place. One way for a person to legally transferred their rights is by granting it to another person based on their will through a grant deed in front of the PPAT for immovable goods such as land. However, the implementation of giving grants can lead to disputes particularly regarding the distriburion of inheritance of the deceased. Therefore, giving grants to another party should not infringed and harm the portion of the heirs by law since each one of them has a legitieme portie rights that cannot be excluded by any means. Thus, the heirs also have a special rights namely hereditatis petitio where each heir is entitled to file a lawsuit to claim their inheritance. The main problem in this research is how is the legal position of grant deed made by PPAT which object of inheritance has not been distributed and how is the legal consequences of grant deed made by PPAT which object of inheritance has not been distributed and exceeding the legitieme portie. Through a normative legal research particulary prescriptive research, the writer using secondary materials to analyze the position of grant deed and to find a solution to the distribution of inheritance by the cancellation of grant deed. In conclusion, the position of the grant deed made by PPAT is legally flawed due to the non-fulfillment of formal and material conditions, therefore, it is canceled by the judge which results in null and void and for the cancellation of the grant deed, the calculation of inheritance should be based on heirs of group I.

"