Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Status perkawinan menjadi permasalahan sebelum pasangan suami istrimengajukan isbat nikah dan mengajukan gugatan perceraian. Selanjutnya, permasalahan dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 3082/Pdt.G/2016/PAJT dan Nomor: 1751/Pdt.G/2017/PAJT. Oleh karena itu, penulis meneliti isbat nikah dan gugatan perceraian yang didahului isbat nikah di Pengadilan Agama. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif yaitu dengan mengkaji konsep hukum Islam, ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terkait isbat nikah dan perceraian. Hasil dari penelitian ini adalah status perkawinan pada isbatnikah ditentukan dari terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, isbat nikah pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 3082/Pdt.G/2016/PAJT tidak dikabulkan dan putusan telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Selanjutnya, isbat nikah pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1751/Pdt.G/2017/PAJT dikabulkan dan gugatan cerai dikabulkan telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, saran kepada masyarakat untuk memperhatikan rukun dan syarat perkawinan dalam permohonan isbat nikah dan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.Marital status becomes a problem before husband and wifefile a marriage isbat and file a divorce suit. Furthermore, the problems in the judge's consideration in the East Jakarta Religious Court Decision Number: 3082/Pdt.G/2016/PAJT and Number: 1751/Pdt.G/2017/PAJT. Therefore, the author examines the isbat of marriage and divorce claims that are preceded by the isbat of marriage in the Religious Courts. The research was conducted using a juridical-normative method, namely by examining the concept of Islamic law, the provisions of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law related to the isbat of marriage and divorce. The results of this study are the marital status of the isbat Marriage is determined from the fulfillment of the pillars and conditions of marriage, the marriage isbat in the decision of the East Jakarta Religious Court Number: 3082/Pdt.G/2016/PAJT was not granted and the decision was in accordance with the Marriage Law and KHI. Furthermore, the isbat marriage in the decision of the East Jakarta Religious Court Number: 1751/Pdt.G/2017/PAJT was granted and the divorce suit was granted in accordance with the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. Thus, suggestions to the public to pay attention to the pillars and conditions of marriage in the application for marriage isbat and divorce claims to the Religious Courts."

"Ketidakjelasan muncul terkait keabsahan perjanjian kawin pasangan suami istri pemeluk agama Katolik yang perceraiannya tidak didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dapat dikatakan, bahwa pasangan suami istri yang tidak mendaftarkan perceraiannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih terikat perkawinan yang sah, walaupun telah mendapatkan putusan pengadilan. Permasalahan menjadi semakin kompleks, manakala pasangan suami istri tersebut ingin melakukan perkawinan kembali dengan pasangannya terdahulu. Penelitian menggunakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut hukum negara dan agama Katolik serta mengenai perjanjian kawin. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan wawancara dengan romo dan hakim. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalis secara kualitatif. Perjanjian kawin pasangan suami istri pemeluk agama Katolik pada perceraian yang tidak didaftarkan dalam hal terjadi perkawinan kembali tetap sah, kecuali pasangan suami istri tersebut telah membatalkan terlebih dahulu. Notaris selaku pembuat perjanjian kawin juga hendaknya memberikan penyuluhan hukum terkait pentingnya pendaftaran perceraian, dimana dalam perkawinan tersebut diikuti dengan perjanjian kawin.

---

Unclear status prenuptial agreement arise in catholic marriage if the divorce is not registered in civil registrar. In Indonesia, divorce will be legalized if the couple register their divorce in the civil registrar after the judge grant their request on court proceeding. However, complex situation arise whenever the couple want to do remarriage since catholic does not allow divorce. Furthermore, the notary as the one who create the prenuptial agreement should give clear understanding on legal consequences after creating prenuptial agreement in relation to catholic and Indonesian marriage.A critical question posed in this scene is, does the remarriage process legal under Indonesian law? Does the prenuptial agreement still valid? To answer those questions The research will based on primer sources of law which are indonesia marriage law and catholic marriage law; and secondary sources of law which are books & interview with Churchmans and judges. In addition to that. The research method will based on qualitative approach."

"ABSTRAKPencatatan sangat penting untuk keabsahan suatu perkawinan karena demi kepastian hukumdan ketertiban hukum bagi subyek hukum. Karena Perkawinan menurut Kompilasi HukumIslam adalah pernikahan yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah danmelaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawadah dan warahmah, untuk melaksanakannya harus memenuhirukun dan syarat menurut hukum perkawinan Islam dan tidak boleh melanggar rukun dansyarat tersebut. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibathukum. Untuk membuktikan adanya perkawinan tidak cukup hanya dibuktikan denganadanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berupa Akta nikah yang merupakanalat bukti sempurna. Menurut Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk perkawinanyang tidak mempunyai akta nikah, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepadamereka yang beragama Islam untuk melakukan itsbat nikah. Untuk dapat melakukan itsbatnikah terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemoho Itsbat nikah. Dalam tesis inipenulis mengangkat permasalahan mengenai itsbat nikah yang dilaksanakan sebelum dansetelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan melakukan penelitian padapengadilan Agama Jakarta Selatan dan Kota Depok. Untuk mendapatkan bahan hukumprimer, penulis melakukan wawancara dan menggunakan peraturan perundang-undangan.Untuk memperoleh bahan hukum sekunder menggunakan literatur-literatur. Dari penelitianyang dilakukan ditemukan bahwa Hakim dalam mengabulkan itsbat nikah harus berpedomanpada pedoman perilaku Hakim Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam."

"Perkembangan teknologi komunikasi di era digital saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sebagian besar manusia di dunia. Di satu sisi dapat mempermudah komunikasi tetapi di sisi lain dapat mengganggu, salah satunya dalam hubungan perkawinan (technoference). Penelitian ini memeriksa hubungan technoference dengan kepuasan perkawinan dimediasi oleh konflik karena penggunaan teknologi. Partisipan penelitian ini 533 orang WNI menikah, 125 laki-laki dan 408 perempuan yang berusia 19-50 tahun, diperoleh dengan convenience sampling. Pengumpulan data dilakukan secara daring. Alat ukur yang dipakai dalam penelitian ini adalah Technoference Device Interference Scale (TDIS), Conflict Over Techno Use Scale dan ENRICH Marital Satisfaction Scale. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik karena penggunaan teknologi secara signifikan memediasi hubungan antara technoference dan kepuasan perkawinan secara parsial.

---

The development of communication technology in the digital era has become a part of the lives of most people in the world. On the one hand it can facilitate communication but on the other hand it can interfere, one of them is in marital satisfaction (technoference). This study examined the relation between technoference and marital satisfaction mediated by conflict over technology use. Participants in this study were 533 Indonesian citizens, married, 125 men and 408 women aged 19-50 years, obtained by convenience sampling. Data collection is done online. Measuring instruments used in this study are Technoference Device Interference Scale (TDIS), Conflict Over Techno Use Scale, and ENRICH Marital Satisfaction Scale. The results showed that conflict over technology use significantly mediated the relation between technoference and marital satisfaction partially."

"Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menciptakan unifikasi dibidang hukum perkawinan di Indonesia, yang diberlakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berbeda-beda suku, agama, dan ras. Akan tetapi, dalam hal perkawinan yang dilakukan antara mereka yang berbeda agama, Undang-Undang Perkawinan hanya memberikan pengaturan yang berupa penyerahan sepenuhnya kepada hukum agama yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, dewasa ini sering terjadi pengakuan dan pencatatan atas perkawinan antara mereka yang berbeda agama, yang mana sesungguhnya perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis membuat penulisan mengenai permasalahan hukum dalam pencatatan perkawinan antara mereka yang berbeda agama dengan meninjau Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1400/K/Pdt/1986 mengenai perkawinan antara mereka yang berbeda agama. Dalam penulisan ini dibahas permasalahan mengenai syarat syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, dan mengenai sah/tidaknya pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan putusan No. 1400/K/Pdt/1986 menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan dengan menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau yang disebut data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai permasalahan yang dibahas, maka penulis berpendapat dan menyimpulkan bahwa perkawinan sah secara hukum apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan Putusan MA-RI No.1400/K/Pdt/1986, adalah tidak dapat dibenarkan karena perkawinan tersebut bertentangan dengan agama. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar lebih ditingkatkan lagi kesadaran hukum terhadap agama, dan peranan Kantor Catatan Sipil dalam menjalankan tugasnya."

"Penelitian ini membahas tentang perkawinan sirri dalam budaya hukum masyarakat Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Perkawinan sirri diinterpretasikan, dirasionalkan dan dilegalkan oleh para kyai, yang kemudian saya temukan dan analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan ideologis dan deskriptif mengenai hukum perkawinan yang benar-benar nyata berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Informan penelitian ini terdiri dari perangkat desa, pegawai KUA, tokoh masyarakat, tokoh agama (dalam hal ini kyai), tukang ojek dan individu-individu atau pasangan yang telah atau sedang melakukan kawin sirri. Data diperoleh dan informan dengan kegiatan observasi partisipant dan indept interview.Hasil penelitian ini menemukan bahwa kekuasaan para kyai melakukan tafsiran tentang perkawinan pada hukum agama, diadopsi oleh hukum adat berdampak terhadap perkawinan sirri. Para kyai menginterpretasikan hukum agama untuk melegitimasikan perkawinan sirri daripada melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Para kyai mempunyai kepentingan (sub-budaya) sosial, budaya dan politik. Selain itu ada kelompok lain seperti tukang ojek, pemasok, wanita itu sendiri dan orang tua pihak wanita juga mempunyai kepentingan ekonomi.Ada dua versi perkawinan sirri. Pertama, kawin sirri yang dilakukan oleh laki-laki Kalisat. Kedua, kawin sirri yang dilakukan oleh laki-laki dari luar desa Kalisat dan menunjukkan adanya indikasi bentuk trafficking in women di mana terdapat sebuah jaringan yang dimainkan oleh mereka yang berfungsi sebagai perantara.Perkawinan sirri yang terjadi di desa Kalisat menvebabkan hubungan kekuasaan antara laki-laki (suami) tidak setara dengan wanita (istri). Wanita (istri) menempati posisi yang tersubordinasi karena masyarakat Kalisat menganut nilai-nilai patriarkhi. Demikian juga hukum agama dan hukum negara memperlihatkan adanya integrasi (sating mendukung) dalam memposisikan wanita. Wanita menjadi tereksploitasi, tersubordinasi dan termaginalisasi."

"Suatu tinjuan dalam praktek penyelesaian masalah Wewenang Pengadilan di Blangkejeren dan kasus Tanah Permata Hijau. Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ( Undang-Undang Perkawinan). Salah satu konsekuensi yuridis setelah terjadiny aikatan perkawinan adalah timbulnya harta bersama, yakini harta yang diperoleh suami isteri selama berlangsungnya ikatan perkawinan. Pengaturan mengenai harta bersama ini ternyata sangat minim. Sehingga tida jarang menimbulkan kesalahpaham dikalangan masyarakat maupun para penegak hukum (hakim). Hal ini akan Nampak selaki dalam kasus-kasus perceraian, dimana peprsoalan hukum megenai harta bersama akan muncul di permukaan manakala diantara bekas suami isteri tersebut tidak tercapai kesepakatan mengenai pembagiannya, atau adanya kepentingan pihak ketiga yang melekat pada harta bersama tersebut. Penyelesaian terhadap sengketa ini menjadi lebih rumit lagi karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (pasal 37) sendir kurang jelas mengaturnya, karena memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa menggunakan dalil-dalil hukum di luar Undang-Undang perkawinan sebagai dasar pembenar atas tindakan hukum yang dilakukannya. Sehingga para hakim yang menyelesaikan sengketa banyak yang terjadi dalam kekeliruan, karena kaedah hukum yang ditetapkannya tida sesuai dengan jiwa yang dikandung oleh Undang-Undang perkawinan. Dalam hubungan inilah, penulis skripsi menggunakan dua buah contoh kasus di atas sebagai bahan analisa untuk menemukan sejumlah asperk yuridis didalam harta bersama, yang dirasakan bermanfaat bagi kepentingan akademis maupun praktis."

"Perkawinan lahir dari kesepakatan untuk terikat dalam suatu perjanjian suci antara calon suami-istri yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita dan akan menimbulkan ikatan lahir batin, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Antara suami-istri memiliki hubungan hukum yang terjadi, tidak hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban suami-istri, tetapi juga mengatur mengenai hubungan hukum antara orang tua dan anak, hibah, pewarisan, perceraian dan juga perjanjian kawin yang mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Perjanjian kawin merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap perundangan yang berlaku dan pada umumnya dimaksudkan untuk mengatur hak-hak suami istri serta mengenai harta kekayaan suami dan istri, baik terhadap harta yang dibawa sebelum perkawinan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan, lazimnya perjanjian perkawinan mengatur mengenai pemisahan harta, menjadi pertanyaan ketika adanya ambiguitas mengenai suatu ketentuan mengenai pembagian harta di dalamnya. Penelitian ini mengkaji mengenai hal apa yang dapat atau tidak dapat dibuat dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam kaitannya dengan penelitian yuridis normatif, di sini digunakan tipologi penelitian berdasarkan sifatnya yaitu penelitian deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam perjanjian perkawinan dan juga mengenai isi yang dapat dibuat di dalamnya menurut ketentuan perundang-undangan yang ada.

---

Marriage is born from an agreement to be bound in a sacred agreement between a prospective husband and wife that occurs between a man and a woman and will lead to an inner and outer bond, as a husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. Between husband and wife has a legal relationship that occurs, not only regulates the rights and obligations of husband and wife, but also regulates the legal relationship between parents and children, grants, inheritance, divorce and also  marriage agreements governing property in marriage. Marriage agreements are a form of deviation from applicable legislation and are generally intended to regulate the rights of husband and wife as well as regarding the property of husband and wife, both the assets brought before marriage and the assets acquired during marriage, the marriage agreement usually regulates the separation of assets , becomes a question when there is an ambiguity regarding a provision regarding the distribution of assets in it. This study examines what can or cannot be made in making marriage agreements. The author uses a normative juridical research method. In relation to normative juridical research, here used a research typology based on its nature, namely descriptive research, this study aims to obtain secondary data using qualitative analysis. The results of the study are expected to be able to increase understanding of the elements contained in the marriage agreement and also about the content that can be made in it according to the existing statutory provisions."