Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Manajemen Risiko pada Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Pushaka. Pushaka bertugas melaksanakan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pushaka melaksanakan Manajemen Risiko sejak tahun 2008. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi dalam pemerolehan data yang diperlukan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pushaka telah menerapkan Manajemen Risiko berdasarkan PMK 171 dan KMK 845, tetapi terdapat beberapa proses yang belum dipenuhi secara sempurna. Pertama, pada tahap Komunikasi dan Konsultasi, Pushaka tidak menjalankan focus group discussion FGD pada semester 1 2019. Kedua, pada tahap Penetapan Konteks, beberapa informasi belum diisikan secara tepat. Ketiga, pada tahap Identifikasi Risiko, Risiko Menteri Keuangan dan Wakil Menteri tidak mendapat bahan pada saat rapat/kegiatan perlu dipertimbangkan lagi. Risiko ini berkaitan erat dengan peran ajudan Menteri Keuangan/Wakil Menteri Keuangan. Selanjutnya, pada tahap Analisis Risiko, Pushaka tidak membuat Peta Risiko. Selanjutnya, pada tahap Evaluasi Risiko, terdapat kebutuhan untuk merevisi manual IRU, khususnya terkait analisis/kajian yang diterima oleh Menteri Keuangan. Kemudian, pada tahap Penanganan Risiko, Pushaka tidak menyusun Rencana Kontinjensi. Terakhir, dalam tahap Pemantauan dan Reviu, pegawai yang mutasi belum didokumentasikan dengan baik dalam Laporan Triwulanan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko pelaporan keuangan dan pengaruhnya terhadap opini BPK atas laporan keuangan Bagian Anggaran (BA) 015. Obyek penelitian adalah pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai penyusun laporan keuangan BA 015. Penelitian ini menggunakan metode mix method dengan kategori embedded konkuren yaitu menggabungkan pendekatan kuantitatif melalui instrumen kuesioner kepada 60 responden dan kualitatif melalui instrumen wawancara open ended kepada 14 informan. Penelitian ini menganalisis implementasi manajemen risiko dengan menggunakan parameter proses manajemen risiko yaitu penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring dan reviu, komunikasi dan konsultasi. Hasil penelitian ini menunjukkan responden menilai implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dalam pelaporan keuangan BA 015 mempunyai skor 3,70 dari skala satu sampai dengan lima yang artinya telah berjalan dengan baik sesuai praktik yang berlaku secara umum. Penelitian ini juga menunjukkan manajemen risiko pelaporan keuangan pada Sekretariat Jenderal mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dan positif terhadap opini BPK atas laporan keuangan BA 015

---

This reseach aims to analyzes the implementation of risk management of financial reporting and it’s influence on BPK’s opinion on the financial statements of Budget Section (BA) 015. The object of research is at the Secretariat General of the Ministry of Finance as the compiler of financial statements of BA 015. This research used mix method with embedded concurrent category that combines quantitative approach through questionnaire instruments to 60 respondents and qualitative through open ended interview instruments to 14 informants. This research analyzes the implementation of risk management by using risk management process parameters that is establishing the context, risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk treatment, monitoring and review, communication and consultation. The results of this research showed that respondents assessed the risk management implementation of financial reporting of BA 015 at the Secretariat General with a score of 3.70 on a scale of one to five which means that it has run well in accordance with generally accepted practice. This research also shows the risk management implementation of financial reporting at the Secretariat General influence on BPK’s opinion on the financial statements of BA 015 sufficiently and positive"

"Penelitian ini mengevaluasi implementasi manajemen risiko di Biro Umum, Sekretariat Kementerian XYZ guna memastikan kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri XYZ tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko (Permen MR) yang merujuk pada COSO ERM Framework dan ISO 31000:2018. Latar belakang penelitian ini adalah rekomendasi BPKP agar APIP Kementerian XYZ mengevaluasi efektivitas manajemen risiko di unit kerja. Biro Umum dipilih karena tingginya risiko akibat alokasi anggaran sebesar 76% dari total pagu Sekretariat dan temuan berulang BPK terkait tugas serta fungsinya. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan data dari studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan PIC UPR, Sekretariat Komite Manajemen Risiko, dan Tim Inspektorat. Hasilnya menunjukkan tiga proses manajemen risiko yang belum memadai dari delapan proses yang dievaluasi. Pertama, pada tahap Komunikasi dan Konsultasi, belum dilakukan rapat berkala, insidental, dan FGD karena pimpinan UPR belum menginisiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Kedua, pada tahap penetapan Ruang Lingkup, Konteks, dan Kriteria, belum ada SK/ST Tim UPR dan kelengkapan Formulir Konteks Manajemen Risiko. Pada tahap Pemantauan dan Reviu, UPR Biro Umum belum melaksanakan pemantauan berkelanjutan terhadap 30 risiko yang perlu penanganan, serta audit manajemen risiko akibat keterbatasan SDM dan fokus auditor pada fungsi pengawasan lainnya. Hasil ini memberikan dasar perbaikan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko di Biro Umum.

---

This study examines the implementation of risk management at the General Bureau of the Secretariat of the Ministry of XYZ, ensuring compliance with the 2022 Ministerial Regulation on Risk Management (Permen MR), which adopts the COSO ERM Framework and ISO 31000:2018. The research was driven by BPKP’s recommendation for the Ministry's Internal Audit Unit (APIP) to evaluate risk management effectiveness in work units. The General Bureau was chosen due to high-risk exposure, managing 76% of the Secretariat's budget and recurrent findings by the Supreme Audit Agency (BPK). Using a case study approach, data were collected through document analysis and interviews with UPR representatives, the Risk Management Committee Secretariat, and the Inspectorate Team. The findings identified three out of eight risk management processes as inadequate. First, in Communication and Consultation, regular meetings and FGDs were absent due to UPR leadership’s lack of initiative. Second, in Scope, Context, and Criteria, the UPR Team lacked a formal decree, and the Risk Management Context Form was incomplete. Lastly, in Monitoring and Review, the UPR failed to monitor 30 identified risks and conducted risk audits, citing limited resources and competing audit priorities. These findings highlight areas requiring improvement to enhance risk management effectiveness at the General Bureau. "

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh tingkat pengungkapan risiko dan manajemen risiko terhadap ukuran bank, kinerja bank, auditor spesialisasi industri, kepemilikan saham asing, listing status, kualitas dewan komisaris, kualitas komite audit dan risiko kredit. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 78 bank yang ada di Indonesia pada tahun 2012 yang memiliki laporan tahunan dan laporan keuangan. Penelitian ini menemukan bahwa ukuran bank, auditor spesialisasi industri, kepemilikan saham asing dan listing status berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan risiko dan manajemen risiko, sedangkan risiko kredit berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan risiko dan manajemen risiko. Kinerja bank, kualitas dewan komisaris dan kualitas komite audit terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko dan manajemen risiko.

---

This study aims to investigate the influence of level of risk disclosure and risk management on bank size, bank performance, industry specialization auditor, foreign ownership, listing status, quality of Board of Commissioner, quality of Audit Committee. Samples used in this study are 78 banks in Indonesia in the year 2012 which has complete financial statement and annual report.

This study found that bank size, industry specialization auditor, foreign ownership and listing status have positive impact on level of risk disclosure and risk management, while credit risk has negative impact on level of risk disclosure and risk management. Bank performance, quality of Board of Commissioner, quality of Audit Committee proved to have no impact on level of risk disclosure and risk management."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Manajemen Risiko Perusahaan (enterprise risk management-ERM) terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan, serta dampak moderasi dari kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (environment, social, government-ESG) pada industri sensitif dan non sensitif. Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan 680 observasi di negara ASEAN 5 (Indonesia, Malaysia, Filiphina, Singapura, dan Thailand) selama 5 tahun (2014-2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ERM berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Selain itu, kinerja ESG terbukti mampu meningkatkan pengaruh positif ERM terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Jika dilihat dari industrinya, kualitas kinerja ESG dapat meningkatkan pengaruh ERM terhadap nilai perusahaan pada industri sensitif, dan hasil sebaliknya untuk kinerja keuangan. Sementara itu, ERM berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada industri sensitif, dan hasil sebaliknya untuk nilai perusahaan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi berbagai industri untuk menggabungkan konsep ERM dan kualitas kinerja ESG dalam menganalisis berbagai ancaman dan peluang terkait risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam mencapai keunggulan kompetitifnya.

---

ABSTRACTThis study discusses the importance of Enterprise Risk Management (ERM) on financial performance and firm value with the quality of Environmental, Social, and Governance (ESG) performance in sensitive and non-sensitive industries. This study used a panel data analysis with 680 observations in ASEAN 5 (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand) for five years (2014-2018). The results showed that the ERM is significant positive on financial performance (ROA) and firm value (Tobins Q). In addition, we find that the quality of ESG performance has significant effect to improve the influence of ERM on financial performance and firm value. When viewed from the industry, the quality of ESG performance can increase ERM against firm value (Tobins Q) in sensitive industries, and the opposite result for financial performance (ROA). Meanwhile, ERM determines the significant positive on financial performance (ROA) in sensitive industries, and the opposite results for firm value (Tobins Q). This research can be used as a reference for various industries to combine the concept of ERM and the quality of ESG performance to analyzing various threats and opportunities related to environmental, social, and governance risks in achieving competitive advantages."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan akuntansi pengguna laporan keuangan dan tingkat kecukupan informasi laporan keuangan dalam pemanfaatan laporan keuangan pada Sekretariat Jenderal DPR RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data dalam penelitian diperoleh dengan kuesioner dan wawancara, bagaimana kuesioner didistribusikan secara langsung kepada 54 responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan tingkat pengetahuan akuntansi pengguna tergolong kurang baik; perdirjen 57/PB/2013 hanya mampu memenuhi 60% kebutuhan pengguna laporan keuangan dan laporan keuangan DPR RI cukup dimanfaatkan oleh pengguna dengan tingkat pemanfaatan sebesar 68,5%. Penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya hubungan antara pengetahuan akuntansi dan tingkat kecukupan informasi dalam pemanfaatan laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Hasil lain menunjukkan bahwa jenis pemanfaatan tertinggi adalah terkait sumber dan penggunaan anggaran dan pemanfaatan terendah terkait rincian hutang kepada pihak ketiga. Tidak termanfaatkannya laporan keuangan DPR RI disebabkan adanya beberapa unsur dalam laporan keuangan yang tidak disertai dengan penjelasan yang rinci sehingga dapat menyebabkan kekeliruan interpretasi, serta beban kerja yang cukup berat di kalangan pengguna laporan keuangan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa memang dibutuhkan komponen tambahan dalam laporan keuangan, namun dapat dipenuhi oleh basis akuntansi yang ada saat ini.

---

The aim of this study is to identify degree of accounting knowledge level and adequacy of financial statement information in the use of financial statement. The results show that the level of accounting knowledge of the financial statement users are in the "unfavorable" category; The House of Representative Financial Statement is "less able" to meet the needs of the user; and the degree of utilization of financial statement by financial statement users are pretty good; There is no evidence that accounting knowledge and adequacy of financial statement are related to utilization of financial statement of Secretariat General of The House Of Representative.

Other results show that the most type of financial statements utilization are related to the source and use of funds. Meanwhile the biggest reason for lack of financial statement utilization is not every piece of information in the financial statements accompanied by a detailed description. Further analysis show that additional components are needed in the financial statements of the House of Representative for a better financial statement utilization. The additional component can be fulfill by current accounting bases."

"Dengan ditetapkannya RPJMN 2020-2024, penerapan manajemen risiko menjadi suatu keharusan bagi seluruh instansi pemerintah. Manajemen risiko harus diterapkan dalam mengelola kinerja, guna mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam RPJMN. Kementerian X sebagai lembaga negara tidak terlepas dari risiko, beberapa kali menjadi sorotan media dalam sejumlah kasus, mulai dari masalah korupsi, masalah keimigrasian, penegakan hukum hingga kerusuhan di penjara. Makalah ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko di Kementerian X dan peran Inspektorat Jenderal sebagai audit internal dalam manajemen risiko. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dalam bentuk observasi dan wawancara. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan ISO 31000: 2018 dan standar yang dikeluarkan oleh IIA. Hasil penelitian berupa evaluasi dan saran untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan peran audit internal untuk memberikan nilai tambah, meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi. Penerapan manajemen risiko di Kementerian X masih dalam tahap pengembangan dan berada pada level risk aware. Struktur manajemen risiko dan budaya sadar risiko belum terbentuk, dibutuhkan komitmen pimpinan untuk hal tersebut. Selain itu, terdapat kelemahan pada Formulir Manajemen Risiko dan Peraturan Menteri X, penelitian ini memberikan rekomendasi perbaikan. Inspektorat Jenderal belum menjalankan peran intinya sebagai lini ketiga dalam memberikan asurans atas penerapan manajemen risiko, karena masih fokus pada kegiatan asistensi manajemen risiko dan peran konsultasinya

---

With the enactment of RPJMN 2020-2024, implementing risk management is a must for all government institutes. Risk management must be applied in managing institute performance, in order to support the achievement of the objectives set out in the RPJMN. Ministry of X as a state institution is inseparable from risk. It has been in the media spotlight several times in a number of cases, ranging from issues of corruption, immigration issues, law enforcement until riots in prison. The paper aims to evaluate the application of risk management in X Ministry and the role of the Inspectorate General as an internal audit in risk management. This research uses descriptive qualitative method with a case study approach. Data collection methods were carried out in the form of observations and interviews. The evaluation was carried out using ISO 31000: 2018 and the standards issued by IIA. The results of the study are evaluations and suggestions for improving the effectiveness of risk management and the role of internal audit to provide added value, improve performance and achieve organizational goals. The implementation of risk management in X Ministry is still in the development stage and is at the level of risk aware, it has not been implemented in all work units. The risk management structure and risk awareness culture have not been establish, it requires leadership commitment. In addition, there are weaknesses in risk management tools and Ministerial Regulation X, this study provides recommendations for improvement. The Inspectorate General has not yet carried out its core role as a third line in providing assurance for the implementation of risk management, because it still focuses on risk management assistance activities and its consultancy role"

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas pengendalian internal yang dilakukan PT ABC dalam penerapan PSAK 116 tentang Sewa khususnya terkait dengan kelengkapan (completeness) dan akurasi berdasarkan kerangka COSO dan Model Tiga Lini. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan dalam penelitian untuk dapat memperoleh pengetahuan langsung mengenai pengalaman dari sudut pandang narasumber melalui proses wawancara yang kemudian didukung oleh tinjauan dokumen. Berdasarkan pemeriksaan auditor eksternal, PT ABC telah mengalami defisiensi pengendalian internal atas laporan keuangan, khususnya untuk kelengkapan (completeness) dan akurasi pencatatan sewa selama dua periode pelaporan. Dalam upaya perbaikan manajemen telah melakukan peningkatan frekuensi pengujian dan pemantauan atas efektivitas pengendalian internal oleh fungsi internal audit, perubahan proses bisnis identifikasi sewa, dan perubahan atribut pengendalian dalam proses bisnis. Efektivitas penerapan pengendalian internal dalam pencatatan sewa dipengaruhi oleh peranan masing-masing lini dalam Model Tiga Lini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menciptakan pengendalian internal yang efektif pada penerapan PSAK 116 tentang sewa khususnya terkait dengan kelengkapan (completeness) dan akurasi, manajemen perlu memastikan kelima komponen pengendalian internal atas laporan keuangan yang telah terbentuk, bekerja dengan memadai, dan secara efektif diterapkan. PT ABC dengan jelas telah menetapkan rancangan pengendalian internal yang dirancang sesuai dengan setiap prinsip pada setiap komponen pengendalian internal berdasarkan kerangka COSO. Rancangan pengendalian internal tersebut menjadi panduan yang jelas bagi manajemen terkait dengan tujuan, pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab dalam pengendalian internal atas laporan keuangan yang diantaranya terkait dengan penerapan PSAK 116 tentang sewa. Rancangan pengendalian internal PT ABC tersebut juga memberikan struktur yang jelas mengenai peran masing-masing lini berdasarkan Model Tiga Lini.

---

This study aims to evaluate the internal control implemented by PT ABC in adherence to PSAK 116, particularly in relation to completeness and accuracy, based on the COSO framework and the Three Line Model. The analysis method employed in this study is the descriptive qualitative analysis method. This approach is utilized to gain direct knowledge of the interviewee experiences through interviews, supplemented by document reviews. According to the external auditor's assessment, PT ABC has exhibited deficiencies in Internal Control over Financial Reporting (ICoFR), specifically concerning the completeness and accuracy of lease recording for two reporting periods. In response, management has increased the frequency of testing and monitoring the effectiveness of internal controls by the internal audit function, modified the lease identification business process, and altered control attributes within the business process. The effectiveness of internal control in lease recording is influenced by the roles defined in the Three Line Model. The study findings indicate that establishing effective internal control for PSAK 116 implementation, particularly concerning completeness and accuracy, requires management to ensure that the five components of internal control over financial reporting are adequately and effectively implemented. PT ABC has designed its internal control in alignment with each principle of the COSO framework's components. This internal control design serves as a comprehensive guide for management regarding objectives, role division, tasks, and responsibilities in Internal Control over Financial Reporting (ICoFR), including PSAK 116 implementation. Furthermore, PT ABC's internal control design delineates the structure concerning the roles of each line based on the Three Line Model."

"Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Analisis dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap faktor kapabilitas dan faktor hasil implementasi manajemen risiko berdasarkan pendekatan Risk Management Assessment Framework yang diterbitkan oleh HM Treasury. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPN di wilayah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pemenuhan unsur-unsur pembentuk faktor kapabilitas dan faktor hasil secara memadai. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan perlunya pengembangan terhadap peran strategis seksi teknis terhadap implementasi manajemen risiko, pengembangan terhadap strategi komunikasi risiko bersama stakeholders, serta pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung keseluruhan proses manajemen risiko.

---

This research is a case study that aims to analyze the implementation of risk management in State Treasury Office at Region of DKI Jakarta Province. The analysis is conducted by evaluating the capability and result factors which criterias is adopted from Risk Management Assessment Framework model issued by HM Treasury.

The result shows that implementation of risk management in State Treasury Office at Region of DKI Jakarta Province has fulfill the factors of capability and result. However, the research also find several factors that must be improved in risk management implementation which are improvement in strategic role of technical division, the strategy of risk management communication and partnership, and also human resources competency. "

"BPK telah mengimplementasikan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) untuk melaksanakan dan memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Sejalan dengan mandat yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, keamanan informasi hasil pemeriksaan merupakan hal penting bagi BPK. Namun demikian, dalam operasionalnya, pemanfaatan SIPTL belum sesuai dengan standar manajemen risiko keamanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIPTL. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan pejabat eselon III dan IV pada Biro TI BPK. Kerangka kerja yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan SNI ISO/IEC 27005:2018 dengan penanganan risiko menggunakan SNI ISO/IEC 27001:2013, dan SNI ISO/IEC 27002:2013. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah 13 skenario risiko di mana dua risiko mempunyai level yang tinggi, lima risiko mempunyai level sedang, dan enam risiko memiliki level rendah. Berdasarkan skenario risiko selanjutnya disusun rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIPTL, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan manajemen risiko keamanan informasi di BPK.

---

BPK has implemented the Follow-up Monitoring Information Systems (SIPTL) to conduct and monitor follow-up of recommendations-audit result. In line with the mandate given by the 1945 Constitution to audit towards management of and accountability for the state’s finances a free and independent, the information security of audit results is an important matter for BPK. However, in its operations, the utilization of SIPTL is not in accordance with information security risk management standards. This study aims to obtain a SIPTL information security risk management design. This research uses qualitative methods and data collection through interviews and literature studies. Interview was conducted with middle level official at BPK’s Bureau of IT. The framework used in this research is based on SNI ISO / IEC 27005: 2018, and risk treatment based on SNI ISO / IEC 27001: 2013 also SNI ISO / IEC 27002: 2013. The results obtained from this study are 13 risk scenarios including two high level risks, five medium level risks, and six low level risks. Based on the risk scenario, the SIPTL information security risk management design is then prepared, which can be used as recommendation towards the implementation of information security risk management at BPK.

"