Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Napoleon Bornaparte was great French Emperor. Based on the constitution of 22 Frimaire I'an VII (December 13, 1799) Napoleon Bornaparte took place the directory governance as first consul (Primier consul) together with combacerres as second consul and lebrun as third consul. As first consul, Napoleon Bonaparte had a special right that the others. He took role as chief of state. In this constitution, it was written that Bonaparte was pointed as first consul. It means that the constitution was made for him. Based on the amandement of the constitution in 1892, dated 16 thermidor 1 'An X I August 4 1802), the constitution mentioned Napoleon as the long life consul. This condition brought out many consequences, especially in all over French Metropolitan. Napoleon became a dictator. He had right to gover alon without consulting with other highest principal institution.After murder trial to Napoleon, Frech people send a petition to the parliament to change the form state into a Kingdom State. Therefore,based on the Constitution of 28 Floreal I'An XII (May 18,1804) the French state became a French Kingdom. Napoleon Bonaparte was pointed as French Emperor. He received full executive power. He arranged all the country as a modern state and built transnational roads connecting Paris with 25 other countries in Europe.Napoleon brought French Nation to be great country and the integrated many countries under his authority."

"ABSTRAKDalam kajian ini telah dilakukan pembahasan mengenai kebijakan Gubernur Jenderal Daendels selama menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Jawa tahun 1808-1811. Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut ini. Untuk menjawab permasalahan pertama penelitian ini, yakni adakah kaitan antara sistem pemerintahan Napoleon Bonaparte dan pemerintahan Daendels di Jawa, berdasarkan penelitian arsip dapat disimpulkan bahwa terdapat kaitan yang erat"

"Naskah ini merupakan salinan ketik dari sebuah naskah induk Babad Mangkunegaran yang dipinjam dari (kemudian dikembalikan kepada) R.Ng. Sumahatmaka. Penyalinan dikerjakan sebanyak empat eksemplar pada September 1937, di Yogyakarta. Salinan lainnya dapat dijumpai pada PNRI/G 132, LOr 6781 dan MSB/S.123. Karena MSB/S.123 itu telah dibuatkan mikrofilmnya (lihat MSB rol 28 no.6), maka naskah koleksi FSUI ini tidak dimikrofilm lagi. Untuk Babad Mangkunagaran bandingkan SMP/KS. 169.3; MN.224."

"Naskah ini berbentuk cuplikan bait awal dan akhir masing-masing pupuh dari naskah KBG 69 yang dikerjakan oleh Poerbatjaraka pada tahun 1930. Isi naskah induk tersebut hampir sama dengan naskah Br 80. Teks berisi kisah peperangan antara Pangeran Mangkunegara dan Mangkubumi melawan bala tentara Kumpeni. Peperangan berlangsung di beberapa kota di tanah Jawa, di antaranya: Yogyakarta, Surakarta, dan Bagelen."

"AWIDYA MAHADEWI. 0795040075. Legiun Mangkunagara 1808-1874, pokok permasalahan pada skripsi di Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 2000, (Di bawah bimbingan Drs. Saleh A. Djamhari). Legiun Mangkunagara adalah salah satu pasukan cadangan dari Tentara Hindia Belanda yang ikut serta dalam peperangan di pulau Jawa dan berdinas aktif di pulau Luar Jawa. Pembentukan Legiun Mangkunagara didorong oleh status dan kedudukan Mangkunagara yang kurang baik di dalam struktur politik kerajaan di Jawa, yang kemudian mendorong Mangkunagara untuk menjalin interaksi dengan pemerintah kolonial Belanda hingga terbentuknya Legiun Mangkunagara pada tahun 1808. Legiun Mangkunagara adalah suatu organisasi militer yang dibiayai oleh pemerintah Hindia Belanda secara rutin, namun Legiun Mangkunagara pernah menjadi salah satu pasukan militer yang disewa oleh pemerntah Inggris di Hindia selama periode tahun 1812 hingga 1816, untuk menjaga keamanan di wilayah-wilayah kerajaan di Jawa (Vorstenlanden). Sebagai salah satu pasukan cadangan dari Tentara Hindia Belanda, Legiun Mangkunagara lebih banyak memberikan peranannya dalam usaha-usaha mempertahankan keamanan di pulau Jawa ataupun di pulau Luar Jawa hingga tahun 1874.Penelitian skripsi yang berlangsung sejak bulan Januari 1999 hingga pertengahan Maret 2000 lebih banyak dilakukan di Perpustakaan Reksapustaka Kraton Mangkunagara di Surakarta dan di Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta. Pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan sumber primer yang berupa arsip dan dokumen resmi tercetak dan sumber sekunder yang berupa tulisan-tulisan tercetak, maupun tidak tercetak. Sumber-sumber itu kemudian di kritik untuk menguji validitas sumber dan relevansinya terhadap pokok permasalahan. Sumber-sumber yang telah dikritik secara internal dan eksternal itu kemudian di diinterpretasikan dan disusun untuk kemudian ditulis."