Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang tinjauan terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS di Indonesia berdasarkan mandat Pasal 6 dan 7 undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011. Pasal 6 dan 7, merupakan inti dari pelaksanaan pengelolaan zakat serta inti dari kewenangan yang dimiliki oleh BAZNAS dalam menyelenggarakan pengelolaan zakat. Di satu sisi, Pasal 6 dan 7 memberikan kewenangan yang sangat besar bagi BAZNAS sebagai pengelola tunggal zakat negara, namun disisi lain, kewenangan ini direduksi oleh pasal-pasal lain yang ada dalam undang-undang zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana BAZNAS memahami tugasnya sebgaai pengelola tunggal zakat negara berdasarkan undang-unang zakat serta pelaksanaanya, dan bagaimana pelaksnaan dPasal 6 dan 7 undang -undang zakat pada BAZNAS provinsi dan Kab kota serta hubungan yang terbentuk antara BAZNAS dan LAZ. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS menjadi tidak efektif karena banyaknya fungsi yang dimiliki oleh BAZNAS. Pelaksanaan pengelolaan zakat di setiap lokasi penelitian memiliki perbedaan, tergantung pada kondisi masyarakat, pemerintahan dan geografis wilayahnya, dan juga hubungan yang terbentuk antara BAZNAS dan LAZ hanya didasari pada pelaksanaan pengelolaan zakat, koordinasi sebagai sesama pengelola zakat dan hierarkis sebagai pembantu BAZNAS. Oleh karena itu diperlukan pemisahan fungsi-fungsi yang saat ini ada pada BAZNAS agar tujuan pengelolaan zakat dapat tecapai.

---

ABSTRACTThis study discusses the review of the management of zakat by BAZNAS in Indonesia based on the mandate of Article 6 and 7 of zakat law number 23 of 2011. Articles 6 and 7, are the core of the implementation of zakat management and the core of the authority possessed by BAZNAS in organizing zakat management . On the one side, Articles 6 and 7 provide enormous authority for BAZNAS as the sole manager of state zakat, but on the other side, this authority is reduced by other articles contained in the zakat law. The purpose of this study is to find out how BAZNAS understands its duties as the sole manager of state zakat based on zakat laws and their implementation, and how the implementation of Articles 6 and 7 of zakat laws in provincial and district city BAZNAS as well as the relationship formed between BAZNAS and LAZ . This study uses normative juridical research methods and qualitative methods. This study found that in the implementation of zakat management conducted by BAZNAS became ineffective because of the many functions possessed by BAZNAS. The implementation of zakat management in each research location has a difference, depending on the condition of the community, government and geographical area, and also the relationship formed between BAZNAS and LAZ is only based on the implementation of zakat management, coordination as fellow zakat managers and hierarchical as BAZNAS assistants. Therefore it is necessary to separate the functions that currently exist in BAZNAS so that the objectives of zakat management can be achieved."

"Berlakunya Undang Undang Zakat baru Nomor 23 Tahun 2011 menimbulkan polemik dalam masyarakat terkait adanya anggapan ketidaksetaraan antara kedudukan BAZNAS dan LAZ Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah latar belakang pengajuan permohonan pengujian Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap UUD 1945 oleh Koalisi Masyarakat Zakat KOMAZ serta kedudukan BAZNAS Lembaga Amil Zakat LAZ dan amil zakat perorangan dalam UU No 23 Tahun 2011 Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data primer dan sekunder sebagai sumber datanya Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pengajuan permohonan pengujian Undang Undang Zakat tersebut berdasar pada lima hal sentralisasi subordinasi diskriminasi marjinalisasi dan kriminalisasi Menurut pemerintah pengaturan dalam Undang Undang Zakat tersebut bukan dimaksudkan untuk sentralisasi subordinasi diskriminasi dan marjinalisasi namun agar pengelolaan zakat dapat terintegrasi secara nasional dan masyarakat tetap dapat berperan dengan pembentukan LAZ Adanya pasal kriminalisasi dimaksudkan agar pengelolaan zakat dilakukan oleh pihak yang berwenang dan berkapasitas sehingga menjamin kepastian hukum bagi muzakki mustahik dan amil zakat itu sendiri Sehingga kedudukan BAZNAS dan LAZ dalam Undang Undang No 23 Tahun 2011 adalah diakui sebagai pengelola zakat sedangkan amil zakat perorangan tidak diakui kedudukannya karena amil zakat harus berbentuk badan atau lembaga.

---

Since the new Zakah Law No 23 Year 2011 took into effect some polemics in the society regarding inequality between BAZNAS and LAZ are arisen Main issues of this thesis are the background of constitutional review petition of Law Number 23 Year 2011 concerning Zakah Management against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia submission by Zakah Society Coalition KOMAZ and the standing of BAZNAS LAZ and individual zakah official amil in Law No 23 Year 2011 This thesis is written by using juridical normative method with primary and secondary data as the data source Conclusion of this thesis is that the submission of such constitutional review of Zakah Law petition is based on five matters centralization subordination discrimination marginalization and criminalization According to the government the provisions in Zakah Law are not intended to centralize subordinate discriminate and marginalize but in order to zakah management can be integrated nationally and the society is still able to participate by establishing LAZ The existing of criminal provision is intended so that zakah management is conducted by the authorized and capacitive party to guarantee legal certainty for the muzakki mustahik and amil themselves Therefore the standing of BAZNAS and LAZ in Law No 23 Year 2011 is acknowledged as zakah managers meanwhile individual amil rsquo s standing is not acknowledged since amil must be in form of a body or institution "

"Zakat merupakan ibadah wajib umat Islam yang penyelesaian sengketanya adalah di peradilan agama. Namun, penegakan sanksi pidana terhadap perkara zakat belum ditemukan implementasinya pada putusan peradilan agama melainkan ada pada putusan peradilan umum yang tugas dan fungsinya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Penulisan mengenai penegakan sanksi pidana ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan dalam perundangan nasional beserta penerapannya ditambah analisis keputusan lembaga peradilan menggunakan teori integratif keislaman. Analisis dari putusan terhadap obyek perkara berupa harta zakat yang dikorupsi dan kajian peraturan yang terkait pengelolaan zakat, menunjukan peluang adanya kesempatan pemidanaan atas perkara zakat untuk diselesaikan di peradilan agama. Peluang ini dapat terlihat pada Pasal 2 UU Nomor 3 tahun 2006, yaitu dihilangkannya kata ‘perdata’ dari perundangan sebelumnya. Selain itu, hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa wewenang peradilan umum dapat dikecualikan dengan adanya wewenang peradilan lain yang diatur khusus dalam UU. Komitmen bersama antara lembaga leglisatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi tantangan untuk merealisasikan peluang diselesaikannya penegakan sanksi pidana mengenai pengelolaan zakat di peradilan agama.

---

Zakat is a mandatory form of worship according to the Islamic practice which its dispute settlement is conducted in the Islamic court. However, the enforcement of criminal sanctions related to zakat cases has not been found in Islamic court decisions rather in general court decisions whose duties and functions are to examine, decide, and resolve criminal and civil cases. This thesis writing regarding to the enforcement of criminal sanctions is carried out using the normative juridical method, which examines regulations in national legislation and their application as well as analyses the decisions of judicial institutions using Islamic integrative theory. The analysis of the verdict on the object of the case in the form of corrupted zakat assets and review of regulations related to zakat management, shows that there is an opportunity for the punishment of zakat cases to be resolved in the Islamic court. This opportunity can be seen in Article 2 of Law Number 3 of 2006, namely the removal of the word “civil” from the previous legislation. In addition, this is related to the provision that states the powers of the general court can be exempted by the existence of other judicial powers that are specifically regulated in law. Building joint commitment between the legislative, executive, and judicial institutions serve as a major challenge in order to realize the opportunity to resolve the enforcement of criminal sanctions regarding the management of zakat in Islamic courts.

"

"Pajak bersifat memaksa dan dapat dipaksakan. Disamping kewajiban, Wajib Pajak juga diberikan hak-hak. Wajib Pajak mempunyai hak yang mendasar yaitu mengajukan Keberatan, Banding dan Gugatan. Gugatan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk petunjuk pelaksanaan diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011. Hal-hal yang dapat diajukan sebagai Gugatan diatur pada pasal 23 Undang- Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang memberikan secara luas kepada Wajib Pajak mengenai hal-hal yang dapat diajukan Gugatan. Sementara dalam PP No. 74 tahun 2011 sebagai Petunjuk Pelaksanaan dari Undang-Undang KUP tersebut dalam Pasal 37 menyebutkan tentang Gugatan yang tidak dapat diajukan atau adanya pembatasan mengenai hal-hal yang bisa diajukan Gugatan. Dengan demikian Undang-Undang sendiri memberikan rumusan yang lebih luas mengenai apa saja yang diajukan sebagai gugatan, tetapi di Peraturan Pemerintah dibatasi hal-hal yang tidak bisa diajukan sebagai Gugatan.

---

Taxation is coercive and can be enforced. Besides liability, the taxpayer is also granted rights. Taxpayers have a right fundamental objection is filed, Appeal and Lawsuit. The lawsuit provided for in article 23 of the Law on General Provisions and Tax Procedures. For guidelines set out in Article 37 of Government Regulation No. 74 of 2011. The things that can be submitted as stipulated in Article 23, Claims Act on General Rules of Taxation which gives broadly to taxpayers on matters that may be filed lawsuit. While the PP. 74 in 2011 as the directive implementation in Article 37 mentions the lawsuit can not be filed or the restriction of the things that can be filed lawsuit. Thus the Law itself provides a broadly defined as to what is proposed as a lawsuit, but in limited government regulation of things that can not be filed as a lawsuit. "

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara nilai potensi zakat dengan nilai realisasi zakat. Kesenjangan penerimaan zakat tersebut disebabkan karena masih rendahnya tingkat kepercayaan wajib zakat dalam membayar zakatnya secara tertib pada lembaga atau badan amil zakat resmi. Masih rendahnya tingkat kepercayaan wajib zakat tersebut diasumsikan karena masih lemahnya sistem administrasi zakat yang profesional, transpransi dan akuntabilitas serta kurangnya sosialisasi Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Negara dalam hal ini Pemerintah telah mengeluarkan perangkat Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat yang tertuang dalam Undang Undang No. 38 tahun 1999 (UU No. 38/1999) yang salah satu klausulnya adalah mendorong agar masyarakat membayar kewajiban zakatnya kepada lembaga atau badan amil zakat resmi.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh administrasi zakat yang profesional, transparan dan akuntabilitas serta UU No. 38/1999 terhadap tingkat ketertiban wajib zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan metode logit dengan bantuan software SPSS dengan mengambil lokasi penelitian di BAZNAS Jakarta.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa administrasi zakat yang profesional, transparan dan akuntabilitas serta UU No. 38/1999 berpengaruh positif terhadap tingkat ketertiban wajib zakat untuk membayar zakatnya secara rutin di BAZNAS. Sikap yang profesional, pengelolaan zakat yang transparan serta sosialisasi UU merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi tingkat ketertiban wajib zakat di BAZNAS.

---

This research dilatar rebuffed by the existence of the gap between the value for alms of the potential and the value of alms of the realization. The acceptance gap of these alms was caused because still the low level of the obligatory level of reliability of alms in paying his alms in an orderly manner in the agency or the body amil official alms. Still the low level of the obligatory level of reliability of these alms because still the weakness of the administrative system of professional alms, transparency and accountabilities as well as the shortage of the socialization of No. regulations 38 in 1999 about the Zakat Management. The country in this case the Government issued regulations equipment about the alms Management that was poured in Invite invited No. 38 in 1999 (UU of No. 38/1999) that one of his clauses was encouraged so that the community pays his alms obligation to the agency or the body amil official alms.The aim of this research was to know the influence of administration of professional alms, transparent and accountabilities as well as UU of No. 38/1999 towards the level of the obligatory order alms on the Body Amil National alms (BAZNAS). This research method was by using the method logit with help software SPSS by taking the location of the research in BAZNAS Jakarta.Results of this research showed that administration of professional alms, transparent and accountabilities as well as UU of No. 38/1999 influential was positive towards the level of the obligatory order alms to pay his alms routinely in BAZNAS. the professional Attitude, the alms management that was transparent as well as the socialization of UU was the factor that was most dominant in influencing the level of the obligatory order alms in BAZNAS."

"Pengelolaan zakat di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui pembentukan Undang-undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Berlakunya undangundang tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam merealisasikan penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan zakat di Indonesia. Sebagai seorang muslim dan seorang warga negara, maka wajib membayar zakat dan pajak. Agar seseorang tidak terkena beban ganda maka diperlukan ketentuan yang mengatur masalah pembayaran zakat dan pajak. Skripsi ini mencoba menganalisa mengenai pengelolaan zakat dan pajak di Indonesia menurut UU No.38 tahun 1999; bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan zakat, bagaimana pendayagunaan zakat sebagai sumber pendapatan negara, serta bagaimana konsep zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa buku, majalah, surat kabar, disertasi atau tesis, ensiklopedi, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang memberikan gambaran tentang suatu gejala atau permasalahan yang terjadi berkaitan dengan zakat dan pajak di Indonesia. Dari penelitian yang telah dilakukan, akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan zakat diwujudkan dengan pembentukan undang-undang pengelolaan zakat yang memberikan kepastian hukum pengelolaan zakat di Indonesia, dan didalamnya mengatur mengenai pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Dengan pengelolaan zakat yang baik melalui lembaga pengelola zakat, maka zakat dapat menjadi sumber potensial dalam penerimaan negara, dengan pendayagunaannya sesuai ketentuan al-Quran. Sehubungan dengan pajak, maka zakat dapat menjadi faktor pengurang penghasilan kena pajak yang akan berpengaruh terhadap besarnya pembayaran pajak."

"Dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sebenarnya zakat merupakan potensi yang sangat besar pemberdayaan ekonomi umat. Namun, selama ini potensi ini belum dimanfaatkan secara terpadu dan optimal. Potensi ini akan bertambah besar dan dahsyat jika tidak hanya zakat yang dikelola secara baik, tetapi juga infak dan shadaqah. Pokok permasalahan yang diketengahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang sudah berjalan selama 4 tahun, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).Tujuan dari penelitian ini adalah: Menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang telah berjalan hingga saat ini dan memberikan alternatif kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) agar dapat melaksanakantogas-tugasnya dengan baik pada masa datang demi tercapainya tujuan BAZNAS. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu suatu tipe penelitian yang berusaha melukiskan realitas sosial yang kompleks melalui penyederhanaan dan klasifikasi dengan memanfaatkan konsep-konsep yang bisa menjelaskan suatu gejala sosial secara analitis. Karena tujuan penelitian adalah menyederhanakan realitas sosial yang kompleks, maka penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan tanpa uji hipotesis. Teori yang digunakan adalah teori-teori kebijakan publik, yang menerangkan tentang implementasi kebijakan publik serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik.Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan BAZNAS berjalan kurang optimal. Jika dilihat dari laporan pelaksanaan kegiatan BAZNAS selama tahun 2001 - 2003 secara umum telah menunjukan perkembangan yang menggembirakan. Namun, jika dilihat untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat dengan ruang lingkup secara nasional, BAZNAS belum dapat bergerak secara optimal untuk menjalankan fungsi koordinatif, konsultatif dan inforrnatifnya.Ada beberapa faktor yang menjadi kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam melaksanakan kegiatannya yaitu:1. Kurang optimalnya peran anggota BAZNAS, hal ini disebabkan sebagian besar anggota BAZNAS para tokoh muslim yang mempunyai aktivitas yang sibuk.2. Terbatasnya Dana operasional3. Sumber Daya Manusia yang masih minim jumlahnya dan pengalaman dalam mengurus manajemen zakat4. Tidak adanya aturan yang jelas dan tegas yang mengatur fungsi dan wewenang BAZNAS.Oleh karena itu, guna mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia melalui BAZNAS dengan ini kami mengusulkan hal-hal sebagai berikut :1. Dapat di realisasikannya APBN untuk BAZNAS.2. Pemantapan posisi BAZNAS sebagai pengalola Zakat Tingkat Nasional Sebagai mana badan-badan yang di bentuk pemerintah dengan Keputusan Presiden.3. Adanya peraturan pemerintah yang mempertegas fungsi koordinatif dan informatif BAZNAS dengan BAZDA dan LAZ."

"Secara teoritis, kemiskinan merupakan akibat dari praktek kebijakan ekonomi yang tak sesuai dengan azas keseimbangan. Islam menganggap disiplin ekonomi (pemanfaatan sumber daya produktif dengan pertimbangan efisiensi biaya dan optimalisasi manfaat sosial) sebagai bagian atau salah satu aspek keseimbangan dalam tanggungjawab sosial yang harus dijaga. Fungsi ekonomi sebagai bagian dari tanggungjawab sosial sangat diutamakan dalam Islam demi tercapainya keharmonisan dalam hubungan aghniya-masakin (kaya-miskin). Dalam Islam, banyak mekanisme tanggungjawab sosial bisa dilaksanakan, antara lain melalui zakat, infak sedekah, wakaf, jizyah, kharaj, rikaz, ghanimah, dan sebagainya. Tesis ini menaruh perhatian pada masalah pengelolaan dana zakat.Sesuai dengan persoalan yang diangkat dalam penelitian tesis ini yang berkaitan dengan paradigma sosial, yaitu pendayagunaan dana zakat bagi pemberdayagunaan umat, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, menelusuri hubungan sebab-akibat sebagaimana berlaku dalam penelitian "fakta sosial' dan juga pemahaman mendalam (verstehen dalam istilah Weber). Metodologi ini lebih bersifat mementingkan aspek kedalaman, bukan hanya berorientasi pada keluasan cakupannya.Persoalan zakat yang menyimpan potensi ekonomi sangat besar dipandang panting melihat cara memanfaatkannya didasarkan pada fungsi sosialnya bagi kepentingan masyarakat yang menyentuh kalangan miskin maupun kaya. Kendali Islam mendorong setiap pribadi untuk bekerja secara cerdas, berkompetisi dan berprestasi, Islam juga menentang kerakusan, keserakahan, dan kepemilikan kekayaan secara berlebihan. Apabila seluruh mekanisme tanggungjawab sosial yang Islami itu benar-benar dilaksanakan, masyarakat Islam bisa menjadi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi, dan terbebas dari segala bentuk ketimpangan sosial. Dalam penelitian ini ditemukan, bahwa ternyata terdapat empat model organisasi pengelola zakat, yaitu model birokrasi (pemerintah), model organisasi bisnis, model organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) dan model tradisional.Dalam hal penghimpunan dana zakat, sejumlah badan dan lembaga amil zakat yang menganut model birokrasi, model organisasi bisnis, dan model organisasi kemasyarakatan, telah mampu mengerahkan dana zakat dalam jumlah besar, dari ratusan juta rupiah hingga belasan miliar rupiah pertahun. Mereka mampu berbuat begitu karena mereka menerapkan prinsip dan proses manajemen pengelolaan zakat secara profesional. Pengelolaan zakat ditangani dengan perencanaan matang serta didukung suprastruktur dan infrastruktur yang memadai. Sementara itu, lembaga amil dengan model tradisional hanya mampu membuat kinerja konstan, dari tahun ke tahun tidak mengalami perkembangan berarti. Dalam hal pendayagunaan dana zakat, lembaga amil model organisasi bisnis dan model birokrasi sudah siap dengan rencana pendistribusian dan program pemberdayaan sehingga pemanfaatan dana zakat bisa dilakukan secara terarah. Hal ini antara lain disebabkan keunggulan manajemen mereka yang ditandai dengan penyusunan skala prioritas dalam pendayagunaan zakat yang dibuat atas dasar urgensi kebutuhan fakir-miskin dan Para asnaf lainnya. Selain itu, mereka juga menerapkan nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen keuangan, dan terbuka bagi auditing oleh akuntan publik. Semua itu dituangkan dalam sistem dan prosedur kerja yang rapi.Yang masih menjadi kelemahan umum organisasi amil zakat adalah lemahnya upaya pengembangan jaringan antar-lembaga (aliansi strategis), serta kegiatan koordinasi, integrasi dan sinergi. Apabila aspek manajemen ini diperbaiki, perolehan dana zakat diperkirakan akan dapat ditingkatkan dan program pemberdayaan umat pun dapat dilaksanakan secara lebih luas dan lebih terarah.

---

Analysis on the Model of Zakah Fund Management in Indonesia: A Study on Zakah Fund Raising Agents and Institutions Theoretically, poverty is a phenomenon brought about by practices of economic policy that deviates the principle of equilibrium. Islam regards the economic discipline (the use of productive resources by taking into accounts of cost efficiency and most advantages of social utility) as part of equilibrium in the social responsibility. Economic function as part of social responsibility is urgently demanded by Islam in order to achieve a harmonious equilibrium in the relation-ship between the haves and the haves-not. In Islam, many social responsibility mechanisms can be performed among others through zakah, infak, sedekah, wakaf jizyah, kharaj, rikaz, ghanimah, and so forth.

This thesis pays attention to the problems of zakah fund management. In accordance with the problem brought up in the research of this thesis that relates to the social paradigm (the utility of zakah fund for ummah empowerment), this research used qualitative methodology, tracing the cause-effect relationship as validated in the research on "social fact" and deep comprehension (versetehen as Weber saying). This methodology puts heavier stresses on the depth aspect, in addition to the breadth aspect.

The zakah problem hides a huge economic potential, so it is considered import-ant to view how it is utilized, based on its social function for the community interest that affects the haves and the haves-not communities. As we know that not only does Islam motivate every individual to work, compete and achieve smartly, but it also aggresses greediness, covetousness and exaggerate ownership of asset. If all the mechanisms of social responsibility is really carried out, the Islamic community can be the one with high level of prosperity, and free from any kinds of social deviation.

In this research, it was found that there are four models of zakah fund raising agents or institutions, namely the bureaucracy model, the business organization model, the non-government organization model and the traditional model.

In the case of zakah fund collection, a number of zakah fund raising agents or institutions with the bureaucracy model, the business organization model, the non-government organization model can mobilize zakah fund in a huge account, from hundreds million rupiah up to teens billions rupiah. They are able to do so now that they apply the principles and the processes of professional management. The zakah is tackled in Islamic shariah, with fine planning and supported further by sufficient infrastructures and supra-structures. Meanwhile, the zakah fund raising institutions with the traditional model can only make a constant performance, year after year they do not undertake a significant development.

In the case of zakah fund utility, the zakah fund raising agents or institutions with the bureaucracy model and the business organization model, usually prepare with planned distribution and empowerment programs so that the utility of the zakah fund can be performed in a directed manner. This is partly caused by their management excellence that is marked by the arrangement of priority scale in the use of the fund on the basis of the haves-not needs. Besides, they also apply the values of accountability and transparency in the finance management, and be open to audit by the public accountants. All it is detailed in the neat procedure and system.

That what is still a general weakness in the zakah fund raising organizations is the weak effort in inter-institutional network development (strategic alliance), as well as coordination, integration and synergism. If these aspects of management are mended, the mobilization of zakah fund will presumably be able to be increased and the empowerment programs for the community (ummah) can be performed in a broader scale."

"Tesis ini membahas tentang strategi penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. Berdasarkan penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan Ford Foundation tahun 2004, potensi jumlah dana zakat di Indonesia mencapai Rp. 19,3 triliun. Pengelola zakat memerlukan strategi untuk memperoleh dana zakat, termasuk BAZNAS.Melalui hasil penelitian atas faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal organisasi BAZNAS, dilakukan analisis Evaluasi Faktor Internal, analisis Evaluasi Faktor Eksternal, analisis Matriks Tows, dan penentuan strategi melalui analisis Quantitative Strategy Planning Matrix (QSPM).Berdasarkan analisis QSPM tersebut diperoleh strategi ; Perluasan Lingkup Zakat, Membuat strategi penghimpunan dana zakat dan penentuan target yang harus dilakukan oleh manajemen BAZNAS, dan strategi sosialisasi pada masyarkat agar BAZNAS dikenal masyarakat Muslim, dan kaum muzaki mau memberikan zakatnya pada BAZNAS.

---

This thesis is examining the strategy of collecting Zakah has been done by BAZNAS ( National Zakah Institution ). Base on the research of Cultural & Language Center Islamic State University Syarif Hidayatullah Jakarta and the Ford Foundation in 2004 found that potential of Zakah in Indonesia was 19.3 Trillion Rupiah. The Zakah institution need a strategy to collect zakah potential including this BAZNAS.Research conducted base on the internal and external factor of BAZNAS organization, then to analyze Internal Factor Evaluation ( IFE ), External Factor Evaluation (EFE), Matrix Tows Analyze and strategic decision use QSPM analyze approach.QSPM analyze to the organization propose several strategy such : to enlarge zakah variation, to create zakah collection strategy and it?s target achievement level those have to be done by the management of BAZNAS, Socialization Strategy of BAZNAS organization awareness among the Moslem People so that Muzaki is willing to give their Zakah to BAZNA"

"Skripsi ini membahas pengukuran kinerja dengan melakukan analisis berdasarkan indikator Indonesia Zakat & Development Report (IZDR) 2011 pada BAZNAS dan Dompet Dhuafa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keduanya cukup baik dan mendapatkan nilai rating AA+. Kedua OPZ tersebut memperoleh nilai sempurna pada dua komponen yaitu kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan serta kinerja manajemen. Pada kinerja keuangan, kedua Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) perlu meningkatkan penerimaan dana zakat dan melakukan efisiensi terkait biaya operasional. Untuk kinerja pendayagunaan ekonomi,dan legitimasi sosial keduanya tergolong cukup baik terutama terkait advokasi.

---

This research discusses the performance measurement analysis is based on indicators of Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) 2011 on BAZNAS and Dompet Dhuafa. The results of this study indicate that both were quite good performance and get a value rating of AA+. Both the OPZ obtain a perfect score on the two components, namely the performance of shariah compliance, legal and institutional as well as performance management. On financial performance, both Zakat Management Organisation (OPZ) need to improve the acceptance and efficiency of zakat funds related operational costs. For the performance of economic empowerment and social legitimacy are both quite good, especially related advocacy."