Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis bagaimana teknologi blockchain dapat diterapkan dalam sistem PPN di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menerapkan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia, model teknologi blockchain yang dapat diterapkan dalam sistem PPN di Indonesia, dan implikasi dari penerapan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dari sisi organisasi terdiri atas kesiapan organisasi, dukungan pihak dengan kewenangan yang lebih tinggi, kesiapan teknologi, inovasi, tata kelola (governance), dan proses regulasi (internal). Faktor-faktor dari sisi lingkungan terdiri atas dukungan pemerintah eksternal dan dukungan mitra. Faktor-faktor dari sisi teknologi terdiri atas manfaat, keamanan data, smart contract coding, arsitektur, permissions, dan shared infrastructure. Selain itu, dengan karakteristiknya, teknologi blockchain dapat diterapkan dalam sistem NSFP dengan menggunakan tipe permissioned private blockchain. Sementara itu, penerapan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia dapat berimplikasi pada optimalisasi sistem elektronik PPN, peningkatan user experience Wajib Pajak terhadap sistem elektronik PPN, membantu analisis terhadap perekonomian nasional karena data yang bersangkutan dengan PPN menjadi jelas dan auditable, dan meningkatkan transparansi transaksi PPN.This undergraduate thesis analyzes how blockchain technology can be applied to the VAT system in Indonesia. The approach used in this study is qualitative to analyzes factors that need to be considered for implementing blockchain technology in the VAT system in Indonesia, blockchain technology models that can be applied in the VAT system in Indonesia, and the implications of the application of blockchain technology in the VAT system in Indonesia. The results of this study indicate that factors that need to be considered in the organization side consist of organizational readiness, support of parties with higher authority, technological readiness, innovation, governance, and regulatory processes (internal). Factors in the environment side consist of external government support and partner support. Factors in the technology side consist of benefits, data security, smart contract coding, architecture, permissions, and shared infrastructure. Besides, with its characteristics, blockchain technology can be applied in NSFP systems by using the permissioned private blockchain type. Meanwhile, the application of blockchain technology in the VAT system in Indonesia can have implications for the optimizing the VAT electronic system, increasing the taxpayer's user experience of the VAT electronic system, helping the analysis of the national economy because the data relating to VAT is transparent and auditable, and increasing the transparency of VAT transactions."

"Transaksi digital semakin mendominasi sistem perdagangan di era ini. Pengenaan PPN atas konsumsi dalam Daerah Pabean, dikenakan tanpa melihat dari mana asal barang dan/atau jasa tersebut, termasuk yang berasal dari luar Daerah Pabean. Penelitian ini membahas tentang kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang tertuang di dalam PMK No. 48/PMK.03/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengenaan PPN PMSE di Indonesia yang ditinjau dari prinsip pemajakan atas e-commerce serta membandingkan pengenaan PPN PMSE di Indonesia dengan GST of Digital Services di Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PPN PMSE di Indonesia masih belum memenuhi prinsip kepastian dan prinsip efektivitas karena atas sanksi yang diatur dalam PMK No. 48/PMK.03/2020 adalah sanksi yang diatur dalam UU KUP sementara yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE bukan merupakan BUT, selain itu hingga saat ini belum bisa melakukan monitoring, pengawasan, dan mendapatkan data pembanding untuk memastikan Pemungut PPN PMSE telah comply. Adapun terkait perbandingan dengan Indonesia-Singapura, ditemukan beberapa perbedaan yaitu Indonesia memungut PPN melalui mekanisme Penunjukan Pemungut PPN PMSE sedangkan di Singapura harus mendaftarkan diri secara mandiri apabila telah mencapai treshold. Kemudian, Singapura memiliki sistem pengawasan atas transaksi digital melalui mekanisme National Payment Gateway (NPG). Dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah diharapkan untuk segera membuat peraturan yang jelas dan tidak multitafsir dan atas sistem pengawasan berupa NPG yang diterapkan di Singapura tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Negara Indonesia untuk memastikan bahwa para pemungut PPN PMSE telah comply.

---

Digital transactions increasingly dominate trading systems in this era. The imposition of VAT on consumption in the Customs Territory, imposed regardless of where the goods and/or services come from, including those from outside the Customs Territory. This study discusses the policy of Value Added Tax on the utilization of Intangible Taxable Goods (BKP) and/or Taxable Services (JKP) from outside the Customs Territory within the Customs Territory through Electronic System Trade (PMSE) contained in PMK No. 48/PMK.03/2020. This study aims to analyze the imposition of PMSE VAT in Indonesia which is reviewed from the principle of taxation on e-commerce and compare the imposition of VAT pmse in Indonesia with GST of Digital Services in Singapore. The research method used is a quantitative approach with a post positivist paradigm with descriptive research types. The types of data used are primary and secondary data with data collection techniques of literature studies and field studies through in-depth interviews. The results of this study concluded that the application of VAT PMSE in Indonesia still does not meet the principle of certainty and principle of effectiveness because the sanctions stipulated in PMK No. 48/PMK.03/2020 are sanctions stipulated in the Kup Law while designated as PMSE VAT collectors are not PE, other than that until now have not been able to monitor, supervise, and obtain comparative data to ensure that pmse VAT collectors have complied. As for the comparison with Indonesia-Singapore, there are some differences, namely Indonesia collects VAT through the mechanism of Appointment of VAT Collectors PMSE while in Singapore must register independently if it has reached treshold. Then, Singapore has a surveillance system for digital transactions through the National Payment Gateway (NPG) mechanism. With these problems, the government is expected to immediately make clear and not multi-interpretation regulations and on the npg surveillance system implemented in Singapore can be used as a consideration for the State of Indonesia to ensure that the PMSE VAT collectors have complied."

"Perkembangan teknologi informasi telah berdampak pada meningkatnya nilai transaksi perdagangan elekronik E-commerce di Indonesia. Transaksi e-commerce memiliki potensi pajak yang besar, walupun transaksi e-commerce tersebut telah dikenakan PPN, namun sistem pengawasan perpajakan oleh DJP belum optimal karena belum adanya regulasi yang khusus mengatur e-commerce serta pengawasannya. Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian menggunakan pendektan kualitatif pengumpulan data untuk keperluan analisis diperoleh melalui penelitian dokumen, studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Berdasarkan penelitian, sistem pengawasan PPN atas e-commerce di Indonesia masih bersifat manual dan dipersamakan dengan penjualan biasa karena belum adanya regulasi terkait e-commerce, keterbatasan SDM dan teknologi informasi. Dalam rangka mengoptimalkan sistem pengawasan atas e-commerce DJP telah melakukan pemetaan dan beberapa rencana. Oleh karena itu DJP diharapkan dapat segera menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan e-commerce dalam membuat regulasi atas e-commerce berikut sistem pengawasannya.

---

The development of information technology has an impact on the increasing value of electronic commerce transactions E commerce in Indonesia. Data shows that every year e commerce users in Indonesia have increased. E commerce has huge tax potential. Although the e commerce transaction has been subject to VAT, but the regulation and tax control system by the DGT has not been optimal because it is hampered by the utilization of inadequate information technology.

This thesis is based on research using qualitative method approach. Data collection for the purpose of analysis obtained through document research, literature study and interview with related parties.

Based on the research, Indonesia's control system which is still manual because of lack of regulation, limited human resources and information technology, therefore DJP is required to be able to design an effective VAT control system on e commerce."

"ABSTRAKPajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Melalui perhitungan dan pelaporan yang baik, maka perusahaan dapat dikatakan telah memenuhi peraturan yang berlaku guna untuk meningkatkan anggaran pembangunan nasional Pemerintah. PT LMN Indonesia merupakan perusahaan produksi makanan ringan. Melalui laporan magang ini akan diketahui mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh perusahaan seperti pencatatan, perhitungan, serta pengkreditan dan pelaporannya. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah Perusahaan telah melaksanakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki yaitu terlambat atau kurang lengkapnya dokumen-dokumen yang diterima dari divisi lain sehingga menghambat proses pelaporan.ABSTRACTContoh Penulisan Abstrak:ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahuiValue Added Tax (VAT) is tax that impsed on any appreciation in value of the goods or services in its circulation from producers to consumers. Through good calculation and reporting, the company have complied with applicable regulations to help in increasing the Government's national development budget. PT LMN Indonesia is a multinational food and beverage company. Through this internship report, it will be known about the application of Value Added Tax carried out by the company such as recording, calculation, crediting, and reporting. The conclusion of this report is that the Value Added Tax reporting accordance with the applicable laws and regulations. However, there is still weakness that can be corrected  related to late or uncomplete document that has been received by the divisions, in effect it slow down the progress of filling report."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah industri teknologi keuangan dompet elektronik di Indonesia dapat dikategorikan sebagai Jasa Keuangan yang terkategori sebagai jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, penelitian ini juga untuk menganalisis kebijakan administrasi Pajak Pertambahan Nilai di industri teknologi keuangan dompet elektronik di Indonesia, serta alternatif administrasi Pajak Pertambahan Nilai yang dapat diterapkan pada pelaku usaha industri fintech dompet elektronik di Indonesia, khususnya atas transaksi yang berkaitan langsung kepada pelanggan akhir (Bussiness to Customer/B2C Transaction). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam terhadap pemangku kepentingan perpajakan di Indonesia dan studi literatur, penelitian ini dapat menganalisa apakah fintech e-wallet dapat diklasifikasikan sebagai jasa keuangan atau tidak, kebijakan administrasi Pajak Pertambahan Nilai yang tepat berdasarkan transaksi yang dimiliki, serta alternatif administrasi Pajak Pertambahan Nilai yang dapat diterapkan pada fintech e-wallet sebagai jasa perantara pembayaran di Indonesia.

---

This study aims to analyze whether the electronic wallet financial industry in Indonesia can be categorized as a categorized Financial Service as a service that is not subject to Value Added Tax. In addition, this study also analyzes the Value Added Tax administration policy in the electronic wallet financial industry in Indonesia, as well as alternative policies that can be applied to the electronic wallet fintech insurance business in Indonesia, specifically for transactions that are given directly to end customers (Business to Transaction Customer/B2C). By using qualitative research methods and data collection techniques in-depth interviews with taxation stakeholders in Indonesia and literature studies, this study can analyze whether the fintech e-wallet corporation can be deemed as a financial services or not, then analyze the value-added tax administration policies that are appropriate for the electronic wallet financial technology industry in Indonesia, and administrative alternative policies which can be applied in fintech industry as a payment service in Indonesia."

"Kebutuhan serta potensi biodiesel sebagai subtitusi solar menjadi penting untuk diperhitungkan dalam target bauran energi di Indonesia. Realitanya, masih terdapat berbagai isu yang menghambat perkembangan industri biodiesel, khususnya biodiesel non-kelapa sawit. Pada tahun 2009, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan biodiesel di dalam negeri, namun kebijakan tidak dilanjutkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis latar belakang insentif PPN DTP atas penyerahan biodiesel pada tahun 2009 tidak dilanjutkan, faktor yang mendorong diperlukannya kembali insentif, dan alternatif insentif dengan tinjauan kebijakan di Malaysia, Kolumbia, dan Jerman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian pertama, faktor yang melatarbelakangi PPN DTP atas penyerahan biodiesel di dalam negeri pada tahun 2009 tidak dilanjutkan adalah minimnya pemanfaatan, kebijakan salah sasaran, dan lemahnya dasar hukum. Kedua, biodiesel non-kelapa sawit memiliki berbagai faktor yang mendorong dibutuhkannya kembali insentif PPN dan alternatif insentif PPN yang dapat diberikan adalah PPN tidak dipungut. Ketiga, kebijakan insentif PPN atas penyerahan biodiesel telah diberlakukan di Malaysia, Kolumbia, dan Jerman sebagai dorongan dari pemerintah untuk industri biodiesel. 

---

The need and potential of biodiesel as a substitute for diesel become essential to be considered in Indonesia's energy mix targets. In reality, there are still various issues hindering the development of the biodiesel industry, especially non-palm oil biodiesel. In 2009, the government provided an incentive of Value-Added Tax Borne by Government on the domestic delivery of biodiesel, but the policy was not continued. The purpose of this research is to analyze the background of the discontinuation of the incentive on biodiesel delivery in 2009, the factors driving the need for its reinstatement, and alternative incentives by reviewing policies in Malaysia, Colombia, and Germany. The research employs a qualitative approach with literature and field studies. The first result of the research shows that the factors underlying the discontinuation of the VAT BPG on domestic biodiesel delivery in 2009 are the limited utilization, misdirected policies, and weak legal basis. Secondly, non-palm oil biodiesel has various factors driving the need for the reinstatement of VAT BPG incentive, and the alternative incentive that can be given is exempting VAT. Thirdly, VAT incentive policies on biodiesel delivery have been implemented in Malaysia, Colombia, and Germany as government encouragement for the biodiesel industry."

"Tesis ini membahas kemungkinan penerapan bagi hasil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia yang dapat dijadikan alternatif bagi penguatan sumber keuangan daerah. Penelitian bersifat kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik dan Departemen Keuangan. Penelitian bertujuan mengetahui seberapa jauh bagi hasil PPN dapat membantu meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta mencari pendekatan dan porsi bagi hasil PPN terbaik dari beberapa alternatif yang disimulasikan. Simulasi dilakukan atas dua pendekatan yaitu pendekatan alokasi dasar PDRB (Growth Base Allocation - GBA) dan pendekatan alokasi dasar Konsumsi (Consumption Base Allocation - CBA) dimana masing-masing pendekatan menggunakan porsi bagi hasil sebesar 20%, 30% dan 40%. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada porsi bagi hasil sebesar 20%, 30% dan 40%, bagi hasil PPN dapat meningkatkan penerimaan daerah masingmasing sebesar sekitar 8-9%; 12-13%; dan 17-18%. Dengan menggunakan Indikator Ruang Fiskal Daerah (IRFD) diketahui bahwa dengan adanya alokasi bagi hasil PPN, kemampuan dan fleksibilitas daerah untuk mendanai belanja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil mereka mengalami peningkatan sebesar 3,63% pada bagi hasil dengan porsi 20%, sebesar 5,27% pada bagi hasil dengan porsi 30%, dan sebesar 6,79% pada bagi hasil dengan porsi 40%. Dari ketiga porsi yang disimulasikan, hanya porsi bagi hasil 20% dan 30% yang masih dalam batas aman ketahanan fiskal nasional yang diukur dari rasio defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123 Tahun 2008. Namun jika yang dijadikan acuan batas aman defisit anggaran adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka ketiga porsi bagi hasil tersebut masih dalam batas aman ketahanan fiskal nasional. Ditinjau dari aspek ketimpangan horizontal, diketahui bahwa pendekatan CBA pada porsi 20% lebih dapat meminimalisir ketimpangan horizontal antar daerah.

---

This thesis focusess on the possibility of applying Value Added Tax (VAT) sharing in Indonesia that could be used as an alternative to strengthen local financial resources. The study was a quantitative descriptive that using secondary data drawn from the Central Bureau of Statistics and Ministry of Finance. The study aims to find how far VAT sharing could improve subnational fiscal capacity, and to find out the best approaches and portion from several alternative VAT simulations. Simulations performed on two bases allocation approaches, namely Growth Base Allocation (GBA) and Consumption Base Allocation (CBA) which each approach uses the following portions 20%, 30% and 40%.

The study concluded that by using 20%, 30% and 40% of sharing portion, VAT sharing could increase subnational revenues for each VAT sharing portion about 8-9%, 12-13% and 17-18%. By using the Regional Fiscal Space Indicators (IRFD), it is known that VAT sharing could increase the Subnational ability and flexibility to cover their real needs for about 3.63% on VAT sharing 20%, 5.27% on VAT sharing 30%, and 6.79% on VAT sharing 40%.

From the three simulated portions, only the 20% and 30% of sharing portion which is still in the safe threshold of national fiscal sustainability as measured by the ratio of budget deficit to Gross Domestic Product (GDP) based on Miniter of Finance Regulation (PMK) No.123 of 2008. But if the referenced of budget deficit is the Act No. 17 of 2003, the three VAT sharing portion is still in the safe threshold national fiscal sustainability.

From the horizontal inequality aspect, the CBA approach of 20% portions is the most approach which could minimize horizontal inequality between regions."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis bagaimana mengatasi tantangan base erosion berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai dalam ekonomi digital di Indonesia, dan implementasi rekomendasi Laporan Final Aksi 1 Proyek BEPS OECD/G20 Adressing Tax Challenges of the Digital Economy. Perdagangan elektronik e-commerce merupakan model bisnis yang menjadi tulang punggung ekonomi digital di Indonesia. Dalam cross-border B2C, tantangan base erosion yang berhubungan dengan PPN adalah pemungutan PPN atas impor low-value goods, jasa elektronik, dan digital supplies. Pembebasan PPN atas impor low value goods merupakan potensi kerugian atas penerimaan pajak di Indonesia dan kompetisi yang tidak adil terhadap pengusaha domestik dalam perdagangan. Sistem self assesment orang pribadi sebagai konsumen akhir yang memanfaatkan jasa elektronik dan digital supplies tidak efektif dan efisien berakibat adanya kerugian penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab tantangan base erosion PPN dan peningkatan pemungutan pajak. Rekomendasi Aksi 1 dari Proyek BEPS yang merekomendasikan untuk mengurangi atau menghapus barang bernilai rendah dari pengenaan PPN, pemanfaatan aplikasi teknologi, dan peran perantara melalui model pengumpulan vendor akibat kenaikan penerimaan pajak. Kerjasama multilateral, kerja sama bilateral, dan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan merupakan pilihan kebijakan yang tepat bagi Indonesia.

---

ABSTRACTThis study analyze the base erosion challenges for Value Added Tax VAT in Indonesia rsquo s digital economy. Electronic commerce e commerce is a business model that has becomes the backbone of Indonesia rsquo s digital economy. In cross border B2C, the challenge of base erosion related to VAT is the collection of VAT on imports of low value goods, electronic services, and digital supplies. VAT exemptions on imported low value goods represent potential losses of tax revenues in Indonesia and act as unfair competition against domestic suppliers. The self assesment system by end consumers using electronic and digital services is ineffective and inefficient, resulting in tax revenue losses. This study aims to examine challenges and improvements of tax collection. Recommendation of Action 1 of the BEPS Project, which recommends reducing or removing threshold low value goods from the imposition of VAT, utilization of technology applications, and the role of intermediaries through a vendor collection model, could result in increased tax revenue. Multilateral cooperation, bilateral cooperation, and exchange of information for tax purpose are the correct policy choices for Indonesia. "

"Perkembangan digital membuat aktivitas ekonomi masyarakat semakin mudah. Lalu lintas perdagangan barang dan jasa semakin cepat dan tak hanya berbentuk fisik, melainkan juga berupa produk digital. Indonesia berupaya memajaki barang dan/atau jasa digital luar negeri dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020. Sama halnya dengan Vietnam yang berupaya memajaki produk digital luar negeri dengan menerbitkan Decree No. 126/2020/ND-CP. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia pasca diterbitkannya PMK No. 48 Tahun 2020 ditinjau dari asas ease of administration dan membandingkannya dengan kebijakan PPN digital luar negeri milik negara Vietnam. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif-post positivisme dengan operasionalisasi konsep dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PPN PMSE atas barang dan/atau jasa digital luar negeri Indonesia telah memenuhi asas ease of administration dari sisi asas kepastian, asas efisensi, asas kemudahan dan kenyamanan, serta asas kesederhanaan walaupun masih banyak ketentuan mengenai sanksi dan penggalian potensi yang dapat diperbaiki. Bila dibandingkan dengan Vietnam, sistem pemungutan PPN PMSE atas barang dan/atau jasa digital luar negeri Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Sistem pemungutan PPN PMSE Indonesia telah dirancang secara sederhana dan mudah bagi fiskus dan Pemungut PPN PMSE, sementara sistem pemungutan PPN digital luar negeri Vietnam lebih kompleks namun tegas dalam pelaksanaannya.

---

Digital developments make people's economic activities easier. The traffic of trade in goods and services is getting faster and not only in physical form but also in digital products. Indonesia seeks to tax foreign digital goods and services by issuing Minister of Finance Regulation Number 48/PMK.03/2020. Likewise, Vietnam taxes foreign digital products by issuing Decree No. 126/2020/ND-CP. This research was conducted to analyze the VAT policy on Trading Through Electronic Systems (PMSE) in Indonesia after the issuance of PMK No. 48 of 2020 is viewed from the ease of administration principle and compares it with Vietnam's foreign digital VAT policy. The research was conducted using a quantitative-post-positivism approach, operationalizing concepts and data collection techniques through library research and field studies. This study indicates that Indonesia's PMSE VAT policy on foreign digital goods and services has fulfilled the ease of administration principle in terms of certainty, efficiency, the convenience of payment, and simplicity. However, there are still many provisions regarding sanctions and potential exploration that can be improved. Compared to Vietnam, the PMSE VAT collection system for foreign digital goods and services in Indonesia has advantages and disadvantages. Indonesia's PMSE VAT collection system has been designed to be simple and easy for tax authorities and PMSE VAT Collectors. In contrast, Vietnam's foreign digital VAT collection system is more complex but firm in its implementation."

"Administrasi pajak memiliki peran yang vital dalam sistem perpajakan. Oleh karenanya, dibutuhkan adanya perkembangan yang salah satu caranya adalah dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan. Salah satu modernisasi administrasi perpajakan yang diinisiasi di Indonesia adalah dengan menggunakan teknologi blockchain. Sebelum digunakan secara masif, perlu dilihat kesiapan penggunaan elektronik dari teknologi ini di Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan manfaat, menganalisis faktor, serta menganalisis kesiapan penggunaan elektronik atas teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik analisis data kualitatif. Dari hasil wawancara mendalam dan studi kepustakaan ditunjukkan terdapat manfaat dari teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di antaranya transparansi, disintermediasi, immutability, serta ketepatan data. Sedangkan faktor yang memengaruhi penggunaan teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi pajak terdiri dari infrastruktur, kemampuan, serta kebijakan pemerintah. Terkait kesiapan penggunaan elektronik, apabila dilihat dari kebijakan pemerintah, memang belum ada kebijakan pemerintah yang mengatur tentang penggunaan teknologi blockchain. Apabila meninjau dari infrastruktur, masih banyak infrastruktur yang perlu dipenuhi untuk menggunakan teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Ditinjau dari penetrasi teknologi blockchain, terlihat bahwa penetrasi teknologi ini masih rendah di Indonesia. Oleh karenanya, memang dibutuhkan tahapan-tahapan untuk mempersiapkan penggunaan teknologi blockchain secara masif dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia.

---

Tax administration has a vital role in tax system. In consequence, improvement is needed one of which is done by modernizing tax administration. One of modernization of tax administration initiated in Indonesia is using blockchain technology. In advance of using blockchain technology massively, it is necessary to look at e-Readiness of this technology in Indonesia. This thesis aims to describe the benefits, analyze factors, and analyze e-Readiness of blockchain technology usage in modernizing tax administration in Indonesia. This study uses a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. From the results of in-depth interviews and literature studies, it is shown that there are benefits from blockchain technology in modernization of tax administration including transparency, disintermediation, immutability, and data accuracy. This study also finds that there are some factors that influence the use of blockchain technology in the modernization of tax administration which consist of infrastructure, skills, and government policies. Regarding e-Readiness, from government police perspective, there is no policy that regulates the use of blockchain technology. Reviewing from infrastructure perspective, there is still a lot of infrastructure that needs to be fulfilled to use blockchain technology in modernizing tax administration in Indonesia. From the penetration of blockchain technology perspective, it is seen that the penetration of this technology is still low in Indonesia. Hence, indeed some stages are needed to prepare massive use of blockchain technology for the modernization of tax administration in Indonesia.

"