Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai salah satu sumber penerimaan negara terbesar, pajak, proyeksi target penerimaan pajak meningkat setiap tahun. Sayangnya, peningkatan tersebut diikuti dengan adanya kekurangan penerimaan (shortfall). Hal tersebut terjadi karena adanya praktik penghindaran pajak. Meski tidak dilakukan dengan cara yang melanggar hukum, namun penghindaran pajak dapat mengurangi potensi penerimaan negara. Meski strategi pencegahan penghindaran pajak (anti-tax avoidance) dan implementasi akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (AEoI) membahas berbagai bentuk penghindaran pajak, tujuan dari kedua peraturan tersebut dapat tidak tercapai. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: (1) Bagaimana pengaturan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) pada sektor penanaman modal asing (foreign direct investment) dalam hukum perpajakan Indonesia?; (2) Bagaimana celah hukum dan hambatan dalam pengaturan strategi pencegahan penghindaran pajak (anti-tax avoidance) dan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (automatic exchange of financial account information) di Indonesia? Baik strategi anti-tax avoidance dan AEoI ada untuk mengurangi dan mencegah dilakukannya praktik penghindaran pajak pada sektor penanaman asing yang terdiri dari transfer pricing, thin capitalization, dan treaty shopping. Berbagai kebijakan dan peraturan telah diimplementasikan untuk memastikan tidak terjadi kekurangan penerimaan negara dari pajak. Kebijakan dan peraturan tersebut antara lain adalah arm’s length principle, debt equity ratio, dan anti-treaty shopping. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta studi pustaka mengenai tax avoidance dan hukum perpajakan Indonesia, skripsi ini menemukan bahwa pemerintah Indonesia bersama dengan otoritas perpajakan yakni DJP masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam memastikan pemberantasan penghindaran pajak pada penanaman modal asing

---

As one of the largest sources of a country’s revenue, tax, national tax projection increases every year. Unfortunately, the increase is followed by shortfalls. This is due to practices of tax avoidance. Although it is not conducted illegally, it reduces government’s potential income. While anti-tax avoidance strategies and the implementation of the automatic exchange of financial account information (AEoI) address some forms of tax avoidance, the goal of the aforementioned regulations may not be achieved. Based on this, the problems that can be formulated are: (1) How does the regulation of tax avoidance in the foreign investment sector in Indonesian taxation law?; (2) What are the legal loopholes and obstacles in the regulation of anti-tax avoidance strategies and the automatic exchange of financial account information in Indonesia? Both anti-tax avoidance measures and AEoI are put in place to reduce and prevent tax avoidance practices in the FDI sector which include transfer pricing, thin capitalization, and treaty shopping. Numbers of policies and regulations are implemented to ensure that there’s no shortfall in national income from taxes. Those policies and regulations include the arm’s length principle, debt equity ratio, and anti-treaty shopping. Through normative legal studies by using some literature regarding tax avoidance and Indonesia’s taxation law, this thesis found that Indonesian government along with tax authority known as DJP still encounter some challenges and loopholes to ensure the eradication of tax avoidance on FDI."

"ABSTRAK

Pemeriksaan pajak merupakan konsekuensi logis dari pemberlakuan sistem self assesment. Pemeriksaan sekaligus menjadi sarana ideal untuk memastikan negara mendapatkan bagian pemajakan yang adil dari tingginya porsi transaksi lintas batas negara. Momentum penandatanganan komitmen pertukaran informasi alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau Country by Country Reporting (CbCR) diyakini peneliti merupakan saat yang tepat untuk merekontruksi kebijakan pemeriksaan pajak sebagai upaya penanggulangan penghindaran pajak utamanya transfer pricing pada perusahaan penanaman modal asing. Atas dasar itulah tujuan penelitian ini ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menyatakan dibutuhkan rekonstruksi kebijakan pada policy level, dengan (i) revisi Undang-Undang agar adaptif terhadap perkembangan proses bisnis. (ii) penyesuian kebijakan pemeriksaan termasuk sanksi atas tidak disampaikannya dokumen Country by Country Reporting. (iii) kebijakan integrasi audit tools. Pada organizational level diperlukan (i) pelembagaan peran tax expertise (ii) pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (iii) tax coordination di tingkat global. Pada operational level perlu dilakukan penyesuaian pemeriksaan pada tahapan identifikasi risiko, penyusunan jadwal pemeriksaan serentak, dan pemanfaatan Country by Country Reporting sebagai data pembanding yang akurat.

---

ABSTRACT

---

Tax auidt is a logical consequence of the implementation of a self-assessment system. Examination is also an ideal means to ensure that countries get a fair share of taxation from the high portion of cross-border transactions. The momentum of the signing of the commitment to exchange information on income allocation, tax paid, and business activities per country or Country by Country Reporting (CbCR) is believed to be the right time to reconstruct tax audit policies as an effort to overcome its main tax avoidance transfer pricing to foreign investment companies. For this reason, the purpose of this research is determined. To achieve this goal, this research was conducted with a qualitative approach through literature studies and in-depth interviews. The results of this study state that policy reconstruction is needed at the policy level, with (i) revision of the Law to be adaptive to the development of business processes. (ii) adjustments to audit policies including sanctions for not submitting Country by Country Reporting Doumentation. (iii) audit tools integration policy. At organizational level, it is needed (i) institutionalizing the role of tax expertise (ii) developing competencies in Human Resources (iii) tax coordination at the global level. In the operational level, it is necessary to adjust the tax audit at the stage of risk identification, compile the simultaneous tax audit schedule, and use Country by Country Reporting as accurate comparative data.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepentingan investor asing terhadap penghindaran pajak. Kepentingan investor asing diukur melalui tiga aspek yakni persentase kepemilikan saham oleh investor asing, kepemilikan saham substansial oleh investor asing, persentase direktur asing dan komisaris asing yang duduk dalam dewan direksi dan dewan komisaris.Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode data panel. Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 56 perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2011 hingga 2015. Pengukuran tax avoidance menggunakan empat metode yakni Accounting ETR CTA 1, Long term cash ETR CTA 2, Tax Expense to Operating Cash Flow CTA 3, dan Cash Tax Paid to Operating Cash Flow CTA 4. Berdasarkan hasil penelitian, persentase kepemilikan saham oleh investor asing berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada metode CTA 2 dan CTA 4 sedangkan metode lainnya tidak berpengaruh signifikan, kepemilikan substansial saham oleh investor asing memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada metode CTA 1 sedangkan metode lainnya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan persentase direktur asing dan komisaris asing yang duduk dalam dewan direksi dan dewan komisaris memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada metode CTA 1 dan CTA 2 tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan pada metode lainnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ketiga variabel independen tidak secara konsisten menunjukkan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, Kepentingan investor asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

---

This research aims to determine the effect of foreign investor interest on tax avoidance. The interests of foreign investors are measured by three aspects, there are the percentage of share ownership by foreign investors, substantial shareholdings by foreign investors, the percentage of foreign directors and foreign commissioners on the board of directors and the board of commissioner. This research is empirical research with using panel data method. The companies sampled in this research are 56 companies listed in the IDX during the period 2011 to 2015. Tax avoidance measurements use four methods Accounting ETR CTA 1, Long term cash ETR CTA 2, Tax Expense to Operating Cash Flow CTA 3, and Cash Tax Paid to Operating Cash Flow CTA 4.

Based on the result of research, the percentage of share ownership by foreign investor has a significant positive effect on tax avoidance on CTA 2 and CTA 4 method while the other method has no significant effect, the substantial ownership of shares by foreign investors has a negative effect on tax avoidance on CTA 1 method while other methods has no significant effect on tax avoidance, and the percentage of foreign directors and foreign commissioners on the board of directors and board of commissioners has a significant positive effect on tax avoidance on CTA 1 and CTA 2 methods but has no significant influence on other methods. Based on the results of the study, the three independent variables do not consistently show the effect on tax avoidance. Therefore, the interest of foreign investors has no effect on tax avoidance."

"[Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan memanfaatkan negara tax haven. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan implementasi kebijakan itu sendiri dalam rangka menanggulangi penghindaran pajak tersebut dan bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan Anti Tax Avoidance di Indonesia belum sepenuhnya dapat menanggulangi penghindaran pajak dengan pemanfaatan negara tax haven. Beberapa alternatif kebijakan yang direkomendasikan antara lain: revisi kebijakan Anti Tax Avoidance, pengertian tax avoidance, pencetusan General Anti Avoidance Rules;The purpose of this research is to the practice of tax avoidance by multinational companies to take advantage of tax haven countries. In addition, this study also aims to analyze the policy and implementation of the policy itself in order to tackle tax avoidance and the efforts which have been made by the Directorate General of Taxation. This study used a qualitative approach to gain an understanding of the issues raised. These results indicate that the policy of the Anti Tax Avoidance in Indonesia have not been fully able to cope with the utilization of tax avoidance with tax haven countries. Several policy alternatives are recommended, among others: Anti Tax Avoidance policy revision, the notion of tax avoidance, and establishment of General Anti Avoidance Rules, The purpose of this research is to the practice of tax avoidance by multinational companies to take advantage of tax haven countries. In addition, this study also aims to analyze the policy and implementation of the policy itself in order to tackle tax avoidance and the efforts which have been made by the Directorate General of Taxation. This study used a qualitative approach to gain an understanding of the issues raised. These results indicate that the policy of the Anti Tax Avoidance in Indonesia have not been fully able to cope with the utilization of tax avoidance with tax haven countries. Several policy alternatives are recommended, among others: Anti Tax Avoidance policy revision, the notion of tax avoidance, and establishment of General Anti Avoidance Rules]"

"Studi ini merupakan hasil penelitian tentang pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap biaya pinjaman dengan memasukkan dampak dari disahkannya peraturan anti penghindaran pajak PMK No. 169/PMK.010/2015. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya pinjaman. Dengan berlaku efektifnya PMK No. 169/PMK.010/2015, menyebabkan biaya pinjaman mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Hal ini terjadi karena PMK No. 169/PMK.010/2015 membatasi penggunaan biaya pinjaman sebagai tax shield, sehingga risiko-risiko yang timbul akibat praktik penghindaran pajak pun berkurang.Studi ini merupakan hasil penelitian tentang pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap biaya pinjaman dengan memasukkan dampak dari disahkannya peraturan anti penghindaran pajak PMK No. 169/PMK.010/2015. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya pinjaman. Dengan berlaku efektifnya PMK No. 169/PMK.010/2015, menyebabkan biaya pinjaman mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Hal ini terjadi karena PMK No. 169/PMK.010/2015 membatasi penggunaan biaya pinjaman sebagai tax shield, sehingga risiko-risiko yang timbul akibat praktik penghindaran pajak pun berkurang."

"Penerimaan pajak di Indonesia senantiasan meningkat dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir dan berkontribusi besar untuk penerimaan Negara, karenanya menjadi kepentingan nasional yang tidak bisa diabaikan. Pada sisi lain banyaknya aliran modal asing masuk ke Indonesia seharusnya membuat kontribusi dari sisi pajak, namun disinyalir tidak semua perusahaan asing yang menanamkan investasinya di Indonesia menunaikan kewajiban pajaknya dengan benar dengan cara melakukan penghindaran pajak khususnya dalam transaksi yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hal ini tentu harus diantisipasi karena berpotensi menggerogoti penerimaan Negara. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah diubah keempatkalinya dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sudah mengantisipasi penghindaran pajak di dalam batang tubuhnya, khususnya Pasal 18. Apakah perubahan Undang-Undang yang berlaku mulai 1 Januari 2009 mampu mengatasi upaya penghindaran pajak, khususnya yang dilakukan dalam dimensi pajak internasional? Pemerintah dimanapun, termasuk di Indonesia sudah seharusnya akan berupaya memaksimalkan penerimaan pajaknya dan mencegah upaya-upaya penghindaran pajak dengan memperbaiki ketentuan dan kebijakan perpajakannya, termasuk peraturan perundang-undangan di dalamnya, sebagai tindak lanjut dari analisis intelijen taktis maupun intelijen strategis (jangka panjang). Analisis intelijen strategis membedakan antara ancaman dan risiko dari praktik penghindaran pajak, dengan demikian ketentuan perpajakan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan baik bagi wajib pajak maupun pemerintah dalam rangka penegakkan hukum, seharusnya mampu mencegah keduanya.

---

Revenue from tax in Indonesia showing the increasing number within five years and greatly contributed to state revenue, hence, become the national interest that can not be ignored. On the other hand the number of foreign capital flows into Indonesia should make a contribution from the tax side, but pointed out that not all foreign companies that invest in Indonesia properly fulfill their tax obligations by carrying out tax avoidance, especially in transactions that involve parties who have a special relationship. This is certainly to be anticipated because of the potential undermining of State revenues. Income Tax Act as lastly amended by Act No. 36 of 2008 has anticipated tax avoidance in its body, particularly Article 18. Is the changes in the Act which apply from January 1, 2009 to overcome the efforts of tax avoidance, especially when applied in the dimension of international taxation?.

Any government, including Indonesia government should maximize its effort in collecting tax revenues and preventing any tax avoidance, by improving the provision and taxation policies, including its laws and regulations, as a tactical inteligence analysis or strategical intelligence analysis. Strategic intelligence analysis distinguish between threats and risks of the practice of tax avoidance, thus tax provisions that provide legal certainty and fairness for both taxpayers and the government in the framework of law enforcement, should be able to prevent both of them."

"Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis hubungan antara inefisiensi investasi tenaga kerja dengan penghindaran pajak dan (2) menganalisis apakah Pandemi Covid-19 memoderasi hubungan antara inefisiensi tenaga kerja dan perilaku penghindaran pajak. Fokus penelitian adalah pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange untuk periode tahun 2016-2020 karena merupakan sektor terbesar yang menyerap tenaga kerja sehingga efek dari inefisiensi investasi tenaga kerja akan lebih terlihat. Dengan menggunakan 550 observasi yang terdiri dari 110 perusahaan selama 5 tahun, penelitian ini menemukan bahwa inefisiensi investasi tenaga kerja memiliki hubungan negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga menemukan bahwa pandemi Covid-19 memperkuat hubungan antara inefisiensi investasi tenaga kerja dengan penghindaran pajak, yang berarti bahwa efek kondisi ketidakpastian ekonomi memperkuat hubungan inefisiensi investasi tenaga kerja pada penghindaran pajak.

---

This study aims to (1) analyze the relations between labor investment inefficiency and tax avoidance and (2) analyze whether the Covid-19 pandemic moderates the relations between labor investment inefficiency and tax avoidance behavior. The focus of the research is on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2016-2020 because they are the largest sector that absorbs labor so that the effects of labor investment inefficiency will be more visible. Using 550 observations consisting of 110 companies for 5 years, this study finds that labor investment inefficiency has a significant negative relationship to tax avoidance. This study also found that the Covid-19 pandemic strengthened the relationship between labor investment inefficiency and tax avoidance, which means that economic uncertainty could strengthen the relationship between labor investment inefficiency and tax avoidance."

"Skripsi ini membahas ketentuan CFC Rules Indonesia yang diterapkan atau dilaksanakan dalam rangka mencegah penghindaran pajak. Hal ini timbul karena adanya penghindaran pajak melalui capital light dan income flight yang mudah dilakukan tanpa terawasi dan terdeteksi oleh aparat pajak. Tujuan CFC rules yaitu mencegah Wajib Pajak memindahkan penghasilannya ke luar negeri dengan mendirikan perusahaan di negara yang peraturan perpajakan longgar atau rendah. Yang menjadi objek penelitian ini mulai dari jenis-jenis penghasilannya sampai dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Ini penting karena aturan yang ada sekarang belum mencakupi atas keseluruhan jenis penghasilan CFC. Penelitian ini juga melakukan perbandingan negara lain untuk mengetahui perkembangan di negara tersebut. Dari perbandingan tersebut peneliti bisa mengambil suatu kesimpulan dan saran atas ketentuan peraturan CFC. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran pemahaman bagaimana penerapan ketentuan CFC Rules. Data-data penelitian diperoleh dari studi pustaka dan studi lapangan berupa wawancara. Wawancara mendalam dilakukan dengan pihak perpajakan dan ahli pajak. Hasil penelitian menyarankan yaitu melakukan perbaikan/revisi peraturan perpajakan yaitu tetap menggunakan pendekatan entitas, memperluas jenis penghasilan CFC yang tidak hanya mengatur dividen, adanya pengaturan atas kepemilikan tidak langsung, dan sebaiknya tidak menetapkan negara low tax jurisdiction, tetapi menetapkan ketentuan/syaratsyarat khusus dalam menentukan low tax jurisdiction. Saran lainnya adalah melakukan upaya peningkatan pengawasan deteksi terhadap penghindaran pajak CFC yaitu melakukan lebih banyak pendekatan ke negara low tax jurisdiction dan menyusun prosedur standar dalam melakukan pengumpulan, analisa, dan tindak lanjut atas data/informasi yang berasal dari profil-profil WPDN terkait penghindaran pajak WPDN melalui CFC.

---

The focus of this research is the CFC Rules of Indonesia that applied or executed in order to anti tax avoidance. This matter arising from tax avoidance through capital flight and income flight that are easy to be done without observed and detected by tax government institution. The goal of CFC rules that is preventing taxpayer to remove his income out to foreign company which is located in low tax jurisdiction country. The object of this research is started from types of income until efforts or action conducting by government. It is important because the existing rules do not include for all types of CFC income. This study also does comparison with another country to know the CFC rules development in another country. From comparing of the rules, researcher c a n take a conclusion and suggestion for existing rules in Indonesia. The approach used in this research is qualitative approach with descriptive type. The goal is to give a detail description how CFC rules applied in Indonesia. The data collection technique used in this research is reading of literature which focuses on the research, observation, and interview. The interview was done with tax government institution and tax expert. The suggestions of this research that are to keep using entity approach, to extend of type of CFC income that not only arrangement dividend, but also the arrangement existence for ownership of indirectly and to specify no low tax jurisdiction country, but to set down the specific requirement to determine low tax jurisdiction. Other suggestions are to improve detection tax avoidance by doing more approach to low tax jurisdiction state, and to arrange standard procedure of collecting data, analyzing, and follow up for information that comes from profile of residents who related to tax avoidance through CFC."

"[Penelitian ini meneliti tentang pengaruh kepentingan investor asing dan kualitas informasi internal terhadap penghindaran pajak dengan sampel perusahaan non keuangan yang tercatat di BEI pada periode 2010-2014. Kepentingan investor asing dilihat dengan menggunakan tiga proxy. Hasil penelitian menunjukan bahwa proporsi kepemilikan saham asing di perusahaan memilki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan saham asing yang signifikan di perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Wakil direksi asing menunjukkan hasil tidak signifikan dengan penghindaran pajak. Sedangkan, kualitas informasi internal dilihat dengan menggunakan empat proxy. Hasil penelitian menunjukkan rentang waktu pengumuman laba memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Akurasi proyeksi manajemen dalam jangka pendek memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, akan tetapi dalam jangka panjang memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penggunaan ERP memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan Tidak adanya restatement memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

---

This study examines the impact of interest for foreign investors and internal information quality on tax avoidance using non financial company listed in BEI 2010-2014 as samples. Foreign invenstors’ interest is measured with three proxies. From these three proxies, the results showed that the proportion of shares owned by foreign investors is negatively correlated with tax avoidance. The significant foreign shareholding, nonetheless, is positively correlated with tax avoidance. Moreover, the proportion of foreign directors on the board is not considerably associated with tax avoidance. However, internal information quality is measured with four proxies. From these four proxies, the result indicated that earnings announcement speed is negatively correlated with tax avoidance. Management forecast accuracy in the short period of time is positively influenced by tax avoidance; on the other hand, for the longterm period is negatively influenced by tax avoidance. For the ERP, it is positively correlated with tax avoidance. No error restatement is negatively correlated with tax avoidance.

, This study examines the impact of interest for foreign investors and internal information quality on tax avoidance using non financial company listed in BEI 2010-2014 as samples. Foreign invenstors’ interest is measured with three proxies. From these three proxies, the results showed that the proportion of shares owned by foreign investors is negatively correlated with tax avoidance. The significant foreign shareholding, nonetheless, is positively correlated with tax avoidance. Moreover, the proportion of foreign directors on the board is not considerably associated with tax avoidance. However, internal information quality is measured with four proxies. From these four proxies, the result indicated that earnings announcement speed is negatively correlated with tax avoidance. Management forecast accuracy in the short period of time is positively influenced by tax avoidance; on the other hand, for the longterm period is negatively influenced by tax avoidance. For the ERP, it is positively correlated with tax avoidance. No error restatement is negatively correlated with tax avoidance.

]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan kompleksitas informasi dan biaya audit. Kompleksitas informasi bersumber dari transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak. Transaksi pihak berelasi diukur dengan penjumlahan transaksi penjualan, pembelian, peminjaman dan pinjaman antar pihak berelasi. Penghindaran pajak diukur dengan current ETR (sampel 1) dan cash ETR (sampel 2).Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2017. Sampel final dalam penelitian ini adalah 241 observasi. Hasil dari penelitian ini adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak mempunyai pengaruh positif terhadap biaya audit. Kemudian, transaksi antar pihak berelasi berpengaruh positif pada biaya audit. Selain itu, penelitian ini juga menguji peran dari kepemilikan institusi terhadap hubungan kompleksitas informasi (transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak) terhadap biaya audit. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kepemilikan saham institusional tidak dapat memperlemah hubungan antara kompleksitas informasi (transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak) dan biaya audit pada sampel 1. Pada sampel 2, kepemilikan institusi terbukti dapat memperlemah hubungan antara penghindaran pajak dan biaya audit. Dengan adanya kepemilikan institusi sebagai external monitoring yang baik maka pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya audit diharapkan dapat diminimalisir. Seiring dengan pemantauan dari investor insitusi, resiko yang dihadapi auditorpun akan berkurang dalam mengaudit dan hal ini akan berdampak pada biaya audit.

---

The purpose of this paper is to examine the relationship of information complexity and audit fee. The complexity of information comes from related party transactions and tax avoidance. Related party transactions are measured by the sum of sales, purchases, loans and loans between related parties. Tax avoidance is measured by the current ETR (sample 1) and cash ETR (sample 2). The population of this study is all companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2013-2017. The final sample in this study was 241 observations.

The results of this study are tax avoidance does not have a positive relationship on audit fee. Then related party transactions have a positive effect on audit fee. In addition, this study also examined the role of institutional ownership on the relationship of information complexity (related party transactions and tax avoidance) to audit fee. This study reveals that institutional ownership cannot weaken the relationship between information complexity (related party transactions and tax avoidance) and audit fee in sample 1. In sample 2, institutional ownership has been shown to weaken the relationship between tax avoidance and audit fees. With the existence of institutional ownership as good external monitoring, the effect of tax avoidance on audit fee is expected to be minimized. Along with monitoring of institutional investors, the risks faced by auditors will be reduced in auditing and this will have an impact on audit fee.

"