Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perdagangan pangan internasional berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dunia. Karena itu, WTO sebagai lembaga internasional yang mengatur perdangangan internasional membuat beberapa ketentuan yang mengatur tentang perdagangan internasional terkait pangan. Penelitian ini menganalisis keselarasan ketentuan hukum perdagangan luar negeri Indonesia terkait pangan ditinjau dari ketentuan WTO, dengan melakukan perbandingan atas prinsip dan peraturan ketentuan perdagangan dan perdagangan luar negeri Indonesia terkait pangan dengan prinsip dan ketentuan WTO. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia sebagai salah satu anggota WTO, nyatanya memiliki beberapa ketentuan perdagangan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO, yang berdampak terhadap harga dan ketersediaan pangan di dalam negeri.

---

International food trade plays an important role in meeting world food needs. Consequently, WTO as an intergovernmental organization that regulates international trade makes several provisions governing international trade related to foods. This thesis analyzes the harmony of the provisions of Indonesia’s international trade law based on WTO law, by comparing the principles and regulations of Indonesia’s international trade related to foods and trade with WTO principles and provisions. The method that is used in this thesis is library studies of primary and secondary source of law. This study found that Indonesia, as one of the members of WTO, has several food trade laws that are not in accordance with the WTO law, that impacts the price and availability of foods in the country."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap perdagangan komoditas kopi ditinjadu dari ketentuan WTO. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai dampak dari pelaksanaan ketentuan WTO terhadap pasar dan industri kopi nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum seperti buku dan perundang-undangan, serta studi kasus , dimana suatu kesimpulan dapat ditarik yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap perdagangan komoditas kopi pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan WTO, hanya saja dampak dan akibatnya menimbulkan efek yang beragam terhadap perkembangan industri komoditas kopi nasional dan perdagangan kopi indonesia di pasar internasional

---

ABSTRACTThis study discusses the application of the provisions of Indonesian legislation to trade in coffee commodities are imported from the WTO provisions. In addition, this study also discusses the impact of implementation of WTO provisions on national coffee market and industry. This study uses normative juridical research method with literature study on legal materials such as books and legislation, and case studies, where a conclusion can be drawn that the provisions of Indonesian legislation on coffee commodity trading is basically in accordance with the provisions of the WTO, it 39 s just that the impact and consequences have a diverse effect on the development of national coffee commodity industry and Indonesian coffee trade in the international market."

"ABSTRAK Era perdagangan bebas membawa negara-negara saling bekerja sama untuk mengambil manfaat liberalisasi yang sebesarnya. Salah satu caranya adalah dengan pembentukan kawasan perdagangan preferensial. Kawasan perdagangan preferensial adalah suatu kawasan yang terdiri dari dua atau lebih negara, dimana mereka saling bersepakat untuk menurunkan ataupun menghapuskan tarif dan hambatan non-tarif di antaranya. Dalam penulisan ini, akan dibahas mengenai pengaturan kawasan perdagangan preferensial di dalam WTO. Terdapat tiga cara pembentukan kawasan perdagangan preferensial menurut WTO, yaitu Pasal XXIV GATT 1947, Pasal V GATS 1994, dan ketentuan enabling clause. Ketiga ketentuan tersebut mengatur mengenai kesatuan pabean, kawasan perdagangan bebas, serta suatu interim agreement. Selanjutnya, juga akan dibahas mengenai perkembangan pembentukan kawasan perdagangan preferensial, khususnya yang dilakukan oleh negara berkembang, dengan mengambil contoh ASEAN. ASEAN saat ini memiliki enam kawasan perdagangan preferensial, yaitu lima kawasan perdagangan bebas (ASEAN Free Trade Area, ASEAN-China Free Trade Area, ASEAN-Korea Free Trade Area, ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area, dan ASEAN-India Free Trade Area) serta sebuah kemitraan ekonomi dengan Jepang (ASEAN-Japan Closer Economic Partnership). Terakhir, penulisan ini membahas mengenai implikasi keberlakuan perjanjian tersebut bagi Indonesia. Dalam pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa pembentukan kawasan perdagangan preferensial tidak selalu meningkatkan perdagangan internal para anggotanya. Dalam kaitannya dengan ASEAN, maka Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar, belum dapat memanfaatkan secara penuh keberadaan kawasan perdagangan preferensial tersebut. Bahkan, Indonesia harus meminimalisir dampak dari pelaksanaan kawasan perdagangan preferensial ASEAN yang justru menimbulkan kesulitan bagi industri dalam negeri.

---

ABSTRACT The focus of this study is to examine the legal fondations of Preferential Trade Area. Preferential Trade Area is a group of countries in which they agreed to eliminate or reduce the tariff and non-tariff barriers among them. This study will discuss about the formation of Preferential Trade Areas within the WTO Rules. According to WTO, there are three legal fondations for the formation of Preferential Trade Area. They are Article XXIV of GATT 1947, Article V of GATS 1994, and the Enabling Clause. Those provisions define the Preferential Trade Area by Customs Union, Free Trade Area, and Interim Agrreement leading to the formation of Customs Union or Free Trade Area. Moreover, this study also address the recent development of the formation of Preferential Trade Area in some regions, particularly in South East Asia. Therefore, this study will examine the formation of ASEAN Free Trade Area, a free trade area formed by the Members of ASEAN. Since the economic co-operation of ASEAN also involve another countries, namely China, Republic of Korea, Japan, Australia and New Zealand, and India, this sudy will also examine their formation within the WTO Rules. This study will also discuss the implication of those Preferential Trade Areas in Indonesia. Finally, this study will show that there are a large number on the formation of Preferential Trade Area by developing countries. It also shown in this study that the formation of Preferential Trade Area does not always success to increase the internal trade between the members. In regard to Indonesia, the two Preferential Trade Areas which already in force, AFTA and ACFTA, do not significantly improve the Indonesian trade with ASEAN or China. On the other side, those preferential trade areas tend to cause serious injuries to the domestic industries, and therefore the Government is forced to take certain measures in order to minimal the impacts of those preferential trade areas. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas penyesuaian peraturan Tingkat Komponen DalamNegeri di Indonesia untuk bisnis retail modern dan ketentuan WTO mengenai LocalContent Requirements. Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan WTOdalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan AgreementEstablishing The World Trade Organization, namun sejak 2014, beberapa negaraanggota WTO telah mengajukan concern terkait ketentuan dalam Peraturan MenteriPerdagangan No. 53/2012, 68/2012, dan 70/2013 yang beberapa pasalnya diubahdalam 56/2014 yang mengharuskan retail modern untuk menyediakan barangdagangan hasil produksi dalam negeri minimal 80% (delapan puluh persen) darijumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. Ketentuan ini bertentangan denganPerjanjian TRIMs, yang berlandaskan Pasal III GATT tentang prinsip NationalTreatment dan Pasal XI tentang prinsip Elimination of Quantitative Restrictions,yang merupakan lampiran dari Perjanjian Pembentukan WTO. Penyesuaian antaraperaturan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri Indonesia dan Ketentuan LocalContent Requirements akan dilakukan dengan menyesuaikan peraturan danpenerapan pengecualian dalam ketentuan WTO. Berdasarkan ketentuan WTO,ketentuan retail modern ini telah melanggar ketentuan WTO baik Perjanjian TRIMsmaupun GATT tanpa adanya pengecualian yang dapat diberlakukan. Untukmenanggapi hal ini, pelaku usaha retail modern di Indonesia bersedia untukmematuhi peraturan perdagangan yang berlaku dan Kementrian Perdagangan akanmengubah peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO

---

ABSTRACTThis thesis examined the adjustment of domestic Local ContentRequirements rules in Indonesia for the implementation of Modern Retail businessin Indonesia and the Local Content Requirements provisions of the WTO. Indonesiashowed their self-approval to WTO by ratifying Law Number 7 of 1994 concerningthe Ratification of the Agreement Establishing The World Trade Organization onNovember 2, 1994. However, since 2014, the Government of Indonesia hasreceived protests from WTO member countries in relation to the Local ContentRequirement policy in the form of fulfilling 80% (eighty percent) of domesticproducts that must be sold on the modern retail market on Ministry of TradeRegulation 53/2012, 68/2012, and 70/2013 which was replaced by Regulation56/2014. These provisions are contrary to the TRIMs Agreement, principled byArticle III GATT on National Treatment and Article XI GATT on GeneralElimination of Quantitative Restrictions, which is an annex to the WTOEstablishment Agreement that has been ratified by Indonesia. Comparison betweenthe regulations of Indonesia's local content requirements and WTO provisions willbe done by looking at the adjustments between regulations and the application ofWTO exceptions. Based on rules of Local Content Requirements, the ModernRetail has violated TRIMs Agreement with no applicable exceptions on theprovisions. To respond to the concerns raised by member countries, modernretailers in Indonesia are willing to comply with applicable regulations and theMinistry of Trade are due to change regulations that are contrary to WTO rules"

"Dalam upaya menjaga lingkungan, Uni Eropa memberlakukan peraturan Renewable Energy Directive 2018/2001 (RED II). Gagasan perubahan penggunaan lahan tidak langsung (ILUC), yang membatasi perdagangan minyak sawit mentah (CPO) sementara barang domestik setara lainnya bebas dari pengurangan tersebut, akan menjadi area utama di mana penulis menilai bagaimana RED II diskriminatif terhadap perdagangan Indonesia. dari CPO. Indonesia meminta WTO untuk menyelidiki apakah RED II sesuai dengan komitmen internasional yang digariskan dalam WTO setelah kebijakan ini diumumkan. Penulis akan mengkaji non-diskriminasi berdasarkan hukum WTO, terutama berdasarkan persyaratan Pasal 2.1, 2.2 Technical Barriers to Trade (TBT) serta Pasal I:1 dan III:4 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 bersama dengan kasus hukum WTO terkait. Dengan menggunakan data sekunder dan sumber pustaka, dalam penelitian ini digunakan teknik yuridis-normatif. Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa RED II melanggar kewajiban non-diskriminasi berdasarkan GATT dan TBT karena memperlakukan item yang sebanding secara berbeda, yang menghasilkan perlakuan yang kurang menguntungkan dan kemungkinan persaingan yang tidak merata untuk CPO.

---

In an effort to safeguard the environment, the European Union enacted the Renewable Energy Directive 2018/2001 (RED II) regulation. The idea of indirect land use change (ILUC), which restricts trade toward crude palm oil (CPO) while other domestically equivalent goods are free from such reduction, will be the main area in which the authors assess how RED II is discriminatory toward Indonesian trade of CPO. Indonesia asked the WTO to investigate whether RED II complies with the international commitments outlined in the WTO after this policy was announced. The author will examine non-discrimination under WTO law, especially based on the requirements of Articles 2.1, 2.2, of the Technical Barriers to Trade as well as Articles I: 1 and III:4 of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, along with pertinent WTO case law. Using secondary data and library resources, the juridical-normative technique is being used for this research. The conclusion of this analysis demonstrates that RED II does break the non-discrimination duties based on GATT and TBT since it treats comparable items differently, which results in less favorable treatment and uneven possibilities for competition for CPO."

"Dalam rangka meminimalisir risiko penyelesaian transaksi bursa, KPEI melaksanakan beberapa kegiatan pengendalian risiko yang salah satunya adalah memastikan penempatan agunan yang diberikan oleh Anggota Kliring kepada KPEI telah memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditentukan oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku. Deposito adalah satu aset yang dapat ditempatkan oleh Anggota Kliring sebagai agunan. Agunan Deposito berfungsi sebagai penentu nilai batasan transaksi (trading limit) yang dapat digunakan Anggota Kliring untuk melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia dan sebagai penjamin penyelesaian transaksi bursa. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisa secara yuridis terhadap penempatan deposito sebagai agunan di KPEI ditinjau dari ketentuan perundang-undangan tentangjaminan yang berlaku di Indonesia. Mengingat yang menjadi obyek agunan adalah deposito yang merupakan benda bergerak, maka penulisan tesis ini bertujuanuntuk menganalisa kesesuaian praktik pengikatan deposito sebagai agunan yang dilakukan oleh KPEI dengan mekanisme jaminan menurut ketentuan-ketentuan mengenai jaminan yang berlaku di Indonesia termasuk menganalisa risiko hukum yang mungkin terjadi. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah tipe penilitian hukum yuridis-normatif dengan menggunakan sumber primer, sekunder dan tersier serta analisis data secara kualitatif.

---

In order to minimize the risk of transaction settlement of the stock exchange, KPEI carries out several risk control activities, one of which is to ensure placement of collateral provided by Clearing Member to KPEI has fulfilled the requirements in accordance with the procedures and policies as determined by the prevailing rules and regulations. Deposit is one of assets that can be placed by a Clearing Member as a collateral. Deposit collateral serves as a determinant of the limit value of the transaction (trading limit) that can be used by Clearing Member to conduct transactions on the Indonesia Stock Exchange and as securities exchange transaction settlement guarantee. The purpose of this thesis is to analyze the juridical of the use of deposit as collateral in KPEI in terms of prevailing regulations concerning guarantee in Indonesia. Considering that the object of collateral is a deposit that is a moving object (benda bergerak), the writing of this thesis aims to analyze the suitability of deposit binding practices as collateral which is carried out by KPEI with mechanism of guarantee according to the applicable provisions concerning guarantee in Indonesia including analyzing possible legal risk. The method of research conducted is the type of juridical-normative legal research by using primary, secondary and tertiary sources as well as qualitative data analysis."

"[ABSTRAKDalam era globalisasi ekonomi saat ini, pelaku ekonomi swasta memiliki peranancukup penting dalam menjalankan proses perkembangan perekonomian suatunegara. Tidak mengherankan bila proses perkembangan perekonomian lebih banyakdiserahkan kepada swasta untuk mengelola dan menjalankannya, sehingga peran aktifdan inisiatif para pelaku usaha swasta sangat dibutuhkan dalam era globalisasiekonomi saat ini. Salah satu akibat dari globalisasi perdagangan adalah denganmeningkatnya Toko retail di Indonesia sejak 1980-an. Toko Retail mulai bermunculandengan bentuk yang lebih modern atau yang disebut dengan pasar ritel modern.Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Republik Indonesia telah mengamanahkanUndang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan presidenNomor 112 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaandan Toko Modern, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor No. 70/MDAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan 6. Peraturan menteri perdagangan RepublikIndonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriPerdagangan Nomor No. 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan danPembinaan pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturanperundang – undangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produkdalam negeri khususnya pada toko retail modern. Namun pada kenyataanya,Permendag 56/2014 yang baru diterbitkan ini mengalami berbagai kritikan terutamadari pelaku industry. 2. Indonesia sebagai Negara anggota World TradeOrganization (WTO) dan telah meratifikasinya dengan Undang – Undang Nomor 7Tahun 1994 Tentang Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World TradeOrganization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). PemerintahIndonesia di dalam merumuskan Pasal 22 UU Perdagangan, Permendag 70/2013 danPermendag 56/2014 ini juga melihat dari prinsip – prinsip Perdagangan WTO.

---

ABSTRACTIn the current era of economic globalization, the private economic actors have animportant role in carrying out the process of economic development of a country. Notsurprisingly, the process of economic development more left to the private sector tomanage and run, so that the active role and initiative of private entrepreneurs is neededin the current era of economic globalization. One consequence of the increasingglobalization of trade is with retail shops in Indonesia since the 1980s. Retail storesbegan popping up with a more modern form, or the so-called modern retail market. TheGovernment through the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia has mandatedAct - Act No. 7 of 2014 on Trade, president Regulation No. 112 On Planning andDevelopment of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores, TradeMinister Regulation No. No. 70 / M-DAG / PER / 12/2013 on Guidelines forManagement and Development of Traditional markets, Shopping Centers and ModernStores and 6. The Regulation of Trade Minister of the Republic of Indonesia Number56 / M-DAG / PER / 9/2014 on Amendment to the Regulation of the Minister of TradeNo. No. 70 / M-DAG / PER / 12/2013 on Guidelines for Management and Developmentof Traditional markets, Shopping Centers and Modern Stores. Laws - laws aim toincrease the use of domestic goods, especially in modern retail stores. But in fact, therecently published Regulation 56/2014 is subjected to various criticisms, especiallyfrom industrialists. Indonesia as a State member of the World Trade Organization(WTO) and has been ratified by Law - Act No. 7 of 1994 About On Ratification of theAgreement Establishing the World Trade Organization (the Agreement Establishingthe World Trade Organization). Indonesian government in formulating Article 22 ofthe Law of Commerce, Regulation 70/2013 and Regulation 56/2014 also see from theprinciple - the principle of the WTO Trade., In the current era of economic globalization, the private economic actors have animportant role in carrying out the process of economic development of a country. Notsurprisingly, the process of economic development more left to the private sector tomanage and run, so that the active role and initiative of private entrepreneurs is neededin the current era of economic globalization. One consequence of the increasingglobalization of trade is with retail shops in Indonesia since the 1980s. Retail storesbegan popping up with a more modern form, or the so-called modern retail market. TheGovernment through the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia has mandatedAct - Act No. 7 of 2014 on Trade, president Regulation No. 112 On Planning andDevelopment of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores, TradeMinister Regulation No. No. 70 / M-DAG / PER / 12/2013 on Guidelines forManagement and Development of Traditional markets, Shopping Centers and ModernStores and 6. The Regulation of Trade Minister of the Republic of Indonesia Number56 / M-DAG / PER / 9/2014 on Amendment to the Regulation of the Minister of TradeNo. No. 70 / M-DAG / PER / 12/2013 on Guidelines for Management and Developmentof Traditional markets, Shopping Centers and Modern Stores. Laws - laws aim toincrease the use of domestic goods, especially in modern retail stores. But in fact, therecently published Regulation 56/2014 is subjected to various criticisms, especiallyfrom industrialists. Indonesia as a State member of the World Trade Organization(WTO) and has been ratified by Law - Act No. 7 of 1994 About On Ratification of theAgreement Establishing the World Trade Organization (the Agreement Establishingthe World Trade Organization). Indonesian government in formulating Article 22 ofthe Law of Commerce, Regulation 70/2013 and Regulation 56/2014 also see from theprinciple - the principle of the WTO Trade.]"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang perlindungan terhadap industri dalam negeri sebagai akibat adanya lonjakan impor. Instrumen yang digunakan dalam upaya melindungi industri dalam negeri melalui penerapan tindakan pengamanan (Safeguard) yang diterapkan melalui peraturan nasional dan internasional berdasarkan ketentuan WTO Agreement mengenai safeguard, baik dalam GATT 1947 maupun Agreement on Safeguard. Penerapan safeguard didasarkan pada prinsip WTO yaitu menciptakan suasana perdagangan internasional yang adil (fair trade). Tiap negara anggota WTO dapat menggunakan instrumen safeguard untuk melindungi negaranya dari kerugian serius atau ancaman kerugian serius akibat lonjakan impor. Tindakan pengamanan ini dapat dilakukan melalui pengenaan tarif tambahan (bea masuk tambahan impor) atau melalui pembatasan impor (kuota) bergantung dari kebijaksanaan pemerintah dan tingkat keseriusan dari kerugian yang diderita. Apabila yang digunakan melalui pembatasan impor, maka negara anggota meminta kepada negara pengekspor untuk mengurangi jumlah ekspor ke negaranya atau melalui persetujuan yang saling menguntungkan. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum dan kesesuaian hukum dengan cara menganalisisnya menggunakan metode kualitatif. Kemudian, permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah mengenai kesesuaian pengaturan safeguard dalam WTO dibandingkan dengan peraturan safeguard di negara Indonesia, Amerika Serikat, India, dan Malaysia mengenai tindakan pengamanan dalam melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the protection of domestic industry against the import surge. The instrument which is used as government?s effort to protect domestic industry is through safeguard measure that implemented under national and international regulation based on WTO Agreement about safeguard, not only in GATT 1994 but also Agreement on Safeguard. Safeguard measure is implementing based on WTO principle which creating fair international trade activity. Each of WTO Members can apply safeguard measure to protect their country from serious injury or threat of serious injury caused by import surge. This safeguard measures can be done by imposition of additional tariff or import restriction (quotas), depends on government?s policy and how serious the injury is. If government decides to apply import restriction as their policy, then they may ask the exporter to decrease the quota of their export into importer country or under agreement which can give advantage to both. This thesis uses normative legal research since it focuses on the research of literature that examines the core principle of law. Data is analyzed using qualitative method. Furthermore, the problem will be discussed on this thesis is about suitability between Safeguard measure on WTO Agreement and safeguard regulation in Indonesia, United States of America, India, and Malaysia in case of safeguard measures to protect domestic industry against import surge."

""ABSTRAK"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan akuisisi serta ketentuan pemberitahuan akuisisi dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia, Uni Eropa dan Singapura. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan pendalaman mengenai ketentuan pemberitahuan akuisisi sebagai suatu pengawasan yang dilakukan otoritas persaingan nasional atas akuisisi yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dalam hukum persaingan usaha Indonesia, Uni Eropa dan Singapura, dengan membandingkan ketentuan pemberitahuan akuisisi yang berlaku di Indonesia dengan ketentuan yang berlaku di Uni Eropa dan Singapura. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menyarankan kepada pemerintah untuk memperbaiki dan merubah peraturan perundang-undangan terkait persaingan usaha, terutama mengenai ketentuan pemberitahuan atas akuisisi yang pada saat ini menerapkan post merger notification menjadi pre merger notification agar dapat lebih efektif dalam mencegah terjadi akuisisi yang dapat menyebabkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. "

---

""ABSTRACT"This research focuses on the regulation on acquisition and provisions regarding the notification of acquisition in Indonesian, European and Singapore Competition Law. The purpose of this research is to analyze the provisions of the notification of acquisitions as a control used by national competition authority to prevent monopolization and unfair competition within one rsquo s country by comparing provisions implemented in Indonesia with provisions implemented in European Union and Singapore. The method used in this research is juridical normative, a research referring to the rules or legal norms contained in the legislation. The result of this research suggests the Indonesian government to amend the regulation on competition, especially the provision on notification of acquisition which requires the parties involved to notify the acquisition that rsquo s been implemented or known as post merger notification, to pre merger notification which requires the parties involved in the proposed acquisition to notify prior to the implementation of the acquisition. "