Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas dominasi Prancis melalui Pekan Francophonie di negara-negara eks-koloni yaitu Belgia, Swiss dan Luksemburg. Pekan Francophonie merupakan acara kebudayaan dan bahasa tahunan, yang diselenggarakan setiap tahunnya hampir diseluruh dunia oleh negara-negara Francophonie. Berkembanganya konsep francophone dan Francophonie merupakan hasil dari imperialisme Prancis. francophone merujuk pada penutur bahasa Prancis sedangkan Francophonie adalah entitas politik yang terdiri atas negara-negara berbahasa Prancis. Belgia, Swiss dan Luksemburg merupakan eks-koloni Prancis karena pernah menjadi bagian dalam imperialisme Prancis. Saat ini, bahasa Prancis menjadi bahasa resmi kedua di ketiga negara tersebut, dengan jumlah penutur yang signifikan. Tesis ini menganalisis terbentuknya identitas francophone dan Francophonie serta menelaah unsur hegemoni bahasa Prancis melalui pekan Francophonie sebagai upaya untuk tetap melestarikan bahasa dan kebudayaan Prancis di negara-negara eks-koloni. Teori yang digunakan adalah identitas budaya dan hegemoni. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat dengan sumber data kualitatif, sejarah dan perayaan pekan Francophonie diambil dari situs resmi Organisasi Francophonie, Kementerian Luar Negeri Prancis, Institut Français dan situs-situs terkait pekan Francophonie di masing-masing negara. Temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa identitas francophone dan Francophonie yang terbentuk di negara-negara eks-koloni merupakan upaya untuk mempertahakan eksistensi bahasa Prancis akibat dari kepentingan politik. Dominasi Prancis melalui bahasa telah membentuk neo-kolonialisme yaitu hegemoni yang tidak menggunakan kekerasan tetapi dengan pendekatan budaya dan linguistik.

---

This thesis discusses the dominance of France through Francophonie Week in ex-colony countries namely Belgium, Switzerland and Luxembourg. Francophonie Week is an annual cultural and language event, which is held every year around the world by Francophonie countries. The development of the concept of francophone and Francophonie was the result of French imperialism. Francophone refers to French speakers while Francophonie is a political entity consisting of French-speaking countries. Belgium, Switzerland and Luxembourg are ex-colonies of France because they were once a part of French imperialism. At present, French is the second official language in all three countries, with a significant number of speakers.

This thesis analyzes the formation of francophone and Francophonie identities and examines elements of French hegemony through Francophonie week as an effort to preserve French language and culture in ex-colony countries. The theory used is cultural identity and hegemony. The qualitative method was used with data sources consisting of secondary data obtained from the official website of the Francophonie Organization, the French Ministry of Foreign Affairs, Institute Français and related sites of the Francophonie week in each country. The findings in this study state that the francophone and Francophonie identities formed in ex-colony countries are attempts to maintain the existence of the French language as a result of political interests. French domination through language has shaped neo-colonialism, namely hegemony that does not use violence but with a cultural and linguistic approach. "

"Konflik yang terjadi antara pemerintah Moldova dan separatis Transnistria pada tahun 1992 berakhir dengan perjanjian damai yang melibatkan Rusia. Perjanjian tersebut menyepakati masuknya tentara Rusia ke-14 untuk mencegah terjadinya konflik di wilayah Transnistria. Saat ini, kehadiran tentara Rusia yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dianggap sejumlah pihak sebagai usaha Rusia untuk mengendalikan wilayah Transnistria. Selain militer, Rusia juga turut memengaruhi perekonomian Transnistria. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh hegemoni Rusia di Transnistria dapat memengaruhi sikap dan kebijakan pemerintah Moldova kepada Rusia. Penulis menggunakan metode studi kasus yang dipaparkan oleh Robert Yin dengan mengaplikasikan konsep hegemoni milik Robert Cox pada teks pidato Presiden Transnistria, Vadim Krasnoselsky pada tahun 2018. Hasilnya adalah hegemoni Rusia yang dibangun di Transnistria memengaruhi sikap dan kebijakan pemerintah Moldova kepada Rusia.

---

Conflict between Moldovan government and Transnistrian separatist in 1992 ended in a peace agreement between Moldova, Transnistria and Russia. The agreement states that the Russian military is expected to prevent conflict between Moldova and Transnistria. Today, Russian military presence after cease of fire then considered to influence the region of Transnistria. Besides of military influence, Russia maintain their economic influence on the region. The purpose of this research is to analyze Russian hegemony in Transnistria and how it affects Moldovan government behavior and policy towards Russia. This research uses the case study method of Robert Yin and applies Robert Coxs concept of hegemony. The data used in this research is Transnistrian presidential speech, Vadim Krasnoselsky in 2018. This research concludes that Russian hegemony in Transnistria affects Moldovan government behavior and policy towards Russi"

"ABSTRAK Tesis ini membahas industri manufaktur alat utama sistem pertahanan dan keamanan di negara-negara Visegrad sebagai bentuk aktualisasi diri terhadap identitas nasional mereka. Negara-negara Visegrad merupakan entitas Eropa Tengah yang terdiri dari Polandia, Hungaria, Republik Czeska dan Slovakia. Negara-negara Visegrad merupakan mantan sekutu Uni Soviet dan anggota Pakta Warsawa. Saat ini mereka adalah bagian dari Uni Eropa dan aliansi pertahanan NATO. Tesis ini menganalisis industri manufaktur alat utama sistem pertahanan dan keamanan yang ada di negara-negara Visegrad dengan sudut pandang budaya. Teori yang digunakan untuk menganalisis isu ini adalah teori identitas nasional dan teori sistem dunia. Teori identitas nasional digunakan untuk menemukan alasan negara-negara Visegrad mengupayakan identitas mereka sebagai negara industri manufaktur alutsista dan menjelaskan faktor-faktor yang menentukan bahwa mereka adalah negara yang berkualitas dan memiliki pola perilaku yang tinggi. Teori sistem dunia digunakan untuk menganalisis alasan industri pertahanan memiliki peran penting secara kultural dan ideologis bagi negara-negara Visegrad untuk mendapatkan identitas sebagai negara core dalam world sistem, dalam hal ini adalah struktur yang ada di Uni Eropa dan NATO. Penelitian ini menggunakan metode penelitian mix-method yang menggabungkan data statistik dengan analisis kualitatif. Temuan dalam tesis ini menyatakan bahwa negara-negara Visegrad merupakan negara core yang secara kultural mereka mempertahankan tingkat pendidikan, tingkat teknologi dan ekonomi yang stabil dalam mempertahankan dan mengembangkan industri alutsista mereka.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the defense and security manufacturing industry in Visegrad countries as a form of self-actualization towards their national identity. The Visegrad countries are Central European entities consisting of Poland, Hungary, Czech Republic and Slovakia. The Visegrad countries are former allies of the Soviet Union and the ex-members of the Warsaw Pact. Currently they are part of the European Union and the NATO alliance. This thesis analyzes the defense and security manufacturing industries in the Visegrad countries by a cultural perspective. The theory used to analyze this issue is national identity theory and world system theory. National identity theory was used to find out why the Visegrad countries sought their identity as an armaments manufacturing industry and explained the factors that determined that they were a country of high quality of a nation and their behavior patterns. World system theory is used to analyze the reasons of the defense industry has a culturally and ideologically important role for Visegrad countries to obtain identity as a core country in the world system, in this case the existing structure in the European Union and NATO. This study uses a mix-method research methodology that combines statistical data and qualitative analysis. The findings in this thesis state that Visegrad countries are the core countries which culturally maintain a stable level of education, technology and economics for maintaining and developing their defense equipment industry.

 

Keywords: Defence Industry, Manufacturing, Visegrad Countries, National Identity.

 

"

"Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya emisi karbon dioksida yaitu semakin cepatnya pertumbuhan urbanisasi dan industrialisasi, dimana saat ini seluruh dunia sedang fokus pada masalah ini karena dapat menyebabkan emisi global. Group of 20 atau G20 yang berisi 2/3 populasi dunia, berkontribusi sebesar 85% dari perekonomian dunia termasuk didalamnya perdagangan dan investasi, mengakibatkan grup ini menjadi contributor utama terhadap semakin meningkatnya emisi karbon dioksida di dunia. Tesis ini bertujuan untuk menguji hubungan antara urbanisasi dan industrialisasi terhadap emisi karbon dioksida dengan menggunakan metode panel regresi pada periode 1992 – 2014. Hasil utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Dampak dari industrialisasi pada emisi karbon dioksida menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan, sedangkan  urbanisasi hubungannya positif namun tidak signifikan terhadap tingginya tingkat emisi karbon; (2) Dari hasil analisa, pengembangan sumber energi terbarukan (renewable energy) dapat berkontribusi dalam menurunkan kadar emisi karbon di udara, selain itu, semakin padatnya jumlah penduduk dalam 1 km² wilayah juga dapat mengurangi emisi karbon di wilayah tersebut. Untuk mengatasi hal ini, mendorong pengembangan sumber energi terbarukan dan mengaplikasikan penggunaan energi terbarukan dalam kegiatan industry di negara-negara G20 merupakan pendekatan yang paling tepat untuk menurunkan kadar emisi karbon di atmosphere tanpa harus menghambat pertumbuhan perekonomian negara tersebut.

---

A rapid growth of urbanization and industrialization contribute to the increase of CO₂ emissions level, in which the world pays a big concern because it has led to global warming. The G20 represents about two-thirds of the world’s population, 85% of global economic output, and over 75% of global trade and investment, which make it, be partly responsible for the increase of carbon emissions in the world. This paper wants to observe the relationship of both urbanization and industrialization on CO₂ emission by using panel regression approach covering the period 1992 – 2014.

These are the main results that can be exposed. First, the impact of industrialization on CO₂ emissions is positive and significant, while urban population is positive but not significantly affects CO₂ emissions. Second, the analysis also presents a clear result that developing renewable energy decreases emissions level. Interestingly, more densely populated area is turning to decrease CO₂ emissions. To address these matters, promoting the development of renewable energy and then implementing it on every industrial and service sector might become the most appropriate way to reduce the CO₂ emissions within the G20 countries without hindering the economic growth."

"Tujuan penelitian ini untuk menginvestigasi, mengeksplorasi, dan menganalisis pengaruh antara perpajakan terhadap ketimpangan pendapatan untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN untuk periode 1998-2019 dengan model data panel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik estimasi two stage least square (2SLS) dengan fixed effect dan variabel instrumen. Instrumen perpajakan dibagi menjadi dua, volume pajak yang diwakili oleh tax ratio dan struktur pajak yang diwakili oleh pajak langsung, pajak tidak langsung dan pajak penghasilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen pajak yang mempunyai peran untuk mengurangi ketimpangan pendapatan adalah tax ratio, pajak langsung dan pajak penghasilan.

---

The purpose of this study is to investigate, explore, and analyze the effect of taxation on income inequality for countries in the Southeast Asian region that are members of ASEAN for the period 1998 to 2019 with a panel data model. The method used in this study is a two-stage least square (2SLS) estimation technique with fixed effects and instrumental variables. The tax instrument is divided into two, the volume of taxes represented by the tax ratio and the tax structure defined by direct taxes, indirect taxes and income taxes. The results of this study indicate that tax instruments that have a role in reducing income inequality are the tax ratio, direct tax and income tax."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kriteria yang digunakan oleh negaranegara anggota ASEAN dalam memberikan Tax Holiday, perbedaan dan persamaan kriteria yang digunakan, kekurangan dan kelebihannya, serta mengetahui kriteria yang dapat diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh negara anggota ASEAN menerapkan kriteriakriteria tertentu dalam pemberian fasilitas Tax Holiday. Kriteria-kriteria yang diterapkan tergantung pada kebijakan masing-masing negara. Dengan menerapkan kriteria-kriteria tersebut dalam memberikan fasilitas Tax Holiday, pemerintah setempat dapat menjaring investasi yang benar-benar dibutuhkan dalam memajukan perekonomian negara di masa datang, terutama apabila seluruh kriteria diterapkan secara konsisten. Namun demikian, penerapan kriteria-kriteria tersebut menimbulkan diskriminasi antar industri.

---

This study aims to analyze the criterias implemented by ASEAN member countries on the granting of Tax Holiday, the similarities and the differences of those criterias, pluses and minuses, and to determine criterias that can be implemented in Indonesia. The result of this study concludes that ASEAN member countries are implementing certain criterias on granting the Tax Holiday depending on their national interest. By implement those criterias, governments have greater opportunities to attract the most qualified investment. In other hand, the implementation of those criteria reflects discrimination policy of government in industrial sectors."