Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian ini mencoba membahas peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya air yang seringkali dianggap tidak penting karena pengaruh budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini kemudian mengkaji apakah norma hukum baik secara internasional maupun nasional mampu mengakomodir dan memberikan jaminan hak-hak perempuan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air. Penulis mencoba membuktikan seberapa besar dampak yang dapat diberikan ketika perempuan dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya air dengan melakukan review program dari Srikandi Sungai Indonesia yang dilakukan di Kabupaten Klaten. Penulis menggali pengalaman para perempuan yang menjadi pendiri, pengurus, dan anggota Srikandi Sungai Indonesia melalui wawancara mendalam dengan mereka dan menganalisis mereka menggunakan beberapa teori seperti ekofeminisme, hak atas air berdasarkan perspektif hukum feminis. Penelitian ini menemukan fakta bahwa sudah ada beberapa norma hukum nasional dan internasional yang mengakui pentingnya partisipasi perempuan dalam pengelolaan sumber daya air, dan berusaha mengakomodirnya meskipun tidak spesifik. Namun fakta di lapangan masih jauh dari apa yang diharapkan dan perempuan masih sering mengalami diskriminasi ketika mencoba berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air. Pahlawan SungaiIndonesia merupakan salah satu forum yang membuktikan betapa pentingnya peran perempuan dan perspektif perempuan dalam pengelolaan sumber daya air.

---

This study tries to discuss the role of women in water resource management which is often considered unimportant because of the influence of patriarchal culture in people's lives. This research then examines whether legal norms both internationally and nationally are able to accommodate and guarantee women's rights to participate in water resources management. The author tries to prove how much impact can be given when women are involved in water resource management by conducting a program review of Srikandi Sungai Indonesia conducted in Klaten Regency. The author explores the experiences of women who became founders, administrators, and members of Srikandi Sungai Indonesia through in-depth interviews with them and analyzes them using several theories such as ecofeminism, the right to water based on a feminist legal perspective. This study finds that there are already several national and international legal norms that recognize the importance of women's participation in water resources management, and try to accommodate them even though they are not specific. However, the facts on the ground are still far from what is expected and women still often experience discrimination when trying to participate in water resources management. River Hero

Indonesia is one of the forums that proves the importance of women's roles and women's perspectives in water resources management.

"

"ABSTRAKKebutuhan air bertambah seiring dengan pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk membawa konsekuensi pada pemanfaatan. Baik pemanfaatan lahan untuk tempat tinggal, dan berkebun, maupun pemanfaatan air untuk kebutuhan sehari-hari atau energi. Pemanfaatan air ini mulai dari wilayah hulu, tengah, hingga hilir DAS. Pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan hidup ini memberikan manfaat, seperti menambah pendapatan masyarakat melalui irigasi sawah-sawah, atau sebagai sumber energi melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidronya. Pemanfaatan air ini perlu dilakukan penilaian. Cara penilaian atas pemanfaatan air ini dilakukan menggunakan valuasi ekonomi. Valuasi air di daerah aliran sungai DAS adalah langkah penting pertama dilakukan, sebagai kebijakan dalam upaya peningkatan investasi untuk perlindungan sumberdaya air alami. Kebijakan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pembayaran jasa lingkungan sehingga pengelolaan jasa lingkungan DAS untuk kepentingan masyarakat umumnya dan ekonomi nasional dapat lebih optimal. Pengelolaan SDA tidak hanya merujuk aspek ekonomi tetapi juga mengkaitkan tingkat partisipasi masyarakat. Pengelolaan SDA pada kasus pemanfaatan DAS Enim masih terbatas maka dalam penelitian ini akan melibatkan masyarakat dengan partisipasinya dalam pengelolaan SDA tersebut. Berdasarkan hasil analisis manfaat dan biaya dan partisipasi masyarakat, digunakan untuk pertimbangan apakah pengelolaan sumberdaya air di DAS Enim berkelanjutan atau tidak. Hasil analisis manfaat dan biaya terhadap dampak dari pemanfaatan air diperoleh bahwa pengelolaan sumberdaya air berkelanjutan dengan net present value yang lebih besar dari nol dan rasio manfaat dan biaya yang lebih besar dari satu. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA berada pada tingkat partisipasi mengunakan Teori Arnstein. Berdasarkan hasil perhitungan net present value dan rasio manfaat dan biaya, maka diperoleh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air dalam disertasi ini berkelanjutan. Kata kunci: partisipasi masyarakat, pengelolaan sumberdaya air; pemanfaatan air untuk sumber energi, dan sumber pangan; analisis manfaat dan biaya Kebutuhan air bertambah seiring dengan pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk membawa konsekuensi pada pemanfaatan. Baik pemanfaatan lahan untuk tempat tinggal, dan berkebun, maupun pemanfaatan air untuk kebutuhan sehari-hari atau energi. Pemanfaatan air ini mulai dari wilayah hulu, tengah, hingga hilir DAS. Pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan hidup ini memberikan manfaat, seperti menambah pendapatan masyarakat melalui irigasi sawah-sawah, atau sebagai sumber energi melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidronya. Pemanfaatan air ini perlu dilakukan penilaian. Cara penilaian atas pemanfaatan air ini dilakukan menggunakan valuasi ekonomi. Valuasi air di daerah aliran sungai DAS adalah langkah penting pertama dilakukan, sebagai kebijakan dalam upaya peningkatan investasi untuk perlindungan sumberdaya air alami. Kebijakan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pembayaran jasa lingkungan sehingga pengelolaan jasa lingkungan DAS untuk kepentingan masyarakat umumnya dan ekonomi nasional dapat lebih optimal. Pengelolaan SDA tidak hanya merujuk aspek ekonomi tetapi juga mengkaitkan tingkat partisipasi masyarakat. Pengelolaan SDA pada kasus pemanfaatan DAS Enim masih terbatas maka dalam penelitian ini akan melibatkan masyarakat dengan partisipasinya dalam pengelolaan SDA tersebut. Berdasarkan hasil analisis manfaat dan biaya dan partisipasi masyarakat, digunakan untuk pertimbangan apakah pengelolaan sumberdaya air di DAS Enim berkelanjutan atau tidak. Hasil analisis manfaat dan biaya terhadap dampak dari pemanfaatan air diperoleh bahwa pengelolaan sumberdaya air berkelanjutan dengan net present value yang lebih besar dari nol dan rasio manfaat dan biaya yang lebih besar dari satu. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA berada pada tingkat partisipasi mengunakan Teori Arnstein. Berdasarkan hasil perhitungan net present value dan rasio manfaat dan biaya, maka diperoleh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air dalam disertasi ini berkelanjutan.

---

ABSTRACTWater demand increases with population growth. Population growth has been consequences on the use of land for residence, and gardening, as well as the use of water for daily necessities or energy. Utilization of this water covers areas from the upstream, middle, and downstream watershed. Utilization of water to meet the needs of this life provides benefits, such as increasing the income of the community through irrigation of rice fields, or as an energy source through micro hydro power plant. Water utilization needs assessment. The assessment of water utilization is done using economic valuation. Valuation in watersheds is the first important step taken as a policy to increase investment for natural water resources protection. This policy can be used as a basis for payment of environmental services so that the management of watershed environmental services for the benefit of the general public and national economy can be more optimal. The management of water resources not only refers to the economic aspect but also links to the level of community participation. The management of water resources in the case of watersheds usage of Musi is still relative limited in this research involves the community with its participation. Based on the results of benefit and cost analysis and community participation, one could consider whether the resource management in this case the water resources in sustainable. The results of benefit and cost analysis of the impact of water utilization have been found that sustainable water resource management with a net present value greater than zero and a ratio of benefits and costs greater than one. Community participation in water resources management is in the level of participation using Arnstein Theory. Based on the calculation of net present value and benefit and cost ratio, participation community on the resource management in this dissertation is sustainable. "

"Kota Jakarta sebagaimana layaknya kota-kota besar lain dalam perkembangannya mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Hal ini menjadi masalah baru yakni kebutuhan akan ruang dan lahan baik untuk pemukiman, perkantoran, pusat usaha dan kegiatan penunjang lainnya. Reklamasi Pantai Utara Jakarta adalah langkah yang diambil Pemerintah untuk menjadi solusi keterbatasan lahan yang tersedia di wilayah Jakarta. Walaupun fungsi, tujuan dan kebermafaatan reklamasi yang secara teori mampu memberikan dampak positif terhadap lingkungan, namun ternyata juga membawa dampak negatif yang cukup besar. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah membuat perencanaan Tata Ruang Pantai Utara Jakarta dan bagaimana menyelaraskannya dengan perencanaan lingkungan untuk daerah tersebut. Oleh karena itu perlu dicari tahu bagaimana pengaturan mengenai perencanaan lingkungan Pantai Utara Jakarta dan penyelenggaraannya dalam pemanfaatan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan bagaimana pengaturan mengenai perencanaan tata ruang wilayah Pantai Utara Jakarta serta penyelenggaraannya. Sehingga dari situ dapat diketahui mengenai kesesuaian antara pengaturan dan penyelenggaraan lingkungan dengan perencanaan tata ruang wilayah Pesisir Pantai Utara Jakarta.

---

The city of Jakarta, like other big cities, is experiencing rapid population growth. This has become a new problem, like the need for space and land both for settlements, offices, business centers and other supporting activities. The reclamation of the North Coast of Jakarta is a step taken by the Government to be a solution to the limited land available in the Jakarta area. Although the functions, objectives and benefits of reclamation are theoretically capable of having a positive impact on the environment, but the reclamation also has a fairly large negative impact. This fact raises various questions about how the government plans the Spatial Planning for the North Coast of Jakarta and how to align it with environmental planning for the area. Therefore, it is necessary to find out how the arrangements regarding the the environmental planning of the North Coast of Jakarta and its implementation in the utilization, protection and management, and how the arrangements regarding the spatial planning of the North Coast of Jakarta and its implementation. So from there, we can assess the suitability between environmental planning with spatial planning for the North Jakarta Coastal area."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai perempuan adat Kasepuhan Cirompang dalam konstelasi pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat mereka. Penetapan dan perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak TNGHS yang tidak melibatkan dan mempertimbangkan eksistensi masyarakat adat Kasepuhan Cirompang terutama pengalaman perempuan adat berdampak secara signifikan dalam pemenuhan hak-hak perempuan adat. Selain itu hukum adat yang masih patriarkis memberi dukungan terhadap kondisi pengekangan perempuan adat untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Penulis menggali pengalaman para perempuan adat Kasepuhan Cirompang melalui wawancara mendalam dengan mereka dan menganalisisnya menggunakan beberapa teori seperti ekofeminisme, akses terhadap keadilan dan pluralisme hukum. Hal ini dilakukan untuk mempertegas bagaimana penetapan dan perluasan kawasan TNGHS telah mereduksi hak atas akses terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh perempuan adat. Kegiatan ini melanggar berbagai instrumen hukum internasional dan nasional yang telah melindungi kesetaraan antara perempuan dan lakilaki dalam hal akses terhadap sumber daya alam, tanah, berpendapat dan berpartisipasi dalam pembangunan.

---

ABSTRACTThis thesis examines the constelation of Cirompang Indigenous Women on natural resources management. The assignation and expansion of Mount Halimun Salak National Park that do not involve and consider the existence of indigenous people Kasepuhan Ciromopang especially the indigeous women rsquo s experience regarding natural resources management, has been significantly impacting the fulfillment of the indigeous women rsquo s rights. Moreover, the adat law that rsquo s still patriarchal support the condition in which women are restricted from expressing their opinion and participating on development. The writer explored the experience of Cirompang indigenous women through indepth interviews with them and analyzed it with several theories such as ecofeminism, woman rsquo s access to land and legal pluralism. This is important to show how the assignation and expansion of the National Park reduced the rights of access to land, natural resources, expressing an opinion, and participating on development.Keywords Cirompang indigenous women, Mount Halimun Salak National Park, ecofeminism, women access to land, indigenous women rsquo s rights."

"One of the attempts to optimize the usage of water resources particularly in creating the enrgy is through optimizing the maintenance of the dam. Optimation policy can be conducted by estimating water volume of the dam in terms of the time and space function that can give highest usage value. One of the optimation techniques that can be implemented is Bellman Dynamic Program. This technique simplifies the operational problem of the dam by divided into step by step solution. The optimation result of the maintenance of Saguling Dam with Bellman Dynamic Program brings more profit which is 20.6% higher than maintenance with constant debit. The added profit can be achieved under fluctuated electricity rate."

"Sebagai negara yang memiliki sumberdaya air yang melimpah, Indonesia perlu menggunakan konsep Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu (Integrated Water Resources Management) dalam mengelola sumberdaya air. Berawal dari berbagai hasil konferensi yang melibatkan berbagai negara dunia yang ikut serta dalam menyelenggarakan konferensi tersebut dan membahas poin-poin terkait dengan pengelolaan sumberdaya air, kemudian diadopsi oleh Indonesia dengan diterbitkannya Peraturan Undang-Undang yang menyesuaikan kondisi Indonesia dan sumberdayanya. Tercatat bahwa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan terkait pengaturan air, seperti misalnya dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang-Undang No. 7 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Akan tetapi, seriring dengan berjalannya waktu, dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, berbagai anggapan dan permasalahan timbul sehingga peraturan tersebut dinilai tidak lagi sesuai dengan amanat dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam implementasi dari konsep tersebut, terdapat hal-hal yang menjadi kendala atau permasalahan dalam mengelola sumberdaya air sehingga konsep Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu ini tidak berjalan sebagaimana maksud dan tujuan awal. Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan terkait Peraturan Undang-Undang dan berbagai peraturan sejenisnya yang mengatur secara komprehensif terkait dengan sistem Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu yang diterapkan di Indonesia agar hasil atau tujuan akhir dalam konsep ini dapat tercapai dengan hasil yang lebih optimal, dikarenakan dalam hal ini air memegang peranan penting dalam perekonomian serta kesejahteraan rakyat dalam skala nasional.

---

As a country that has abundant water resources, Indonesia needs to use the concept of Integrated Water Resources Management in managing water resources. Starting from the results of various conferences involving various world countries that participated in holding the conference and discussing points related to water resource management, Indonesia was later adopted by the issuance of laws and regulations that adapted the conditions of Indonesia and its resources. It is noted that Indonesia has undergone several changes related to water regulation, for example with the enactment of Law no. 11 of 1974 concerning Irrigation, Law no. 7 of 2004, and Law no. 17 of 2019 concerning Water Resources. However, over time, with the issuance of the law, various assumptions and problems arise so that the regulation is considered no longer in accordance with the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the implementation of the concept, there are things -Things that become obstacles or problems in managing water resources so that the concept of Integrated Water Resources Management does not work as intended and intended initially. Therefore, there is a need for reforms related to laws and regulations and various similar regulations that comprehensively regulate the Integrated Water Resources Management system implemented in Indonesia so that the final results or goals in this concept can be achieved with more optimal results, because in terms of in this case, water plays an important role in the economy and people's welfare on a national scale."

"Pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai. Di daerah otonom, air juga dapat menimbulkan konflik dalam pemanfaatanya secara bersama antar Kabupaten/Kota. Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk membahas pengaturan sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air, dan peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa tersebut serta merumuskan model penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa sumber daya air antar kabupaten/kota. Jawaban yang diperoleh dari hasil penelitian, pertama, Pengaturan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai yang bersangkutan. Kedua, Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bisa dilihat dalam Pasal 13 dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yaitu “memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten dan/atau antar kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air”. Ketiga, Pendekatan pengelolaan air kedepan dapat menggunakan pendekatan ekoregion yang bertujuan untuk memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi horisontal antar wilayah administrasi yang saling bergantung (hulu-hilir) dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun permasalahan lingkungan hidup.

---

The regulation of authority and responsibility of Water Resource Management by the Central Government, Provincial Government, and Regency/City Government is based on the existence of river areas. In autonomous regions, water can also cause conflict in its use together between regencys/cities. Therefore, this study tried to discuss the regulation of disputes between regencys/cities in the management of water resources, and the role of the government in the resolution of such disputes and formulated a model of dispute resolution of water resource management by the government based on laws and regulations. This study is a prescriptive normative legal study. The approach used is a statutory and conceptual approach related to the resolution of water resource disputes between d regencys/cities. The answers obtained from the results of the study, first, the regulation of authority and responsibility for water resource management by the government, provincial government, and regency/city government is based on the existence of the river area concerned. Second, Dispute Resolution stipulated in Law Number 17 of 2019 on Water Resources can be seen in Article 13 in regulating and managing Water Resources, Provincial Government as referred to in Article 12 which is “facilitating the resolution of disputes between regencys and/or between cities in Water Resource Management”. Third, the future water management approach can use an ecoregion approach that aims to strengthen and ensure horizontal coordination between interdependent administrative areas (upstream-downstream) in the management and protection of the environment that contains problems of utilization, backup of natural resources and environmental problems."