Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan Dana Desa terhadap jumlah penduduk miskin pedesaan di Indonesia. Kebijakan ini muncul pertama kali pada era pemerintahan Jokowi-JK sebagai salah satu upaya pemerintah pusat dalam program pengentasan kemiskinan untuk mengurangi ketimpangan antara kemiskinan pedesaan dan perkotaan dimana dalam kurun waktu 9 tahun terakhir kemiskinan pedesaan selalu lebih besar dari pada kemiskinan perkotaan bahkan berada diatas angka nasional. Kebijakan Dana Desa ini adalah mandat dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas kewenangan dan fungsi desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai sasaran pembangunan. Menggunakan data panel dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2018 dengan metode estimasi fixed effect, hasilnya menunjukkan bahwa Kebijakan Dana Desa berpengaruh dalam menurunkan jumlah penduduk miskin pedesaan di Indonesia. Pada penelitian ini juga menangkap sumber pedapatan desa lainnya dan faktor-faktor lain yang juga memiliki pengaruh pada jumlah penduduk miskin pedesaan.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the effect of the Village Fund policy on the number of rural poor populations in Indonesia. This policy first appeared in the Jokowi-JK era as one of the central government's efforts in poverty alleviation programs to reduce inequality between rural and urban poverty where in the last 9 years rural poverty has always been greater than urban poverty and even above the national rate . This Village Fund Policy is a mandate from Law No. 6 of 2014 concerning Villages which is a form of state recognition of villages, specifically in the context of clarifying village authority and functions, and strengthening the position of villages and village communities as a development targets. Using panel data from 514 districts/cities in Indonesia from 2010 to 2018 with the fixed effect estimation method, the results show that the Village Fund Policy has an effect in reducing the number of rural poor populations in Indonesia. This research also captures other village income sources and other factors that also have an influence on the number of rural poor populations."

"

Laporan magang ini mengevaluasi bagaimana prosedur yang dilakukan oleh KAP VNM dalam menentukan kontrak CPT Indonesia yang mengandung sewa. Prosedur yang dilakukan KAP VNM mengacu pada IFRS 16 mengenai sewa. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa prosedur yang dilakukan oleh KAP VNM dalam menentukan sewa telah sesuai dengan IFRS 16 karena telah mempertimbangkan tiga kriteria penting dalam penentuan sewa. Kriteria tersebut adalah apakah di dalam kontrak terdapat aset identifikasian, apakah lessee memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset sepanjang periode penggunaan, dan apakah lessee memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian selama periode penggunaan.

 

---

This internship report evaluates the procedure that is performed by KAP VNM in order to determine wether CPT Indonesia’s contracts contain lease or not. The procedure is based on IFRS 16 about leasing. The evaluation shows the procedure that is performed by KAP VNM to determine lease has been done appropriately accordance to IFRS 16 because the procedure has considered three important criterias in order to determine lease. Those criterias are wether there is an identified asset, does lessee has the right to obtains substantially all of the economic benefits from the use of asset throughout the period of use, and does lessee has right to direct the use of assets throughout the period of use.

 

"

"ABSTRAKMasalah yang sering dihadapi dalam pengelolaan bank adalahhal-hal yang berhubungan dengan Assets and Liabilities . Bagisuatu bank penataan unsur-unsur assets dan liabilities yangdimilikinya akan rnenentukan besarnya pendapatan yang akandiperolehnya. Studi ini bermakSud untuk menganalisa kinerja bank, dalamhal ini Bank Rakyat Indonesia, melalui pendekatan Asset Liabilitymanagement. Analisa yang dilakukan terhadap data?data keuanganbulanan BRI tahun 1991, dalam hal ini. balance sheet dan incomestatement. Pertama-tama tiap?tiap unsur assets dan liabilitiesdipilah-pilah menurut jenisnya dan pendapatan yang diperolehnyaatau biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya, ROE modeldipergunakan untuk menganalisa perkembangan tahunannya. AnalisaGAP dipergunakan untuk memperlihatkan proses manajemen AssetLiabilities yang dilakukan oleh BRI sepaniang tahun 1991. Pada tahun 1991 BRI merupakan bank dengan asset terbesarnamun profit margin-nya merupakan yang terkecil dibandingkandengan bank-bank umum milik pemerintah lainnya. Rendahnya profitmargin BRI tersebut disebabkan makin mengecilnya interest spread,sehingga NIM yang diperoleh juga makin kecil. Mengecilnya interest spread tersebut disebabkan olehmeningkatnya biaya bunga yang dikeluarkan. Makin, mahalnya biayabunga menuntut BRI untuk mengembangkan sumber?sumber dana yangmurah. Selanjutnya untuk lebih meningkatkan profit margin yangdiperolehnya, BRI mengembangkan sumber?sumber pendapatan non-bunganya, serta menekan biaya?biaya non bunga yang dikeluarkan. Biaya non-bunga yang dikeluarkan dapat ditekan denganmemperbaiki kualitas portfolio kredit yang disalurkan denganmemfokuskan pada bidang usaha yang mempunyaí prospek. SelanjutnyaBRI membina nasabah?nasabah penerima kreditnya untuk mempertajamwawasan usahanya. Untuk meningkatkan efektivitas sumberdaya manusia yangdimilikinya, peningkatan kualitasnya melalui pelatihan-pelatihanyang teratur perlu untuk dilaksanakan, Penìngkatan kualitassumberdaya manusia ini bertujuan untuk mengoptimumkan penggunaanbiaya tenaga kerja dan biaya operasional dalam memperolehpendapatan. Pendapatan non-bunga dapat dikembangkan lagi denganmemberikan layanan jasa?jasa keuangan, memanfaatkan luasnyajaringan kerja yang dimiliki BRI. Dalam rangka mengembangkan pendapatan bunga, studi inimerekomendasikan untuk lebih mengembangkan lagi Kupedes yangmemiliki suku bunga tertinggi dibandingkan dengan produk-produkpenyaluran dana lainnya dengan lebih mendayagunakan jaringankerja yang dimiliki di pelosok-pelosok pedesaan. Sedangkan untuk menekan biaya bunga, direkomendasikan untuklebih mengembangkan produk-produk penghimpunan dana yang tingkatbunganya rendah, seperti Giro Rp dan Giro Valas, dengan carameningkatkan daya tariknya misalkan dengan sedikit menaikkan sukubunganya maupun dengan memberikan hadiah (promosi dana), sertamengurangi penghimpunan dana yang tingkat bunganya tinggi. Menata Asset Liability secara pro-aktif, bukan reaktif untukdapat lebih mengantisipasi perubahan-perubahan ekstern yang akanmempengaruhi industri perbankan pada urnumnya dan BRI padakhususnya."

"Laporan magang ini membahas tentang kebijakan akuntansi dan prosedur audit atas aset eksplorasi dan properti pertambangan pada Grup XYZ. Kebijakan akuntansi atas aset eksplorasi akan dianalisa berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 64 Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral dan kebijakan akuntansi atas properti pertambangan akan dianalisa sesuai PSAK 16 Aset Tetap . Prosedur audit yang dilakukan KAP CTA akan dibandingkan dengan teori serta Standar Profesional Akuntan Publik SPAP yang berlaku di Indonesia.

---

The focus of this study is intended to analyze implementation of accounting policy and audit procedures of exploration and evaluation assets and mining properties rsquo XYZ Group. Accounting policy of exploration and evaluation assets will be analyzed based on Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 64 Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral and accounting policy of mining properties will be analyzed based on PSAK 16 Aset Tetap . Audit procedures done by KAP CTA will be compared with the theory and Standar Profesional Akuntan Publik SPAP which is effective in Indonesia."

"Aset non produktif adalah aset perusahaan yang karena alasan tertentu menjadi tidak mampu memberikan nilai ekonomis bagi perusahaan. Untuk menutupi biaya operasional dan pajak, pemanfaatan aset diperlukan, tetapi sebelumnya analisis pemanfaatan dilakukan terlebih dahulu. Analisis pemanfaatan aset yang terdiri atas tanah dan bangunan milik perusahaan antam di Limo 2 & 3 jakarta selatan bertujuan untuk menentukan pemanfaatan aset terbaik bagi perusahaan. Alat analisis yang digunakan terdiri dari aspek hukum, aspek pasar, aspek konstruksi teknis, dan aspek keuangan. Dalam penelitian ini terdapat dua bentuk pemanfaatan aset yaitu bisnis rumah kota dan bisnis rumah kos, maka berdasarkan hasil analisis akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan untuk memilih aset mana yang memiliki pemanfaatan paling menguntungkan. Untuk menganalisis apakah bentuk emanfaatan aset menguntungkan atau tidak, pendapatan, biaya, dan Arus Kas bisnis harus ditentukan. Alat analitik yang digunakan adalah Net Present Value (NPV), Payback Period (PP), dan internal rate of return (IRR). Berdasarkan hasil analisis, bentuk pemanfaatan aset yang bermanfaat bagi perusahaan adalah bisnis townhouse dengan nilai NPV adalah Rp. 96.900.101.939,35 dengan periode waktu 20 tahun.

---

Non-productive assets are company assets that become special reasons do not provide economic value for the company. To pay for operational costs and taxes, the use of the required assets, the previous analysis is done before it is done. Analysis of the utilization of assets consisting of land and buildings owned by the company in South Jakarta Limo 2 & 3 is intended to determine the best use of assets for the company. The analytical tool used consisted of legal aspects, market aspects, technical construction aspects, and financial aspects.

In this study, there are two assets that contain assets of a business house and boarding house, so based on the results of the analysis will be a consideration in making decisions for companies to choose which assets have the most beneficial benefits. To analyze whether the shape For the benefit of beneficial assets or not, revenues, costs, and business cash flow must be determined. Analytical tools used are Net Present Value (NPV), Payback Period (PP), and internal rate of return (IRR). Based on the results of the analysis, the use of assets that benefit the company is a townhouse business with an NPV value of Rp. 96,900,101,939.35 with a period of 20 years."

"Penelitian ini membahas mengenai peralihan aset rumah dinas eks Perusahaan Kereta Api Swasta Belanda hasil tindakan Nasionalisasi, tanpa melalui proses peralihan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Perubahan status badan hukum dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), dahulu di bawah Departemen Perhubungan menjadi PT. KAI (Persero) di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara, tidak serta merta mengakibatkan asetnya ikut beralih. Kasusnya timbul ketika PT. KAI (Persero) mengeluarkan surat peringatan terhadap para penghuni rumah dinas eks perusahaan kereta api swasta Belanda tersebut karena tidak mau membayar sewa. Para penghuni menganggap bahwa PT. KAI (Persero) tidak berhak memungut sewa karena tanah dan rumah dinas tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku belum menjadi aset PT. KAI (Persero). Adapun permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan PT. KAI (Persero) dalam memanfaatkan, menguasai dan menyewakan aset rumah dinas eks perusahaan kereta api Belanda tersebut yang berdiri di atas tanah Hak Pakai atas nama PJKA cq Departemen Perhubungan RI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisa data secara preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa peralihan aset dari perusahaan kereta api Belanda ke PT. KAI (Persero) belum sah dan valid, karena belum ada Peraturan Pemerintah yang menyatakan secara tegas bahwa terhadap aset tersebut sebagai penyertaan modal kepada PT. KAI (Persero). Sehingga, tindakan PT. KAI (Persero) memungut sewa serta memanfaatkan aset berupa rumah dinas, tidak dapat dibenarkan, karena status aset tersebut merupakan Barang Milik Negara, yang seharusnya hasil sewa disetorkan ke dalam kas Negara bukan kepada kas PT. KAI (Persero).

---

This research discusses the transfer of assets of the former Dutch Private Railway Company as a result of the nationalization, without going through the transition process in accordance with the applicable legislation. The legal entity status change of The Railway Company (PJKA), formerly under the Ministry of Transportation becoming PT. KAI (Persero) under the Ministry of State-Owned Enterprises, does not necessarily result in its assets being transferred. The case arises when PT. KAI (Persero) issued a warning letter to the residents of the former dutch private railway company's office house for not wanting to pay rent. The residents consider that PT. KAI (Persero) is not entitled to collect the rent since the land and the office house according to the prevailing laws and regulations have not become an asset of PT. KAI (Persero) yet. The legal issues raised in this study are actions taken by PT. KAI (Persero) in utilizing, controlling and renting the assets of the former Dutch railway company's office house which stands on the land of Hak Pakai on behalf of PJKA cq Ministry of Transportation. The research method used in this study is normative juridical with a prescriptive approach to data analysis. Based on the results of the study, it was concluded that the transfer of assets from Dutch railway companies to PT. KAI (Persero) is not yet valid, because there is no Government Regulation that explicitly states that the asset as a capital investment to PT. KAI (Persero). Thus, the actions of PT. KAI (Persero) collects leases and utilizes assets in the form of office houses, which cannot be justified, as the status of the asset is State Property, which should be the rental proceeds deposited into the State treasury instead of to the PT. KAI (Persero) treasuries."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak dari diversifikasi aset terhadap profitabilitas bank dengan melihat bagaimana keputusan diversfikasi aset perbankan dapat meningkatkan keuntungan bank. Sumber data yang digunakan berasal dari industri perbankan di lima negara di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina pada periode 2011-2017. Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan diversifikasi aset akan menurunkan performa bank. Sebaliknya, penelitian ini juga menemukan apabila bank dengan ukuran kecil akan sangat diuntungkan saat melakukan tindakan seperti diversifikasi aset. Hal tersebut menunjukan bahwa melakukan diversifikasi aset akan memberikan hasil yang berbeda bagi masing-masing bank.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to investigate the impact of the asset diversification towards Banks profitability by seeing on how the decision about it could make an increase in Banks profit. The data sources that used on this research are come from banking industry in five countries across South East Asia such as Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, and Philippine from 2011 until 2017. This research found that the increase of the asset diversification has made the Banks performance itself became deflated. Conversely, this research has also found that if the Bank with the small will benefited the most when they take such an action by doing the asset diversification. It shows that by doing the asset diversification will give different result to the Bank itself."

"Laporan magang ini membahas evaluasi penerapan kebijakan akuntansi aset tetap pada PT B serta refleksi diri penulis selama melaksanakan program magang. PT B merupakan perusahaan pengembang properti dengan sebuah unit bisnis shopping mall. Mall PT B tersebut awalnya telah direncanakan untuk dibuka dan dioperasikan pada April 2020, namun harus ditunda hingga Februari 2021 dikarenakan situasi pandemi Covid-19. Gedung mall yang akan dioperasikan oleh PT B tersebut merupakan gedung milik induk perusahaan dimana PT B ditunjuk untuk mengembangkan dan mengelola mall tersebut atas perjanjian kerjasama. Secara umum, PT B telah menerapkan kebijakan akuntansi aset tetap sesuai dengan standar yang berlaku meskipun masih ada beberapa temuan terkait klasifikasi Construction in Progress yang belum direklasifikasikan ke dalam aset tetap. Dari hasil refleksi diri, penulis menyadari bahwa perlu meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara di depan umum, lebih disiplin dalam manajemen waktu serta memperluas ilmu pengetahuan terkait standar akuntansi. Dengan begitu penulis dapat menjadi pribadi yang lebih berkualitas di masa depan, terutama di dalam dunia kerja

---

This internship report discusses the evaluation of the implementation of fixed asset accounting policies at PT B as well as a discussion of the author’s self-reflection during the internship program. PT B is a property development company with a business unit of shopping mall. The mall, which is not currently operating, was originally planned to open in April 2020, but had to be postponed until February 2021 due to the Covid-19 pandemic situation. The building which will be operated by PT B is the building owned by the parent company where PT B is appointed by the parent company to develop and manage the mall under the cooperation agreement. In general, PT B has implemented the fixed asset accounting policies in accordance with applicable standards although there are still several findings related to the construction in progress that have not been reclassified to fixed assets. Based on the evaluation of self-reflection, the author realizes that it is necessary to boost the level of self-confidence in public speaking, be more dicisplined in time management and broaden the knowledge of accounting standards. Therefore the author will become a more qualified person in the future, especially in the working world"

"Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum pengambilalihan suatu aset milik yayasan oleh yayasan lainnya yang memiliki kemiripan nama. Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma yang didirikan pada tahun 2011 dalam akta berita acaranya, menyatakan memiliki hubungan historis dengan yayasan yang memiliki kemiripan nama dengannya, yaitu Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar yang baru mendapat pengesehan sebagai badan hukum pada tahun 2015, namun telah didirikan sejak tahun 1960 dan kemudian mengambil alih aset yayasan tersebut. Hal ini pun terjadi tidak terlepas dari peran serta notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta sebagai dasar dalam pelaksanaan suatu perbuatan hukum. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan dari Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Nomor 214 tahun 2011 dan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Nomor  32 Tahun 2015; dan akibat hukum pengambilalihan aset milik suatu yayasan oleh yayasan lainnya. Permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan melalukan penelitian kepustakaan dan didukung oleh wawancara. Tipe penelitian ini berdasarkan sifatnya adalah penelitian deskriptif-analitis. Hasil analisis adalah bahwa Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Nomor 214 tahun 2011 dan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Nomor  32 Tahun 2015 adalah sah dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku, serta tindakan pengambilalihan aset suatu yayasan oleh yayasan lainnya yang tidak didasari dengan alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.

---

This study discusses the legal consequences of asset acquisition owned by a foundation by other foundation which has similar name. Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma which was established in 2011 in its minutes, stated that it has historical relationship to the foundation that has similar name with it, namely Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar which was just legalized as legal entity in 2015, yet has been established since 1960 and whereupon take over the asset of such foundation.  This matter occurred not apart from the participation of notary as a public official in the making of deed as the basis for carrying out a legal action. As for the issues discussed herein are regarding the legality of the Deed of Establishment of Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Number 214 of 2011 and Minutes of Meeting of Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Number 32 of 2015; and legal consequences of acquisition of an asset which owned by a foundation by other foundations. Such issue answered by using normative-juridical research method by conducting literature research and supported by interview. This research type based on its nature is descriptive-analysis. The analysis results are that the Deed of Establishment of Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Number 214 of 2011 and Minutes of Meeting of Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Number 32 of 2015 are valid and not violate the prevailing laws and regulations, and the act of asset acquisition owned by a foundation by other foundation without a rightful legal basis is a tort."

"ABSTRAKUNCAC Tahun 2003 menawarkan non-conviction based asset forfeiture untuk diberlakukan di setiap negara sebagai alternatif perampasan terhadap hasil tindak pidana. Perampasan aset tanpa penghukuman terhadap pelaku memberikan terobosan terhadap kelemahan pengaturan KUHP yang masil berorientasi terhadap pelaku. Model perampasan ini berlaku untuk setiap hasil kejahatan meskipun telah bercampur dengan dana yang sah dan dikuasai oleh pihak lain. Saham menjadi kualifikasi aset tersebut. Kepastian hukum terhadap saham tersebut perlu untuk dianalisa jika atasnya diterapkan non-conviction based asset forfeiture. Ketidakmampuan pelaku untuk hadir dan membuktikan bahwa aset yang dimilikinya merupakan hasil perolahan dana yang sah. Namun, kendala terhadap saham sendiri tidak dapat disamakan dengan perampasan harta lainnya. Kepemilikan saham serta penguasaan oleh pihak ketiga menjadi salah satu kendala untuk dapat menelusuri saham sebagai aset tercemar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghadirkan undang-undang yang lebih komprehensif dibandingkan pengaturan yang ada saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep dan kasus. Non-conviction based asset di Indonesia masih diatur berdasarkan gugatan perdata dan Perma No. 1 Tahun 2013. Tahapan-tahapan perampasan aset berdasarkan 2 peraturan tersebut masih memiliki kendala yang dapat merugikan negara dalam hal perampasan saham. Sistem hukum di Indonesia masih belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perampasan aset khususnya terhadap saham.

---

ABSTRACTforfeiture as an alternative to seizure proceed of crime. Non conviction based asset forfeiture provide a breakthrough against susceptibility Criminal Code that its in personam oriented. This forfeiture model is applied to each proceed crime eventhough derivied from or obtained directly or indirectly, through commison of an offence. Thus, its applying to asset as stock of corporate. The certainty of law of stock as an asset of corporate must has analized when non conviction based asset forfeiture applied. The ability of offender to present and prove the asset is not derived from aset legally tainted. Nevertheless, the obstacles to seizure the stock of corporate is distinguish than others proceed of crime. The ownership of beneficial owner and corporate control of stock is one of the obstacles to track the proceed of crime. The aim of this paper is to encourage goverment to apply statute of asset recovery. The method is juridicial normative with statute, cases and concept approach. Non conviction based asset forfeiture according to civil procedure and Perma No. 1 Tahun 2013. Stages of asset forfeiture according its rules has any weaknesses to seizure the stock of corporate as a proceed of crime. Indonesia systems of law has not been able to give a protection and certainty of law to forfeit the stock. "