Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah perusahaan acquirer mendapatkan dampak kinerja yang signifikan setelah melakukan Cross Border Acquisition (CBA) pada target perusahaan di Asia Tenggara. Periode penelitian selama tahun 2005-2015 dengan periode pengamatan kinerja pada 12, 24 hingga 36 bulan paska CBA. Metode pengujian yang digunakan adalah event study dan estimasi model pooled least squared pada variabel dependen kinerja BHAR, ROA dan ROE. Penelitian ini menguji 5 faktor utama yang diduga mempengaruhi dampak value pada kinerja acquirer paska CBA yaitu lokasi perusahaan dari negara maju/berkembang, jarak budaya, kemampuan absorpsi dan transfer pengetahuan, pengalaman serta lingkungan tata kelola. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa acquirer mendapatkan dampak value paska CBA. Lokasi perusahaan dari negara maju/berkembang, jarak budaya dan lingkungan tata kelola juga memberikan dampak yang signifikan pada kinerja paska CBA.

---

This paper aims to examine whether the acquirer firm can get significant performance from Cross Border Acquisitions (CBA) targeting firms domiciled in Southeast Asia. We examine deals over the period 2005-2015 with 12, 24, 36 months of performance horizon. We use event study and pooled least square model estimation on BHAR, ROA, and ROE as the dependent variable. We test 5 factors that are predicted to have a significant impact on acquirer performance after CBA. They are whether acquirer from advanced or emerging market, culture, absorptive capabilities, experience, and governance. We find that the CBA has a significant value impact on acquirer performance. We documented that location, culture, and governance have a significant impact on acquirer performance."

"Thesis ini membahas perlakuan pajak penghasilan pada transaksi cross- border mergers and acquisitions di Indonesia. Di Indonesia transaksi cross- border mergers and acquisitions belum diatur secara tegas dan jelas sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak karena perlakuan pajak penghasilan antara transaksi merger dan akuisisi domestik dengan transaksi cross-border mergers and acquisitions diperlakukan secara berbeda yang tentu saja hal ini tidak sesuai dengan prinsip tax neutrality. Selain itu akibat belum diaturnya perlakuan pajak penghasilan pada transaksi cross-border mergers and acquisitions ada potensi dilakukannya aggressive tax planning oleh wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu ada pengaturan atas perlakuan pajak pada transaksi cross-border mergers and acquisitions dengan tetap menjaga hak pemajakan negara sumber penghasilan atas aset yang dialihkan pada transaksi cross-border mergers and acquisitions.

---

This thesis addresses an income tax treatment of cross-border mergers and acquisitions in Indonesia. In Indonesia, cross-border mergers and acquisitions have not been regulated explicitly and clearly that cause injustice to taxpayers. Injustice to taxpayers because the income tax treatment of domestic mergers and acquisitions and cross-border mergers and acquisitions are treated differently, of course, this is not in accordance with the principle of tax neutrality. Other consequences have not been regulated due to income tax treatment of cross-border mergers and acquisitions is the possibility of conducting aggressive tax planning by the taxpayer.

This research applies a qualitative approach using a descriptive method and the data collecting technique uses both library research and field study. The results of this study concluded that there should be regulation on the tax treatment of cross-border mergers and acquisitions while keeping the taxation right of source state from the assets transferred on the cross-border mergers and acquisitions."

"Skripsi ini membahas tentang cross border insolvency pada pelaksanaan putusan pailit perusahaan asing di Indonesia dan Malaysia. Seiring dengan perkembangan suatu negara, transaksi bisnis mulai merambah melewati batas-batas negara, salah satunya adalah pinjam meminjam uang untuk modal suatu perusahaan. Keadaan ketika debitur tidak mampu membayar utangnya dapat membuat debitur dinyatakan pailit. Kepailitan tersebut disebut cross border insolvency. Salah satukasus terkait cross border insolvency adalah kasus permohonan pailit Penaga Timur Sdn.Bhd yang diajukan oleh PT. Wijaya Artha Shipping dan PT. Ujung Medini Lestari. Permasalahan yang diangkat dalam kasus tersebut adalah unsurunsur cross border insolvency dan ketentuan UNCITRAL Model Law on Cross- Border Insolvency dapat diterapkan dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn. Permasalahan lain yang diangkat pada skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan putusan pailit perusahaan asing di Indonesia dan Malaysia. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Analisis yangdilakukan adalah untuk menjelaskan unsur-unsur cross border insolvency dan ketentuan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency dapat diterapkan dalam Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn, dan pelaksanaan putusan pailit perusahaan asing di Indonesia dan Malaysia.This paper discussed cross border insolvency in enforcement of bankruptcy judgment of foreign company in Indonesia and Malaysia. As a country developing, business transactions begin to penetrate cross border, one of the business transcations is loan agreement for capital. The condition of debtors can not pay their debts can make the debtors go bankrupt. This is called as cross border insolvency. One of the cases of cross border insolvency is a bankruptcy of Penaga Timur Sdn.Bhd case that was filed by PT. Wijaya Artha Shipping and PT. Ujung Medini Lestari. This paper examines the elements of cross border insolvency and the using of UNCITRAL model Law on Cross Border Insolvencyin the case Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn. This paper also examines the enforcement of bankruptcy judgment of foreign company in Indonesia and Malaysia. This study was conducted by using normative legal research method. The analysis presents the elements of cross border insolvency and the using of UNCITRAL model Law on Cross Border Insolvency in the case Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn, and the enforcement ofbankruptcy judgment of foreign company in Indonesia and Malaysia."

"Penelitian ini menganalisis faktor penentu keputusan individu untuk berpartisipasi dalam perdagangan lintas batas informal (ICBT) dan sejauh mana pendapatan rumah tangga dipengaruhi oleh partisipasi individu dalam ICBT. Dengan menerapkan metode pengambilan sampel melalui snowball method, peneliti melakukan survey kepada 77 individu yang melakukan ICBT dan 70 individu yang tidak melakukan ICBT yang menetap di daerah perbatasan Entikong, Indonesia. Kuesioner ICBT diadopsi dari Uganda Bureau of Statistics (UBOS) tahun 2008. ICBT tidak dikenakan pajak akan tetapi bersifat resmi sesuai Border Trade Agreement 1970. ICBT mengizinkan pedagangan untuk melakukan aktivitas jual beli barang-barang tertentu di daerah tertentu di bawah Rp. 2.025.900 (RM 600). Jumlah barang yang diperdagangkan setiap bulan juga terbatas. Untuk mengidentifikasi peran ICBT bagi daerah Entikong, peneliti menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Pertama, sebuah model partisipasi dalam ICBT diestimasi menggunakan regresi multivariat logit. Hasil penunjukkan bahwa gender, lokasi, jarak, banyaknya jumlah pekerjaan yang dimiliki, posisi sebagai kepala rumah tangga dan kepemilikan asset mempengaruhi keputusan individu untuk berpartisipasi dalam ICBT. Kedua, sebuah model regresi OLS digunakan untuk menginvestigasi manfaat moneter bagi individual dari ICBT. Hasil mengindikasikan bahwa partisipasi dalam ICBT mendorong pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga, khususnya pendapatan sekunder di daerah. Ketiga, peneliti memeriksa karakteristik dari ICBT dan menunjukkan bahwa komoditas ekspor utama adalah terong dan lada. Sedangkan komoditas impor utama adalah gula dan minyak goreng. Profit yang dihasilkan dari ICBT ini sebagian besar digunakan sebagai modal untuk diinvestasikan kembali, membayar pinjaman, dan membayar biaya sekolah anak. Peneliti menyimpulkan bahwa ICBT diperlukan sebagai sumber pendapatan yang penting bagi individu di Entikong dan sebagai mekanisme individu untuk menyelesaikan suatu masalah. Ketiadaan ICBT akan membuat kondisi perekonomian rumah tangga semakin memburuk, sehingga pemerintah perlu langkah lebih lanjut untuk menyelesaikan situasi tersebut melalui program jaminan sosial yang mahal. Akan tetapi, masih dipertanyakan apakah pemerintah benar-benar mendapatkan manfaat dari formalisasi perdagangan skala kecil ini.

---

This study analyzes the determinants of people's participation in informal cross-border trade (ICBT) and to what extent household income is affected by participation in informal trade. By applying a snowball sampling method, the author carried out a survey among 77 ICB traders and 70 non-ICB traders who live all in the Entikong border area of Indonesia. The ICBT questionnaire developed by the Uganda Bureau of Statistics (UBOS) in 2008 was adapted. ICBT is non-taxed but formalized in Indonesia since 1970 under The Border Trade Agreement. It allows traders within a certain area to exchange pre-specified goods below a value of Rp. 2,025,900 (RM 600). The numbers of monthly trades are also limited. To assess the role of ICBT for the Entikong region I make use of quantitative and qualitative methods. First, a model of ICBT participation is estimated using a multivariate logit regression. The findings illustrate that gender, location, distance, multiplicity of jobs, position in a household and asset ownership affect the decision to engage in ICBT. Second, an OLS regression model was employed to examine the individual monetary benefit from ICBT.

The result indicates that ICBT participation boosts income and improves the household's economic prosperity, especially secondary income in the Entikong region results to a large extend from ICBT. Third, I assess the nature of trade and show that the major exported goods are sour eggplant and pepper. The major imported goods are sugar and cooking oil. Proceeds from ICBT are mainly used for reinvestment, for rental payments and to cover school fees. I conclude that ICBT is needed as an important source of income in Entikong and a coping mechanism. In the absence of ICBT, the economic conditions of the households would be worse suggesting that the government would need to step in with social programs that are costly. Therefore, it is questionable whether the government would really gain from formalizing this small-scale cross-border trade."

"Uang elektronik merupakan instrumen pembayaran nontunai yang memiliki fungsi untuk mendukung ekonomi digital di Indonesia. Tidak hanya jenis uang elektronik dalam negeri saja yang beroperasi, uang elektronik asing dalam bentuk dompet eletkronik telah dapat digunakan di Indonesia. WeChat Pay yang telah bekerja sama dengan Bank CIMB Niaga dan Alipay yang bekerja sama dengan Bank BCA telah membuat dompet elektronik asing tersebut dapat digunakan oleh wisatawan asing bertransaksi domestik di Indonesia. Skripsi ini kemudian mengambil 2 (dua) pokok permasalahan yaitu bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur dompet elektronik lintas batas dan bagaimana implikasi dengan diberlakukannya dompet elektronik lintas batas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menekankan pada penggunaan hukum secara tertulis dan didukung dengan hasil wawancara narasumber. Dengan demikian, dapat disimpulkan penerbit dompet elektronik asing harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti bekerja sama dengan BUKU 4 dan terhubung dengan Gerbang Pembayaran Nasional untuk menjamin kepastian penyelesaian transaksi. Adapun dampak diberlakukannya dompet elektronik lintas batas seperti pendanaan terorisme, pencucian uang, serta transparansi data diharapkan dapat diantisipasi. Dengan demikian, dibutuhkan tindakan tegas dari Bank Indonesia untuk mengawasi kegiatan dompet elektronik lintas batas untuk mewujudkan kepastian hukum dan penyelenggaraan kegiatan yang aman, efisien, dan lancar.

---

A non-cash payment instrument such as electronic money (e-money) has important factocs supporting the digital economy in Indonesia. Not only are domestic electronic money cross border electronic money has also been used in Indonesia. This thesis thesis then takes 2 (two) main issues, namely how the laws and regulations regulate cross border e-wallet and whar are the implications of implementing cross border e-wallets. The research method used is normative juridical, by emphasizing the use of the law in writing and supported by the results of interviewing informants. The conclusions obtained are WeChat Pay which has collaborated with CIMB Niaga and Alipay with BCA has mad this cross border e- wallet available for foreign wallet issuers must cooperate with BUKU 4 and connected to national payment gateways in order to guarantee the certainty of transaction settlement. This cross border transactions has the impact to terrorism financing, money laundering, and data transparency that should be anticipated. Thus, Bank Indonesia should supervise the activities to realize legal certainty and safe and effiecient cross border e-wallet."

"Kegiatan ekonomi antar negara membukakan pintu para investor untuk dapat menanamkan investasinya di negara lain. Seiring dengan meningkatnya kegiatan transaksi ekonomi internasional, terbuka besar kemungkinan munculnya masalah kepailitan lintas negara. Maka dari itu, instrumen hukum kepailitan di sebuah negara harus ditingkatkan. Dalam menghadapi masalah kepailitan lintas negara, beberapa negara telah mencari jalan keluar seperti halnya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah menciptakan UNCITRAL Model Law 1997, dan European Union yang telah menciptakan peraturan regional yang disebut dengan Council Regulation (EC) No. 1356/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings. Permasalahan kepailitan lintas negara juga dapat diatasi dengan perjanjian bilateral seperti yang dilakukan Singapura dengan Malaysia dalam Mutual Recognition and Mutual Enforcement of Republic of Singapore and Malaysia on Cross-Border Insolvency. Indonesia merupakan salah satu negara yang belum memiliki satupun peraturan yang mengatur mengenai kepailitan lintas negara. Skripsi ini akan membahas mengenai kemungkinan diterapkannya pengaturan mengenai kepailitan lintas negara di Indonesia dengan meninjau pengaturan kepailitan lintas negara yang dilakukan Singapura dengan perjanjian bilateral bersama Malaysia, dan juga langkah Singapura dalam mengadopsi UNCITRAL Model Law melalui studi kasus. Selain itu, Skripsi ini juga membahas mengenai pengaturan regional kepailitan lintas negara yang diciptakan oleh European Union.Economic activity between countries opens opportunities for investors to be able to invest in other countries. Along with the increase of international economic transactions, there is possibility of the emergence of Cross-Border Insolvency inssues. Therefore, bankruptcy instruments in a country must be improved. In dealing with Cross-Border Insolvency, several countries have sought solutions. The United Nations created the UNCITRAL Model Law on 1997, and the European Union created a regional regulation called Council Regulation (EC) No. 1356/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings. The Cross-Border Insolvency issues can also be settled by bilateral agreements such Mutual Recognition and Mutual Enforcement of the Republic of Singapore and Malaysia on Cross-Border Insolvency which conducted by Singapore and Malaysia. Indonesia does not yet have a single regulation that governs Cross-Border Insolvency. This study will discuss the possibility of applying Cross-Border Insolvency instruments in Indonesia by reviewing the Cross-Border Insolvency Instruments undertaken by Singapore with bilateral agreements with Malaysia, and also Singapore's steps in adopting the UNCITRAL Model Law through case studies. In addition, this study also discusses regional regulation on Cross-Border Insolvency created by the European Union"

"Pandangan terkait dengan Resource Based View memiliki perspektif bahwa social capital yang dimiliki oleh anggota dewan perusahaan dapat menjadi kekuatan serta keunggulan bagi perusahaan. Salah satu bentuk dari social capital tersebut adalah koneksi internal yang terjalin antar anggota dewan baik komisaris maupun direksi perusahaan. Penelitian yang mengkaji terkait koneksi internal dewan perusahaan sampai sejauh ini masih relatif jarang dijumpai di dalam literatur keuangan, khususnya di Indonesia. Di dalam penelitian ini akan ditelusuri bagaimana pengaruh dari board internal connection terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Sampel yang diamati meliputi perusahaan publik pada seluruh sektor di Indonesia terkecuali sektor keuangan selama periode tahun 2017 sampai dengan 2019. Di samping itu mengingat mayoritas perusahaan di Indonesia di dominasi oleh perusahaan keluarga, maka dalam penelitian ini akan ditelusuri juga bagaimana kehadiran dari adanya kontrol keluarga dapat mempengaruhi hubungan antara board internal connection terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Pada hasil pengujian empiris yang dilakukan dalam penelitian ini membuktikan bahwa adanya kontrol keluarga di dalam perusahaan mampu memperlemah hubungan positif antara board internal connection terhadap kinerja perusahaan.

---

Resource Based View has a perspective that board social capital can become an advantage for the company. Internal connection is one of the social capital that exist in firm’s board members. Empirical study that focus on investigating the board internal connection on firm performance are still rare in the financial literature, especially in Indonesia. The purpose of the study is to investigate the effect of board internal connection on firm performance in Indonesia. This study employs a sample comprising all Indonesian listed companies during the period 2017 to 2019, excluding the financial and banking sector. Majority of companies in Indonesia are dominated by family companies, so in this study also investigates how the existence of family control can affect the relations between board internal connection and firm performance in Indonesia. This study provides empirical evidence that the existence of family control in the company weaken the positive relationship between board internal connection and firm performance."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui bagaimana perusahaan Aplikasi Super dapat menjadi untung di tengah memelihara pertumbuhan perusahaan tanpa adanya dana dari investor. Metode analisis yang dilakukan menggunakan metode studi kasus yang menekan pada satu kasus. Metode yang digunakan adalah case study dengan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aplikasi Super dapat bertahan tanpa perlu mendapatkan uang lagi dari investor dengan cara menaikkan laba kotor hingga 5,51% melalui memproduksi barang sembako sendiri seperti makanan, minuman, dan lain-lain yang memberikan laba kotor lebih dari 30% dan melalui Corporate Action akuisisi perusahaan penghasil sembako.

---

This research aims to find out how a Super Application company can becomeprofitable while maintaining the company's growth without any funding from investors. The analytical method used is the case study method which emphasizes one case. The method used is a case study with a qualitative and quantitative descriptive method. The results of this study indicate that Super Applications can survive without the need to get funding from investors by increasing gross profit up to 5.51% through producing basic food items such as food, beverages, etc., which

provide a gross profit of more than 30% and through Corporate Actions to acquire food-producing companies."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan dari struktur jajaran direksi dan dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan. Variabel dependen adalah ROA dan Tobin?s q sedangkan variabel independen adalah ukuran jajaran direksi, keberadaan direktur wanita, ukuran dewan komisaris, presentase komisaris independen, lama direktur menjabat, jumlah rapat, leverage , umur perusahaan, ukuran perusahaan dan lama listing. Penelitian ini membuktikan ukuran jajaran direksi mempunyai hubungan positif terhadap kinerja perusahaan baik segi keuangan (ROA), maupun dari segi pasar (Tobin?s q). Keberadaan direktur wanita tidak mempunyai hubungan terhadap kinerja perusahan baik segi keuangan (ROA), maupun dari segi pasar(Tobin?s q). Ukuran dewan komisaris tidak mempunyai hubungan terhadap kinerja perusahan dari segi keuangan (ROA) dan mempunyai hubungan positif terhadap kinerja perusahan dari segi pasar (Tobin?sq). Komisaris independen tidak mempunyai hubungan terhadap kinerja perusahan baik segi keuangan (ROA), maupun dari segi pasar(Tobin?s q).

---

ABSTRACTThe aim of this research is to examine the relationship of the Board of Director and Board of Commissioner?s structure towards the company's performance. Dependence variable are ROA and Tobin?s q, whereas independence variable are size of Board of Direction, presence female directors, size of Board of Commissioner, president director tenure, number board meetings, leverage, firm age, size of the company, and years listing. This research proof that size of the board of director gives positive relationship towards company?s performance both in financial terms (ROA) and market value (Tobin?s Q). There is no relationship between presence of female director with company?s performance both in financial terms (ROA) and market value (Tobin?s Q). There is no relationship between size of board of commissioner with company?s performance in financial terms (ROA) and have a positive relationship towards company?s performance and market value (Tobin?s Q). There is no relationship between independent commissioner with company?s performance both in financial terms (ROA) and market terms (Tobin?s Q).;The aim of this research is to examine the relationship of the Board of Director and Board of Commissioner?s structure towards the company's performance. Dependence variable are ROA and Tobin?s q, whereas independence variable are size of Board of Direction, presence female directors, size of Board of Commissioner, president director tenure, number board meetings, leverage, firm age, size of the company, and years listing. This research proof that size of the board of director gives positive relationship towards company?s performance both in financial terms (ROA) and market value (Tobin?s Q). There is no relationship between presence of female director with company?s performance both in financial terms (ROA) and market value (Tobin?s Q). There is no relationship between size of board of commissioner with company?s performance in financial terms (ROA) and have a positive relationship towards company?s performance and market value (Tobin?s Q). There is no relationship between independent commissioner with company?s performance both in financial terms (ROA) and market terms (Tobin?s Q)., The aim of this research is to examine the relationship of the Board of Director and Board of Commissioner’s structure towards the company's performance. Dependence variable are ROA and Tobin’s q, whereas independence variable are size of Board of Direction, presence female directors, size of Board of Commissioner, president director tenure, number board meetings, leverage, firm age, size of the company, and years listing. This research proof that size of the board of director gives positive relationship towards company’s performance both in financial terms (ROA) and market value (Tobin’s Q). There is no relationship between presence of female director with company’s performance both in financial terms (ROA) and market value (Tobin’s Q). There is no relationship between size of board of commissioner with company’s performance in financial terms (ROA) and have a positive relationship towards company’s performance and market value (Tobin’s Q). There is no relationship between independent commissioner with company’s performance both in financial terms (ROA) and market terms (Tobin’s Q).]"