Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meningkatnya timbulan sampah merupakan masalah utama terutama bagi daerah perkotaan seperti Jakarta dengan kapasitas TPA yang tidak mencukupi dan sistem pengelolaan sampah yang tidak efisien dan tidak berwawasan lingkungan. Untuk menghasilkan suatu strategi pengelolaan TPA yang optimal, terpadu, dan berkelanjutan dilakukan analisis sistem pengelolaan sampah TPST Bantargebang yang kemudian dirumuskan optimalisasi menuju pengelolaan TPA sampah berkelanjutan pada aspek lingkungan, finansial, dan sosial melalui model skenario intervensi sistem pengelolaan sampah TPST Bantargebang menggunakan metode system dynamics. Berdasarkan analisis deskriptif yang dilakukan terhadap pengelolaan sampah terkini, diketahui bahwa terhadap 3 isu utama yaitu, kapasitas lahan TPA yang hampir penuh, emisi gas metana yang mengalami kenaikan, dan kemungkinan untuk melakukan integrasi pemulung sehingga dapat meningkatkan produktivitas pemulungan. Dilakukan simulasi dengan model system dynamics untuk periode 2018-2023 dengan kondisi BAU dan skenario intervensi struktural dengan pengurangan sampah landfill berupa landfill mining dan landfill reprofiling dan pengurangan aliran sampah berupa MRF dan insinerator. Selain itu juga dilakukan intervensi fungsional berupa peningkatan efektivitas pengolahan kompos dan pengelolaan gas landfill. Hasil dari skenario intervensi adalah kapasitas lahan TPA masih dapat dimanfaatkan sampai dengan tahun 2023; penurunan buangan gas metana rata-rata sebesar 23,50%; kenaikan Rasio Produksi Pemulung terhadap Rate Sampah Landfill mencapai 134,58%. Konsekuensi dari intervensi dan penambahan kegiatan pengolahan sampah  TPST Bantargebang maka biaya operasional per ton mengalami kenaikan sampai dengan 309,62%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa skenario pengurangan sampah masuk ke landfill dan pengurangan sampah di landfill yang direncanakan dengan pembangunan MRF dengan pelibatan pemulung, peningkatan efisiensi pengolahan kompos, pembangunan fasilitas WtE berupa insinerator, landfill mining dan reprofiling secara bersamaan.

---

The increase in waste generation is a major problem especially for urban areas such as Jakarta with insufficient landfill capacity and an inefficient and environmentally sound waste management system. To produce an optimal, integrated and sustainable landfill management strategy, an analysis of the TPST Bantargebang waste management system is then formulated towards optimization of sustainable landfill management in environmental, economic/financial, and social aspects through a system dynamics intervention scenario model of the TPST Bantargebang waste management system.

Based on the descriptive analysis carried out on the latest waste management, 3 main issues are known, namely, landfill capacity almost fully occupied, methane gas emissions increment, and the possibility waste pickers integration to increase scavenging productivity. Simulations were carried out with a system dynamics model for the 2018-2023 period with BAU conditions and an intervention scenario with a reduction in landfill waste and a reduction in waste flow.

The results of the scenario are: landfill can still be utilized until 2023; methane gas emissions decreased by an average of 23,50%; the increase in the Scavenger Production Ratio to the Landfill Waste Rate reached 134,58%. As a consequence of the intervention and the addition of waste treatment activities in the TPST Bantargebang, the operational cost per ton has increased up to 309,62%. This study concludes that the scenario of incoming waste reduction and existing landfill waste reduction planned by MRF construction with scavenger involvement, compost processing efficiency improvement, construction of WtE facilities in the form of incinerator, landfill mining, and reprofiling simultaneously."

"Pengelolaan sampah merupakan salah satu masalah yang pelik untuk diselesaikan pemerintah. Salah satu tempat pengelolaan sampah yang cukup mendapatkan perhatian adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu TPST Bantargebang yang dimiliki oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Fungsi dari adanya tempat pengelolaan sampah terpadu tersebut untuk menampung serta mendaur ulang sampah-sampah warga DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan sampah DKI Jakarta oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu TPST Bantargebang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Bantargebang masih belum terlaksana dengan baik dilihat dari mekanisme pengelolaan, fasilitas pengelolaan dan dampak lingkungan serta sosial.

---

Waste management is one of the complicated issues the government needs to deal with. One of the waste management facilities which sufficiently received concern is Integrated Waste Treatment Facility at Bantargebang. The function of the facility is to accommodate and reduce the waste of DKI Jakarta's residents. This study's purpose is to analyze the waste management in Integrated Waste Treatment Facility at Bantargebang. This study's approach is qualitative with method of depth interview and document study. The result of this study showed that waste management in Bantargebang did not fully well materialize, it shows from how the mechanism of waste management, the waste management facility, and the environmental and social impact to the people around the facility. "

"Analisis dan Optimasi Kinerja Bank Sampah dan Unit Pengolahan Sampah UPS Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Beji Depok. Timbulan sampah Kota Depok terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Peningkatan timbulan sampah membuat kondisi TPA Cipayung tidak mampu lagi menampung sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kota Depok. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Depok dalam menangani hal tersebut adalah dengan membangun UPS Unit Pengolahan Sampah. Kondisi tersebut juga menggerakkan masyarakat untuk membangun bank sampah sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai recycling rate dan recovery rate dari bank sampah dan UPS serta timbulan dan karakteristik sampah di Kelurahan Beji. Selain itu dilakukan pula peninjauan manfaat ekonomi langsung dari dua model pengelolaan sampah yaitu bank sampah dan UPS serta optimasi kedua model pengelolaan tersebut dengan menggunakan analisis SWOT. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengukuran timbulan dan komposisi sampah yang sesuai dengan SNI 19 3964 1994 serta menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian sebelumnya ataupun yang berasal dari para stakeholder yang bersangkutan.Penelitian ini memberikan hasil berupa nilai recycling rate dan recovery rate dari bank sampah yang nilainya sama yaitu 0 17 Nilai recycling rate dan recovery rate dari UPS adalah sebesar 7 7 dan 53. Keuntungan dari penjualan material daur ulang oleh bank sampah adalah sebesar Rp 4 055 560 00 tahun sedangkan perhitungan keuntungan penjualan material daur ulang di UPS tidak dilakukan. Melalui optimasi secara analisis SWOT diperoleh strategi S O yang disarankan untuk mengoptimasikan kedua jenis pengolahan sampah tersebut. Pengurangan sampah yang masuk ke TPA dapat dilakukan dengan meningkatkan participation rate dari bank sampah dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan sampah di UPS dengan batas maksimal 30m3 hari juga dapat membantu mengurangi sampah yang masuk ke TPA.

---

Analysis and Optimization of Waste Bank and Material Recovery Facility Performance In Solid Waste Management at Beji Sub district City of Depok. The amount of waste in Depok is undoubtedly increasing each passing year in line with the growing number of its population. This leads to the insufficiency of space in Cipayung landfill site In order to solve the problem of insufficient space the local government has developed a unit named MRF. Meanwhile the community is attempting to build a waste bank on their own to reduce their own waste.

The objectives of this research are to determine the value of recycling rate and recovery rate of waste banks and MRF as well as waste characteristics in Beji sub district. Moreover this research also attempts to observe direct economic benefits along with the optimalization of the two models through SWOT analysis. The data of this research were collected through the measurement of waste generation and composition in accordance with SNI 19 3964 1994.

This research revealed that the value of recycling rate and recovery rate is 0 17 for waste bank while the value for MRF is 7 7 and 53. The profit gained through the sale of recycled materials from waste bank is approximately Rp4 055 560 00 year However the sale for MRF is not calculated. The S O strategy gained through SWOT analysis could be used to optimalize both models. Furthermore the reduction of waste in landfill site could be achieved by increasing the participation rate of waste bank supported by the socialization to the community. The research showed that the waste processing in MRF with the maximum value of 30m3 day was able to reduce the amount of waste in the landfill site."

"Pengelolaan sampah di kota besar di Indonesia seperti Jakarta merupakan salah satu masalah yang cukup serius. Masalah sampah tersebut tidak hanya menjadi masalah penyelenggara kota namun melibatkan seluruh masyarakat. Tempat pembuangan akhir sampah (TPA) diperlukan sebagai lokasi akhir pembuangan dari suatu wilayah kota. Pengolalian sampah dilakukan secara terpusat di lokasi TPA dengan sistem pengolahan yang sudah ditentukan.Tempat pembuangan akhir sampah di Bantargebang menjadi lokasi pembuangan akhir sampah bagi kota Jakarta berdasarkan SK Gubernur Sawa Barat No. 593.821SK.11661AGR-DAI26-1987. dengan luas lahan 108 ha. Jumlah sampah yang ditampung stiap hari di TPA Bantargebang mencapai ribuan meter kubik. Pada tahun 2003 tercatat 25.540 meter kubik. Sampah yang dianggap sebagai barang yang sudah tidak diperlukan lagi oleh pemiliknya ternyata dapat dimanfaatkan oleh bagian masyarakat yang lain. Dengan keberadaan TPA Bantargebang, kelompok masyarakat yang mencari barang dart sampah untuk dimanfaatkan menjadi Iebih mudah karena lokasi sudah tetap sehingga mereka tidak perlu mendatangi tempat-tempat sampah. Masyarakat tersebut biasa disebut sebagai pemulung. Mereka akhirnya bermukim menetap di sekitar TPA Bantargebang. Pada tahun 2003 diperkirakan mencapai 5.200 pemulung.Penelitian bertujuan untuk menganalisis kontribusi keberadaan TPA Bantargebang terhadap kesejahteraan masyarakat pemulung, apa dan bagimana hubungan faktorfaktor yang mempengaruhi serta kesesuaiannya dengan kualitas huniannya. Untuk mengetahuinya dilakukan observasi human pemulung di lapangan, wawancara menggunakan kuesioner dan wawancara berpedoman dengan sumber informasi dari pihak pejabat, pengelola TPA dan tokoh pemulung.Hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan TPA Bantargebang mampu memberikan kesejahteraan kepada pemulung dan keluarganya. Sebagian besar pemulung adalali pendatang yang mempunyai rumah di daerah ass), tetapi telah menetap di sekitar TPA lebih dari 5 tahun. Secara ekonomi TPA Bantargebang mampu memberikan kontribusi sebesar lebih dari 4,1 milyard rupiah setiap bulan kepada 5.200 pemulung.Hasil penelitian juga menunjukkan sebagian besar pemulung mampu menyisihkan penghasilan setiap bulannya. Walau demikian pada basil analisis didapat bahwa penghasilan pemulung tidak berhubungan dengan kualitas huniannya. Sehingga teori Maslow yang menyebutkan bahwa semakin tinggi penghasilan akan semakin balk kualitas huniannya, pada kasus pemulung di TPA Bantargebang temyata tidak berlaku. Dalam hal kesehatan pemulung, data menunjukkan bahwa walaupun pemulung setiap had bergaul dengan sampah namun sebagian besar mengalami sakit flu 6 bulan sekali. Penelitian pada kualitas hunian juga menunjukkan unsur hunian yang paling penting menurut masyarakat pemulung adalah kdberadaan air bersih. Sedangkan unsur human yang dianggap paling tidak penting adalah kepemilikan lahan. Kesesuaian antara hunian dengan harapan kepentingan pemulung secara global sudah cukup sesuai (85,5 %). Kesesuaian yang paling tinggi adalah pada penerangan, karena hampir seluruh hunian menggunakan penerangan lampu listrik. Sedangkan kesesuaian antara hunian dengan harapan kepentingan pemulung yang paling rendah adalah ventilasi/penghawaan. Sebagian besar hunian pemulung tidak mempunyai jendela. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah tingkat kesesuaian pemulung terhadap hunian yang sehat sebesar 64,2 %. Temyata sebagian pemulung tidak menganggap penting terhadap lahan yang ditempati, persepsi yang deinikian menyebabkan pemulung cenderung menempati lahan di pinggir kali atau rel kereta api.

---

Waste management in a big cities in Indonesia such as Jakarta, is a serious problem. It is not only problem for city government but also for dwellers. A final Disposal Site (TPA) is needed as a final location for receiving waste from the city. The waste management is centrally done at final disposal site location with established processing system.

The Final Disposal Site in Bantargebang has been legal since the issuance of The Governor of West Java's Decree No. 593.821SK 11661AGR DA/26-1987, with 108 acres wide area. Final disposal site is able to receive more than thousands meter cubic waste per day. In 2003 there was 25540 meter cubic. Although most people think that waste is useless some others are able to recycle it. Because of the existence of pinal disposal site Bantargebang some group people who look for useful waste become easier to do their work because final disposal site has been a fix location so that they do not have to circle around to find out other waste cans. The people are called scavengers. Finally, They live around Final Disposal Site Bantargebang. in 2003, it was estimated there were about 5.200 scavengers.

This study aims to analyze the contribution final disposal site Bantargebang to the scavengers's welfare, factor and harmonization which influence the quality of their settlement. To obtain information about the quality of sacvengers's settlement I observed and interview them at the location using questionnaires. The interview held on to the government officers, Final Disposal Site manager, and scavenger's leader.

The result of analysis showed that the existence Bantargebang Final Disposal Site could provide welfare to the scavengers' and their family. Most of the scavengers were urban (migrants) who has house in their origin. They have been living around Final Disposal Site more than 5 years. Bantargebang Final Disposal Site has economically contributed on their daily life. Through 5.200 scavengers there was financial stream that costs more than 4.1 billion rupiahs every month. The result depicted that most of them could save their earnings monthly. However, the analysis revealed that there was no correlation between scavengers' earnings and their settlement. According to Maslow theory that the more earnings the more quality of someone's settlement, in this case, it did not go into effect. Regarding to scavengers' health, data showed, they got influenza only once in six months, even though the waste contaminated them everyday.

The study on quality of settlement expiained that the most important of settlement element was availability of clean water. Inversely, the most unimportant was ownership of land. Generally, harmonization between settlement and scavengers' interest expectation was in line (85,5%). The highest harmonization was electricity, because most of them use it. Meanwhile, the Iowest harmonization between settlement and scavengers' interest expectation was ventilation. Mostly, their houses do not have window.Conclusion of the study was Bantargebang Final Disposal Site provided money of billion rupiahs every month so that it attracted some people. In addition, scavengers did not care about the land they live in. It made them had a tendency to take up land close to the riverbank or the railway. The precentages of the analogies of scavengers against healthy residence

are 64,2 %."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Dalam pengelolaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi. Muncul pertanyaan terkait kewenangan kedua Daerah. Menanggapi hal tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan TPST Bantargebang serta mekanisme Kerja Sama Daerah yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan TPST Bantargebang. Penelitian dilakukan dengan bentuk yuridis-normatif dengan tipologi deskriptif-preskriptif. Penelitian dilakukan dengan mengamati perjanjian kerja sama dan kontrak yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik dengan Pemerintah Kota Bekasi maupun pihak swasta serta wawancara dengan pejabat yang berurusan dengan pengelolaan TPST Bantargebang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan TPST Bantargebang dilakukan dengan mekanisme Kerja Sama Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. TPST yang dibangun di luar wilayah administrasi suatu Daerah sebaiknya dikelola dengan perjanjian kerja sama atau dengan mekanisme TPST Regional. Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi sendiri diatur dalam perjanjian kerja sama sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018.

---

The Provincial Government of DKI Jakarta has an Integrated Solid Waste Processing Facility in Bantargebang District, Bekasi City. In its management, the DKI Jakarta Provincial Government cooperates with the Bekasi City Government. Questions arise regarding the authority of the two Regions. Responding to this, the author conducted a study to find out the authority of the DKI Jakarta Provincial Government and Bekasi City Government in the management of Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility and the Intergovernmental Management mechanism conducted by the DKI Jakarta Provincial Government in managing Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility. The study was conducted in a juridical-normative form with descriptive-prescriptive typology. The study was conducted by observing cooperation agreements and contracts made by the DKI Jakarta Provincial Government both with the Bekasi City Government and private parties as well as interviews with officials who deal with the management of Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility. The results showed that the management of Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility was carried out by the Intergovernmental Management mechanism regulated in Government Regulation Number 28 of 2018 concerning Regional Cooperation. Integrated Solid Waste Processing Facility that is built outside the administrative area of a Region should be managed by a cooperation agreement or with a Regional Integrated Solid Waste Processing Facility mechanism. The authority of the DKI Jakarta Provincial Government and Bekasi City Government itself is regulated in a cooperation agreement in accordance with Government Regulation No. 28 of 2018."

"Sebagian besar kota-kota di negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi rendahnya cakupan layanan pengangkutan sampah. Layanan pengangkutan sampah yang sebagian besar dilakukan oleh pemerintah juga memiliki potensi tidak efisien dalam operasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengestimasi inefisiensi layanan pengangkutan sampah dan kebutuhan biaya modal untuk mencapai 100 persen layanan pengangkutan sampah di Kota Cilegon sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) untuk tahun 2019. Inefisiensi diukur dari selisih antara nilai estimasi biaya minimum yang paling mungkin dari layanan pengangkutan sampah dengan biaya operasi saat ini. Minimisasi biaya diperoleh dari model vehicle routing problem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inefisiensi yang terjadi mencapai 37 persen, yang sebagian besar berasal dari komponen tenaga kerja. Untuk melayani pengangkutan sampah bagi seluruh penduduk di Kota Cilegon, alokasi anggaran perlu ditingkatkan sebanyak Rp 34 miliar.

---

Most cities in developing countries, including Indonesia, face a low coverage of waste collection service. The collection service that mostly carry out by government also has potential to be inefficient in their operation. The purposes of this study are to estimate the inefficiency of waste collection service and the capital cost requirement to cover 100 percent waste collection service in Cilegon City as mandated in RPJMN (National Medium-Term Development Plan) for year 2019. The inefficiency is measured by the deviation of estimate value of the most possible minimum cost of waste collection service with the current operation cost. The cost minimization is obtained from the model of vehicle routing problem.

The result shows that the inefficiency reaches 37 percent which largely comes from the labor component. To cover all of resident in Cilegon City, the City needs to increase their budget allocation as much as IDR 34 billion."

"Sampah rumah tangga seharusnya dapat terkelola secara optimal, sehingga hanya sampah residu saja yang diangkut ke TPA. Realitanya sampah rumah tangga tidak terkelola di sumber sampah, sehingga berpotensi mencemari ekosistem lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga, mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan merumuskan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga pada tingkat komunitas masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 548 orang. Berdasarkan hasil Penelitian diketahui bahwa terdapat hubungan antara persepsi, partisipasi dan akseptabilitas dengan pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga pada komunitas masyarakat. Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga menggunakan perhitungan indeks pengendalian sampah rumah tangga diketahui Kota Bekasi masuk Kategori Sedang. Model pengendalian sampah rumah tangga pada tingkat komunitas direkomendasikan untuk menjadi alternatif rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya mewujudkan pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan

---

Household solid waste shall to be managed optimally, so that only the residual waste is transported to the landfill. In reality, the household solid waste did not managed properly in the first place so it will potentially damage the environment’s ecosystem. This study aims to determine the community behavior in implementing the household solid waste managementknowing the evaluation results on the implementation of household solid waste management and and formulate household solid waste waste management policies.at the community level. This study was conducted in Bekasi City, West Java Province, Indonesia with a total of 548 respondents. Based on the study results, it is known that there is a relationship between perception, participation and acceptability with the implementation of household solid waste waste management in the community. The results of the evaluation of the implementation of household solid waste management using the calculation of the household solid waste waste control index where it is known that Bekasi City is in the Moderate Category. The household solid waste control model at the community level is recommended to be an alternative policy recommendation for the Government and related stakeholders in an effort to realize the sustainable household solid waste management"

"Aspek pengelolaan persampahan terdiri dari Teknis Operasional, Pembiayaan, Partisipasi Masyarakat, Hukurn, dan Kelembagaan. Sistem teknis operasional terdiri sistem pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Berdasarkan pelakunya, sistem pengumpulan sebagian besar dilakukan oleh masyarakat, sedangkan sistem pengangkutan dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada partisipasi masyarakat dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik yaitu kegiatan pengumpulan sampah dari sumber rumah mewah, menengah, dan sederhana di Kecamatan Bantargebang, Rawa Lumbu, dan Bekasi 1imur. Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu 1) cakupan pelayanan sampah yang masih rendah yaitu Kecamatan Bantargebang 35%, Rawa Lumbu 34,7%, dan Bekasi Timur 35,2% sehingga sisa sampah yang belum terangkut untuk Kecamatan Bantargebang 241 m3/hari, Rawa Lumbu 250 m3/hari, dan Bekasi Timur 393 m3/hari, 2) komposisi sampah domestik Kota Bekasi termasuk kecamatan tersebut mencapai 80%, sisanya 20% adalah sampah non domestik seperti industri, perkantoran, pertokoan, rumah sakit, dan pasar, 3) implementasi penegakan hukurn rendah dan lemah, dan 4) tidak adanya paradigma baru yaitu 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut diduga, salah satunya adalah akibat rendahnya partiaipasi masyarakat dalam operasionalisasi pengelolaan sampah. Berdasarkan identifikasi tersebut, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu adakah perbedaan partisipasi masyarakat berdasarkan kategori rumah mewah, menengah, dan sederhana dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik ?. Hipotesisnya adalah terdapat perbedaan partisipasi masyarakat berdasarkan kategori rumah mewah, menengah, dan sederhana dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik. Tujuannya adalah mengetahui partisipasi masyarakat kategori rumah mewah, menengah, dan sederhana dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik, sehingga kebijakan pemerintah daerah yang diterapkan terhadap masyarakat tepat.Penelitian ini dilakukan terhadap responden rumah mewah, menengah, dan sederhana yang berjumlah 116 di Kecamatan Bantargebang, Rawa Lumbu, dan Bekasi Timur, serta wawancara terhadap Lurah Pedurenan di Bantargebang, Lurah Bojong Rawa Lumbu di Rawa Lumbu, dan Lurah Duren Jaya di Bekasi Timur. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:a. Terdapat perbedaan signifikan dalam kelompok sampel, yaitui antara mewah/menengah dengan sederhana. Perbedaan tersebut terletak pada I) kesesuaian tempat sampah dengan volume sampah yang dihasilkan, 2) kondisi tempat sampah, 3) keikutsertaan dalam penyuluhan, 4) kesediaan membayar retribusi, 5) keikutsertaan dalam go tong royong, dan 6) retribusi jika ditambah.b. Terdapat perbedaan partisipasi masyarakat dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik di ketiga kecamatan yaitu 1) ketidaksesuaian kapasitas tempat sampah dengan volume sampah yang dihasilkan rumah mewah di Kecamatan Bekasi Timur dan rumah sederhana di Kecamatan Rawa Lumbu, 2) kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya di Kecamatan Bantargebang dan Bekasi Timur, 3) penyapuan halaman yang kurang frekuensinya pada rumah mewah di Kecamatan Bantargebang, dan 4) keikutsertaan dalam penyuluhan yang kurang di Kecamatan Bantargebang dan Bekasi Timur.c. Adanya ketidaksesuaian kebijakan dengan kenyataan di masyarakat yaitu struktur retribusi sampah didasarkan pada kondisi bangunan tetapi pada kenyataannya di serahkan pada masyarakat, dan penenuan tarif progresif sampah didasarkan pada volume sampah yang dihasilkan tetapi kesulitan di pengukurannya.d. Prioritas masyarakat terhadap kualitas kebersihan masih kurang dibandingkan dengan permasalahan lain seperti keamanan, air bersih, listrik, dan lain-lain. Pengeluaran masyarakat semua kategori rumah untuk masalah keamanan, air bersih, dan listrik lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas kebersihan.

---

The aspect of Solid waste Management System are consist of operational technic, community participation, regulation, and institution. Based on it's role, a large part collecting system was done by community, whereas transportation system was done by district government. The scope of the study is particularly focused to the community participation in the operation of solid waste management from categories of house i.e, luxury, middle, and plain as solid waste generators in sub-district Bantargebang, Rawa Lumbu, and Bekasi Timur. There are more problems that identified namely : 1) the low of the services for solid waste i.e. sub-district Bantargebang 35%, Rawa Lumbu 34,7%, and Bekasi Timur 35,2%, so residu solid waste which hasn't transported for Bantargebang 241 m3/hari, Rawa Lumbu 250 m3/hari, and Bekasi Timur 393 m3/hari, 2) the composition of solid waste for Bekasi District conclude its sub-district are 80% and the residu are 20% namely non-domestic solid waste such as industries, office stores, hospitals, and market, 3) the implementation of the law is les and weak, and 4) there isn't new paradigm in solid waste management. Those are assumed as result of the low of the community participation in solid waste collecting system.

Based on identification, the problem that was described in this reseach namely are there are community participation based on categories of house that are luxury, middle, and plain in the operation of solid waste management ?, the hypothesa namely there are some differences in The community participation base on the categories of house; luxury, middle, and plain in the operation of solid waste management, so that policy of district government which are implemented to community exactly true.The research was done to responden of luxury, middle, and simple which were amounts 116 at Sub-district Bantargebang, Rawa Lumbu, and Bekasi Timur, also depth interview to Lurah of Pedurenan at Bantargebang, Lurah of Bojong Rawa Lumbu at Rawa Lumbu, and Lurah Duren Jaya at Bekasi Timur.

Based on result of research has got conclusion as follow:

a. There are different in sample group, between luxury/middle with plain. The different in: 1) suitable between capacity of solid waste bin with solid waste volume that be produced, 2) condition of solid waste bin, 3) participation in information, 4) participation in pay retribution, 5) participation in mutual assistance, and 6) retribution if be increased.

b. There are different community participation in the operation of solid waste management at three sub-district, 1) those are not suitable between capacity of solid waste bin with soiti waste volume that be produced luxury houses at sub district Bekasi Timur and simple houses at sub district Rawa Lumbu, 2) habit of dumping solid waste not in right place rub district Bantargebang and Bekasi Timur, 3) swept yard on luxury houses at sub-district Bantargebang, and 4) participation in information at sub-district Bantargebang and Bekasi Timur.

c. There aren't suitable policy with fact in community those are structure of solid waste retribution based on building condition but in fact delivered over at community, and appointment of progresif retribution based on solid waste volume be produced but difficult at measurment.

d. Prority of community on cleanness quality less be compared with other problem like security, water, electricity, etc. expenseas of community all house categories for security, water, electricity problem more than cleanness quality.

Based on the result of research could he recommended as:

a. Based on house categories, need socialization cleanness with different information according to its social condition.

b. According to every sub-district, need informatin about 1) suitable between capacity of solid waste bin with solid waste volume that be produced luxury houses at sub-district Bekasi Timur and simple houses at sub-district Rawa Lumbu, 2) habit of dumping solid waste not in right place sub.-district Bantargebang and Bekasi Timur, 3) swept yard on luxury house at sub-district Bantargebang, and 4) participation in information at sub-district Bantargebang and Bekasi Timur.

c. To engineer socialization of cleanness/ solid waste on community need involvement of social people like psychologist, communicant, sosiologist, etc.

d. About policy, district government need to 1) appoinment right and community obligation, 2) extending servant area which has reached only 35%, 3) considering the old approaching namely collecting, transportation, treatment, and dumping to the new approach like 3R (reduce, Reuse, Recycle) and 4) considering institutional changing that is SubDin Kebersihan."

"Salah satu permasalahan lingkungan hidup kota Depok adalah kondisi TPA Cipayung telah mengalami overload dalam menampung sampah Kota Depok. Maka dari itu, Pemerintah Kota Depok membangun unit pengolahan sampah UPS sebagai upaya pengelolaan sampah, salah satunya adalah UPS TPA Hanggar 4. Untuk mengetahui kinerja UPS tersebut, perlu dilakukan suatu studi mengenai efektivitas dan efisiensi berkaitan proses kerja di UPS tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah 1 mengidentifikasi proses kerja 2 mengidentifikasi aliran material 3 menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas, dan 4 menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi UPS TPA Hanggar 4. Penelitian ini merupakan penelitian ex-post facto yang meneliti hubungan sebab-akibat yang tidak diberi perlakuan oleh peneliti ataupun dimanuplasi dan penelitian eksperimental dilakukan dengan percobaan di lapangan dan percobaan di laboratorium. Pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta pengujian laboratorium. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses kerja UPS TPA Hanggar 4 terdiri dari pengangkutan sampah, proses pemilahan, proses pencacahan, proses pengomposan dengan open windrow, proses pengayakan, dan proses pengemasan/penyimpanan, aliran material kinerja. Berdasarkan perhitungan aliran material, dengan jumlah sampah yang masuk ke UPS sebanyak 24.867 kg, jumlah sampah organik yang dikomposkan adalah 24.465 kg 98,58 dan jumlah sampah anorganik yang dibuang ke TPA Cipayung sebanyak 402 kg 1,62 serta jumlah kompos yang dihasilkan 7.339,5 kg 29,52. UPS ini efektif untuk mengurangi sampah yang dibuang ke TPA sebanyak 97,88 0,585 dari sampah yang masuk ke UPS. Kompos yang dihasilkan memenuhi 4 parameter pada SNI 19-7030-2004 dan 2 parameter pada Peraturan Menteri Pertanian No.70 Tahun 2011. Berdasarkan pemenuhan kriteria teknis, UPS ini telah memenuhi 4 dari 5 kriteria pada Peraturan Menteri PU RI No. 3 Tahun 2013 dan memenuhi 5 dari 5 kriteria pada Peraturan Daerah Kota Depok No.5 Tahun 2014. UPS TPA Hanggar 4 telah telah memenuhi 62,17 dari kapasitas desain. Dari aspek efisiensi, laju pemulihan sampah pada UPS ini adalah 94,71 dan laju daur ulang yaitu 0,25 sehingga cocok untuk proses pengomposan namun memiliki tingkat efisiensi yang rendah dalam pelaksanaan waktu kerja oleh kelompok pekerja, yaitu hanya sebesar 64,83 dari waktu kerja per hari.

---

One of the waste management issues in Depok City is TPA Cipayung rsquo s capacity has been exceeded. To overcome the problem, Depok City Government built Material Recovery Facility MRF, and one of them is UPS TPA Hanggar 4. To determine the MRF performance, it is necessary to do a research on the effectiveness and efficiency of the work process. The objectives of this research are 1 to identify work process 2 to identify the material flow 3 to analyze the factors affecting the effectiveness and 4 to analyze the factors affecting the efficiency rate of TPA Hanggar 4 Cipayung. This research is an ex post facto research that examine causal relationships that are not treated by researchers or manipulated and experimental research conducted by field experiments and laboratory experiments. The data were collected by observation, interview, and laboratory experiments. The results of this research show that the work process of UPS TPA Hanggar 4 consists of waste transportation, sorting process, shredding process, open windrow composting, sieving process, and packaging storage process. Based on the calculation of material flow, with the amount of waste input to UPS is 24,867 kg, the amount of composted organic waste is 24,465 kg 98,58, the amount of inorganic waste disposed to TPA Cipayung is 402 kg 1,62, and the amount compost produced is 7.339,5 kg 29.52. UPS is shown effective to reduce waste disposed to landfill as much as 97,88 0,585 from the waste input amount. The compost produced fulfills 4 parameters in SNI 19 7030 2004 and 2 parameters in Minister of Agriculture Regulation No.70 of 2011. Based on the fulfillment of technical criteria, UPS has fulfilled 4 of 5 criterias in Minister of Public Works Regulation RI No. 3 of 2013 and 5 of 5 criterias in Depok City Regional Regulation No.5 of 2014. UPS TPA Hanggar 4 has fulfilled 62.17 of the design capacity. From the efficiency aspect, the recovery rate of waste is as high as 94.71 and the recycling rate is 0.25, making it suitable for the composting process but has low efficiency rate in the implementation of working time by the worker group, that is only 64.83 of working time per day."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pembangunan Tempat Pembuangan dan Pengolahan Akhir Sampah TPPAS Nambo yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kebijakan pembangunan TPPAS Nambo sudah sangat mendesak untuk segera dilakukan karena sudah terjadinya permasalahan sampah, khususnya ketersedian tempat pembuangan akhir sampah, di tiga kabupaten/kota pengguna pelayanan sampah TPPAS Nambo, yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok. Teori yang digunakan untuk menggambarkan implementasi kebijakan pembangunan TPPAS Nambo, antara lain kebijakan publik, implementasi kebijakan, dan model implementasi kebijakan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa kebijakan pembangunan TPPAS Nambo terkesan lambat dalam implementasinya sehingga menyebabkan target pengoperasionalannya terus mengalami kemunduran. Lambatnya implementasi kebijakan pembangunan TPPAS Nambo disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perencanaan pembangunan, penentuan teknologi, hubungan dan kerjasama antar lembaga pemerintah dan badan usaha, pembebasan lahan melalui pembayaran kerohiman, penolakan terhadap pembangunan TPPAS Nambo, dan Sumber Daya Manusia SDM.

---

This study discusses about the implementation of Nambo waste disposal and waste final processing TPPAS development policy located in Bogor regency, West Java. TPPAS Nambo development policy is urgent to be done immediately because of the occurrence of garbage problems, especially the availability of landfills, in three districts municipal users TPPAS Nambo service waste, namely Bogor Regency, Bogor City and Depok City. Theories which used to describe the implementation of development policy TPPAS Nambo are public policy, policy implementation, and policy implementation model. The research was conducted using qualitative approach, in depth interview and document study.

The results of the research show that TPPAS Nambo 39 s development policy seems slow in implementation so that its operational target continues to decline. The slow implementation of TPPAS Nambo development policy is caused by several factors, namely development planning, technological determination, relationships and cooperation between government agencies and business entities, and land acquisition through payment of kerohiman, rejection of TPPAS Nambo development, and Human Resources HR."