Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Posisi bakufu yang secara politik sedang tidak stabil, menjadi kesempatan bagi Choshu yang antipati pada bakufu untuk menjatuhkan bakufu. Untuk meraih simpati kekaisaran yang dianggap disusupi oleh Satsuma dan Aizu, Choshu mengirim pasukan ke Kyoto untuk melawan kedua han tersebut. Hasil dari kejadian yang disebut Insiden Kinmon malah menghasilkan serangan hukuman untuk Choshu karena melakukan hal yang tidak patut, membidik istana dengan meriam. Bakufu memerintahkan tentara kekaisaran yang dipimpin oleh bangsawan asal Satsuma, Saigo Takamori untuk menetralisasi Choshu. Namun, Saigo hanya melakukan sejumlah perjanjian untuk mencegah peperangan dengan Choshu. Bakufu tidak puas dan menginginkan serangan hukuman kedua yang benar-benar menghancurkan Choshu. Kesamaan pandangan kedua han untuk terciptanya kehancuran bakufu yang dilihat oleh Satsuma dan Choshu membuat kedua han yang semula berperang menjadi satu dalam aliansi Satsuma-Choshu (Satchodomei). Hubungan yang membaik antara Satsuma dan Britania Raya memberikan keuntungan terhadap Choshu. Choshu melakukan modernisasi militer sehingga dapat mengalahkan tentara bakufu pada serangan hukuman kedua. Penelitian ini menjelaskan hubungan kerjasama yang dijalin Britania Raya dengan Satsuma dan Choshu, peranan Britania Raya dalam penguatan militer dan pasokan persenjataan militer Choshu serta dampaknya pada serangan hukuman kedua (Perang Bakufu-Choshu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan peranan Britania Raya dalam penguatan militer dan pasokan persenjataan militer Choshu dan dampaknya pada serangan hukuman kedua. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Britania Raya memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap kemenangan.

---

The position of shogunate that is politically unstable, becomes an opportunity for the antipathy Choshu in order to overthrow shogunate. To gain sympathy for the Court which is infiltrated by Satsuma and Aizu, Choshu sent troops to Kyoto to fight the two Hans. The result of the incident called the Kinmon incident resulted in a punitive expedition for Choshu for doing inappropriate things, aiming at the castle with cannons. Shogunate ordered the imperial army led by Satsuma nobleman Saigo Takamori to neutralize Choshu. However, Saigo only did a number of agreements to prevent the war with Choshu. Shogunate was dissatisfied and wished a second punitive expedition that completely destroyed Choshu. The similarity of the view from the both of han to create the overthrow of shogunate seen by Satsuma and Choshu to make the both hans that originally fought each other to be as one in the Satsuma-Choshu Alliance (Satchodomei). The improved relationship between Satsuma and the Great Britain gives the benefit of Choshu. Choshu carried out military modernization in order to overpowered shogunate troops on the second punitive expedition. This study explains the cooperative relationship of the Great Britain with Satsuma and Choshu, the role of the Great Britain in military strengthening and the supply of Choshu military armament and its impact on the second punitive expedition (Bakufu-Choshu War) using qualitative research methods for the purpose of describing the role of the Great Britain in military strengthening and the supply of Choshu military weaponry and its impact on the second punitive expedition. The results of this study showed that the Great Britain had an indirect influence on Choshu's victory over Bakufu."

"ABSTRAKPenulisan dilakukan dengan cara menganalisa data-data yang dikumpulkan dari buku-buku dan tulisan yang berkaitan dengan masalah. Data-data mengenai kakuatan Choshu berdasar pada buku The Restoration Movement in Choshu (Pergerakan Resstarasi di Choshu). Pemberontakan awal mereka berawal dari kekalahan mereka dalam perang Sekigahara yang mengakibatkan dipersempitnya wilayah mereka oleh pemerintahan Tokugawa Bakufu. Sebagai akibat dari penyempitan wilayah tersebut, kekuatan ekonomi dan militer mereka pun melemah sehingga semakin sulit bagi para pemimpin Choshu untuk melakukan perlawanan terhadap Tokugawa Bakufu. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, mereka melaksanakan reformasi yang tujuannya untuk memperbaiki nasib petani yang merupakan tulang punggung dari kesejahteraan seluruh rakyat han. Reformasi ini berhasil mengembalikan kekuatan dan persatuan di Choshu yang memungkinkan mereka untuk melakukan perlawanan terhadap Tokugawa Bakufu yang pada saat itu telah bergabung dengan pihak barat untuk melenyapkan perlawanan dari han-han yang menentangnya, dengan menyerang kapal-kapal pihak barat yang melewati selat Shimonoseki yang akan melakukan perundingan dengan pemerintah Bakufu. Namun demikian, kemenangan ini tidak berlangsung lama karena kemudian pihak barat mengirimkan pasukannya untuk menggempur pasukan Choshu

---

"

"Indonesia akan mengalami bonus demografi. Jumlah angkatan kerja yang besar juga diiringi dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang besar. Salah satu cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan adalah dengan mendukung perkembangan industri film di Indonesia. Bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah adalah pemberian insentif pajak dengan melihat manfaat dari pemberian insentif pajak tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan perbandingan insentif pajak penghasilan badan Indonesia, California, dan Britania Raya dan juga untuk menganalisis implikasi yang dapat diterima Indonesia akibat pemberian insentif pajak untuk industri film. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa setelah dilakukan perbandingan, Indonesia, dengan California, dan Britania Raya, memiliki perbedaan yang signifikan, Indonesia masih belum memiliki insentif pajak penghasilan badan khusus untuk industri film. Melihat implikasi yang diterima California dan Britania Raya merupakan alasan di dalam membuat kebijakan khusus di dalam pemberian insentif Pajak Penghasilan untuk industri film di Indonesia. Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal sebagai pembuat kebijakan untuk memberikan insentif pajak khusus dalam rangka mendukung perkembangan industri film di Indonesia.

---

Employment. One way to create jobs is to support the development of the film industry in Indonesia. The form of support that can be provided by the government is the provision of tax incentives by looking at the benefits of providing tax incentives. The purpose of this study is to compare the corporate income tax incentives of Indonesia, California and the United Kingdom and also to analyze the implications that Indonesia may receive due to tax incentives for the film industry. This research uses a qualitative approach research method with qualitative data analysis techniques. Data collection techniques used in this research are literature study and field studies. The results of this study explain that after comparisons, Indonesia, with California and the United Kingdom, have significant differences, Indonesia still does not have a special corporate income tax incentive for the film industry. Seeing the implications received by California and Great Britain is the reason for making a special policy in providing income tax incentives for the film industry in Indonesia. Furthermore, this research is also expected to provide input to the Directorate General of Taxes and the Fiscal Policy Agency as policy makers to provide special tax incentives in order to support the development of the film industry in Indonesia."

"Perjanjian Investasi Internasional terdiri dari Perjanjian Multilateral dan Bilateral. Perjanjian ini ditandatangani sebagai alat untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap investor asing dan investasinya. Skripsi ini membahas dampak hukum bagi Indonesia dari keberadaan klausa penyelesaian sengketa penanam modal asing dan negara yang teracantum dalam Perjanjian Investasi Bilateral. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dan descriptive analysis sebagai bentuk penelitian. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dampak hukum dari keberadaan pasal tersebut adalah dimana Indonesia telah melepaskan sebagian dari kedaulatannya sehingga penanam modal asing dapat menggugat negara dihadapan Arbitrase Internasional secara langsung. Hal ini berdampak pula pada berkurangnya kekuasaan negara dalam menerapkan peraturan untuk kepentingan publik. Lebih jauh, Skripsi ini menyimpulkan bahwa formulasi dari klausa tersebut tidak memberikan perlindungan terhadap Indonesia.

---

International Investment Agreement consists of Multilateral and Bilateral Investment Treaties. These treaties signed as instrument providing greater assurance for foreign investment and his investment. This thesis discusses the legal impacts of the investor-state dispute settlement clause stipulated in the Bilateral Investment Treaties for Indonesia and the legal protection for Indonesia by the existence of such clause. This thesis employs the juridical normative research methodology and uses descriptive analysis as type of research. The thesis concludes the legal impact is that since Indonesia has waived part of its sovereignty in the investor-state dispute settlement clause, foreign investor, hence, can have direct recourse against Indonesia in international arbitration. It curtails the sovereign power of the host state in enacting regulation for the public purpose, especially for matter related investment. Further, this thesis concludes that the formulation of the clause does not provide protection for Indonesia."