Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai kepastian hukum perpajakan pada transaksi repo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah yang timbul dari berlakunya peraturan pajak yang berlaku umum (lex generalis) untuk mengatur penghasilan yang timbul di dalam transaksi repo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode wawancara mendalam dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan pajak yang berlaku umum tidak dapat memberikan kepastian hukum pada transaksi repo, dilihat dari subjek terdapat dua subjek wajib pajak dalam satu transaksi repo, objek pajak penghasilan yang tidak sesuai dengan substansi ekonomi yang terjadi, tarif pajak yang memberikan beban wajib pajak diluar substansi ekonomi dan pemotongan pajak terutang yang tidak sesuai dengan kepentingan para pihak transaksi repo. Penerbitan Peraturan Pemerintah yang mengatur bahwa pemilik surat berharga yang dijadikan dasar transaksi repo tetap pada penjual repo dapat memberikan kepastian hukum terkait pajak penghasilan yang timbul di dalam suatu skema transaksi repo.This thesis discusses the legal certainty of taxation in repo transactions. This study aims to analyze the problems that arise from the enactment of generally accepted tax regulations (lex generalis) to regulate income arising in repo transactions. This research is a descriptive study using a qualitative approach that uses in-depth interviews in collecting the necessary data. The results show that generally accepted tax regulations cannot provide legal certainty on repo transactions, judging from the subject there are two taxpayers in one repo transaction, income tax objects that are not in accordance with the economic substance that occurs, tax rates that impose a burden on taxpayers outside the economic substance and withholding taxes payable that are not in accordance with the interests of the parties to the repo transaction. Issuance of a Government Regulation which stipulates that the owner of the securities which are used as the basis for repo transactions remains with the repo seller can provide legal certainty regarding income tax arising in a repo transaction scheme."

"Close-out Netting adalah mekanisme penyelesaian transaksi apabila terjadi Peristiwa Kegagalan dalam Transaksi Repo, dimana perjanjian akan segera jatuh tempo dan kemudian dilakukan perhitungan kewajiban para pihak yang terutang satu sama lain (offsetting) yang menghasilkan Final Close-out Amount yang harus dibayarkan. Mekanisme Close-out Netting terdapat dalam Global Master Repurchase Agreement, perjanjian standar yang wajib digunakan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang ingin melakukan Transaksi Repo. Dengan dilakukannya Close-out Netting maka Pihak yang Tidak Gagal memiliki kepastian bahwa Counterparty akan melakukan pembayaran kepadanya tanpa harus menempuh proses Kepailitan terlebih dahulu. Skripsi ini akan meninjau bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh mekanisme Close-out Netting kepada para pihak dalam Transaksi Repo. Selain itu, akan dianalisis pula kepastian hukum pelaksanaan Close-out Netting dalam Transaksi Repo berdasarkan hukum Pasar Modal dan hukum Kepailitan. Penelitian ini dilakukan dengan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif. Penulis menggunakan data sekunder dan melakukan analisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Close-out Netting dapat melindungi para pihak dalam Transaksi Repo, namun masih terdapat disparitas perlindungan antara Penjual Repo dengan Pembeli Repo. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Close-out Netting akan bermanfaat ketika terjadi Peristiwa Kegagalan berupa Kepailitan karena dalam keadaan tersebut, Pihak yang Tidak Gagal tidak perlu merasakan ketidakpastian tentang nilai Efek yang menjadi objek dalam Transaksi Repo. Lebih lanjut, pelaksanaan Close-out Netting tidak pasti karena adanya pertentangan dengan ketentuan dalam UU KPKPU. Namun, disahkannya UU P2SK menjadi jawaban atas ketidakpastian tersebut karena UU P2SK memiliki ketentuan yang dapat menjadi dasar pelaksanaan Close-out Netting baik sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit.

---

Close-out Netting is a transaction settlement mechanism if an Event of Default in a Repo Transaction happened, in which the agreement becomes due soon and the obligations of the parties that are owed to each other are offset against each other resulting a Final Close-out Amount to be paid. The Close-out Netting mechanism is provided in the Global Master Repurchase Agreement, a standard agreement that must be used by Financial Services Institutions wishing to carry out Repo Transactions. By implementing Close-out Netting, the Non-Defaulting Party has certainty that the Counterparty will make payments to them without having to go through the Bankruptcy process first. This thesis will review how the Close-out Netting mechanism can give legal protection to the parties in Repo Transactions. Besides that, this thesis will analyze the legal certainty of the implementation of Close-out Netting in Repo Transactions according to the Capital Market law and Bankruptcy law. This research was conducted in the form of juridical-normative research and descriptive research type. The author uses secondary data and performs analysis with qualitative methods. The results of the study show that Close-out Netting gives protection to the parties in Repo Transactions, but there is still a disparity in the protection between Repo Sellers and Repo Buyers. The legal protection provided by Close-out Netting will be beneficial in case the Event of Default is a Bankruptcy because in such condition, the Non-Defaulting Party does not need to through uncertainty about the value of the Securities that became the object of the Repo Transaction. Furthermore, the implementation of Close-out Netting is uncertain because there is a conflict with the provisions in the KPKPU Law. However, the enactment of the P2SK Law has become the answer of such uncertainty because the P2SK Law has provisions that can become the basis for implementing Close-out Netting, both before and after the bankruptcy declaration decision."

"Skripsi ini membahas mengenai Transaksi Repo Antar Bank seiring dengan diresmikannya Mini Master Repurchase Agreement Mini MRA yang difasilitasi oleh Bank Indonesia sebagai payung hukum bagi para pelaku Transaksi Repo Antar Bank di Indonesia Bank yang mengalami kesulitan likuiditas wajib mencari pendaan terlebih dahulu di Pasar Uang sebelum Bank Indonesia menajalankan fungsinya sebagai lender of resort. Sebelum dikeluarkannya Mini MRA Pasar Uang Antar Bank PUAB merupakan sumber pendanaan yang paling dominan. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dengan narasumber dan pengumpulan data sekunder berupa penelitian kepustakaan Dalam tahap pengelohan data metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Transaksi PUAB bersifat uncollateralized karena tidak adanya jaminan yang diberikan oleh bank yang membutuhkan uang terhadap bank yang memberikan pinjaman. Transaksi PUAB yang bersifat uncollateralized cenderung rentan terhadap shock yang dapat dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian risiko kredit sedangkan transaksi Repo bersifat lebih aman karena adanya jaminan berupa surat berharga atau dengan kata lain transaksi Repo ini bersifat collateralized. Transaksi Repo yang bersifat collateralized dapat memitigasi permasalahan default risk counterparty risk serta memitigasi risiko kredit.

---

This thesis discusses the Interbank Repo Transaction under Mini Master Repurchase Agreement Mini MRA facilitated by Bank Indonesia Indonesian Central Bank as the legal basis for Interbank Repo Transactions stakeholders in Indonesia. Before Bank Indonesia perform its function as the lender of last resort banks having liquidity problems is obliged to find fresh money in the money market. Prior to the enactment of Mini MRA scheme Interbank Money Market Pasar Uang Antar Bank PUAB is the most dominant source of bank funding. This study uses data obtained through the collection of primary data in the form of interviews with sources and secondary data collection form library research In the data processing stage the method used is descriptive analysis. From this study it was found that the interbank transaction is an unsecured transaction since no securities are provided by the debtor bank to the lender bank. Given these facts the unsecured interbank transactions tend to be vulnerable to shocks which are triggered by the increasing of credit risk uncertainty while the Repo transaction is more secure since it is equipped by securities. The secured Repo transactions may mitigate the problems of default and counterparty risk as well as credit risk."

"Pasar modal di Indonesia terus berkembang di tengah berbagai perubahan ekonomi dan politik yang terjadi balk di Iingkungan nasional maupun internasional. Dengan perkembangan tersebut pasar modal di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi guna mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif, salah satunya adalah perangkat peraturan perpajakan khususnya pajak penghasilan.Pajak Penghasilan dlkenakan atas penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan nama dan bentuk apapun yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak. Penjualan saham dl pasar modal merupakan Salah satu objek pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (2) UU PPh.Saat ini sistem pajak penghesilan di Indonesia memberlakukan kebijakan pemungutan PPh Final untuk transaksi penjualan saham di bursa efek yang tarifnya sebesar 0,1 % untuk saham biasa dan 0,5 % untuk saham pendiri. Pemungutan PPh Final bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajlban perpajakan. Permasalahan yang teijadi apakah pemilihan kebijakan pemungutan PPh final tersebut menjadi pemilihan kebijakan yang efektif bagi fiskus dalam usaha menghimpun dana masyarakat untuk pembangunan maupun bagi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajian perpajakan. Permasalahan selanjutnya selain tentang efektivitas pemungutan pajak adalah masalah keadilan (equality) yang menjadikan azas dalam pemungutan pajak.Dalam tesis ini penulis mencoba melakukan analisis terhadap permasalahan diatas dengan menggunakan pendekatan kualitatif guna menjelaskan efektivitas pemungutan pajak penghasiIan atas transaksi penjualan saham di bursa efek dan azas keadilan dalam pemungutan pajak. Penulis menggunakan pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konstituensi strategis dan pendekatan nilai-nilai bersaing. dalam mengukur efektivitas. Untuk mengukur keadilan dalam pemungutan pajak penulis menggunakan pendekatan keadilan horizontal dan keadilan vertikal.Informan yang memberikan informasi dalam penulisan tesis ini berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, pelaku pasar dan akademisi. Dari penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpuian bahwa kebijakan pemungutan PPh Final atas transaksi penjulan saham di bursa efek merupakan kebijakan yang efektif dalam pemungutan pajak. Efektivitas tersebut tercermin dari kemudahan, kesederhanaan dan faktor economic of collection dalam pemungutan pajak serta kepastian dalam penerimaan pajak. Efektivitas dalam pemungutan pajak tersebut ternyata tidak dibarengi dengan penerapan azas keadilan karena PPh Final yang dipungut tidak mencerminkan tax base penghasilan yang diterima atau diperoleh dari transaksi penjualan saham di bursa efek.

---

Capital market in Indonesia is expanding in the middle of various changes in economics and politics that occur surroundings both National and International. Along with the development of capital market in Indonesia is demanded to adjust with various changing to support the creation of condusive investment climate, one thing is tax law, especially in income tax.

Income tax is subject to income, is only realized increase in the tax payers economics well being, whether originating within or without Indonesia, that may be used for consumption or to increase the wealth of such tax payers. Selling of stock in the stock exchange is one of the object to income tax as defined in article 4 of income tax law.

Now, Indonesian income tax system put the policy into effect of final income tax collection upon transaction of stock selling on the stock exchange with rate 0,1 % for common stock and 5% for stock holder. Collection of final income tax intend to facilitate the tax payers to fulfilment his taxation, obligation. The problem that occur, whether the election of final income tax collection policy has become an effective policy for liscus in order to accumulation effort of people's fund to both development and the tax payers to fulfillment his taxation obligation. In addition to the effectiveness of tax collection, the next problem is equality that has become a principle of tax collection.

In this thesis, the writer try to analize all problems above with qualitatif method to explain the effectiveness of tax collection upon transaction of stock selling on the Stock Exchange and equality principle in tax collection. The writer uses: aims achievement approach, System approach, strategic constituency approach, and value competitive approach to measure effectiveness. To measure the equality of tax collection, the writer uses horizontal equality and vertical equity approach.

The informants who has has given informations in this thesis come from Directorate General of Taxation, practitioners, and academicians. The research results in a summary, which implies that find income tax collection policy upon transaction of stock selling on the Stock Exchange facilitate the form of effective policy in tax collection. Effectiveness is reflected from easy, simplicity, and economic of collection factors in tax collection and also certainty in tax revenues. Effectiveness in tax collection that?s not together with equality principle implementation because the collection of final income tax is not reflected the tax base of income that's received or accrued from transaction of Stock selling on the Stock exchange."

"Berlakunya peraturan pelaksana Pasal 31 D UU Nomor 36 Tahun 2008 yaitu PP Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah pun menunjukkan adanya dukungan Pemerintah Indonesia dalam memberikan kepastian hukum dan mendorong netralitas perpajakan produk perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) atas imbalan sukuk dalam produk investasi sukuk negara/ ritel ditinjau dari asas kepastian hukum dan netralitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan wawancara mendalam kepada narasumber sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip mutatis mutandis yang berlaku sesuai PP Nomor 25 Tahun 2009 memberikan kepastian hukum bagi pengenaan pajak atas penghasilan imbalan sukuk bagi investor dan pemberlakuan tarif PPh atas obligasi syariah yang sama dengan obligasi netral dari segi pajak. Disarankan agar pemerintah membuat evaluasi yang terpisah terkait penerimaan pajak tahunan kegiatan syariah dan non-syariah untuk melihat keseimbangan ekonomi/pasar yang terjadi sehingga keputusan penyetaraan perlakuan pajak antara imbalan sukuk dan bunga obligasi yang diterima investor tetap dipertahankan/tidak sesuai pertimbangan tersebut

---

The enactment of implementing regulations for Article 31 D of Law Number 36 of 2008, namely PP Number 25 of 2009 concerning Income Tax for Sharia-Based Business Activities also shows the support of the Indonesian Government in providing legal certainty and encouraging tax neutrality of Islamic banking products. This research aims to analyze the income policy (PPh) policy on the imbalance of sukuk in the investment product of sovereign sukuk / review in terms of legal certainty and neutrality. The research is conducted using quantitative approach with in-depth interviews as data collecting technique. The results of this research indicate that the mutatis mutandis principle in accordance with Government Regulation No. 25 Year 2009 provides legal certainty for the imposition of taxes on the sukuk yield for investors and the imposition of PPh rates on sharia bonds which are same as bonds, neutral from a tax perspective. It is recommended that the government make a separate evaluation regarding the annual tax revenue for sharia and non-sharia activities to see the economic / market balance that occurs so that the decision to equalize tax treatment between sukuk returns and bond interest received by investors is maintained / not in accordance with these considerations"

"Penulisan tesis ini bertujuan membahas Pajak Penghasilan pada sektor Jasa Konstmksi yang diterapkan pemerintah setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009, yang membahas mengenai kualiiikasi dan klasifikasi usaha jasa konstruksi, membahas permasalahan timbul dengan akibat pemberlakuan surut peraturan perpajakan, dan penerapan PPh J asa Konstmksi untuk Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap. Penulisan dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan melakukan studi pustaka, wawancara, interpretasi penerapan peraturan perpajakan bidang jasa konstmksi, serta menganalisa hubungan peraturan-peraturan yang berkaitan perpaj akan dan jasa konstruksi. Hasil penelitian akan memberikan tinjauan kepastian hukum dan rasa keadilan dan menjadi bahan evaluasi bagi stakeholder dalam bidang jasa konstruksi.

---

This thesis aims to discuss the income tax on the construction service sector, the govemment adopted after the issuance of Govemment Regulation No. 51 of 2008 and Govemment Regulation No. 40 of 2009, that discussed the qualifications and classification of construction services, discuss the problems arising with the effect of retroactive application of tax regulations, and Construction and application of income tax to the domestic taxpayer and the Permanent Establishment.

Writing done with qualitative research methods to study literature, interviews, interpretation of tax regulations implementing the construction services sector, and analyze the relationship of regulations related to taxation and construction services. The results will provide an overview of legal certainty and sense of justice and become material for stakeholders in the evaluation for construction services."

"Skripsi ini menganalisis alternatif kebijakan pajak penghasilan yang paling tepat untuk diterapkan atas penghasilan transaksi mata uang kripto khususnya bitcoin. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam desain kebijakan pajak penghasilan atas mata uang kripto khususnya bitcoin dan alternatif kebijakan pajak penghasilan atas transaksi mata uang kripto di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam desain kebijakan pajak penghasilan atas transaksi mata uang kripto khususnya bitcoin terdiri atas faktor-faktor adopsi mata uang kripto dan faktor- faktor desain kebijakan pajak. Faktor-faktor adopsi mata uang kripto terdiri atas faktor technical, economy, social, dan personal. Faktor-faktor desain kebijakan pajak terdiri atas faktor pendapatan, biaya perpajakan, keadilan, dan administratif. Menganalisis kelebihan dan kekurangan alternatif kebijakan pajak penghasilan atas transaksi mata uang kripto di Indonesia yaitu pengenaan pajak penghasilan final dan pajak penghasilan normal atau tidak final. Dalam desain kebijakan pajak penghasilan atas transaksi mata uang kripto di Indonesia harus mementingkan kesejahteraan dan peningkatan kehidupan sosial masyakat Indonesia serta harus mengembangkan industri mata uang kripto di Indonesia.

---

This thesis analyzes the most appropriate alternative income tax policies to apply to cryptocurrency transaction earnings, especially bitcoin. The approach used in this study is qualitative to analyze the factors considered in the design of income tax policy on cryptocurrencies, especially bitcoin and alternative income tax policy on cryptocurrency transactions in Indonesia. The results of this study show that the factors considered in the design of income tax policy on cryptocurrency transactions especially bitcoin consist of factors of adoption of cryptocurrencies and design factors of tax policy. Cryptocurrency adoption factors consist of technical, economic, social, and personal factors. Tax policy design factors consist of income, taxation costs, fairness, and administrative factors. Analyzing the advantages and disadvantages of alternative income tax policies on cryptocurrency transactions in Indonesia, namely the imposition of final income tax and normal or non-final income tax. In the design of income tax policy on cryptocurrency transactions in Indonesia should attach importance to the welfare and improvement of social life of the Indonesian people and should develop the cryptocurrency industry in Indonesia."

"Perkembangan dunia pasar modal berkembang semakin cepat seiring berjalannya waktu. Banyak orang yang mengetahui bahwa transaksi pasar modal hanya membeli dan menjual saham saja. Salah satu bentuk transaksi yang terdapat dalam pasar modal adalah repurchase agreement atau yang lebih dikenal dengan repo. Transaksi ini adalah semacam jual beli saham pada umumnya tetapi dalam transaksi ini terdapat janji dari pihak penjual saham untuk membeli kembali saham tersebut pada waktu tertetu dan pada harga tertentu. Dalam skripsi ini membahas mengenai transaksi repo yang dilakukan oleh suatu perusahaan terbuka PT ABCD.Tbk di tahun 2012 dengan saham perusahaan terbuka kepada PT DEFG , tetapi PT ABCD.Tbk menggunakan nominee dalam transaksinya. Pada saat transaksi sebelum jatuh tempo pembelian kembali PT ABCD.Tbk tersebut ingin membeli kembali saham tersebut tetapi PT DEFG tidak dapat menunjukkan saham tersebut karena saham tersebut sedang direpokan kembali kepada pihak ketiga lainnya. Belakangan diketahui oleh PT DEFG ternyata transaksinya yang dilakukan oleh PT ABCD.Tbk tidak dilaporkan kepada Bapepam-LK. Hal ini yang membuat kekhawatiran PT ABCD.Tbk sehingga PT ABCD.Tbk tidak mau menerima korespondensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun karena merasa bahwa yang melakukan transaksi adalah pihak nominee bukan pihak PT ABCD.Tbk. Maka dari itu terdapat suatu masalah ketika transaksi itu tidak dilaporkan, pihak yang melakukan adalah nominee dan obyek saham tersebut ternyata direpokan kembali oleh pihak pembeli.

---

The development of the capital market developing faster at time. Many people knows that capital market transactions only buy and sell stocks .One kind of transaction contained in capital market is repurchase agreement or which is recognized with repo facilities.This transaction was like a buy and sell shares in general but in this transaction there are promise from the seller of stock to buy back the shares in the one time and at a certain price.

In a thesis this discussing the transaction repo facilities done by a publicly-listed companies PT ABCD.Tbk in 2012 with company shares open to PT DEFG, but PT ABCD.Tbk use nominee in this transaction. At the transaction before maturity repurchase PT ABCD.Tbk has wanted to buy back stock were but PT DEFG could not show the shares because the shares being repo again to the other third party.

Later found to by PT DEFG of this transaction which was carried out by PT ABCD.Tbk not reported to Bapepam-LK.These things that make concern PT ABCD.Tbk so that PT ABCD.Tbk unwilling to accept correspondence in the form of anything from any party because feel that who transacts is a party is the nominee not PT ABCD.Tbk.Therefore there is a problem, when a deal has not reported, a party who do is nominee and object of the shares it turns repo return by the buyer."

"Fokus dari tesis ini adalah pada pengembangan Repo sebagai lembaga pendanaan di Indonesia Indonesia, khususnya yang terkait dengan Equity Repo; Konsep repo di Indonesia setelah diterapkan Peraturan OJK No. 9 / POJK.04 / 2015; dan implementasi Repo konsep di Pengadilan Indonesia. Ada beberapa masalah mengenai konsep Repo sebagai perjanjian yang diatur, digunakan dalam praktik berbeda dan di pengadilan putusan di Pengadilan Indonesia terkait dengan hak milik dan prinsip pribadi hukum berdasarkan KUHPerdata Indonesia. Maka, penulis merumuskan dan membahas masalah berikut: 1. Bagaimana implementasi konsep Repo secara khusus Repo Ekuitas melalui Regulasi dan Pasar Modal di Indonesia ?; 2. Bagaimana hubungan antara konsep Repo sebagai perjanjian dengan konsep hak properti di Indonesia kerangka kerja hukum swasta Indonesia ?; 3. Bagaimana implementasi darikonsep hak properti tentang Repo sebagai perjanjian di Pengadilan Indonesia Aturan? Dalam kesimpulan ini, pengembangan Equity Repo di Indonesia masih belum optimal dan peraturan tentang Repo tidak konsisten sehingga ada urgensi untuk menyelaraskan konsep Repo sebagai kesepakatan dalam kerangka hukum Indonesia kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan deskriptif analitistipologi.

---

The focus of this thesis is on the development of Repo as a funding institution in Indonesia Indonesia, specifically related to Equity Repo. The concept of repo in Indonesia after the implementation of OJK Regulation No. 9 / POJK.04 / 2015; and the implementation of the Repo concept in the Indonesian Courts. There are several issues regarding the concept of Repo as a regulated agreement, used in different practices and in court decisions in Indonesian Courts relating to property rights and personal legal principles based on the Indonesian Civil Code. So, the authors formulate and discuss the following issues: 1. How is the implementation of the Repo concept specifically Repo Equity through Regulations and Capital Markets in Indonesia ?; 2. What is the relationship between the concept of Repo as an agreement with the concept of property rights in Indonesia in Indonesias private legal framework ?; 3. How is the implementation of the concept of property rights regarding Repo as an agreement in Indonesian Court Rules? In this conclusion, the development of Equity Repo in Indonesia is still not optimal and the regulations on Repo are not consistent so there is an urgency to harmonize the concept of Repo as an agreement in the Indonesian legal framework. This study uses a normative juridical approach with analytical descriptive typology."

"Penggunaan cashback sebagai promosi pada Dompet Digital semakin masif. Ditunjukkan melalui pendanaan atas cashback mencapai Rp5,1 Triliun per tahunnya. Perpajakan atas transaksi cashback masih belum mencapai titik kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis transaksi cashback pada Dompet Digital dari perspektif Pajak Penghasilan di Indonesia serta menganalisis desain kebijakan yang dapat diimplementasikan. Hasil yang diperoleh bahwa cashback secara substansi dikategorikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk konsumsi dan menambah kekayaan dari sisi penerima penghasilan. Pengguna Dompet Digital sebagai penerima penghasilan dapat dikategorikan sebagai subjek pajak Orang Pribadi. Peraturan pajak yang berlaku atas transaksi cashback saat ini memberikan kesulitan administrasi. Penelitian ini merekomendasikan desain administrasi pajak penghasilan atas cashback yaitu PPh Final dengan skema withholding tax pada kisaran tarif 0% hingga 5% atas pertimbangan besaran PTKP. Dalam mendesain administrasi pajak atas cashback, perlu legal standing dalam bentuk Undang-Undang dengan mempertimbangkan 3 (tiga) parameter, yaitu besaran dan potensi cashback, biaya efektif dan biaya kepatuhan, serta ketersediaan data yang valid. Pengenaan pajak atas transaksi cashback dapat meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, pertimbangan desain administrasi pajak yang adil serta kesiapan sistem terintegrasi dibutuhkan dalam kesuksesan perlakuan perpajakan pada ekosistem ekonomi digital, khususnya transaksi cashback pada Dompet Digital.

---

The use of cashback as a promotion on Digital Wallets is increasingly massive. Shown through funding for cashback reaching IDR 5.1 Trillion per year. Taxation on cashback transactions has not yet reached the point of legal certainty. This study uses a qualitative approach that aims to analyze cashback transactions on Digital Wallets from the perspective of Income Tax in Indonesia and analyze the design of policies that can be implemented. The results obtained that cashback is substantially categorized as an additional economic capability that can be used for consumption and increase wealth from the side of the income recipient. Digital Wallet users as income recipients can be categorized as individual tax subjects. The current tax regulations for cashback transactions present administrative difficulties. This study recommends the design of income tax administration for cashback, namely Final Income Tax with a withholding tax scheme at a rate range of 0% to 5% based on the consideration of the amount of non-taxable income. In designing tax administration for cashback, it is necessary to have legal standing in the form of a law by considering 3 (three) parameters, namely the amount and potential of cashback, effective costs and compliance costs, as well as the availability of valid data. The imposition of taxes on cashback transactions can increase tax revenue. Therefore, consideration of a fair tax administration design and the readiness of an integrated system are needed for successful tax treatment in the digital economy ecosystem, especially cashback transactions on Digital Wallets."