Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konstitusi RI menjamin kemerdekaan setiap penduduk dalam memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Namun, puluhan tahun sejak kemerdekaan Republik Indonesia, konflik akibat pendirian rumah ibadat masih jamak terjadi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa kaum minoritas di daerah mayoritas penduduk memeluk agama berbeda mengalami hambatan dalam mendirikan rumah ibadat. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana negara memainkan peran dalam konflik yang berlangsung di tengah masyarakat dalam kasus penolakan pembangunan Gereja HKBP Filadelfia di Kabupaten Bekasi dan Gereja Katolik Santa Clara di Kota Bekasi. Disebutkan oleh Theda Skocpol, negara bersifat otonom dan negara memiliki instrumen-instrumen untuk mencapai tujuannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan standpoint dalam penanganan konflik di dua kasus tersebut memengaruhi proses penyelesaian konflik sekaligus menguji otonomi negara. Dalam kasus Gereja HKBP Filadelfia, peran "civil society" melalui kelompok kepentingan (interest groups) yang menolak pembangunan gereja memberi kontribusi negatif pada penyelesaian konflik karena berhasil menaklukkan otoritas politik demokratis, yaitu negara yang direpresentasikan oleh Pemda Kabupaten Bekasi.

---

The Indonesian Constitution guarantees the independence of every citizen in embracing and worshiping according to their religion and beliefs. However, decades since the independence of the Republic of Indonesia, conflicts due to the construction of houses of worship are still common. Some cases show that minorities in majority areas of different religions experience obstacles in establishing a hous of worship. The purpose of this research is to find out how the state plays a role in the ongoing conflict in society with two case studies, namely the rejection of the establishment of the Filadelfia HKBP Church in Bekasi Regency and the Santa Clara Catholic Church in Bekasi City. As stated by Theda Skocpol, the state is autonomous and the state has instruments to achieve its own goals. The method used in this research is qualitative method. The data collection techniques used in this research are interviews, and documentary studies. The results showed that the standpoint differences in conflict resolution in the two cases affected the conflict resolution process and at the same time tested state autonomy. In the case of the HKBP Filadelfia Church, the role of "civil society" through interest groups who refused the church's construction contributed negatively to conflict resolution because it succeeded in conquering democratic political authority, namely the State represented by the Bekasi Regency local government."

"Persoalan mengenai pendirian rumah ibadah yang masih sering terjadi dan kerap berujung pada konflik. Benih konflik yang terjadi pada pendirian Gereja Bernadet sudah ada sejak Tahun 1990 namun tidak diselesaikan secara tuntas. Konflik semakin melebar dan jauh dari pokok pemasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik yang terjadi serta pola penanganannya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akar permasalahan konflik adalah adanya pengaruh fundamentalisme dalam beragama. Konflik semakin berkembang ketika isu-isu keagamaan digunakan untuk membangun solidaritas konflik. Konflik diperburuk dengan adanya konflik vertikal antara tokoh masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Dalam menyikapi konflik masyarakat menunjukan sikap negatif dan perilaku koersif. Akibatnya konflik semakin mengakar dan berdampak pada menurunnya stabilitas daerah dan diikuti melemahnya ketahanan daerah. Dalam penanganan konflik menggunakan strategi manajemen konflik melalui pengendalian sosial.

---

The onging problems about the establishment of house of worship often ended with conflict. The seeds of conflict in the establishment of Bernadette Church has existed since 1990 but was not fully resolved. As the result, the conflict widened and led from subject matter. This study was conducted by using qualitative approach which aimed to analyze the dynamics of the conflict as well as the pattern of treatment. The results of the study revealed that the root cause of the conflict is the effect of religious fundamentalism. The number of conflicts were growing when religious issues used as the cause to build solidarity conflict. The conflict exacerbated by the presence of vertical conflict between community leaders and local government. In addressing conflict, community showed negative attitudes and coercive behavior. As the result, the conflict was deeply rooted, the stability of the region diminished and regional resilience weakened. In resolving the conflict, writer used conflict management strategy through social control."

"Tesis ini membahas tentang Mekanisme Kerja Lembaga Lokal dalam Penyelesaian Konflik Suku/Etnis yang dilakukan oleh LKKMD di Kota Dumai, Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi keefektifan dalam pengelolaan konflik baik itu mencegah maupun meredam jika terjadi konflik suku/etnis, yang dikelola secara kelembagaan lokal. Keberadaannya memberikan manfaat bagi masyarakat dan Kota Dumai karena memberikan suasana yang kondusif, aman dan nyaman serta terpeliharanya nilai dan budaya lokal di masyarakat.

---

The thesis discusses about mechanism action of local institutions in ethnic conflict resolution by LKKMD at Dumai city, Riau province. The result of this study indicate that the effectiveness in managing conflict occurs either prevent or reduce the case of ethnic conflict, managed by local institution. Its presence provides benefits to the community and the City of Dumai because it provides a conducive atmosphere, safe and comfortable as well as maintaining local values and culture in the community."

"Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah dan mantan kombatan GAM dalam penyelesaian konflik pasca konflik Aceh. Hasil penelitian menemukan bahwa pertama, pemerintah sudah menjalankan perannya dalam menjaga perdamaian setelah pasca konflik Aceh sesuai dengan isi perjanjian dalam MoU Helsinski. Peran pemerintah dalam penyelesaian konflik dengan melakukan cara kolaborasi atau kerjasama dan kompromi terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik. Namun demikian, masih ada beberapa program kegiatan dan bantuan dari pemerintah yang belum terealisasikan, masih ada beberapa pihak pemerintah yang mengunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Kedua, mantan kombatan juga sudah menjalankan perannya dalam menjaga perdamaian setelah pasca konflik Aceh sesuai dengan isi perjanjian dalam MoU Helsinski. Namun demikian, masih ada beberapa mantan kombatan yang menunjukkan adanya rasa ketidakpuasan akan peran pemerintah dalam hal penegakan hukum hak asasi manusia, lambang dan bendera dan ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan. Ketiga, masih terjadi konflik-konflik kecil diantara pihak pemerintah dan mantan kombatan yang disebabkan oleh konflik internal dalam demokrasi pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh perlu menerjemahkan secara operasional kerangka penyelesaian konflik dalam menjaga perdamaian dengan skema yang dipahami oleh seluruh stakeholder melalui workshop dan pelatihan-pelatihan guna memudahkan sinergi dan kolaborasi pada seluruh level pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota.

---

The study aims to analyze how the role of government and GAM ex combatants in conflict resolution post conflict Aceh. The results of the study found that firstly, the government has performed its role in maintaining peace after the post Aceh conflict in accordance with the content of the agreement in the Helsinski MoU. The role of government in resolving conflicts by way of collaboration or cooperation and compromise on the parties to the conflict. However, there are still some programs of activity and assistance from the government that have not been realized, there are still some government parties that use the authority for personal interests. Secondly, ex combatants have also exercised their role in maintaining peace after the post Aceh conflict in accordance with the content of the agreement in the Helsinski MoU. Nevertheless, there are still some ex combatants demonstrating a sense of dissatisfaction with the role of the government in terms of human rights law enforcement, symbols and flags and injustices in the equitable distribution of development. Third, there are still small conflicts between the government and ex combatants caused by internal conflicts in Aceh 39 s democratic government. Therefore, the Aceh Government needs to translate operational conflict resolution framework in keeping peace with a scheme understood by all stakeholders through workshops and trainings to facilitate synergy and collaboration at all levels of government in provinces and districts."

"Fokus penelitian ini adalah analisa kepemimpinan dan peran para kiai dalam penyelesaian konflik di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis terhadap fenomena Kiai dalam dunia politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil informan dari lima belas orang anggota para Kiai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi perubahan posisi dan peran kiai dalam konflik PKB. Semula keberadaan kiai dan ulama dalam struktur partai maupun di luar partai ditempatkan sebagai sumber rujukan untuk pengambilan kebijakan strategis partai dan menjadi mediator dalam penyelesaian persoalan di internal maupun eksternal partai sekaligus sebagai perekat keutuhan partai.

---

The focus of this study is to analyze the role of kiai leadership and conflict resolution in the Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ). This research is motivated by their interest Kiai author of the phenomenon in the world of politics . This study used qualitative methods to take the informant of the fifteen members of the Kiai of the Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ). Results of this study concluded that a change in the position and role in the conflict kiai of PKB Originally existence kiai and scholars in the party structure and outside the party placed as a reference source for strategic decision making parties and be a mediator in the settlement of internal and external problems in the party as well as adhesive party unity"

"Bentrokan dan kerusuhan mahasiswa di Desa Caturtunggal telah terjadi sejak tahun 2007. Pihak yang sering terlibat bentrokan antara lain mahasiswa yang berasal dari Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste. Mahasiswa asal Papua banyak membuat kerusuhan dalam bentuk pencurian dan perampokan harta benda, mahasiswa asat Nusa Tenggara Timur yang sering terlibat bentrok adalah mereka yang berasal dari Sumba dan Alor, penyebabnya perkelahian yang berujung bentrok atau kekalahan dalam pertandingan olahraga. Sedangkan mahasiswa dari Timor Leste yang sering terlibat bentrokan adalah mereka yang menjadi anggota perguruan silat Setia Hati dan perguruan silat Kera Sakti. Tindakan kerusuhan dan kekerasan yang dilakukan ketiga kelompok mahasiswa tersebut merupakan bentuk kekerasan kolektif primitive dan merupakan perilaku agresi yang disebabkan faktor-faktor biologis.

Tokoh masyarakat sebagai panutan dan tempat mengadu bagi warga ternyata kurang begitu efektif dalam penyelesaian bentrokan dan kerusuhan mahasiswa. Karena walaupun mereka telah menepuh upaya untuk menyelesaikan dan mencegah kasus kembali terjadi, tetapi pada kenyataannya bentrokan dan kerusuhan tetap saja terjadi meskipun dalam skala kecil. Peran tokoh masyarakat yang terlihat dalam penyelesaian bentrokan dan kerusuhan mahasiswa di Desa Caturtunggal adalah sebagai penghubung antara pihak yang bertikai dengan ketua adat atau ketua paguyuban mereka, sebagai mediator dan saksi dalam proses mediasi dua pihak yang bertikai bersama-sama dengan pemerintah desa dan kepolisian, serta sebagai pemberi informasi atau pelengkap informasi bagi kepolisian mengenai kronologi kejadian. Penyelesaian kasus bentrokan dan kerusuhan antar mahasiswa pada akhirnya diserahkan kepada kepolisian.

Dengan kurangnya peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasus kerusuhan antar mahasiswa hingga tuntas, bahkan ada sebagian tokoh masyarakat yang tidak mau terlibat sama sekali, akhirnya di dalam masyarakat timbul kesenjangan antara warga setempat dengan mahasiswa pendatang. Kehidupan mereka seolah berjalan sendiri-sendiri, padahal apabila terjadi kerusuhan bukan hal yang tidak mungkin warga setempat juga akan menjadi korban. Kondisi tersebut tentunya dapat mengganggu ketahanan daerah Desa Tambakbayan, yaitu hilangnya rasa nyaman masyarakat karena walaupun dari luar terlihat tenang tetapi dari dalam sebenarnya ada rasa was-was menjadi korban kerusuhan.

---

Clashes and riots amongs students in the Caturtunggal village have occurred since 2007. Parties who often involved clashes are students from Papua, East Nusa Tenggara and East Timor. Papuan students caused riots in the form of property theft and robbery, East Nusa Tenggara students who come from Sumba and Alor district  are often involved in conflicts, it was because of fights which led to clashes or defeat in a sport competition. While East Timor students who frequently involved in confilcts are those who become members of martial arts organizations “Setia Hati and  Kera Sakti”. Riots and violent actions that carried out by those three groups of students are primitive collective violence and aggression behavior that caused by biological factors.

Community figures as role models and people whom residents complain to are less effective in provide the resolution of student clashes and riots. Although they have sought to resolve and prevent re-occurring cases, nevertheless in fact clashes and riots still occur on a small scale. The role of community figures that are in the completion of the student riots and clashes in of Caturtunggal village are as liaisons between the warring parties and customary leaders or head of community, as mediators and witnesses in the mediation process for among  both two warring parties, government and police, as conduit of information or supplementary information about the chronology of events to the police. Eventually resolution of clashes between students and riot handed over to police.

Less of role of community figures in the resolution among the student riots case, some public figures who do not want to get involved in resolution of riot case at all, finally there is  a gap arises in the community between the residents and those students who caused riots. Those people  Their lives seemed to walk alone, but  people will also be a victim of the riots. Obviously, these conditions interfere resistance Tambakbayan Village, the loss of a sense of comfort.  From outside, people look calm but there is sense of anxiety about the riot."

"Skripsi ini membahas mengenai peran negara dalam pembangunan sektor kedelai di Indonesia dan India. Indonesia mengeluarkan kebijakan impor untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negerinya karena produksi kedelai dalam negeri yang rendah. Sebaliknya India dapat memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri melalui swasembada berkelanjutan. Kasus ini dianalisis menggunakan teori otonomi relatif dan kebijakan publik. Kegagalan pencapaian swasembada kedelai di Indonesia disebabkan oleh peran negara yang otonom relatif. Peran negara yang otonom relatif ini mempertahankan skema impor kedelai di Indonesia sehingga berdampak pada tingkat produksi kedelai dalam negeri yang rendah. Sebaliknya India berperan secara lebih otonom sehingga negara menggerakan struktur melalui kebijakan sektor kedelainya sehingga India mampu mencapai swasembada berkelanjutan.

---

This thesis discusses the role of the state in the development of the soybean sector in Indonesia and India. Indonesia issued an imports of soybean policy to fulfill its domestic needs because the production of this comodity is low. On the other side India can fulfill the needs of domestic soybean through the sustainable selfsufficiency. These cases analyzed with autonomy relative and public policy theory. The failure of achieving self-sufficiency in Indonesia due to the relatively autonomous role of the state impacted the capacity of production of this comodity. On the other hand, India played more autonomous role so the countries can shift through the structure of the soybean sector policies and finally India achieved a sustainable self-sufficiency."

"Kasus Ciketing Kota Bekasi tahun 2010 bukan terjadi secara tiba-tiba tetapi merupakan rangkaian peristiwa yang panjang. Tesis ini menganalisis lebih dalam tentang terjadinya insiden kasus bernuansa agama tersebut yang dilihat dari sudut pandang teori konflik sosial dan kegagalan intelijen (intelligence failure). Melalui teori konflik sosial dan intelligence failure yang digagas akan mengeksplorasi faktor apa sajakah yang melatar belakangi terjadinya kegagalan intelijen dalam peristiwa tersebut. Untuk memperkaya analisis, insiden tersebut juga di analisis secara mendalam melalui time analysis yang merunut insiden Ciketing dalam tempo waktu dari awal hingga akhir. Apa sajakah yang sudah dilakukan oleh intelijen dalam mengantisipasi dan mana saja titik titik intelijen yang di nilai alpa. Wild Card analysis membantu bagaimana mengambarkan pergerakan isu mulai dari weak signal berlanjut ke strong signal hingga memunculkan wild card atau surprise. Hasil dari beberapa analisis kegagalan intelijen ini akan menjadi bahan analisis bagi penguatan intelijen. Harapan besar dari kajian ini akan memberikan output bagi penguatan intelijen khususnya intelijen daerah yang terwadahi dalam komunitas intelijen daerah ( Kominda )

---

Case of of Kota Bekasi in 2010 did not occurred suddenly but it is a series of long moment. This thesis analysis more in-denth about the occurrence of such religion phenomenon case incident that be looked from point of view of intelligence failure. Through theory of Social conflick and intelligence failure that be intended by Thomas Copeland will explore what ever factor that be come the background of occurrence of intelligence failure in such moment. In order to enrich the analysis, such incidence also be analysis in-denth through time analysis that refer to Ciketing incident in term of time from the beginning to the end.

What ever think that have been done by intelligence in anticipating and what sport of failure of intelligence that be eased. Wild Card analysis help how to illustrate the movement of issue start from what signal to the strong signal and after that appear wild card or surplice result of some analysis of this intelligence failure will become the analysis material for the strengthened of intelligence. High major target of this study will give output for strengthened of intelligence specially for state intelligence that be embodied in state intelligent community of Bekasi city.culkan[ ?sy
? ??idi-font-style:normal'>wild card atau surprise. Hasil dari beberapa analisis kegagalan intelijen ini akan menjadi bahan analisis bagi penguatan intelijen. Harapan besar dari kajian ini akan memberikan output bagi penguatan intelijen khususnya intelijen daerah yang terwadahi dalam komunitas intelijen daerah ( Kominda )"

"Skripsi ini membahas tentang kepentingan aktor serta penyebab konflik perizinan pembangunan gereja GKI Yasmin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menjelaskan kepentingan aktor-aktor yang terlibat dan menjelaskan penyebab konflik dari perspektif masing-masing aktor. Forkami ingin melindungi masyarakat dari upaya Kristenisasi, GKI Yasmin ingin membangun gerejanya, dan Pemerintah Kota Bogor ingin memelihara stabilitas di Kota Bogor. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa penyebab konflik ini bagi Forkami adalah upaya Kristenisasi di Indonesia. Menurut GKI Yasmin konflik ini timbul karena ketidaktegasan Pemerintah Kota Bogor, sedangkan pemerintah kota merasa konflik ini timbul karena masyarakat yang tidak patuh pada peraturan.

---

This thesis explains about the actors’ interest and the causes in the conflict of building permit for GKI Yasmin in Bogor City. This thesis is a explanative qualitative research which explain about the interests of the actors and also explain the cause of this conflict with each actor’s perspective. Forkami wants to protect the citizens from Christianisation, GKI Yasmin wants to build their Church, and the local government wants to keep the stability in the city.

This thesis shows that the cause of the conflict for Forkami is the Christianisation which happened in many places in the country. For GKI Yasmin, this conflict happened because the local government showed indecision. But the local government feels that the conflict happened because the citizens did not obey the rules which already been made."

"ABSTRAKDalam sepuluh tahun terakhir, krisis yang menimpah Etnik Rohingya di Myanmar makin menarik perhatian dunia. Bukan saja dari komunitas regional namun bahkan juga oleh komunitas internasional dan PBB. Krisis kemanusiaan terjadi sedemikan masifnya dan bahkan berdasarkan temuan telah terjadi praktek Etnich Cleansing atau genocide di Rakhine State Myanmar yang dilakukan oleh militer Myanmar.Beberapa rekomendasi telah disampaikan oleh utusan-utusan khsus baik dari PBB maupun ASEAN termasuk laporan-laporan dari NGO dan UNCT yang selama ini telah melaksanakan tugas misi kemanusiaan di Myanmar dan Banglades , namun belum dapat menghentikan konflik di Rakhine State bahkan krisis kemanusiaan di Rakhine State semakin meningkat eskalasinya. Melalui pendekatan hukum kebiasaan internasional mengenai peran dan kerjasama organisasi regional dan pandangan tentang krisis kemanusiaan dan HAM serta dengan memperhatikan doktrin responsibility to protect tulisan ini mencoba untuk melihat apakah ASEAN dapat menjadi penengah bagi konflik di Myanmar. Penelitian ini dilakukana dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka, partisipasi personal dan survey kualitatif serta dengan metode kualitatif. Dari hasil pengamatan, tulisan ini berkesimpulan bahwa untuk memberikan pemahaman terhadap doktrin, teori dan hukum internasional, pelibatan ASEAN dapat menajdi opsi yang paling mungkin bagi penyelesaian konflik di Myanmar

---

In the last ten years, the humanitarian crisis affected the Rohingya Ethnic in Myanmar has increasingly attracted the attention of the globe. The attention come either from the regional community or international community including United Nations. The humanitarian crisis become massive in scale and based on the UN findings fact report that there has been etnich cleansing or genocide practical in Rakhine State Myanmar. Those it carried out by the Myanmar military. Some recommendations have been delivered by special envoys from both the United Nations and ASEAN including some official reports from NGOs and UNCT that have been carrying out humanitarian mission tasks in Myanmar as well as Bangladesh, but in fact no solution yet achieved till today crisis. Through an international customary law approach as well as UN Charter mandate for a cooperation of regional organizations, also by referring to the doctrine of responsibility to protect this paper try to see whether ASEAN can be a mediator for conflict in Myanmar. This research was carried out by using research methods, literature study, personal participation and qualitative methods. From the observations, this paper to conclude providing an understanding to doctrine, theory and international law, the involvement of ASEAN can be the most probably as the best option for resolving conflicts in Myanmar."