Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kapal dapat berpotensi menyebabkan pencemaran minyak laut karena digunakannya laut sebagai salah satu alat transportasi pelayaran. Dampak akibat terjadinya insiden tumpahan minyak di laut oleh kapal dapat menimbulkan kerugian yang besar. Contohnya adalah dalam kasus tabrakan kapal Hebei Spirit di Korea Selatan yang menumpahkan sekitar 10.900 ton minyak mentak ke laut. Peran P&I Club penting dalam menanggung risiko tabrakan kapal yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Sehingga dalam tesis ini penulis akan membahas dua rumusan masalah, yaitu pertama jaminan tanggung jawab hukum yang disediakan oleh Protection and Indemnity Club kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian third party liability coverage terhadap kerugian pencemaran minyak di laut akibat kecelakaan kapal, dan yang kedua adalah tanggung jawab hukum P&I Club dalam penyelesaian tuntutan ganti rugi atas pencemaran minyak dilaut akibat kecelakaan kapal dalam kasus Hebei Spirit di Korea. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini bersifat yuridis normatif dengan berlandaskan teori strict liability. Penelitian tesis ini menghasilkan kesimpulan yaitu bahwa tanggung jawab hukum dari P&I Club terhadap pihak ketiga akibat pencemaran minyak di laut mengacu pada pay to be paid rules dan maksimal kompensasi yang diberikan diatur dalam pasal 5 ayat 1 CLC 1992. Dalam kasus Hebei Spirit, tanggung jawab dari Skuld P&I Club adalah berupa pembayaran klaim kepada pemerintah Korea melalui lokal koresponden dari Skuld Club yang berada di Seoul Korea.

---

Ships can potentially cause an oil pollution at sea due to the use of the sea as a means of shipping transportation. The impact caused by the occurrence of incidents of oil spills at sea by ships could causes an enormous loss. The example is in the case of the collision of the Hebei Spirit ship in South Korea which spilled around 10,900 tons of persistent oil into the sea. The role of the P&I Club is very important in bearing the risk of ship collisions that cause environmental pollution. This thesis will examine the legal liability guaranteed by P&I Club against the third parties in regard to oil pollution losses at sea due to ship accidents, also in terms of P&I Club's legal liability in settling compensation claims for oil pollution in Hebei Spirit case. The research method used in this thesis is juridical normative and will be elaborated based on strict liability theory. This research draws conclusions that third party liability provided by P&I Club in case of oil pollution at sea will be following the pay to be paid rules, with maximum amount of compensation subjected to article 5 paragraph 1 of CLC 1992. In the case of Hebei Spirit, the responsibility taken by Skuld P&I Club are to pay claim to Korean government through local correspondents of the Skuld Club located in Seoul Korea."

"Pelayaran merupakan salah satu bagian utama dari transportasi nasional Indonesia sebagai negara maritim. Pemilik atau operator kapal dalam menjalankan kegiatan pelayaran dihadapi adanya risiko laut. Salah satunya tabrakan antar kapal yang apabila terjadi akan sangat merugikan kedua belah pihak, terlebih lagi apabila tabrakan menimbulkan adanya upaya penahanan oleh otoritas pelabuhan setempat. Skripsi ini mencoba mengkaji mengenai jaminan perlindungan yang diberikan oleh Hull and Machinery dan Protection and Indemnity Club khususnya dalam memberikan jaminan perlindungan kepada pemilik atau operator kapal dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang dirugikan ketika terjadi tabrakan kapal laut. Metode penelitian penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif. Dibutuhkan pengalihan risiko dari pemilik atau operator kapal kepada asuransi maritim.

---

Maritime transportations is one of the main part of the national transportation in Indonesia as a maritime nation. The owner or operator of ships faces risk caused by the sea in day-to-day operations. One of the risks is collisions between ships that would be highly detrimental to both sides, even more so, if these collisions causing containment efforts by the local port authority. This thesis focus to assess the protections guaranteed by the maritime insurance Hull and Machinery and Protection and Indemnity Club particularly in providing a guarantee of protection to the owner or operator of a vessel and liability towards the third party on ships collisions incidents. The research of this study was conducted through juridical normative method. Therefore, transfer of risk from the owner or operator of a ship to the marine insurers is needed."

"Senyawa hidrokarbon yang bersifat toksik (beracun) di dalam tumpahan minyak merupakan ancaman yang serius bagi biota-biota yang hidup di sekitar lokasi kecelakaan kapal. Kerugian yang ditimbulkan oleh tumpahan minyak ini berakibat jangka panjang yang secara ekologis merupakan bahaya yang mengkhawatirkan. Kecelakaan kapal tanker Nagasaki Spirit dengan Ocean Blessing mengakibatkan tumpahan minyak di laut. Oleh karena itu negara yang terkena tumpahan minyak dapat meminta ganti rugi kepada pemilik kapal atau asuransi yang menanggung kapal tersebut. Dalam hal ini dipergunakan Intemational Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 dan International Convention on the Establishment of an Intemational Fund for Compensation of Oil Pollution Damage 1971. Tujuan dari studi ini adalah mekanisme ganti rugi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada pemilik kapal tanker Nagasaki Spirit di Selat Malaka yang mengalami kecelakaan dan mencemari perairan Indonesia ditinjau dari konvensi internasional. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam studi ini dapat disusun hipotesis yaitu pembayaran ganti rugi atas dasar prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) pada kasus kecelakaan kapal tanker Nagasaki Spirit di Selat Malaka belum memadai dari segi pemulihan dampak lingkungannya. Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data dikumpulkan berdasarkan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara dengan pejabat-pejabat yang berwenang di lingkungan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kejaksaan Agung, PT. Polynesia Bhakti, Badan Pusat Statistik, Kesatuan Penjaga Pantai dan Laut, serta Lembaga Minyak dan Gas Nasional.

---

The hydrocarbons is a toxicant matter in the oil spill that become a serious danger for the sea biota at the location ofthe ship accident. The loss that come around because of the oil spill could be for long tenn eH`ect for that ecologically it became a serious danger.

The accident of the Nagasaki Spirit tanker with the Ocean Blessing cargo tanker caused an oil spill in the sea become a lossing for the sea itself as an affected sea. Because of that, the State which affected by the oil spill could request to the owner of the ship a compensation. In this case, The Intemational Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 and The Intemational Convention on the Establishment of an Intemational Fund for Compensation of Oil Pollution Damage 1971 used for.

The purpose of this study is to see the mechanism of the compensation which have done by the Indonesian Government to the owner of the Nagasaki Spirit tanker at the Maacca Strait which have accidented and polluted the Indonesian water viewed by The Intemational Convention.

According to the purpose above, In this study can arrange the hypothetis is the compensation is based on the strict liability consept on the Nagasaki Spiiit case at Malacca Strait it is not enough for the recovery of the marine environment.

This research uses a normative yuridis with the analitical descriptive. The source gathered based on the library study which enriched the interview with the competent instancy such as Ministry of Communication the Directorate General of Sea Communication, the Environment Impact Management Agency, the State Attorney of Indonesia, the Polynesia Bhakti Ltd, the Agency of the State Statistical, the Guard of The Beach and the Sea and also the Agency of the National Oil and Gas."

"Skripsi ini membahas mengenai perlunya penerapan Asuransi Protection & Indemnity (P&I) terhadap kapal laut berbendera Indonesia ditinjau dari segi landasan hukum yang mengaturnya, kelebihannya dibanding dengan asuransi laut lain, serta manfaat bisnis yang dapat dihasilkan melalui penerapannya melihat berbagai aspek yang ada, salah satunya visi pemerintah dan kondisi geografis Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptifanalitis.Hasil penelitian ini menyarankan dilakukannya sosialisasi terhadap kewajiban penutupan resiko kapal dengan Asuransi P&I, adanya pengawasan terhadap penerapan Asuransi P&I dan penerapan sanksi yang tegas, serta perlunya konsorsium perusahaan asuransi untuk memasarkan asuransi ini.

---

This thesis discusses the necessity to implement Protection & Indemnity (P&I) Insurance for Indonesian flagged ships in terms of the legal basis set, the advantages compared with other marine insurance, as well as the business benefits that can be generated in every aspect like Indonesian government's vision & geographical conditions. This study is a qualitative study with descriptiveanalytical design.

The results of this study suggest the government to do such socialization about P&I Insurance, supervise the implementation of P&I Insurance and that strict sanctions, and to make a consortium of insurance companies."

"Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum dalam insiden tumpahnya minyak dari Kapal MT Southern Mermaid di Perairan Ciwandan pada tahun 2013. Tindakan yang telah Pemerintah Indonesia ambil dalam menangani insiden ini masih meninggalkan banyak pertanyaan. Instrumen penegakan hukum yang ditempuh hanya satu pula, yaitu penegakan hukum pidana. Selain itu dari segi peraturan nasional, masing-masing peraturan melahirkan penegak hukum dan instrumen penegakan hukum yang berbeda-beda. Sehingga timbul persoalan kewenangan. Peraturan internasional juga dijadikan pembanding sebagai sarana untuk menangani kasus tersebut.

---

This thesis tells about enforcement of law on Southern Mermaid oil spill incident in Ciwandan 2013. The measures taken by Indonesia in the respect of solving this incident still unclear. The instrument of law enforcement that had been used by Indonesia merely criminal enforcement. Moreover, every national regulation creates different law enforcer and instrument of law enforcement, so that problem of authority occurred. In this thesis, international regulation used as comparison to national regulation."

"Transportasi laut kapal berpotensi memberikan bahaya pencemaran melalui kecelakaan kapal. Kargo curah kering berbahaya yang diangkut dapat secara langsung memberikan paparan terhadap lingkungan laut. Kargo curah kering seperti batu bara dan bijih besi merupakan contoh jenis kargo curah kering berbahaya. Namun, saat ini informasi mengenai bahaya pencemaran dari tumpahan kargo curah kering masih terbatas. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bahaya pencemaran dari tumpahan kargo curah kering akibat kecelakaan kapal X, menganalisis kebijakan penanggulangan, serta menyusun strategi keberlanjutan penanggulangan. Metode yang digunakan adalah mixed methods kuantifikasi risiko bahaya pencemaran, dampak sosial ekonomi, analisis komparatif kebijakan, serta analisis SWOT untuk penyusunan strategi. Hasil yang didapatkan yaitu tumpahan kargo curah kering kapal X termasuk kategori risiko rendah. Tumpahan berdampak terhadap kondisi lingkungan laut, dengan estimasi sebaran tumpahan 874,187km2. Tidak terdapat dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat di sekitar lokasi. Terdapat legal gap atas kebijakan yang berlaku. Strategi yang dapat dilakukan adalah menyusun contingency plan nasional dan mengoptimalkan monitoring kecelakaan kapal.

---

Marine transportation has the potential to pose a pollution threat through ship accidents. Dangerous dry bulk cargoes carried may provide direct exposure to the marine environment. Dry bulk cargoes such as coal and iron ore are examples of dangerous dry bulk cargoes. However, current information regarding the dangers of pollution from spilled dry bulk cargo is still very limited. Therefore, this study aims to analyze the pollution hazard from spills of dry bulk cargo due to the X ship accident, analyze prevention policies, and develop strategies for sustainability of countermeasures. The method used is a mixed methods descriptive analysis of hazards, socio-economic impacts, policy comparative analysis, and SWOT analysis for strategy formulation. The results obtained are that the dry bulk cargo spill has an impact on marine environmental conditions, with an estimated spill distribution of 874,187km2. There is no socio-economic impact on the community around the location. There is a legal gap over the applicable policies. The strategy that can be implemented is to develop a national contingency plan and to optimize monitoring of ship accidents."

"This research aimed at understanding legal aspect of environment polution resulted in oil spilled by Pertamina Unit PengolahaN III Plaju at Musi River. The result of research proved that large and small oil spilled often happened at Musi and Komering river. The main sources of oil spilled were oil catcher or separator and others. Legal aspect of oil spilled preventation done by Pertamina was to use nonpenal system. stressing at pre-emptive, preventif, represive, and rehabilitative, or formula NP=P2R2"

"Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi kelautan telah memungkinkan neningkatnya aktivitas dan kemampuan manusia di laut. Peningkatan kegiatan manusia di laut dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya laut pada analisis akhir justru dapat menjadi faktor penyebab terjadinya dan meningkatnya pencemaran lingkungan laut. Pencemaran lingkungan laut, karena sifat laut dan bentuk geografi kawasan lingkungan laut serta arus dan cuaca yang ada, dapat mengakibatkan dua atau lebih negara merasakan dampaknya. Oleh karena itu, pencemaran lingkungan laut yang terjadi pada suatu negara tertentu dapat mempunyai dampak yang bersifat transnasional. Menyadari bahaya yang dapat timbul akibat terjadinya pencemaran lingkungan laut yang bersifat transnasional, masyarakat bangsa-bangsa perlu mengantisipasinya dengan berbagai bentuk pendekatan. Penciptaan ketentuan hukum baik yang berskala global, regional maupun nasional adalah satu dari beberapa pendekatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor-faktor yang turut mempengaruhi bentuk pencemaran laut yang bersifat transnasional yaitu : (1) lingkungan laut alami, (2) musim dan ciri-ciri oceanografi, (3) Kegiatan perminyakan di lepas pantai, dan (4) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena kondisi geografi Selat Malaka dan Singapura cukup rawan untuk terjadinya kecelakaan bagi kapal-kapal melintasi selat ini, maka usaha yang telah dilakukan oleh negara-negara pesisir Selat Malaka yaitu dengan menbentuk "Traffic Speration Scheme" dalam rangka menciptakan tertib dan keselanatan lintas kapal-kapal di Selat Malaka dan Singapura yang tentunya merupakan upaya pencegahan terjadinya pencemaran laut oleh alat yang bersumber dari kapal. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut oleh minyak yang bersumber dari kapal, khususnya di Selat Malaka dan Singapura, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Hinyak dan Gas telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SAB) dengan No. DAP 49/1/2 dan No. 27/APTS/DM/HIGAS/81 tentang Prosedur Tetap Selat Halaka dan Singapura, yang isinya mengatur masalah pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut di Selat Malaka dan Singapura."

"Keberadaan profesi insinyur mempunyai kedudukan yang krusial dalam kehidupan manusia khususnya dengan kontribusi dalam bentuk penyelesaian masalah secara teknik yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari dengan memadukan ilmu sains, matematika, dan ekonomi. Akan tetapi, tidak jarang terdapat berbagai peristiwa yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh risiko menjalankan praktik keinsinyuran. Dalam rangka untuk mengurangi beban dari risiko tersebut, maka dapat dilakukan pengalihan risiko (transfer of risk) melalui professional indemnity insurance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan professional indemnity insurance terhadap Insinyur yang lalai dalam menjalankan tugasnya serta membandingkan regulasi dan pengimplementasiannya dengan negara bagian New South Wales dan Victoria, Australia. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, yaitu metode yang berfokus pada doktrin yang merupakan sintesa dari aturan, norma, atau panduan penafsiran, dan nilai-nilai. Lebih lanjut, jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa studi kepustakaan yang berfokus kepada regulasi dalam hukum positif Indonesia, antara lain KUHPerdata, UU Perasuransian, dan UU Keinsinyuran. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa perlindungan yang diberikan oleh professional indemnity insurance terhadap insinyur dengan memberikan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Indonesia belum mengatur mengenai kewajiban untuk memiliki professional indemnity insurance bagi insinyur. Berbeda dengan negara bagian New South Wales dan Victoria, Australia yang telah memiliki statutory obligation serta pengaturan lebih lanjut terkait dengan keberlakuan professional indemnity insurance. Penulis menyarankan agar dibuat suatu peraturan perundang-undangan atau mengamandemen ketentuan UU Keinsinyuran serta dukungan dari organisasi profesi agar insinyur memiliki polis professional indemnity insurance.

---

The existence of the engineering profession has a crucial position in human life, especially with contributions in the form of technical problem solving in everyday life by combining science, mathematics, and economics. However, it is not uncommon for there to be various undesirable caused by risks in carrying out engineering practice. In order to reduce the burden of these risks, it is possible to transfer risk through professional indemnity insurance. This research aims to determine the protection of professional indemnity insurance for engineers who are negligent in carrying out their duties and to compare the regulation and implementation with the states of New South Wales and Victoria, Australia. In this research, the research method used is doctrinal, which is a method that focuses on doctrine which is a synthesis of rules, norms, or guidelines for interpretation, and values. Furthermore, the type of data in this research is secondary data in the form of literature studies that focus on regulations in Indonesian positive law, including the Civil Code, Insurance Law, and Engineering Law. The results of the research show that the protection provided by professional indemnity insurance to engineers by providing compensation for losses suffered by third parties. Indonesia has not regulated the obligation to have professional indemnity insurance for engineers. Unlike the states of New South Wales and Victoria, Australia, which have a statutory obligation and further arrangements related to the validity of professional indemnity insurance. The author suggests that legislation or amendments be made to the provisions of the Engineering Law as well as support from professional organizations so that engineers have a professional indemnity insurance policy."