Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun kedelapan konflik, Suriah menjadi salah satu aktor regional di Timur Tengah yang memegang peran penting bagi Amerika Serikat (AS). Keberadaan Devide et Impera dalam diskursus strategis merupakan satu hal menarik untuk dikaji dalam konflik ini sebagai upaya AS mencapai kepentingannya. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang dan langkah-langkah yang diambil oleh AS dalam menerapkan strategi Devide et Impera di Suriah. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan analitis deskriptif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode yang digagas oleh Robert K. Yin dan Michael Huberman. Elaborasi teori Devide et Impera dan teori Hegemoni serta konsep pengaruh digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dikemukakan. Kepentingan AS yang anti-otoritanisme termanifestasi dalam agenda demokratisasinya serta menghilangkan pengaruh Iran yang merupakan rivalnya di kawasan dan kepentingan anti-terorisme terwujud dalam perang melawan ISIS dan afiliasinya serta pembentukan koalisi kontraterorisme. Kompleksitas konfigurasi konflik di Suriah mendorong AS untuk mengamankan eksistensi Israel dengan menerapkan strategi Devide et Impera. Melalui penelitian ini, penulis menemukan bahwa keikutsertaan AS dalam konflik di Suriah dengan mendukung pasukan oposisi yang moderat dan pro nilai Barat seperti pasukan Kurdi, khususnya Syrian Democratic Force (SDF) serta Partiya Yekitiya Demokrat (PYD) dan Free Syrian Army (FSA) dan melawan pasukan pro-rezim dan kelompok salafi-jihadis, seperti ISIS, Al Qaeda dan Hay'at Tahrir al Syam menunjukkan pola Devide et Impera yang dilakukan oleh AS dalam konflik di Suriah untuk mencapai kepentingan-kepentingan tersebut.

---

In the eighth year of the conflict, Syria has become one of the regional actors in the Middle East that has important role for the United States (US). The existence of Devide et Impera in strategic discourse is an interesting matter to be examined in this conflict as the effort of US to attain its interests. This thesis aims to analyze the background and actions taken by the US in implementing Devide et Impera strategy in Syria. This qualitative research used the method of library research with descriptive analytical approach. In terms of data collecting, the author used the method formulated by Robert K. Yin and Michael Huberman.

The elaboration of theory of Devide et Impera and Hegemony as well as the concept of influence were used to answer the decided research questions. The first US interest of anti-authoritarianism is manifested in its democratization agenda and eradicating the influence of Iran as its rival in the region. The second US interest of anti-terrorism is manifested in the war against ISIS and its affiliates, and established counterterrorism coalition. The complexity of the configuration of conflict in Syria pushed the US to secure the existence of Israel by implementing the strategy of Devide et Impera.

From this research, the author found that the participation of US in this conflict in Syria is by supporting the moderate opposition forces and pro-Western values, such as Syrian Democratice Force (SDF), Partiya Yekitiya Demokrat (PYD) and Free Syrian Army (FSA) and fought against pro-regime forces and the Salafi-Jihadist groups, like ISIS, Al Qaeda and Hay'at Tahrir al Syam (HTS) shows the pattern of Devide et Impera strategy in the conflict in Syria in order to achieve its aforementioned interests."

"Tesis ini bertujuan untuk mengeksplorasi keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Suriah. Adapun fokus penelitian dalam tesis ini adalah intervensi yang dilakukan AS dalam konflik Suriah 2011-2016 serta kepentingan yang hendak dicapai AS di Suriah. Sehingga ada tiga konsep teori yang digunakan yakni teori konflik, intervensi dan kepentingan nasional. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian Library Research, maka penelitian ini menemukan bahwa konflik Suriah telah menjadi konflik berkepanjangan akibat keikutsertaan negara regional maupun internasional seperti AS. Dimulai dikota Deraa hingga hampir seluruh wilayah Suriah. Dimulai dari konflik pertentangan rezim hingga perebutan pengaruh dan unjuk kekuasaan. Keikut sertaan AS dalam mengintervensi Suriah dengan jalan HAM yang diawali dengan upaya-upaya diplomatik, kemudian AS melakukan intervensi dalam bentuk tindakan yang terselubung, hingga berujung pada Intervensi untuk unjuk kekuasaan dan Intervensi dalam bentuk dukungan kepada pemberontak serta jalan terakhir adalah Intervensi militer. Adapun penyebab AS melakukan intervensi di Suriah disebabkan karena adanya kepentingan diantaranya adalah Defence Interest, Ekonomi Interest, World Order Interest dan Ideologi Interest.

---

The aim of this thesis is to explore the involvement of the United States in Syria conflict. The focus of research in this thesis is the intervention of the United States on Syria conflict in 2011-2016. So, this thesis employs three theoretical concept namely conflict theory, intervention theory, national interest theory. In this research, descriptive qualitative analytical method is used to obtain the data through the library research, this study found out that the Syria conflict has been a prolonged conflict due to the participation of regional and international countries such as United States. The conflict starting in the city of Deraa to almost the entire territory of Syria. Starting from conflict of regime to struggle for influence and show of power. The United States who participated in intervening of Syria by the human rights beginning with diplomatic efforts, and the United States intervene with the form of a veiled act, until it culminates in an intervention for a show of power, and intervention in the form of support to the rebels and the last intervention is military intervention. The intervention of United States in Syria is caused by the interests of which are defense interest, interest economics, world order interest and interest ideology."

"Skripsi ini membahas proses sekuritisasi terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat pasca tragedi 9/11 tahun 2001-2003. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis peran Pemerintah Amerika Serikat dalam melakukan langkah-langkah sekuritisasi terhadap terorisme pascatragedi 9/11 sehingga mendorong munculnya isu terorisme di Amerika Serikat. Dengan menggunakan teori sekuritisasi, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pascatragedi 9/11, Pemerintahan Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh Presiden George Walker Bush melakukan berbagai langkah penting yang merupakan bentuk sekuritisasi terhadap terorisme. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dalam menyikapi Tragedi 9/11 merupakan hal yang bersifat politis yang kemudian mendorong terorisme sebagai permasalahan penting di Amerika Serikat.

---

This undergraduate thesis discusses the process of the securitization of terrorism in United States of America which is performed by the US Government a fter The 9/11 Tragedy in 2001-2003. This study uses qualitative method and a nalyzes how US Government did the securitization process in response to terrorism after the 9/11 Tragedy so that, terrorism emerged as a big issue in United States. Using the securitization theory, this research shows that after the 9/11 Tragedy, US Government led by President George W. Bush has indeed done se veral steps which can be categorized as a securitization of terrorism. By then, the steps taken by US Government to respond the 9/11 can be categorized as a poli tical action that gradually emerged terrorism as a big issue in US."

"Penelitian ini membahas bagaimana hubungan aktor internal dan aktor eksternal yang turut berperan dalam perjuangan etnis Kurdi mencapai tuntutan pengesahan wilayah otonom Kurdistan dengan bentuk pemerintahan otonom Kurdistan Regional Government (KRG). Penelitian ini hendak melihat siapakah aktor yang lebih dominan dalam proses pembentukan KRG. Pembentukan KRG merupakan jawaban atas tuntutan etnis Kurdi yang menginginkan pengakuan atas etnis mereka dan hak otonom atas wilayah Kurdistan di Irak Utara. Dalam skripsi ini juga dijelaskan bagaimana bentuk usaha perjuangan etnis Kurdi untuk mencapai tuntutan mereka. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif dengan metode penelitian kualitatif. Aktor eksternal dan internal sama-sama punya peranan dalam proses pembentukan KRG di Irak Utara pada 2003-2005 lalu. Namun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa aktor internal yang diwakili oleh Kurdistan Democratic Party (KDP) dan Patriotic Union Kurdistan (PUK) merupakan pihak yang sangat berperan besar dalam perjuangan Kurdi hingga disahkannya KRG.

---

This research discusses how the relation among internal actors and external actors which play a role in achieve Kurdish claim who struggle for Kurdistan autonomy region with the Government formation by Kurdistan Regional Government (KRG). This research has purposes to see who actors are more dominant in the process of formatting the KRG. Formatting the KRG were consensus to Kurdish claim for their ethnic recognition and the authority right of Kurdistan area in Northern Iraq. In this paper also described how the form of Kurds struggle to achieve their claims.

This research is explanatory research with qualitative research methods. External and internal actors are equally influential in the formation of the KRG in northern Iraq in last 2003-2005. But the results of this study revealed that the actor who had represented internally by the Kurdistan Democratic Party (KDP) and the Patriotic Union of Kurdistan (PUK) as the parties whose play a huge role in the fight and struggle until the ratification of the KRG Kurdish autonomy region has done."

"Tesis ini mengkaji mengenai perkembangan bisnis perang di Amerika Serikat, dengan studi kasus pemanfaatan korporasi militer swasta Blackwater. kajian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bisnis perang, ideology yang melatarbelakangi hingga kepada pemanfaatan korporasi militer swasta sebagai permasalahan utama untuk dikaji yang dikaji dengan menggunakan teori neoliberalisme. Penulis menggunakan data dari buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang mendukung yang sesuai dengan konteks. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan korporasi militer swasta dalam kasus ini Blackwater merupakan entitas dari market, yang lahir dari ideology neoliberalisme. Oleh sebab itu, ada hubungan antara ideology, market, dan korporasi militer swasta.

---

This thesis analyzes the development of the American warfare business, focusing on the case study of the utilization of the Blackwater private military corporation. This analysis is conducted through the description of the warfare business. The ideology that establishes the background of the utilization of the private military corporation is the main focus of this which is analyzed by using the Neo-liberalism theory. The writer uses data from books, journals, and other supporting source materials of relevant context. This research illustrates that the utilization of the private military corporation, in this case Blackwater, is a part of the market which is a product of the neoliberal ideology. Therefore, there is a connection between ideology, market, and private military corporations."

"ABSTRAKStudi ini menganalisis perilaku soft balancing Tiongkok yang berbeda di Timur Tengah, khususnya pada krisis Libya dan Suriah dalam membatasi pengaruh Amerika Serikat (AS). Studi ini menggunakan teori Realisme Neoklasik yang dapat memberikan penjelasan kebijakan luar negeri atau strategi suatu negara dalam suatu isu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kongruensi dengan pengambilan data melalui studi kepustakaan. Analisis tersebut memberikan hasil bahwa perbedaan perilaku soft balancing Tiongkok dalam menghadapi AS disebabkan oleh faktor domestik yang berbeda dalam melihat krisis Libya dan Suriah. Faktor domestik penentu kebijakan luar negeri suatu negara oleh Schweller menyebutkan terdapat lima variabel yaitu elite consensus, government atau regime vulnerability, social cohesion, dan elite cohesion. Analisis di dalam tesis ini menyebutkan terdapat perbedaan variabel yang muncul di krisis Libya dan Suriah di dalam domestik Tiongkok sendiri. Akibatnya, Tiongkok menunjukan perilaku soft balancing yang berbeda di dalam krisis Libya dan Suriah dalam membatasi pengaruh AS.

---

ABSTRACTThis study analyzes the different Chinas soft balancing behaviors in the Middle East, particularly in the Libyan and Syrian crises in limiting the influence of the United States (US). This study uses the theory of Neoclassical Realism which can provide an explanation of a countrys foreign policy or strategy on an issue. This research is a qualitative study using a congruence method with data collection through a literature study. The analysis gives the result that differences in Chinas soft balancing behavior in dealing with the US are caused by different domestic factors in seeing the Libyan and Syrian crisis. Domestic factors determining a countrys foreign policy by Schweller said there are five variables, namely elite consensus, government or regime vulnerability, social cohesion, and elite cohesion. The analysis in this thesis states that there are differences in the variables that appear in the Libyan and Syrian crises within China itself. As a result, China exhibits different soft balancing behaviors in the Libyan and Syrian crises in limiting US influence."

"Langkah privatisasi yang dilakukan sejak zaman Deng Xiaoping membuat ekonomi China terus bertumbuh dengan pesat. Pertumbuhan ekonomi tersebut pun semakin berkembang pesat saat akhir 1990-an ketika internet mulai menjadi konsumsi publik. Dari perkembangan internet tersebut, muncullah Alibaba Group sebagai e-commerce B2B yang menjalankan bisnis melalui skema platformisasi. Model bisnis tersebut pun terbukti berhasil dan mengantarkan Alibaba Group sebagai raksasa bisnis di China. Dengan akumulasi kapital yang diperoleh, keberadaan Alibaba Group tidak lepas dari perhatian Pemerintah China. Kedua belah pihak memiliki hubungan yang baik sejak awal Alibaba Group berdiri pada tahun 1999 hingga tercatat telah melakukan berbagai kerjasama pada tahun 2019. Namun, hubungan baik tersebut pun pecah pada tahun 2020 ketika Alibaba Group dikenakan denda oleh Pemerintah China dikarenakan ekspansi anak perusahaannya yang bergerak di bidang finansial dan e-commerce menyalahi regulasi Pemerintah China. Menggunakan pisau analisis tipologi strategi manajemen politik, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan kegagalan Alibaba Group dalam menjaga hubungannya dengan pemerintah China. Penelitian ini menemukan bahwa ketidaksesuaian pemilihan strategi politik yang diterapkan Alibaba Group menyebabkan respons negatif dari Pemerintah China sehingga mereka mendapatkan denda.

---

Privatization taken since Deng Xiaoping era has made China’s economy grow rapidly. This economic growth accelerated in the late 1990s when the internet began to become public consumption. The Internet development led to the born of Alibaba Group with its first B2B e-commerce platform. The platform business model proved successful and made Alibaba Group become a giant in the Chinese platform economy. With the huge amount of capital gained, Alibaba Group cannot get out of the government's sight. Both parties had a good relationship since Alibaba Group was established in 2019 with various collaborations between the two. However, the good relationship ended in 2020 when Alibaba Group was fined by the government due to regulatory violations in the finance and e-commerce sector. Using the political management strategy typology, this study aims to explain the failure of Alibaba Group to maintain its relationship with the government. The analysis found that the incorrect type of political strategy chosen by Alibaba Group made a negative response from the government. The negative response eventually led to the imposition of fines on the Alibaba Group."

"ABSTRAKTulisan ini merupakan penelitian terhadap keputusan Amerika Serikat menerima 10.000 pengungsi Suriah di tahun fiskal 2016 di tengah kekhawatiran potensi ancaman keamanan yang dibawa para pengungsi. Penelitian terdahulu seputar kebijakan penerimaan pengungsi di Amerika Serikat umumnya fokus pada kepentingan keamanan politik, sementara keputusan penerimaan pengungsi Suriah mencerminkan adanya kepentingan lain yang menjadi pertimbangan. Aspek ideasional sebagai nation of immigrants, aspek yang umumnya terabaikan dalam kajian penerimaan pengungsi di Amerika Serikat, menjadi patut diperhatikan dalam memahami keputusan ini. Dengan menggunakan analisis diskursus terhadap pidato dan pernyataan resmi para aktor pemerintahan Amerika Serikat, penelitian ini menawarkan perspektif alternatif dalam memahami bagaimana Amerika Serikat mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan keamanan tradisional namun didorong pertimbangan lain, yaitu keamanan ontologis atau keamanan akan identitas diri. Dalam mengkaji keputusan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka analisis yang ditetapkan oleh Brent J. Steele dengan mengkaji empat komponen keamanan ontologis, yaitu kapabilitas material dan refleksif, penilaian krisis, narasi biografis negara, dan strategi diskursus sesama aktor. Tulisan ini menemukan bahwa kesadaran Amerika Serikat akan kapabilitasnya, disertai oleh ingatan masa lalu akan identitas sebagai bangsa imigran dan imbauan aktor-aktor internasional mendorong Amerika Serikat mencapai keputusan menerima pengungsi Suriah. Upaya melanggengkan identitas ini tidak dapat lepas dari kekhawatiran akan ancaman keamanan nasional yang diutarakan berbagai aktor dalam negeri, sehingga jumlah pengungsi yang diterima dapat dilihat sebagai kompromi antara keamanan ontologis dan keamanan tradisional.

---

ABSTRAKThis paper is a research on the United States of America rsquo s decision to admit 10.000 Syrian refugees in the fiscal year of 2016 amidst potential national security concerns brought by the incoming refugees. Past studies on the United States rsquo policies of refugee admission mainly focus on the security and political interests, while this particular admission decision reflects a different interest consideration. The ideational aspect of the United States as a nation of immigrants has largely been overlooked by past studies, whereas this aspect plays a role in understanding the decision to admit Syrian refugees. Through discourse analysis on the speeches and remarks made by government actors of the United States, this research offers an alternative perspective on understanding how the United States came to a decision that may not reflect traditional security interests but reflects its ontological security needs or its security of being. In studying the decision, this research adopts the framework of analysis offered by Brent J. Steele by focusing on four components of ontological security, namely material and reflexive capabilities, crisis assessment, state biographical narrative, and co actor discourse strategies. This research finds that the United States rsquo awareness of its capabilities, along with past memory as a nation of immigrants and urgings from fellow international actors affect the United States in reaching the decision to admit Syrian refugees. This effort to preserve its identity, however, is still limited by security worries voiced by internal actors, thus resulting in the small number of refugees admitted as a compromise between the needs to ensure both ontological and traditional security."

"Dalam ilmu Hubungan Internasional, terdapat perdebatan mengenai relevansi peran negara dalam era globalisasi ekonomi. Skripsi ini berkontribusi dalam perdebatan tersebut dengan menganalisis peranan negara pada industri PV surya Tiongkok khususnya pada tahun 2011-2018. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan studi literatur yang didukung dengan wawancara dan menggunakan konsep developmental states dan kebijakan energi terbarukan sebagai alat analisis. Menguatnya industri PV surya Tiongkok dalam waktu singkat, khususnya pada mata rantai midstream, membawa ancaman bagi negara-negara Barat yang telah lebih dahulu menguasai teknologi industri energi surya. Oleh karena itu, dengan dasar bahwa kebijakan energi surya Tiongkok menciptakan persaingan yang tidak adil, Amerika Serikat pada tahun 2011 menginisiasi perang dagang dengan Tiongkok dan kemudian diikuti Uni Eropa pada tahun 2012. Menghadapi implikasi perang dagang, secara garis besar strategi Tiongkok adalah meningkatkan daya saing produk PV surya mereka dan memperluas pasar, baik domestik maupun internasional. Strategi ini dituangkan dalam tiga jenis kebijakan, yakni regulatory mandate. direct financial support, dan market-based instrument. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa perkembangan industri PV surya Tiongkok sesuai dengan model pembangunan developmental states dengan peranan pemerintah yang kuat, baik pemerintah pusat maupun daerah

---

One of the great debates in the study of International Relations is the relevance of the state’s role the era of economic globalization. This thesis contributes to the debate by analyzing the role of the state in China's solar PV industry, especially in 2011-2018. This study uses qualitative methodology with literature studies supported by interviews, with the concept of developmental states and renewable energy policies serving as analytical tools. The success of China's solar PV industry within short period, especially in the midstream chain, poses a threat to Western countries that first mastered the solar PV technology. Therefore, on the basis that China's solar energy policy creates unfair competition, the United States in 2011 initiated a trade war with China and was then followed by the European Union in 2012. Facing the implications of the trade war, China's strategy in general is to increase the competitiveness of their solar PV products and expanding their markets, both domestic and international. This strategy is implemented with three types of policies, namely the regulatory mandate, direct financial support, and market-based instruments. In general, it can be concluded that the development of China's solar PV industry is in line with the developmental states theory, with a strong role of government, both central and local governments.

"