Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dua dekade sejak dimulainya era reformasi dan kebebasan pers, kasus kekerasan terhadap jurnalis masih terjadi. Banyak kajian terkait keselamatan jurnalis yang dikembangkan dengan melihat dari sisi hilir atau kuratif yaitu penanganan pasca terjadinya kekerasan di lapangan. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran preventif terhadap keselamatan jurnalis baik dari pembuat kebijakan, perusahaan media, maupun jurnalis individu, salah satunya adalah pemberian pelatihan keselamatan bagi jurnalis yang masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman jurnalis tentang urgensi keselamatan dan keamanan jurnalis saat meliput area berisiko. Informan adalah jurnalis yang mengikuti pelatihan keselamatan yang dilakukan untuk mendukung kinerja di area berisiko dan untuk membangun budaya keselamatan dalam praktik jurnalisme. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui teknik wawancara mendalam dan studi pustaka. Peneliti menemukan bahwa jurnalis yang mengikuti pelatihan keselamatan memiliki pemahaman tentang urgensi keselamatan dalam domain kognitif dan siap untuk ditempatkan di area berisiko. Kajian ini menyarankan kepada pihak-pihak terkait, khususnya institusi media, untuk merealisasikan penyelenggaraan pelatihan keselamatan yang lebih masif dan mudah diakses sebagai langkah efektif dalam menanamkan pemahaman tentang urgensi keselamatan dan sebagai solusi strategis isu keselamatan jurnalis.

---

Two decades since the start of the reform era and press freedom, cases of violence against journalists are still happening. Many studies related to the safety of journalists have been developed by looking at the downstream or curative side, namely handling after the occurrence of violence in the field. This shows the lack of preventive awareness of journalist safety from policy makers, media companies, and individual journalists, one of which is the provision of safety training for journalists which is still limited. This study aims to describe journalists' understanding of the urgency of the safety and security of journalists when covering risk areas. Informants are journalists who attend safety training conducted to support performance in risk areas and to build a culture of safety in journalism practice. The research method used in this research is descriptive qualitative through in-depth interview techniques and literature study. Researchers found that journalists who attended safety training had an understanding of the urgency of safety in the cognitive domain and were prepared to be placed in risk areas. This study recommends the relevant parties, especially media institutions, to realize the implementation of a more massive and accessible safety training as an effective step in instilling an understanding of the urgency of safety and as a strategic solution to the issue of journalist safety."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik suap wartawan daring dan proses gatekeeping media daring dalam memproduksi berita rilis. Ada lima tingkatan level yang mempengaruhi produksi rilis menjadi berita, tiga diantaranya adalah wartawan, sumber berita dan organisasi media Reese dan Shoemaker, 1996 . Metode studi kasus dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap empat belas informan yang berasal dari lima kategori, yaitu enam informan wartawan media daring baik yang mengikuti organisasi profesi maupun tidak, empat informan dari kalangan narasumber, dua informan dari perusahaan media daring, satu dari organisasi profesi dan satu lagi dari Dewan Pers. Data penelitian menunjukkan bahwa praktik suap berita rilis telah terjadi secara masif dan terpola dengan baik yaitu menggunakan perantara yang disebut kordinator lapangan Korlap. Ada juga narasumber yang secara langsung mengirim rilis agar diterbitkan oleh wartawan media daring dengan janji akan diberikan uang. Praktik suap menjadi kebiasaan dan dilakukan secara terpola dan masif di kalangan wartawan media daring. Studi ini menunjukkan bahwa selain faktor upah dan pengawasan, munculnya praktik suap di kalangan wartawan media daring disebabkan beragam faktor lain, seperti adanya sistem kebijakan ngepos dan kebijakan target berita pada wartawan media daring. Penelitian ini telah mampu menunjukkan bukti empiris, terjadinya praktik suap dalam produksi berita rilis, yang dimulai dengan adanya kesepakatan antara pemberi suap giver dan penerima suap receiver . Selain itu, penelitian ini mendukung pernyataan penelitian sebelumnya bahwa wartawan yang berada di lapangan, memiliki kesempatan untuk menyembunyikan atau menonjolkan fakta Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese: 1996.

---

The purpose of this study is to find out the practice of bribery of online journalists and the process of gatekeeping online media in producing news releases. There are five levels that affect news production, three of them are journalists, news sources and media organizations Reese and Shoemaker, 1996. The case study method was conducted with in depth interviews on fourteen informants from five categories six informants from online journalists who be members or non members of professional organizations, four informants came from news sources, two informants from online media companies, one from professional organizations and one more from the Press Council.

Research data shows that the practice of bribery news releases have occurred in a massive and well patterned that is using an intermediary called Koordinator Lapangan Korlap. There are also news sources who directly send their release to be published by online journalists with the money deal. Bribery becomes customary and is done in a patterned and massive manner among online media journalists.

This study shows that in addition to wage and supervisory factors, the emergence of a bribery among online journalists is due because of many factors, such as a ngepos and kuota berita policy system. This study has been able to show empirical evidence, the occurrence of bribery in the news production of news releases, which begins with an agreement between the giver and the receiver of the bribe. In addition, this study supports the previous research statement that journalists who are in the field, have the opportunity to hide or accentuate the facts Pamela J. Shoemaker and Stephen D. Reese 1996 ."

"Disertasi ini berusaha mengungkapkan terjadinya komodifikasi pekerja media wartawan dalam industri media massa di era konvergensi. Peneliti mengembangkan kerangka pemikiran dari teori ekonomi politik komunikasi, yang pintu masuk pertamanya adalah komodifikasi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan Tempo dari sebuah majalah menjadi konglomerasi merupakan akumulasi kapital sesuai dengan tujuan kapitalis. Tempo terus mengembangkan bisnis dan inovasi untuk beradaptasi dengan perkembangan industri media serta teknologi media baru, termasuk dengan penerapan konvergensi media dan konvergensi redaksi. Dalam pelipatgandaan kapital dan pelaksanakan konvergensi redaksi itu terjadi komodifikasi pekerja wartawan lewat penambahan jam kerja, upah rendah, kejar target, tugas ganda, kewajiban permasaran dan adaptasi. Bentuk komodifikasi yang terjadi adalah eksploitasi tubuh, eksploitasi ekonomi, eksploitasi waktu luang, dan eksploitasi kemampuan. Wartawan menerima eksploitasi itu sebagai kewajaran bagi profesinya karena adanya proses mistifikasi, alienasi, naturalisasi, dan reifikasi.

---

This dissertation seeks to reveal the occurrence of commodification of media workers journalists in media industry in the convergence age. The researcher developed a framework of political economic of communication theory, whose first entrance is commodification. This research uses a critical paradigm with qualitative approach and case study method. This study reveals that the growth of Tempo from a magazine into a conglomeration is an accumulation of capital in accordance with capitalist objectives. Tempo continues to develop business and innovation to adapt the development of media industry and new media technology, including with the application of media convergence dan editorial convergence. In the multiplication of capital and the execution of editorial convergence, there is a commodification of workers journalists through the addition of working hours, low wages, pursuit of targets, double duties, marketing obligation and adaptation. The forms of commodification that occur are exploitation of the body, economic exploitation, leisure exploitation, and exploitation of ability. Journalists accept the exploitation as fairness for the profession because of the process of mystification, alienation, naturalization, and reification."

"Salah satu upaya pemerintah dalam menindak lanjuti aspirasi ini adalah dengan mewujudkan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (clean gaverment) serta kepemerintahan yang baik (good governance) dengan melakukan transparansi atau keterbukaan kepada masyamkat, untuk mengontrol hal tersebut perlu adanya kehumasan, maka Kementerian Hukum dan dalam hal ini Direktorat Jenderal pemasyarakatan pada tanggal 17 Desember tahun 2009 Ielah membuat kesepakatan bersarna dengan Persatuan Wartawan Indonesia yang salah satu Hngkupnya adalah pemberian akses bagi wartawan untuk meliput dan mendapatkan informasi di lingkungan pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan). Sejauh mana kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pemasayarakatan dan Persatuan wartawan Indonesia dalam pemberian akses bagi wartawan untuk meiiput dan mendapatkan informasi di Lapas dan akan dapat diimplementasikan dengan tetap mengindahkan hak hak dan tranparansi pelayanan Lapas disisi lain, serta terciptanya pemberitaan yang seimbang dan objektif. Oleh karenanya; pene1itian ini bertujuan dalam penelitian: ini adaJah untuk menganalisis Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Persatuan Wartawan Indonesia dimana salah satu lingkupnya adalah mengacu pada transparansi kepada publik, dan disisi lain kesepakatan tersebut tidak mengganggu atau tetap rnemperhatikan hak-hak narapidana secara pribad. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan daftar dokumen.

---

One of the government's purpose in following up this aspiration is to achieve reform of government bureaucracy to create a clean and free of corruption (Clean Government) as well as good governance by taking the transparency or openness to the public, the role public relations is needed to control public open, so the Ministry of Justice and Human Rights in this regard Directorate General of the Corrections on December 17year 2009 has made a coHective agreement with the Indonesian Journalists Association which one of scope is the provision of access for journalists to cover and get lnformation on the correctional environment (Correctional Institution}. The extent of the agreement between the Directorate General of Corrections and Indonesian Journalists Association in the provision of access for journalists is to cover and get the information in prisons and will be implemented with due attention to the privacy rights of inmates in one side and the transparency of prison sen·ices on the other side, and the creation of a balanced and objective news. Therefore, this research has aim to analyze the Mutual Agreement between the Directorate General of Corrections and the Indonesian Journalists Association where one scope is based on transparency to the public, and on the other hand the agreement does not interfere with or due regard to the rights of prisoners in private. The method used in this research is descriptive research method with qualitative approaches. Data collected through interviews, observation and document lists."

"Artikel ini membahas mengenai peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam memperjuangkan idealisme wartawan Indonesia pada tahun 1994-1999. Pembahasan dimulai dengan kondisi dinamika pers pada masa Orde Baru, proses terbentuknya AJI sebagai organisasi alternatif wartawan, respon pemerintah terhadap kelahiran AJI, langkah-langkah AJI dalam mewujudkan idealisme wartawan, dan perannya dalam memperjuangkan idealisme wartawan pada rentang 1994-1999. Penelitian sebelumnya yang membahas tentang AJI lebih membahas tentang surat kabar terbitan AJI dan sepak terjang AJI cabang. Pembahasan mengenai sumbangsih AJI dalam mewujudkan idealisme wartawan dan terwujudnya Undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 belum dibahas pada penelitian sebelumnya. Selama masa Orde Baru pers mengalami pengekangan dan rawan terjadi pembredelan. AJI hadir sebagai wadah alternatif organisasi wartawan yang saat itu dikendalikan oleh pemerintah, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Penulisan artikel ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari tahapan Heuristik, Verifikasi, Intepretasi, Historiografi. Pada tahap heuristik peneliti mengambil sumber berupa wawancara tokoh AJI yang memiliki peran penting pada era 1994-1999, koran sezaman, buku, dan jurnal. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa AJI mengemban peran yaitu menolak kooptasi dan intimidasi negara, menolak politik perizinan untuk pers, dan menegakkan prinsip jurnalisme. AJI berhasil mewadahi proses perjuangan idealisme para wartawan Indonesia untuk mencapai kebebasan pers dimana prosesnya ditandai dengan disahkannya Undang-undang nomor 40 tahun 1999.

---

This article discusses about the role of the Alliance of Independent Journalists (AJI) in fighting for the idealism of Indonesian journalist in 1994-1999. This paper present the ups and down conditions in the New Order Era, the process of the establishment AJI as an alternative organization for journalist, the government's response through the incipience of AJI, AJI's ways to actualize journalist’s idealism, and their role in fought for journalist’s idealism at 1994-1999. Previous research about AJI  only  discussed  newspapers published by AJI and the actions of AJI subsidiory. The discussion regrading the contribution of AJI in realizing  journalistic ideals and the realization of the press law number 40 of 1999 has’nt been discussed in previous research. During the New Order era, the press was restrained and proned to be banned. AJI was present as an alternative forum for the journalist organization that controlled by the government, namely the Indonesian Journalists Association (PWI). This article use the historical method which consists of the stages of Heuristics, Verification, Interpretation, Historiography. At the heuristic stage, the researcher takes the source by obtained sources through interviews with AJI figures who had an important role in the 1994-1999 era, contemporary newspapers, books, and journals. The results prove that AJI had a role to refused the co-optation and state intimidation, declined political press license, also sustained the principles of journalism. AJI was succeeded to accommode the idealism of journalists with all their struggles to fought for freedom of the press, the journalist’s prosperity, and the escalation of journalist’s professionalism."

"Kajian ini berusaha menganalisis peran aktor individu dalam negosiasi pembebasan sandera (hostage crisis negotiation) pada kasus penculikan dua wartawan Indonesia bernama Meutya Hafid dan Budiyanto oleh Faksi Tentara Mujahidin Irak tahun 2005. Dengan menggunakan teori Interpersonal Communication dan Negotiation, kerangka The Legitimacy Issue dan Relational Development serta metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif. Kajian ini berusaha menjelaskan keberhasilan negosiasi pembebasan sandera oleh aktor individu yakni mantan Presiden RI ke-empat K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Keberhasilan ini dipengaruhi oleh faktor kemampuan komunikasi interpersonal Gus Dur sebagai negosiator. Analisis kajian ini menunjukkan upaya negosiasi pembebasan sandera oleh Gus Dur yang memiliki kapabilitas lebih dalam negosiasi dengan membangun relasi dan legitimasi terhadap penyandera. Dengan demikian upaya operasi negosiasi pembebasan sandera kasus dua wartawan nasional Indonesia berhasil dibebaskan.

---

This study attempts to analyse the role of individual actors in hostage crisis negotiations in the kidnapping case of two Indonesian journalists named Meutya Hafid and Budiyanto by the Iraqi Mujahideen Army Faction in 2005. Using the theory of Interpersonal Communication and Negotiation, the framework of The Legitimacy Issue and Relational Development and qualitative research methods with a deductive approach. This study seeks to explain the success of the negotiation for the release of hostages by individual actors, He is the fourth former President of the Republic of Indonesia, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). This success was influenced by Gus Dur's interpersonal communication skills as a negotiator. The analysis of this study shows that Gus Dur's efforts to negotiate the release of hostages are more capable in negotiating by building relationships and legitimacy against the hostages. Thus, the negotiation operation for the release of the hostages in the case of two Indonesian national journalists was successfully released"

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktisi PR membangun dan memelihara hubungan dengan wartawan, dan korelasinya dengan praktik media bribery dan independensi media. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan metode etnografi. Informan penelitian terdiri dari sekitar 140 wartawan, ahli media, pimpinan asosiasi wartawan dan Dewan Pers, dan praktisi PR. Hasil temuan penelitian yang menggunakan relationship management theory RMT dan teori-teori terkait menunjukkan: 1. Hubungan sumber berita dengan wartawan bersifat transaksional; 2. Praktik media bribery merupakan efek samping dari hubungan transaksional. Tindakan praktisi PR memberikan favours media bribery untuk mendapatkan berita mendapat tempat dengan adanya budaya menerabas yang bertemu dengan tradisi saling memberi sebagai bentuk keramahtamahan sosial, rasa kasihan yang tinggi, dan persoalan ekonomi pada sisi wartawan; 3. Mayoritas wartawan memahami profesi kewartawanan dan kode etik profesi, tetapi memilih bersikap pragmatis karena pertimbangan ekonomi; 4. Praktik media relations dipengaruhi oleh corporate culture dan tone gaya komunikasi manajemen.Kata kunci: media bribery, media relations, independensi media, corporate culture.

---

This research was conducted to investigate how PR practitioners built relations with journalists, and its correlation with media bribery, and media independence. This study used qualitative method, and ethnographic method. In order obtain the required data and information, the researcher interviewed and conducted a survey on around 140 journalists, media experts, executives of journalists lsquo associations and the Press Council, and PR practitioners. The findings of the study which used relationship management theory RMT and related theories showed 1. Relations of PR practitioners and journalists was transactional 2. The practice media bribery was a side effect of transactional relationship between agents. The practice of media bribery grew stronger in a fertile land of culture of Indonesians to take shortcuts to achieve their goals, which meets with the tradition of social exchange as a form of social hospitality, high compassion, and economic issues of journalists 3. Majority of journalists were aware of the noble journalistic profession and code of ethics, but chose to be pragmatic because of economic considerations 4. The practice of PR was influenced by corporate culture and tone of communication of management."