Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai proses rekonstruksi citra Donald J. Trump dan empat usulan kebijakannya sebagai calon presiden Amerika Serikat oleh Fox and Friends dalam pemilihan presiden 2016. Sedangkan perspektif teoritis yang digunakan sebagai dasar analisis mengacu pada framing theory yang digunakan. diprakarsai oleh Robert Entman. Dalam perspektif yang diambil, dapat dibuktikan bahwa proses framing menunjukkan positioning Donald J. Trump pada sebuah wacana politik dalam peliputan kebijakan. Proses tersebut akan menjelaskan struktur pembentukan citra Donald J. Trump selama masa kampanye. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur dan analisis dokumen pada sampel liputan acara. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa peristiwa tersebut telah direkonstruksi dalam menggambarkan citra Donald J. Trump dan kebijakannya.

---

This thesis is intended to answer research questions regarding the process of reconstructing the image of Donald J. Trump and his four policy proposals as a candidate for president of the United States by Fox and Friends in the 2016 presidential election. Meanwhile, the theoretical perspective used as the basis for the analysis refers to the framing theory used. initiated by Robert Entman. In the perspective taken, it can be proven that the framing process shows Donald J. Trump's positioning on a political discourse in policy coverage. This process will explain the structure of the image formation of Donald J. Trump during the campaign period. Furthermore, this study uses a qualitative method with literature studies and document analysis on the sample coverage of the event. Thus, the conclusion that can be drawn from this research is that the event has been reconstructed in describing the image of Donald J. Trump and his policies."

"Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2014 merupakan salah satu cara untuk menciptakan kebijakan yang pro-rakyat. Hal tersebut dapat terjadi karena calon presiden dan calon wakil presiden akan berlomba-lomba dalam membuat rancangan kebijakan publik yang dimasukkan kedalam visi mereka, sehingga masyarakat dapat memilih mana yang lebih peduli terhadap mereka dan lebih mengutamakan kepentingan golongannya. Kebijakan publik merupakan produk politik, sehingga unsur-unsur politik mewarnai kebijakan yang dihasilkan. Kebijakan publik yang pro-rakyat melibatkan publik dalam setiap tahap penyusunan, realistik, jelas tolak ukur keberhasilan, jelas dasar hukum, dan antar kebijakan tidak terjadi tumpang tindih atau bertentangan. Pada dasarnya kebijakan publik di Indonesia tidak selalu berorientasi pada kepentingan publik. Dengan adanya pemilihan presiden tahun 2014 ini, Indonesia diharapkan memiliki pemimpin yang dapat membentuk dan menjalankan kebijakan yang pro-publik (pro-rakyat) sehingga masalah-masalah di negeri ini dapat teratasi.

---

The importance of community participation in the 2014 presidential election is one way to create pro-people policies. This can happen because presidential candidates and vice presidential candidates will compete to create public policy plans that are included in their vision, so that people can choose which one cares more about them and prioritizes the interests of their group. Public policy is a political product, so political elements color the resulting policies. Pro-people public policies involve the public at every stage of preparation, are realistic, have clear benchmarks for success, have a clear legal basis, and there is no overlap or conflict between policies. Basically, public policy in Indonesia is not always oriented towards the public interest. With the 2014 presidential election, Indonesia is expected to have a leader who can form and implement pro-public (pro-people) policies so that the problems in this country can be resolved."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan konformitas dan pengetahuan politik terhadap dukungan pemilih pada kebijakan populis kandidat dalam pemilu. Sebanyak 133 partisipan dalam penelitian ini membaca skenario tentang Pemilu Presiden dengan dua pasangan calon yang mengusung kebijakan populis vs nonpopulis serta didukung oleh organisasi kelompok agama mayoritas. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat ukur pengetahuan politik yang dirancang sendiri oleh peneliti dan alat ukur the Social Conformity-Autonomy Beliefs (SCA Beliefs) yang dikembangkan oleh Feldman (2003). Data dianalisis dengan menggunakan teknik multiple regression dengan mengontrol variabel demografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konformitas dan interaksi antara konformitas dengan pengetahuan politik memprediksi pilihan pada kandidat dengan kebijakan populis. Namun, berlawanan dengan hipotesis, pengetahuan politik justru memprediksi dukungan pada kebijakan populis. Temuan ini mengkonfirmasi temuan sebelumnya bahwa dukungan pada kebijakan populis lebih kuat berhubungan dengan norma berupa pilihan kebanyakan orang.

---

The aim of this study was to examine the influence of conformity and political knowledge on voters’ policy preference. Participants in this research were college students (N=133). Participants in this study read a scenario about an election. One candidate proposed populist policy and supported by majority group in Indonesia. The other candidate proposed non-populist policy. Participants were assessed using political knowledge measurements which made by the researcher of this research and the Social Conformity-Autonomy Beliefs (SCA Beliefs) by Feldman. Researcher used multiple regression as the statistical technique in order to test the hypothesis. The result of this study showed both conformity and political knowledge have significant relationship with voters’ policy preference. Contradict to the previous studies, political knowledge predict voters’ support towards populist policy. This finding confirm previous research finding, populist policy get more support due to its’connection to people’s value.

"

"Tulisan ini menggambarkan kondisi dan peran media massa sebagai sarana pemberi informasi dan pemantau selama masa Pemilihan Presiden RI tahun 2014 lalu. Media massa juga dianggap mampu menyusun realita dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi wacana yang memiliki kekuatan mengkampanyekan politik. Calon presiden dan wakil presiden bersaing dengan menerapkan strategi komunikasi yang ampuh guna memenangkan kompetisi di ajang Pemilu 2014. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan pemikiran peran media massa dan teori komunikasi massa dan komunikasi politik yang dikemukakan oleh Paul F. Lazarsfeld dan Elihu Katz.

---

This paper describes the condition and the role of the mass media as a means of giving information and monitoring during the 2014 Presidential election last. The mass media are also considered to be able to compile the reality of the events that happened to be a discourse that has the power of a political campaign. Candidates for president and vice president compete with each other by implementing effective communication strategy in order to win the competition in the general election 2014. The discussion is done by using thought the role of mass media and mass communication theory and political communication presented by Paul F. Lazarsfeld and Elihu Katz.

"

"Bantuan sosial memungkinkan untuk memperkuat kontrak sosial antara warga negara dan pemerintah. Bantuan sosial dapat memengaruhi keputusan individu dalam partisipasi memilih melalui faktor ekonomi, persepsi terhadap pemerintah, dan modal sosial. Pengalaman berpartisipasi dalam bantuan sosial memengaruhi persepsi terhadap kemampuan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini melihat dampak bantuan sosial pada partisipasi memilih dalam pemilihan presiden. Estimasi dengan menggunakan dataset IFLS, menumakan bahwa kesalahan penargetan maupun komplementaritas bantuan sosial memiliki hubungan positif dengan partisipasi seseorang dalam pemilihan presiden. Berdasarkan estimasi dengan model logistic random effect,ditemukan bahwa efek marginal rata-rata bantuan sosial terhadap peluang partisipasi seseorang dalam pemilihan adalah 0.1-0.2 %.

---

Social protection can strengthen the social contract between citizens and government. Social protection can influence individual decisions on voting participation through the economy, social capital, and their perception of government. The experience of participation in poverty targeting can influence people‘s perceptions of their leaders and trust in the government‘s ability to provide for the welfare of its citizen. This paper assesses the impacts of social protection on voting participation in the presidential election. Estimates with the

IFLS dataset show that both of mistargeting and complementarity of social protection have a positive relationship with voting participation in the presidential election. Using a logistic random effect model we find that the average marginal

effect of social protection on the voting participation ranges from 0.1-0.2 %."

"Media Sosial (Instagram) merupakan satu dari sekian banyak media sosial yang dapat dimanfaatkan kegunaannya untuk berbagai kepentingan seperti penyebaran informasi, menambah pertemanan bahkan untuk kampanye. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Strategi Kampanye yang di lakukan K.H. Ma’ruf Amin selama masa kampanye pilpres pada tahun 2019. Penelitian ini dimulai dengan memperlihatkan bahwa penggunaan media sosial dalam kampanye politik sudah menjadi fenomena new politics. Untuk mengkajinya penelitian ini menggunakan teori web campaign serta konsep politik, Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder antara lain observasi dan wawancara mendalam. Strategi kampanye yang dilakukan K.H. Ma’ruf Amin di media sosial resminya mampu menjadi sarana alternatif kampanye politik untuk memperkenalkan visi, misi, program kerja, dan menjadi salah satu instrument penting dalam memobilisasi pemilih melalui isu-isu yang dibangun dan di sebarluaskan melalui akun media sosial resmi. Tentunya kondisi tersebut juga menjadi peluang yang dapat menguntungkan bagi K.H. Ma’ruf Amin dalam mendongkrak namanya di media sosial yaitu instagram.

---

Social Media (Instagram) is one of the many social media that can be used for various purposes such as disseminating information, adding friendships and even campaigning. This study wants to find out how the Campaign Strategy carried out by K.H. Ma'ruf Amin during the presidential election campaign in 2019. This research begins by showing that the use of social media in political campaigns has become a new politics phenomenon. To study this research using web campaign theory and political concepts. The method used is a qualitative research method with primary data collection techniques and secondary data, including observation and in-depth interviews. The campaign strategy carried out by K.H. Ma'ruf Amin on his official social media is able to become an alternative means of political campaigns to introduce his vision, mission, work programs, and become one of the important instruments in mobilizing voters through issues that are developed and disseminated through official social media accounts. Of course, this condition is also an opportunity that can be profitable for K.H. Ma'ruf Amin in boosting his name on social media, namely Instagram"

"Tesis ini membahas analisis strategi pemenangan incumbent dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019 di Indonesia. Memasuki awal tahun 2019 merupakan awal dimulainya tahun politik bagi Indonesia dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang biasa disingkat dengan Pemilu Legislatif 2019 yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih 575 anggota DPR, 136 anggota DPD serta anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilu dan pilpres Indonesia tahun 2019. Pada pilpres tahun 2019 ini hanya terdapat 2 calon kandidat yaitu, incumbent (Jokowi & Maaruf) serta oposisi (Prabowo & Sandi). Dalam kompetisi dunia politik salah satu keberhasilan dalam memenangkan pilpres adalah dengan menerapkan strategi politik yang tepat serta memiliki keunggulan lebih dari lawannya. Sehingga sangat penting pemilihan strategi diawal yang tepat dalam melakukan pemetaan dengan mencari data-data internal serta data-data eksternal dari incumbent maupun oposisi sehingga akan dapat menentukan letak posisi strategis dan dapat menentukan analisis pemenangan incumbent yang mampu memenangkan pilpres 2019 dengan efektif dan sempurna. Hasil penelitian yang diperoleh incumbent untuk menang pilpres 2019 yaitu menggunakan strategi Strengths and Opportunies melakukan strategi konsolidasi, meminimalisir ancaman-ancaman, memilih jalan damai/rekonsiliasi dengan oposisi. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan open source, wawancara dan literatur buku kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan dengan metode analisis SWOT, matrix TOWS, perhitungan EFE dan IFE serta mengadopsi Strategi Sun Tzu dan Robert Greene.

---

This thesis discusses the analysis of incumbent winning strategies in the 2019 presidential election in Indonesia. Entering the beginning of 2019 is the beginning of the start of the political year for Indonesia in choosing members of the House of Representatives (DPR) and members of the Regional Representative Council (DPD) commonly abbreviated as the 2019 Legislative Election which will be held on 17 April 2019 to elect 575 DPR members, 136 DPD members as well as members of the Provincial DPRD and Regency / City DPRD throughout Indonesia held simultaneously with the Indonesian elections and presidential elections in 2019. In the 2019 presidential election there are only 2 candidates namely, incumbent (Jokowi & Maaruf) and opposition (Prabowo & Password). In the world of political competition, one of the successes in winning the presidential election is by applying the right political strategy and having more advantages than its opponents. So it is very important to choose the right strategy in the beginning of mapping by looking for internal data and external data from the incumbent and opposition so that it will be able to determine the position of strategic positions and determine the analysis of winning incumbents who are able to win the 2019 presidential election effectively and perfectly. The results of the research obtained by the incumbent to win the 2019 presidential election are using Strengths and Opportunies strategies, implementing consolidation strategies, minimizing threats, choosing the path of peace / reconciliation with the opposition. The research method used is a qualitative approach and a quantitative approach. Data collection was carried out with open source, interviews and literature literature, while data analysis was carried out using SWOT, TOWS matrix, EFE and IFE calculations and adopting the Sun Tzu and Robert Greene strategies"

"Pemisahan waktu pemungutan suara dalam pemilihan umum presiden dengan pemilihan legislatif sering menghasilkan pemerintahan yang terbelah pada pemerintahan dalam sistem presidensial. Kondisi tersebut dikarenakan hasil yang tidak kongruen antara hasil dari pemilihan presiden dengan hasil dari pemilihan legislatif. Komposisi yang terbentuk memunculkan presiden seringkali tidak didukung oleh kekuatan suara mayoritas di parlemen dan hal tersebut dapat menyebabkan pemerintahan yang tidak stabil dan efektif. Ditambah kondisi multipartai yang tumbuh seiring jalannya pemerintahan presidensialisme diIndonesia. Maka dari itu ide desain pemilihan umum serentak memungkinkan akan menghasilkan efek ekor jas bagi partai politik yang terpilih di dalam pemiihan umum legislatif. Efek ekor jas tersebut merupakan suatu kondisi pemilih yang cenderung memiliki kesamaan dalam memilih partai politik yang mengusung calon presiden yang didukungnya, sehingga komposisi partai politik yang lolos di parlemen akan kongruen dan Presiden terpilih memiliki dukungan mayoritas. Penerapan ambang batas presiden dalam konteks pemilihan umum serentak bertujuan untuk membatasi jumlah kandidat calon presiden sehingga nantinya fragmentasi partai politik di parlemen tidak semakin banyak dengan demikian pemilihan umum serentak dapat berlangsung secara efektif dan dapat menghasilkan stabilitaspemerintahan.

---

Separation of the time of voting in presidential elections with legislative elections often results in a divided government in a presidential system. This condition is due to the incongruent results between the results of the presidential election and the results of the legislative elections. The composition formed to bring up a president is often not supported by the power of the majority vote in parliament and this can lead to an unstable and effective government. Coupled with multiparty conditions that have grown along with the presidential government in Indonesia. Therefore, the idea of a simultaneous general election design that will produce coattail effects for the political parties elected in the legislative election. The coattail effect is a condition of voters who tend to have similarities in choosing political parties that carry the presidential candidates they support,so that the composition of political parties that qualify in parliament will be congruent and the elected President has majority support. The application of presidential threshold in the context of simultaneous general elections aims to limit the number of candidates for presidential candidates, later the fragmentation of political parties in the parliament does not increase, so that simultaneous general elections can take place effectively and can produce governmentstability."

"Pemilihan Presiden Prancis pada masa Republik Lima sudah berlangsung sebanyak sepuluh kali (Ministère de l'Intérieur, 2017). Emmanuel Macron dengan En Marche! memperkenalkan ideologi politik tengahnya dan secara mengejutkan berhasil memenangkan pemilihan Presiden Prancis 2017 putaran pertama. Padahal, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan ada perbedaan antara ideologi dan kampanye yang dilakukan Macron. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan ideologi yang tercermin dalam program kerja yang disusun Emmanuel Macron dan mengetahui pengaruh program kerja tersebut terhadap kemenangannya. Sumber data yang digunakan adalah kumpulan program kerja dari Emmanuel Macron yang dipublikasikan oleh Le Monde (2017) dengan beberapa data tambahan dari hasil survei yang dilakukan oleh CISE dan Sciences Po Grenoble. Untuk menjawab masalah tersebut maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dari Marcus B. Weaver-Hightower (2019) dan dibantu dengan teori analisis wacana kritis dari Norman Fairclough (2013) serta konsep ideologi politik dari D. Parenteau (2008). Temuan dari penelitian ini adalah program kerja dari Emmanuel Macron memiliki kecenderungan mirip dengan ideologi kiri. Program kerja tersebut nyatanya hanya bertujuan untuk membantu kemenangan Macron di pemilihan Presiden Prancis 2017 tapi tidak bertujuan untuk memperjelas definisi dirinya sebagai sosok centriste.

---

French Presidential elections during the Fifth Republic have been held ten times (Ministère de l'Intérieur, 2017). Emmanuel Macron with En Marche! introduced his centrist political ideology and surprisingly managed to win the first round of the 2017 French Presidential election. However, previous studies have shown that gap between Macron's ideology and campaign are reflected. Therefore, this study aims to find the ideology that is reflected in the workplan compiled by Emmanuel Macron and to determine its effect on his victory. The data source used is a collection of workplans from Emmanuel Macron published by Le Monde (2017) with some additional data from the results of a survey conducted by CISE and Sciences Po Grenoble. To answer this problem, this study uses a qualitative research method from Marcus B. Weaver-Hightower (2019) and is assisted by the theory of critical discourse analysis from Norman Fairclough (2013) and the concept of political ideology from D. Parenteau (2008). The finding of this study is that Emmanuel Macron's workplan has a tendency similar to leftist ideology. The workplan in fact only aims to help Macron win in the 2017 French Presidential election but does not aim to clarify his definition of a centriste figure."

"Sejak dahulu kala, kandidat dan partai politik sudah “dipasarkan” kepada pemilik suara layaknya sebuah produk. Muncul suatu istilah dari adanya fenomena pemasaran berdasarkan kepribadian dalam konteks politik ini, yaitu “brandidates” yang mana gabungan dari kata “brand” dan kata “candidates” yang secara harfiah adalah merk dan kandidat. Dalam kontestasi pemilihan presiden Indonesia 2024, strategi brandidates ini digunakan dengan “menjual” kepribadian dan citra dari masing-masing pasangan menyesuaikan dengan target pemilihnya. Penelitian ini membahas mengenai hubungan antara endorsers yang menyebarkan citra diri dan kepribadian dari masing-masing brandidates dengan preferensi pemilih dan brandidates equity secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian causal cross-sectional dengan kriteria merupakan pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024 dan mengetahui endorsers dan konten kampanye kandidat presiden. Didapatkan 244 sampel untuk pemilih Anies Baswedan, 112 sampel untuk pemilih Prabowo Subianto, dan 145 sampel untuk pemilih Ganjar Pranowo. Data yang didapat diolah menggunakan SmartPLS 4 dengan menggunakan multigroup analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brandidates Endorsers memengaruhi Brandidates Personalities, Brandidates Personalities memengaruhi Brandidates Preference dan Brandidates Equity, serta Brandidates personalities memediasi hubungan antara brandidates endorsers dan brandidates preference, lalu terakhir Brandidates personalities memediasi hubungan antara brandidates endorsers dan brandidates equity. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh marketers/tim kampanye dalam pembentukan strategi pemasaran politik untuk kandidat yang akan mencalonkan diri.

---

Since a long time agol, candidates and political parties have been “marketed” to voters like a product. A term emerged from the phenomenon of personality-based marketing in this political context, namely “brandidates” which is a combination of the word “brand” and the word “candidates” which literally means brand and candidate. In the contestation of the 2024 Indonesian presidential election, this brandidates strategy is used by “selling” the personality and image of each pair according to the target voters. This study discusses the relationship between endorsers who spread the self-image and personality of each brandidates with voter preferences and overall brandidates equity. This study uses a cross- sectional causal research design with the criteria of being a voter in the 2024 Indonesian Presidential General Election and knowing the endorsers and campaign content of the presidential candidates. 244 samples were obtained for Anies Baswedan voters, 112 samples for Prabowo Subianto voters, and 145 samples for Ganjar Pranowo voters. The data obtained is processed using SmartPLS 4 using multigroup analysis. The results showed that Brandidates Endorsers influence Brandidates Personalities, Brandidates Personalities influence Brandidates Preference and Brandidates Equity, and Brandidates personalities mediate the relationship between brandidates endorsers and brandidates preference, then finally Brandidates personalities mediate the relationship between brandidates endorsers and brandidates equity. The results of this study can be used by marketers/campaign teams in the formation of political marketing strategies for candidates who will run for elections."