Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBeberapa peristiwa politik dan bencana alam di Australia telah menyebabkan maraknya aksi unjuk rasa di Brisbane. Meskipun demikian, aksi unjuk rasa besar-besaran ini tidak diliput secara objektif oleh mayoritas media cetak. Salah satu akibat dari hal tersebut adalah pemboikotan beberaoa penggerak masyarakat dari ruang public seperti perpustakaan. Selain membutuhkan ruang untuk menyuarakan berbagai tuntutan, masyarakat juga perlu fasilitas yang mendukung perencanaan pergerakan. Karya akhir ini bertujuan untuk merancang sebuah pusat komunitas dengan tipologi baru yang memadukan media dan arsitektur untuk membantu masyarakat dalam menuntut dan menggunakan hak-hak mereka. Tulisan ini juga ingin mengontekstualisasikan media dan arsitektur kembali, sebagai sarana pemberdayaan, bukan penindasan.

---

ABSTRACT

Recent significant political and ecological events in Australia have caused an influx of citizen protests in Brisbane. However, these massive protest turnouts have not been portrayed in the most objective way by local mainstream media outlets. The vilification of protests and their organizers had quite a large impact, as it caused several community organizers to be banned from public spaces, such as libraries. Aside from needing a platform to voice their demands, citizens are also in dire need of spaces to facilitate them in organizing their movements. This projects goals were to imagine a new typology of civic buildings that integrate media and physical spaces to assist citizens in speaking their truth to pursue their rights and eventually exercise them. It seeks to recontextualize media and architecture as tools for empowerment instead of oppression."

"Tesis ini mencoba menganalisis penyelenggaraan pengamanan unjuk rasa buruh di wilayah hukum Polresta Bekasi yang menutup jalan tol Cikampek. Penutupan jalan tol yang dilakukan oleh buruh mengakibatkan banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat pengguna jalan tol ini serta pihak perusahaan yang menggunakan fasilitas ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi partisipasi aktif, wawancara mendalam, studi dokumen dan trianggulasi. Kasus yang diteliti adalah penyelenggaraan pengamanan unjuk rasa buruh yang gagal dilaksanakan oleh Polresta Bekasi dan mengakibatkan buruh dapat menutup jalan tol Cikampek. Penelitian menunjukan bahwa buruh menutup jalan tol akibat gagal runding dalam penetapan upah minimum kabupaten dan Apindo Kabupaten Bekasi menggugat ke PTUN. Dewan Pimpinan Apindo Kabupaten Bekasi melakukan gugatan terhadap keputusan Gubernur Jawa Barat. Faktor yang mempengaruhi kegagalan ini adalah pertama, personil Polresta Bekasi yang masih kurang paham hukum ketenagakerjaan sehingga takut mengambil risiko dan takut bermasalah. Kedua, serikat pekerja memanfaatkan kelemahan pengawas ketenegakerjaan dan kelemahan Polresta Bekasi. Ketiga, masyarakat dengan adanya aksi perlawanan yang dapat menyebabkan konflik dengan buruh. Keempat, pengusaha dengan kelalaiannya melalukan pembinaan kepada pekerja dan serikat pekerjanya. Kelima, penyelesaian permasalahan industrial di Kabupaten Bekasi yang tidak dapat terselesaikan dengan baik akibat kurangnya pengawas tenaga kerja. Penyelenggaraan pengamanan unjuk rasa yang ideal dengan mengetahui fenomena sebenarnya dibalik unjuk rasa yang terjadi bahwa selama ini seringnya terjadi unjuk rasa dikarenakan adanya oknum serikat pekerja yang mencari keuntungan dengan memperoleh success fee serta pengambil alihan kekuasaan. Upaya yang paling tepat adalah mengaplikasikan tindakan preemtif melalui kegiatan pemolisian masyarakat secara aktif dan berkesinambungan.

---

This thesis tries to analyze the organization of labor protests in securing jurisdiction Bekasi Police shut Cikampek toll road. Highway closures made by the workers resulted in many losses experienced by the users of this highway as well as the companies that use this facility. This study used a qualitative approach to data collection techniques using observation of active participation, in-depth interviews, document studies and triangulation. Cases studied is organizing labor protests security has not carried out by the Bekasi Police and resulted in labor can occlude Cikampek. Research shows that workers closed the highway for failing negotiator in the minimum wage and Apindo Bekasi district sued to the administrative court. Leadership Council Apindo Bekasi suing West Java Governor's decision. Factors affecting this is the first failure, internal Bekasi Police still do not understand employment law so afraid to take the risk and fear of troubled. Second, take advantage of the weakness of trade unions labor inspectors and Bekasi Police weaknesses. Third, the public with an insurgency that could lead to conflict with workers. Fourth, employers with guidance to workers pass negligence and workers unions. Fifth, the settlement of industrial problems in Bekasi that can not be resolved properly due to lack of labor inspectors. Operation of security ideal demonstration by knowing the actual phenomena that occur behind the protests that during these frequent rallies due rogue unions that seek profits by obtaining the success fee as well as the takeover of power. The effort is to apply the most appropriate preemptive action through community policing activities are actively and continuously.;This thesis tries to analyze the organization of labor protests in securing jurisdiction Bekasi Police shut Cikampek toll road. Highway closures made by the workers resulted in many losses experienced by the users of this highway as well as the companies that use this facility. This study used a qualitative approach to data collection techniques using observation of active participation, in-depth interviews, document studies and triangulation. Cases studied is organizing labor protests security has not carried out by the Bekasi Police and resulted in labor can occlude Cikampek. Research shows that workers closed the highway for failing negotiator in the minimum wage and Apindo Bekasi district sued to the administrative court. Leadership Council Apindo Bekasi suing West Java Governor's decision. Factors affecting this is the first failure, internal Bekasi Police still do not understand employment law so afraid to take the risk and fear of troubled. Second, take advantage of the weakness of trade unions labor inspectors and Bekasi Police weaknesses. Third, the public with an insurgency that could lead to conflict with workers. Fourth, employers with guidance to workers pass negligence and workers unions. Fifth, the settlement of industrial problems in Bekasi that can not be resolved properly due to lack of labor inspectors. Operation of security ideal demonstration by knowing the actual phenomena that occur behind the protests that during these frequent rallies due rogue unions that seek profits by obtaining the success fee as well as the takeover of power. The effort is to apply the most appropriate preemptive action through community policing activities are actively and continuously."

"ABSTRAKDalam satu dasawarsa ke belakang, masyarakat telah menyaksikan berbagai konflik kekerasan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Jenisnya bermacam-macam diantaranya ketidakadilan pembagian hasil sumber daya alam dan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat.Tujuan penelitian dalam tesis ini untuk mengambil nilai-nilai dari peristiwa konflik yang terjadi di Kabupaten Bima untuk dijadikan pembelajaran dalam penanganan konflik di Indonesia khususnya yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan di lahan masyarakat.Penelitian tesis ke Kabupaten Bima, Provinsi NTB ini juga untuk meninjau dan menggali permasalahan secara langsung kondisi masyarakat pasca terjadinya bentrokan berdarah. Dikeluarkannya SK penambangan di Bima melahirkan konflik yang bersifat vertikal dan horizontal yang penyelesaian permasalahannya bisa dilakukan dengan mengacu kepada UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

---

ABSTRACTWithin a decade, the Community has witnessed violent conflict in several areas in Indonesia. For the example is the injustice among resource sharing and there is no socialization to the community. The purpose of this research is to take values from the conflict events that occurred in the Bima district to be learning as a conflict solutions in Indonesia. Especially those caused by mining activities.Research concentration in the thesis is Bima DistrictWest Nusa Tenggara Province and also to review and explore issues directly to the community after bloody clashes. Mining permit in Bima caused vertical and horizontal conflict between community and Government. The resolution of the problem can be made referring to the Law Number 7 / 2012 about social conflict resolution."

"Unjuk rasa dalam menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan unjuk rasa yang terjadi pada tahun 2019 yang diikuti oleh ribuan mahasiswa di Indonesia. Dalam unjuk rasa tersebut, banyak mahasiswa yang mengalami luka hingga meninggal dunia akibat bentrok dengan aparat kepolisian. Tulisan ini berfokus pada visualisasi kekerasan yang dilakukan polisi terhadap mahasiswa dalam melakukan pemolisian unjuk rasa. Penulis menggunakan teori kekerasan kolektif yang akan menjadi landasan untuk menganalisis 32 gambar yang ada pada temuan data terkait kekerasan polisi dalam unjuk rasa tahun 2019. Hasilnya didapati bahwa kekerasan dan tindakan represif aparat kepolisian tervisualkan dalam gambar-gambar tersebut. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia.

---

The protest against the Criminal Code draft and the revision of the Corruption Eradication Commission Law was a protest that took place in 2019, which was attended by thousands of students in Indonesia. During the protest, many students were injured and died due to clashes with the police. This paper focuses on the visualization of violence perpetrated by police against students in policing demonstrations. The author uses collective violence theory, which will be the basis for analyzing 32 images in the data findings related to police violence in the 2019 protest. The results show that violence and repressive actions by the police apparatus are visualized in these pictures. This act constitutes a violation of human rights and is against the principles of democracy adhered to by the Indonesian state."

"ABSTRAKSepak bola merupakan sebuah olahraga yang populer. Hal ini disebabkan oleh maraknya konten mengenai sepak bola melalui media massa dan media baru. Penyebaran konten sepak bola tersebut mendunia dan membentuk kosmopolitanisme dalam penggemarnya. Dampaknya adalah muncul komunitas-komunitas imajiner dalam kalangan pecinta sepak bola yang memiliki berbagai macam aktivitas untuk mendukung tim kesukaan mereka. Selain itu, sepak bola sekarang ini mulai berbeda dengan era-era sebelumnya karena sudah memasuki masa industri. Penggemar sepak bola menjadi sasaran utama dalam industri sepak bola, namun mereka masih tetap mendukung kesebelasan yang mereka suka.

---

ABSTRACTFootball is a popular sport. It is caused by a large amount of football contents in mass media and new media. Those football contents are widely spread around the globe and form cosmopolitanism in football supporters world. Imagined communities are created due to this cause where people there have different kinds of activities to support their beloved football club. Furthermore, football is now different from the previous times because it is industrialized. Football fans are becoming the main target in the football industry, yet they still insist to support their club."

"Penelitian ini membahas mengenai kegiatan evaluasi terhadap sitem temu kembali pada OPAC di Perpustakaan Kementerian Perdagangan RI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat keefektifan kinerja GLiS sebagai sarana temu kembali informasi perpustakaan Kementerian Perdagangan RI. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menghitung nilai recall dan precision dan respon waktu. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dan wawancara yang hanya sebagai pendukung observasi. Penelitian ini sebelumnya belum pernah dilaksanakan di perpustakaan tersebut. Maka dari itu perlu adanya penilaian terhadap efektivitas sistem temu kembali supaya kita mengetahui seberapa baik sistem temu kembali informasi OPAC di Perpustakaan Kementerian Perdagangan RI dalam memenuhi tujuannya. Adapun hambatan yang ditemukan dalam penilaian recall dan precision dikarenakan oleh beberapa faktor yakni tidak sesuainya subjek yang digunakan oleh penggua dalam pencarian dengan subjek yang diinput dan pengguna belum sepenuhnya memahami aplikasi sistem temu kembali yang digunakan.

---

This research discusses an activity of evaluation retrieval system of OPAC at Ministry of Trade of RI Library. The purpose of this research is to identify the level of effectiveness of GLIS performance as a means of retrieval of the ministry of trade of RI library information. This research is quantitative research by calculating the value of recall, precision, and response time. The method of this research is the literature study and interviews as a supporting observation. This research has not previously been implemented in the library. Therefore, there is need for an assessment of the effectiveness of the retrieval system so that we know how well the information retrieval OPAC in the Library of the Ministry of Trade of Indonesia in meeting its objectives. The barriers are found in the assessment of recall and precision due to several factors namely the incompatibility of subjects used by the user in the search to the subject that is inputted and users do not fully understand the application retrieval system used."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aktivitas menulis dan membayangkan pernikahan terbaik terhadap rasa syukur dan kepuasan pernikahan. Penelitian ini dilakukan untuk melanjutkan penelitian sebelumnya, dimana belum ada yang berfokus meneliti kegiatan diri terbaik pada hubungan pernikahan. Partisipan yang memiliki usia pernikahan 1-13 tahun dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen n=30 dan kelompok kontrol n=30 . Kelompok eksperimen diberikan aktivitas menulis dan membayangkan pernikahan terbaik, sementara kelompok kontrol tidak melakukan kegiatan apapun. Aktivitas dilakukan selama empat kali dalam waktu satu minggu dengan menuliskan dan membayangkan pernikahan yang dianggap ideal di masa depan. Aktivitas menulis dan membayangkan pernikahan terbaik terbukti secara signifikan negatif dalam meningkatkan rasa syukur p>0,05 0,00 dan tidak terbukti secara signifikan mampu meningkatkan kepuasan pernikahan p>0,05 0,286.

---

This study aims to determine the effect of writing and visualizing best possible marriage on gratitude and marital satisfaction. This study was conducted to continue the previous research, where no one has focused on researching best possible self in marriage relationship. Participants who had 1 13 years of marriage were divided into two groups, namely the experimental group n 30 and the control group n 30. The experimental group was given the activity of writing and visualizing the best possible marriage, while the control group did not carry out any activities. Activities are carried out four times a week by writing and visualizing the ideal marriage in the future. The best writing and visualizing marriage activity proved to be significantly negative in increasing gratitude p 0.05 0.00 and was not proven to significantly increase marital satisfaction p 0.05 0.286."

"Unjuk rasa yang dilakukan oleh warga masyarakat ada yang berakhir dengan damai tetapi ada juga yang berakhir dengan anarkis. Anarkis adalah orang yang melakukan tindakan anarki. Unjuk rasa yang berakhir dengan damai adalah Unjuk rasa yang dilakukan dengan jalan tertib, mengorganisir dirinya sendiri untuk berangkat ke sasaran, menyampaikan aspirasi, kembali kerumah dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum. Sedangkan unjuk rasa yang berakhir dengan anarkis adalah unjuk rasa yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat.Sejak era reformasi bergulir di Indonesia, kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat semakin terbuka. Penyampaian pendapat bukan saja terbuka melalui media massa, tetapi juga dilakukan melalui aksi unjuk rasa dengan pengerahan massa, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Berbagai peristiwa dan kebijakankebijakan pemerintah, balk yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri selalu disikapi dengan aksi turun ke jalan dari kelompokkelompok yang pro dan kontra terhadap peristiwa/kebijakan yang ada.Dari hasil penefitian ditemukan bahwa setiap unjuk rasa memiliki ciri khas yang berbeda satu sama lainnya. ada unjuk rasa yang bertujuan untuk kepentingan umum, seperti yang dilakukan oleh para mahasiswa; ada unjuk rasa yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingannya seperti yang dilakukan oleh para buruh pengunjuk rasa; dan ada juga pengunjuk rasa yang dibayar oleh seseorang yang bertujuan untuk kepentingan tersebut.Dalam pengamanan unjuk rasa yang berada diwilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat, dilakukan oleh seluruh satuan fungsi kepolisian yang ada di Polres Metro .lakarta Pusat dan jugs Polsek. Disamping fungsi-fungsi tersebut diatas, pimpinan Polri telah membuat suatu kebijakan tentang pembentukan negosiator disetiap satuan kewilayahan (satwil) yang sering terjadi unjuk rasa dari warga masyarakat.Setelah Kapoires mendapatkan informasi tentang pengunjuk rasa, maka Kapoires akan memerintahkan satuan Intelpam, untuk melaksanakan pengamanan tertutup. Sedangkan pengamanan terbuka akan dilakukan oleh polisi berseragam dinas yang terdiri dari pengendali massa (dalmas), personil Polsek, dan lain-lain. Semua fungsi-fungsi tersebut mempunyai peran masing-masing.Dalam pengamanan terhadap pengunjuk rasa sangat tergantung kepada kebijakan dari Kapoires Metro Jakarta Pusat. Kebijakan tersebut berpatokan dari jenis unjuk rasa serta saran-saran dari Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat. Jika dalam penilaian Kapoires, bahwa penanganan unjuk rasa, cukup ditangani oleh Kapolsek, maka Kapoires akan menyerahkan sepenuhnya penanganan terhadap unjuk rasa tersebut. tetapi jika menurut penilaian Kapoires unjuk rasa harus ditangani Polres, maka Kapoires akan langsung mengambil aiih pengamanan.Pengamanan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat sangat dipengaruhi oieh pengunjuk rasa. Jika pengunjuk rasa menyatakan bahwa unjuk rasa mereka damai, maka polisi akan mengamankan dengan santai. Tetapi jika pengunjuk rasa adalah dari kalangan yang sering berbuat anarkis, maka polisi akan melakukan pengamanan dengan ketat."

"Penelitian mengenai Polisi dan Unjuk Rasa Anarkis di Jakarta bertujuan untuk menunjukkan penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan yang dilakukan oleh satuan dalmas dalam rangka meredam aksi anarkis yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa saat menyampaikan aspirasinya di muka umum dengan baik dan tidak melakukan pelanggaran hak asasi man usia.Unjuk rasa yang terjadi di Jakarta Selatan dilakukan oleh masyarakat yang berasal dari masyarakat Jakarta Selatan sendiri dan masyarakat yang berasal dari Iuar wilayah Jakarta Selatan seperti Depok, Tangerang, Bekasi dan dan luar pulau Jawa. Aspirasi yang disampaikan meliputi masalah tenaga kerja, korupsi, hak asasi manusia dan lain - lain.Unjuk unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleo Front Persatuan Rakyat Papua Barat ( Front Pepera - PB ) yang dipimpin oleh Arkilus di kantor Freeport Gedung Plaza 89 JI. Rasuna Said Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan dengan tuntutan agar dilakukan penutupan secara total kegiatan produksi PT. Freeport Indonesia di Papua Barat dan Laskar Pembela Islam ( LPT ) yang dipimpin oleh Ustadz Mustiin dengan tuntutan agar majalah Playboy ditarik peredarannya di masyarakat dalam waktu 3 x 24 jam merupakan suatu bentuk tindakan melanggar hukum dan tidak sejalan dengan semangat reformasi.Dalam menangani unjuk rasa damai dan anarkis yang terjadi di wilayah hukum Jakarta Selatan, satuan dalmas mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh satuan dalmas Pokes Metro Jakarta Selatan masih bersifat sesaat, reaktif dan melakukan tindakan represif saat kegiatan unjuk rasa mengarah pada tindakan anarkis. Tindakan represif dilakukan oleh satuan dalmas sebagai reaksi spontan dan balasan terhadap aksi anarkis yang dilakukan pengunjuk rasa. Penanganan unjuk rasa anarkis oleh satuan dalmas Polres Metro Jakarta Selatan dengan menggunakan personal yang terbatas sehingga hal ini sangat mempengaruhi efektifitas penanganan di lapangan. Anggota dalmas yang terlibat dalam penanganan unjuk rasa anarkis tidak semuanya memiliki pendidikan khusus mengenai dalmas tetapi hanya melalui pelatihan secara rutin di Mako Pokes yang dilaksanakan secara internal sehingga pemahaman terhadap kegiatan. unjuk rasa masih dilihat sebagai gangguan kamtibmas bukan sebagai proses demokrasi yang sedang berjalan.Walaupun masih terdapat keterbasan yang dimiliki oleh satuan dalmas Polres Metro Jakarta Selatan dalam menangani unjuk rasa anarkis, namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya keluhan dari pengunjuk rasa tentang perlakuan anggota dalmas yang dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia.

---

This research is about police and brutal demonstration in south Jakarta which show the implementation of riot police to redeem the brutal demonstration in order to the protect the interest of the other people in the community life and avoid the violation of the human right. Demonstration in south Jakarta is done by people who live in and outside of south Jakarta area such as Depok, Tangerang, Bekasi and other area. Their aspiration is about manpower, corruption, human right and etc.Brutal demonstration which done by Front of Unity Pepole West Papua who lead by Arkilus at Freeport office. They want that the company totally stop in west Papua because it's doesn't give the benefit for local people even though that company has operated for years. And the other brutality riot is done by Islam Defender Front They want that Playboy magazines do not distribute in the community and give 72 hours for implementing. Those actions are not same as reformation spirit and break the law.For preventing the brutal demonstration in south Jakarta jurisdiction, the not police always point to the law in order to do right thing. Police riot do their job still in the moment, reactive and take the repressive action when the riot become worst (brutal action). They do the repressive action as the impact of spontaneous reaction from brutal demonstration. Preventing the brutal riot is done by limited personnel; it's very hard because this condition can influence the effective when they do their job in the field.Only some of riot police personnel have the education and training about riot lesson. Some of them are given special training once in a week in the office of South Jakarta Metropolitan Police. They still face the riot as a disturbance in the community and not as democracy process. Even though the riot police of south Jakarta have debility in preventing the brutal riot but they can do their job properly without complaining from the community and avoid the violation of the human right."