Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Definisi 'pengungsi' dalam istilah hukum telah menciptakan pemahaman yang sama mengenai situasi "perlindungan" yang didefinisikan dengan tidak memiliki kewarganegaraan, suatu keadaan yang dapat dibenarkan dengan memberikan perlindungan individu dan hak-hak sipil yang ditawarkan oleh kewarganegaraan dalam negara, apapun negaranya. Kasus unik pengungsi Palestina di Yordania, yang sebagian mayoritas memiliki kewarganegaraan Yordania, menantang definisi itu. Identifikasi Pengungsi Palestina di Yordania yang memiliki kewarganegaraan Yordania dengan statusnya sebagai pengungsi dan hak mereka atas status yang dimungkinkan oleh UNRWA mengusulkan pemahaman tentang situasi perpindahan yang ditandai dengan perpindahan, situasi yang hanya bisa dibenarkan dengan pengembalian. Dalam penelitian ini, Identitas pengungsi Palestina sebagai bangsa dianalisis dalam konteks sentralitasperpindahan bagi suatu negara di pengasingan dan apa syarat perpindahan bernegosiasi dengan tempat tinggal jangka panjang mereka di Yordania. Hasilnya adalah kategorisasi antara pengungsi Palestina yang berpegang teguh pada identitas mereka sebagai pengungsi Palestina, di mana kewarganegaraan Yordania hanya dilihat sebagai alat untuk menopang hidupnya di pengasingan dan pengungsi Palestina yangsudah menganggap dirinya bagian dari bangsa Yordania dengan identitas hibrida sebagai Palestina-Yordania. Situasi ini dimungkinkan oleh bentrokan identitas masa lalu sebagai orang Palestina dengan realitas kehidupan di masa sekarang sebagai pemukim, kemudian menjadi warga negara, di Yordania sejak 1949.

---

The definition of 'refugee' in legal terms has created a common understanding of the situation of "protection" defined by statelessness, a situation that can be justified by providing individual protection and civil rights offered by citizenship in a country, regardless of the country. The unique case of Palestinian refugees in Jordan, the majority of whom hold Jordanian citizenship, challenges that definition. Identification of Palestinian Refugees in Jordan who hold Jordanian citizenship with refugee status and their right to that status enabled by UNRWA proposes an understanding of displacement situations characterized by displacement, situations that can only be justified by return. In this study, the identity of Palestinian refugees as a nation is analyzed in the context of centrality migration for a country in exile and what terms of migration are negotiated with their long-term residence in Jordan. The result is a categorization between Palestinian refugees who cling to their identity as Palestinian refugees, where Jordanian citizenship is only seen as a means to sustain life in exile and Palestinian refugees who already considers himself part of the Jordanian nation with a hybrid identity as Palestinian-Jordan. This situation is made possible by the clash of past identities as Palestinians with the realities of life today as settlers, then citizens, in Jordan since 1949."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas pengungsi Palestina di Lebanon sejak 1948 hingga 1969.Landasan teori yang digunakan sebagai alat analisis ialah teori perpindahanpenduduk secara umum serta teori pengungsi. Penelitian ini merupakan penelitiankualitatif yang berdasar pada metode sejarah dengan jenis penelitian deskriptif.Dekatnya jarak tempuh antara wilayah Palestina bagian utara dengan wilayahLebanon bagian selatan, menyebabkan sejumlah penduduk Palestina bermigrasidan menjadi pengungsi di sana. Hadir sebagai kelompok minoritas, pengungsiPalestina mengalami pembatasan hak-hak sipil dari pemerintah Lebanon. Sebagaihasilnya, perwakilan Palestina dan Lebanon menandatangani Perjanjian Kairopada 1969 di Kairo, Mesir, untuk menanggapi dampak yang ditimbulkan olehpengungsi Palestina

---

ABSTRACTThe focus of this study is Palestinian refugees in Lebanon from 1948 until 1969.This study uses the theory of population movement in general and the theory ofrefugee. This is a qualitative research with descriptive design and is based on ahistorical method. Nearness of distance between the northern Palestinianterritories to the southern Lebanon region, causing a number of Palestinianpopulation migrated and became refugees there. Having been a minority group inLebanon, Palestinian refugees experienced civil rights restriction which wasconducted by the government of Lebanon. As a result, Palestinian and Lebanesedelegations signed the Cairo Agreement in 1969 in Cairo, Egypt, as a respond ofthe impact which was caused by the Palestinian refugees."

"Tulisan ini membahas tentang perubahan dan Pelestarian kebudayaan masyarakat keturunan Arab di kota Gresik. Empat institusi sosial menonjol yang akan dikaji dalam masalah ini adalah pendidikan, agama dan kepercayaan, sistem kekerabatan dan lingkaran hidup, serta ekonomi dan mata pencaharian. Beberapa indikator perubahan dalam pendidikan dapat dilihat pada sikap positif masyarakat terhadap pendidikan tinggi, setuju terhadap sistem pendidikan nasional, bertambahnya jumlah sarjana, besarnya motivasi melanjutkan ke perguruan tinggi. Perubahan pada sistem pendidikan formal dan informal (di Madrasah Malik Ibrahim dan Fatimiyah), yaitu masuknya materi pelajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta Departemen Agama, dominannya pengurus, guru, dan siswa pribumi dibandingkan keturunan Arab, metode tanya jawab, audio visual, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, mementingkan keterampilan rasio dari pads hapalan, sikap para siswa keturunan Arab terhadap pribumi sangat positif, demikian pula sebaliknya. Namun demikian, perubahan pada materi pelajaran tidak mengganggu pelestarian pada materi pelajaran bahasa Arab, Qur'an-Hadis, Akidah Akhlak, yaitu berupa penambahan jam pelajaran, dengan Cara menambah jam dan materi pelajaran.Agama masyarakat keturunan Arab adalah Islam aliran Syafi' i. Mereka terbagi menjadi dua golongan Sayid dan Non Sayid. Golongan Sayid dinisbatkan karena ada hubungan darah dengan Nabi Muhammad, sedangkan Non Sayid tidak. Secara umum, golongan Sayid diidentikkan dengan Nahdlatul Ulama (NU), golongan Non Sayid dengan Muhammadiyah. Kedua golongan tersebut sating melestarikan ibadah keagamaannya. Golongan sayid masih bersifat tradisionalis,sedangkan golongan Non Sayid mengacu ke aliran pembaharu. Perubahan terjadi pada sebagian masyarakat keturunan Arab (Sayid-Non Sayid), khususnya kaum berpendidikan. Mereka tidak terikat dengan sistem penggolongan, dan aliran keagamaan.Sistem kekerabatan masyarakat keturunan Arab adalah patrilineal. Kedudukan laki-laki dalam rumah tangga cukup dominan. Laki-laki bekerja di sektor publik, sedangkan perempuan di sektor domestik. Kini, sebagian masyarakat keturunan Arab sudah ada yang mulai merubah tradisi ini, walau masih sebagian kecil. Mereka adalah kelompok yang berpendapat bahwa pekerjaan perempuan bukan hanya di sektor domestik, tetapi juga di sektor publik. Pelestarian kebudayaan terjadi pada masalah perkawinan. Mereka memegang teguh tradisi kawin sekufu'.Ekonomi dan mata pencaharian masyarakat keturunan Arab adalah bidang perdagangan. Kini, mereka usaha di bidang industri rumah tangga, dan perdagangan sarung, tenun, yang mereka lakukan secara turun-temurun. Sebagian masyarakat berpendidikan tinggi lebih cenderung memilih pekerjaan profesional seperti dokter, pengacara, dosen, dan lain-lain. Akhirnya, perkerjaan dagang dan industri sarung tenun masih dikerjakan oleh mereka yang bukan berpendidikan tinggi, dan tidak mempunyai keterampilan kecuali apa yang diwariskan orang tuanya (industri dan berdagang sarung tenun)."

"Revolusi komunis pada tahun 1975 di Laos memaksa sekitar 400.000 warga Laos pada pengungsian. Mereka tersebar di negara-negara barat dan negara-negara tetangga di Asia tenggara tak terkecuali di Indonesia. Gelombang pengungsian ini turut melibatkan generasi lanjutan untuk memulai kembali kehidupan di negara tujuan pengungsian. Ketercabutan generasi lanjutan warga pengungsi asal Laos pada negara asalnya (Laos) menjadi suatu isu dalam penentuan jati diri atau identitas ketika kembali ke tanah air. Melalui serangkaian pengalaman nostalgia saat ada pada pengungsian di Indonesia, para generasi lanjutan dari warga ex-migran Laos memaknai mereka sebagai Indonesia. Namun, ketika kembali ke tanah air (Laos) pemaknaan jati diri atau identitas mereka harus dinegosiasikan kembali. Melalui kajian Cultural Studies dengan etnografi, penelitian ini akan mengkaji bagaimana identitas dari generasi lanjutan warga ex-migran Laos dimaknai melalui serangkaian pengalaman mobilisasi yang mereka lakukan. Penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana jati diri atau identitas dimaknai sebagai suatu struktur perasaan dan pembentukan multiple identity pada generasi lanjutan ex-migran Laos dengan mengkaitkan pengalaman mobilisasi mereka.

---

The communist revolution in 1975 in Laos forced about 400,000 Lao citizens into exile. They are scattered in western countries and neighboring countries in Southeast Asia, including Indonesia. This wave of refugees also involves the next generation to restart life in the refugee destination country. The uprooting of the next generation of refugees from Laos back to their home country (Laos) has become an issue in determining their identity when returning to their homeland. Through a series of nostalgic experiences when they were in exile in Indonesia, the next generation of ex-migrants from Laos interpreted them as Indonesians. However, when they return to their homeland (Laos), the meaning of their identity or identity must be renegotiated. Through the study of Cultural Studies with ethnography, this research will examine how the identity of the next generation of ex-migrant Lao citizens is interpreted through a series of mobilization experiences that they carry out. This study will provide an overview of how identity is interpreted as a structure of feeling and the formation of multiple identities in the next generation of Lao ex-migrants by relating their mobilization experiences."

"Mahmoud Darwish adalah seorang penyair Palestina yang menjadi salah satu ikon Palestina. Tujuan utama dari tema-tema puisinya adalah perjuangan demi nasib tanah airnya. Hal ini dikarenakan konflik panjang selama enam dasawarsa sejak perang Arab-Israel sehingga tercipta puisi bertema patriotisme. Puisi karya Mahmoud Darwish yang menjadi sumber data primer pada skripsi ini adalah puisi yang berjudul بطاقة هوية , إلى أمي , dan عن إنسان. Ketiga puisi ini memiliki daya magis yang cukup kuat untuk menggambarkan patriotisme Mahmoud Darwish dan perjuangan masyarakat Palestina. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis strukturalisme semiotik dengan pendekatan objektif. Aspek struktur diperlukan untuk melihat sejauh mana pesan struktur tersebut mendukung aspek semiotik dan untuk membuktikan bahwa ketiga puisi tersebut mempunyai tema yang sama yaitu tema patriotisme. Beberapa teori yang digunakan adalah teori tentang sruktur fisik puisi yang membahas tipografi, diksi, imaji, majas, simbol. Kemudian Struktur batin puisi yang membahas mengenai tema, rasa, nada, amanat, serta parafrase dan dilengkapi kajian ilmu balaghah. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan ketiga puisi tersebut mempunyai tema patriotisme. Ketiga puisi ternyata memiliki tema patriotisme yang sama dengan penyampaian yang berbeda. Selain itu ketiga puisi ini seperti pesan dari penyair untuk terus membangun rasa patriotisme dan nasionalisme pembaca, terutama bangsa Arab agar dapat memiliki semangat juang yang tinggi dan membangun persatuan yang kuat demi membantu mempertahankan kemerdekaan Palestina.……Mahmoud Darwish is a Palestinian poet who became one of the icons of Palestine. The main theme of his poetry is the struggle for the fate of their homeland. This is due to the long conflict over the six decades since the Arab-Israeli war that created the patriotism-themed poems. The primary sources on this graduation project are بطاقة هوية , ,إلى أمي and عن إنسان. These third poems have a strong magical power to represent patriotism and struggle of Mahmoud Darwish and Palestinian society. The analysis used in this study is the analysis of semiotic structuralism with an objective approach. Aspects of the structure needed to see how it supports the message structures and semiotic aspects to prove that the three poems have the same theme is the theme of patriotism. Theoretical framework that would be used as analyzing tools on this research are the theory of physical structure typography discusses poetry, diction, image, figure of speech, symbols. Then, the inner structure of the poem that discusses the theme, feeling, tone, message, and paraphrase and equipped balaghah science studies. The purpose of this study is to prove the third poem has a theme of patriotism. It was the same with a different way. Besides these three poems as a message from the poet to continue to build a sense of patriotism and nationalism readers, especially the Arabs in order to have high morale and build a strong unity in order to help maintain the independence of Palestine."

"Tulisan ini berusaha memetakan pengetahuan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang relatif masih jarang mendapatkan sorotan dalam studi Hubungan Internasional. Pembacaan yang melihat serta memproblematisasi bias kolonial dalam rezim pengungsi internasional serta kategorisasi dari migrasi transit dan pengungsi-pencari suaka, akan menjadi titik berangkat tulisan ini. Melalui tinjauan taksonomis terhadap 22 literatur, tulisan ini kemudian berusaha mengkontekstualisasikan dinamika pengungsi di Indonesia dengan migrasi-pengungsi secara lebih luas lewat pembacaan genealogis yang menyentuh aspek legal, multisiplistas aktor, dan (re)konseptualisasi konsep transit yang kerap disematkan kepada konteks Indonesia, sembari berusaha mengedapankan pengetahuan yang dibawa oleh pengungsi di Indonesia itu tersendiri. Penulis menemukan bagaimana di Indonesia, diskursus pengungsi, yang baru masuk ke Indonesia di periode gelombang pengungsi Indochina pada dekade 1970-an, berkelindan erat dengan pola migrasi-pengungsi internasional, utamanya lewat fractioning dan kategorisasi transit-pengungsi-pencari suaka, dan terus direproduksi dalam kerangka pengamanan hingga sekarang. Secara tataran pengetahuan, penulis menilai bahwa produksi pengetahuan di ranah akademik tentang pengungsi di Indonesia kurang lebih berada di bawah satu payung ‘kritis’ yang sama dan berusaha mengarusutamakan pengetahuan dari pengungsi di Indonesia, namun masih banyak ceruk pengetahuan yang masih bisa diisi dan dinavigasi lebih lanjut.

---

This article seeks to map the knowledge of refugees and asylum seekers in Indonesia, which, relatively speaking, has not been thoroughly investigated by International Relations-adjacent scholarship. An outlook that problematizes colonial biases on international refugee regime, as well as the categorization of transit migration and refugee-asylum seeker, will be central to this reading. Departing from taxonomic appraisal of 22 accredited-literatures, this article aims to contextualize the dynamics of refugees in Indonesia within the broader scope of migration-refugee studies through a genealogical reading that encompasses legal aspects, multiplicity of actors, and the (re)conceptualization of the transit concept oft-attributed to the Indonesian context, whilst trying to posit decentralized knowledge coming from refugees themselves. This author postulates that in Indonesia, discourses (and the language) of refugees, which predominantly emerged during the influx of Indochinese refugees in the 1970s, were/are heavily intertwined with the patterns of international migration-refugees, primarily through fractioning and categorization-labelling of transit-refugees-asylum seekers, and continues to be reproduced under securitized framework and language to this day. Insofar knowledge production on academia level, this author remarks that knowledge production of refugees in Indonesia virtually falls under a similar 'critical' umbrella, which seeks to prioritize knowledge from refugees in Indonesia, whilst acknowledging a plethora of knowledge gaps that can be probed and inquired further."

"Selama UNHCR beroperasi di Timor Barat untuk menangani pengungsi yang eksodus dari Timor Timur pada tahun 1999, idealnya UNHCR menjalankan mandat utamanya, yaitu melindungi hak-hak dasar pengungsi dan menggalakkan solusi tahan lama bagi pengungsi. Akan tetapi, mandat tersebut tidak mampu UNHCR penuhi sehingga berakibat pada termarjinalisasinya pengungsi dalam kehidupan tanpa kepastian solusi. Melalui kacamata situasi pengungsi berlarut-larut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ketidakmampuan UNHCR memenuhi mandatnya tersebut. Hasil penelitian menunjukkan empat faktor yang menghambat UNHCR memenuhi mandatnya di Timor Barat, yaitu: 1) kemampuan pendekatan terhadap pengungsi, 2) kepentingan politik negara host, 3) kapasitas organisasi dan 4) kompleksitas relasi antar aktor terkait.

---

During UNHCR operation in West Timor to deal with the exodus of refugees from East Timor in 1999, ideally UNHCR ran its primary mandate, which is to protect the basic rights of refugees and promote durable solutions for refugees. However, the mandate has not been able to be accomplished resulting in the marginalization of refugee's life without any certainty of solution. Through the lens of protracted refugee situations, this study aims to analyze the factors that cause the inability of UNHCR to fulfill its mandate.

The results show four factors that hinder UNHCR to fulfill its mandate in West Timor, namely:

1) the ability of approach to the refugees,

2) the political interests of host country,

3) the organizational capacity and

4) the complexity of relationships among the relevant actors."

"Ada kaidah sosial yang menegaskan bahwa selama dalam sebuah masyarakat ada perbedaan kepentingan dan pada setiap masyarakat pasti ada perbedaan kepentingan maka sepanjang itu pula konflik akan hadir tak terelakan. Konflik tidak selamanya harus dimaknai pertikaian atau permusuhan, tetapi juga bisa mengandung makna kompetisi, tegangan (tension) atau sekedar ketidaksepahaman. Itu sebabnya, kehadiran konflik itu sesungguhnya menjadi sangat wajar, alami, bahkan harus diterima sebagai sebuah realitas dimanapun, oleh siapapun, kapanpun, apalagi dalam sebuah komuniti besar bernama komunitas atau masyarakat. Semakin besar perbedaan kepentingan terjadi, akan semakin besar pula kemungkinan konflik terjadi. Semakin banyak pihak yang memiliki perbedaan kepentingan, akan semakin banyak pula kemungkinan pihak-pihak yang terlibat konflik. Semakin tidak jelas tujuan berkonflik dan semakin konflik itu menyentuh nilai-nilai inti maka semakin keras dan lamalah konflik akan berlangsung. Celakanya, konflik sering berubah menjadi disfungsional ketika sudah mengarah kepada proses yang kaotik, destruktif dan anarkhis, seperti yang terjadi di Tuapukan dan Naibonat, Timor Barat.Berdasarkan fenomena tersebut diatas maka penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di dua daerah konflik di wilayah Timor Barat yaitu Tuapukan dan Naibonat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif untuk menjelaskan permasalahan khususnya mengenai konflik yang ada dan bagaimana konflik itu berlangsung. Penyebab konflik, lamanya konflik, kerasnya konflik yang sangat berhubungan dengan realistik dan non-realistik konflik serta fungsi konflik itu sendiri. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dipilah karena dianggap lebih efektif digunakan dalam menemukan dimensi-dimensi penting dari struktur tindakan kolektif yang berhubungan dengan terjadinya konflik di Timor Barat. Sumber data utama penelitian ini adalah data primer yang digali dari beberapa sumber yang terkait dengan dinamika konflik yang terjadi, baik dari kalangan masyarakat lokal, pengungsi maupun pemerintah dan lembaga sosial yang bekerja di lokasi target penelitian.Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah focus group discussion dan wawancara mendalam untuk memperlengkapi hasil diskusi serta pengamatan langsung. Informan yang digunakan adalah informan yang dipilih mewakili tiap kelompok yang telah ditentukan. Data yang dihasilkan kerudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menyeleksi dan menyederhanakan data. Kemudian data tersebut dihubungkan kembali dengan konsep dan permasalahan serta tujuan penelitian. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibangun dari pola konflik yang terjadi di target penelitian yaitu penyebab konflik, lamanya konflik, kerasnya konflik dan fungsi konflik. Hal ini sangat terkait dengan pertanyaan; apakah konflik yang terjadi tersebut sifatnya realistik ataukah non-realistik? Penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa konflik yang terjadi disebabkan oleh gangguan terhadap keteraturan sosial yang ada serta adanya pelanggaran terhadap konsensus dalam suatu komunitas. Situasi ini kemudian diperuncing dengan adanya rasa frustasi dan ketidakadilan dalam bermasyarakat. Kondisi ini kemudian memacu penguatan identitas kolektif pada masyarakat yang kemudian menimbulkan konflik. Penelitian ini juga membuktikan bahwa konflik yang terjadi bersifat non-realistik dengan tidak terdefinisinya tujuan berkonflik secara jelas atau samar-samar yang mengakibatkan konflik yang terjadi menjadi lama waktunya. Terlebih lagi, konflik yang terjadi menyentuh nilai-nilai inti seperti tindakan yang mempengaruhi harga diri yang mengakibatkan timbulnya rasa dendam dan menjadikan konflik berlangsung keras. Lama dan kerasnya konflik yang terjadi membuat persoalan menjadi semakin lebar sehingga penanganannya menjadi lebih rumit. Proses penanganan yang dilakukan terhadap konflik yang terjadi bervariasi, baik itu melalui pendekatan represif maupun pendekatan pemerintah melalui pemimpin, tidak terlalu berdampak signifikan. Persoalan yang mengemuka memberikan indikasi bahwa kohesi sosial antara masyarakat dengan masyarakat lainnya dan masyarakat dengan pemimpinnya tidaklah terlalu berat sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemimpinnya tidak terlalu mempengaruhi pemahaman pada level bawah.Dari hasil penelitian dan pengalaman yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pola penanganan dan pendekatan yang terbaik yang dapat dilakukan terhadap konflik yang terjadi di Timor Barat ini adalah dengan transformasi konflik melalui pendekatan penguatan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan perdamaian. Konsep ini telah dilakukan oleh beberapa lembaga kemanusiaan di beberapa wilayah konflik dan cukup baik dalam menata kembali hubungan antar masyarakat paska konflik melalui pelembagaan kegiatan-kegiatan yang merupakan kebutuhan masyarakat baik dari segi pengembangan sosial kemasyarakatan maupun penguatan ekonomi. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka diusulkan saran-saran yaitu: perlunya diupayakan program-program rekonsiliasi melalui kerjasama semua pihak terkait dan kegiatan bersama khususnya bagi kelompok yang bertikai untuk membangun nilai-nilai kebersamaan antara individu dan antar kelompok serta melembagakan nilai-nilai toleransi. Upaya ini dapat diselenggarakan dalam bentuk program pengembangan dan pemberdayaan komunitas."