Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMedia merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, menjadi jalur informasi antara warga negara, partai politik, dan pemerintah, termasuk dalam konteks pemilihan umum. Namun kini di masa ketika media berkembang pesat dengan kehadiran internet dan media baru, studi perilaku pemilih dalam pemilihan umum (pemilu) masih terbatas pada 3 pendekatan utama sosiologis, psikologis, dan ekonomi, politik; maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk meneliti efek beberapa jenis media terhadap perilaku pemilih serta dibandingkan dengan pengaruh faktor-faktor sosiologis dan ekonomi-politik. Dengan menggunakan metode penelitian data agregat pada level provinsi dan teknik analisis Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS), penelitian ini menerapkan 32 model pengujian untuk menguji pengaruh variabel-variabel media, sosiologis, dan ekonomi-politik secara parsial, serta model gabungan untuk menguji pengaruh seluruh variabel secara bersama-sama. Penelitian ini menemukan bahwa efek media terhadap voter turnout dan vote direction dalam pemilu legislatif Indonesia 2019 cenderung lemah dan belum ditemukan pola yang dapat menjelaskan perilaku pemilih Indonesia secara baik. Penelitian ini merekomendasikan agar penelitian berikutnya dapat menggunakan data yang lebih detail pada tingkat kabupaten/kota. serta mendorong adanya pengembangan akses publik terhadap data-data statistik Indonesia untuk meningkatkan kualitas penelitian yang menggunakan data agregat.

---

ABSTRACTMedia is one of the main pillars in a democratic system, being an information channel between citizens, political parties and the government, including in the context of elections. But now in a time when the media is developing rapidly with the presence of the internet and the new media, the study of voter behavior in general elections is still limited to 3 main approaches, namely sociological, psychological, and political economic approach; therefore this study aims to examine the effect of several types of media on voter behavior and compare with the influence of sociological and political-economic factors. Using aggregate data research methods from provincial level and Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) analysis techniques, this study applies 32 test models to partially test the influence of media, sociological and political-economic variables, and a combined model to test the effect all variables together. This study found that the effect of the media on voter turnout and vote direction in the 2019 Indonesian legislative elections tends to be weak and no patterns have been found that can explain the behavior of Indonesian voters properly. This study recommends that in the future a similar study can be conducted by using more detailed data in districts level; also broadly to develop public access to Indonesian statistical data to improe the quality of aggregate data researches."

"[ABSTRAKPenelitian ini ingin mencari tahu faktor apa yang membuat seorang pemilihmemutuskan untuk memilih satu kandidat dan tidak memilih kandidat lainnya.Penelitian ini membahas pengaruh faktor sosiologis (agama, suku, jenis kelamin,keluarga dan peer group), faktor psikososial (orientasi isu, orientasi kandidat,identifikasi partai politik), pilihan rasional (prospectives voting, retrospectivesvoting) dan vote buying terhadap preferensi pemilih. Penelitian ini juga membahasfaktor yang dominan di antara faktor-faktor tersebut dalam mempengaruhipreferensi pemilih. Dengan melakukan metode kuantitatif laboratoryexperimental, penelitian ini menemukan bahwa ada empat faktor dominan yangsangat mempengaruhi preferensi pemilih, yaitu: orientasi isu, orientasi kandidat,agama dan vote buying. Sehingga, dapat diinterpretasikan bahwa pemilih lebihrasional namun terjebak dalam pragmatisme politik yang muncul sebagai dampakdari kekecewaan dan rasa frustasi terhadap kinerja para elit politik.

---

ABSTRACTThis study examines why voters voted the way they did: what factors make avoter decides to choose one candidate over the others. This study analyzes theinfluence of sociological factors (religion, ethnicity, gender, family and peergroup), psychosocial factors (issues orientation, candidates orientation, partyidentification), rational preferences factors (prospectives voting, retrospectivesvoting) and vote buying on voter preference. The study also determines the mostdominant factor among these factors in influencing voter preference. Usingquantitative laboratory experimental method, results show that there are fourdominant factors that influence voter preference: issue orientation, candidateorientation, religion and vote buying. Thus, it can be interpretated that voters aremore rational, but they are currently being trapped in a political pragmatismresulted from desperation and frustration toward political leaders’ performance, This study examines why voters voted the way they did: what factors make avoter decides to choose one candidate over the others. This study analyzes theinfluence of sociological factors (religion, ethnicity, gender, family and peergroup), psychosocial factors (issues orientation, candidates orientation, partyidentification), rational preferences factors (prospectives voting, retrospectivesvoting) and vote buying on voter preference. The study also determines the mostdominant factor among these factors in influencing voter preference. Usingquantitative laboratory experimental method, results show that there are fourdominant factors that influence voter preference: issue orientation, candidateorientation, religion and vote buying. Thus, it can be interpretated that voters aremore rational, but they are currently being trapped in a political pragmatismresulted from desperation and frustration toward political leaders’ performance]"

"Pemilu 2019 merupakan Pemilu serentak di mana pemilih memilih eksekutif dan parlemen dalam satu pelaksanaan. Sebagai Pemilu serentak pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu bukan hanya memiliki tujuan dalam menyelenggarakan Pemilu yang aman tetapi juga meningkatkan partisipasi pemilih yang terus menurun di setiap pelaksanaan Pemilu. Untuk itu, KPU membuat strategi sosialisasi dan komunikasi guna meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, maka pemerintahan hasil Pemilu memiliki legitimasi yang baik. Konsep area Hubungan Masyarakat (Humas) politik dapat membantu Humas dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk itu, penelitian ini menganalisis fungsi Humas Politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih oleh KPU. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus organisasi penyelenggara Pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan KPU menjalankan area Humas politik, namun beberapa area dijalankan belum optimal. Manajemen isu, evaluasi dan krisis belum dijalankan secara maksimal oleh KPU. Sedangkan area news management dan manajemen event lebih optimal. Komunikasi digital juga telah dilaksanakan walaupun terkait engagement perlu ditingkatkan. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada area lain yang tidak dijelaskan dalam area Humas politik, tetapi dilakukan oleh KPU, yaitu area promosi.

---

Election 2019 was the first simultaneous election for Indonesian to vote executive and legislative in one time. As the first simultaneous general election, General Election Commission or Komisi Pemilihan Umum (KPU) has main purpose not only organize election but also how to increase voter turnout. Voter turnout had been declined since every general election. For that reason, KPU prepared strategies to communicate and socialize election to voter. If voter turnout is higher, the elected government will get a good legitimation from its people. Working area for Politic Public Relations (PR) might assist PR to archive organization’s goal. Therefore, this research was trying to analyze general election socialization strategies that coherence with domain of political PR and related to increase voter turnout. This research was using qualitative research with case study of election organization in Indonesia. Result of this research showed KPU run domain of political PR, but some domains are not implemented optimally. The KPU has not yet fully implemented the issue management, evaluation management and crisis management. Meanwhile, domain of news management and event management are more optimal. Digital communication has also been implemented although related to engagement needs to be improved. The findings of this study also indicate that there is other domain that are not explained in domain of political PR, but are carried out by the KPU, domain of promotion.

"

"Tesis ini membahas tentang faktor-faktor rasionalitas yang membedakan sikap warga dalam memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di kota satelit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Hasil penelitian menunjukkan warga yang tidak memilih dan tidak memilih dalam pilkada di kota satelit dibedakan oleh dua faktor rasionalitas yakni biaya, waktu, tenaga (cost) dalam memilih, dan kepuasan setelah melaksanakan kewajiban memilih (duty). Sedangkan dua faktor rasionalitas lain, yakni manfaat atau keuntungan memilih (benefit) dan probabilitas atau peluang kemenangan kandidat pilihan (probability), tidak mampu membedakan kelompok warga yang memilih dan tidak memilih. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa teori dan model yang digunakan oleh Anthony Downs tidak sepenuhnya memiliki pembenaran empiris, namun cukup menjelaskan kekhasan wilayah kajian.

---

This thesis explains the rationality factors which discriminate voter decision to vote or not to vote in suburb local election. This study uses quantitative approach with survey method. The result shows that people who vote and abstain in suburb local election are discriminated by two rationality factors. The two factors are costs of voting and satisfactions of voting as a duty. Otherwise, two other factors, the benefits of voting and the probability of triumph of selected candidate, are not able to discriminate the people who vote and abstain. This study also concludes that the rational choice theory by Anthony Downs does not have fully empirical justification, but adequately explains the peculiarities of the study area."

"Disertasi ini menguji dua tahap keputusan pemilih dalam situasi jual-beli suara, dengan kontrol diri inhibisi sebagai moderator antara jumlah uang dengan keputusan atas tawaran uang pada Tahap 1,dan kualitas personal calon sebagai moderator antara keputusan atas tawaran uang dengan keputusan memilih calon pada Tahap 2. Dengan metode population-based survey experimentsebagai studi utama,sebanyak 1.220 partisipan yang representatif terhadap pemilih di Indonesia dikelompokkan secara random ke dalam 4 jumlah tawaran uang: Rp50 ribu vs Rp100 ribu vs Rp150 ribu vs kontrol X 3 kualitas calon: lawan lebih baik dalam integritas vs lawan lebih mampu memimpin vs setara between-group design, dan diukur keputusannya pada Tahap 1 menolak atau menerima uang dan Tahap 2 keputusan memilih calon dengan pertanyaan hipotetikal jual-beli suara, serta skala kontrol diri inhibisi KDI . Hasil analisis binary logistic regression dengan mengontrol variabel demografi menunjukkan bahwa uang tidak secara langsung memengaruhi keputusan memilih calon. Pada Tahap 1, pengaruh jumlah tawaran uang terhadap keputusan untuk menerima menolak uang dimoderatori oleh KDI; individu dengan level KDI yang semakin tinggi cenderung tidak menerima uang, bahkan ketika jumlah uang yang ditawarkan lebih banyak. Pada Tahap 2, keputusan menolak uang pada Tahap 1 secara signifikan menurunkan peluang individu untuk memilih calon yang menawarkan uang. Efek penolakan uang pada Tahap 1 semakin kuat ketika kandidat lawan lebih berkualitas dalam kepemimpinan dan integritas. Partisipan yang menerima uang kemudian mendapat pertanyaan aktivasi norma resiprositas kebebasan untuk menguji efeknya terhadap pilihan, namun pengaruhnya tidak sesuai dengan prediksi. Norma resiprositas kebebasan tidak signifikan menaikkan menurunkan peluang individu untuk memilih calon yang melakukan jual-beli suara. Hasil ini menunjukkan bahwa uang yang telah diterima tidak memengaruhi pemilih untuk memilih calon yang telah memberi mereka uang.

---

This disertation examined how voters rsquo decision making in a two stage vote buying context. Inhibitory self control was included as a moderator between the amount of money offered and the decision over the money offered in Stage 1, and candidate rsquo s personal quality was included as a moderator between the decision over the money offered and vote decision in Stage 2. Data collection was conducted through a population based survey experiment of 1.220 participants which randomly selected from the population of Indonesian voters. Participants were randomly assigned into 4 amount of money offered Rp50k vs Rp100k vs Rp150k vs control X 3 candidate rsquo s personal quality competitor is better on leadership vs integrity vs equal between group design. Participants were then hypothetically asked about her his decision at Stage 1 reject or accept the money and Stage 2 which candidate to vote the vote buyer or the competitor . Participants rsquo inhibitory self control was measured using 5 point Likert type scale. A series of binary logistic regression analysis demonstrated that the amount of money was found significantly affect the decision to accept the money offered in Stage 1. Inhibitory self control was significantly moderated the effect of the amount of money on whether individuals would accept the money. Individuals with higher inhibitory self control were less likely to accept the money, even among those who were offered larger amount of money. The decision to reject moneyin Stage 1 lowered the probability to vote for vote buying candidate in Stage 2, and the effect was stronger in the condition when the competitor has a better quality on leadership or integrity. It was also found that the decision to accept money did not significantly affect voting decision. Additionally, neither activating reciprocity freedom nor reciprocity freedom norm significantly affected participants to vote for the vote buying competitor candidate."

"Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Batuceper merupakan dua kecamatan yang berada di Kota Tangerang dengan karakteristik yang berbeda. Kecamatan Tangerang dikenal sebagai wilayah pusat Kota Tangerang yang diperuntukkan bagi perdagangan dan jasa. Sedangkan Kecamatan Batuceper terletak di pinggiran Kota Tangerang dan diperuntukkan sebagai kawasan industri. Perbedaan karakteristik wilayah ini mempengaruhi partisipasi masyarakatnya dalam pemungutan suara pada pilkada. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif keruangan. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan ketertarikan akan isu, baik pemilih di wilayah politik suasana pedesaan-perkotaan, maupun pemilih di wilayah politik dominasi pengusahakaryawan, cenderung lebih tertarik pada isu jangka pendek, yakni isu mengenai kesejahteraan masyarakat dan lapangan pekerjaan. Berkaitan dengan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota Tangerang 2013, terdapat persepsi pemilih bernada negatif terhadap salah satu kandidat di wilayah politik suasana perkotaan dan wilayah politik dominasi pengusaha, dimana wilayah tersebut tingkat partisipasinya hanya mencapai 60%. Sementara itu, di wilayah politik suasana pedesaan dan wilayah politik dominasi karyawan, tingkat partisipasi mencapai di atas 60%. Namun tidak ada persepsi negatif di wilayah politik tersebut.

---

Tangerang and Batuceper District are two district in Tangerang City which have difference characteristics. Tangerang District, which known as the centre of Tangerang City, has function for trading centre. On the other hand, Batuceper district, which location is in the periphery of Tangerang city, has function for industry area. The characteristics can influence the voter turn out rate in Major of Tangerang City Election. This research uses quantitative method with spatial descriptive approach. The results show that people, who live in urban-rural political region or owner-worker political region, are prefer short-term issue than long-term issue. The issue which people think interesting is about people prosperity and job for the people. And voter perception about the candidate can influence voter turnout rate. In urban political region and owner political region, there is a negative perception that makes the voter turnout rate only 60%. On the other hand, in rural political region and worker political region, there is no negative perception and the voter turn out can above 60%."

"Tesis ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku loyalitas pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilih pemula dapat didefinisikan sebagai Warga Negara Indonesia WNI yang sudah berusia 17 tahun; atau WNI yang berusia kurang dari 17 tahun tetapi sudah menikah/sudah pernah menikah. Di dalam Teori Perilaku Memilih ada faktor-faktor sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional yang dapat mempengaruhi pemilih pemula dalam menentukan pilihannya. Begitu pula pemilih pemula pada Pilkada Jakarta 2017 yang mendapatkan pengaruh dari lingkungan sosialnya, citra psikologis kandidat, atau pertimbangan rasional dari berbagai media informasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner. Ukuran sampel dalam penelitian ini adalah 400 responden dengan tingkat kepercayaan 95 dan Margin of Error MoE 5. Selain itu, pengambilan sampel dilakukan dengan metode stratified random sampling hingga diperoleh 10 kelurahan terpilih dari 5 kecamatan di 5 wilayah kota Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa faktor yang paling banyak mempengaruhi loyalitas pemilih pemula pada Pilkada Jakarta 2017 ialah orientasi isu yang merupakan turunan dari faktor-faktor psikologis. Hal ini disebabkan pemilih pemula lebih banyak memilih kandidat karena menyukai program-program yang ditawarkan. Dari segi implikasi teoritisnya, studi ini memberikan hasil berbeda dari penelitian mengenai pemilih pemula di Jakarta oleh Budi Jatnika 2004. Ada perubahan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih pemula di DKI Jakarta, yaitu dari faktor sosiologis menjadi faktor psikologis. Hal ini juga berkaitan dengan perbedaan situasi politik, dimana pada tahun 2004 kompetisi antar partai politik berlangsung ketat, sementara di tahun 2017 kompetisi yang terjadi tidak hanya antar partai, tetapi juga mengandalkan program dan figur kandidat.

---

This thesis discusses the factors that influence first voter's loyalty in Jakarta Regional Election 2017. Based on Law Number 7 Year 2017 about General Election, first voters can be defined as Indonesian citizen WNI aged minimum 17 years or an Indonesian citizen who is less than 17 years old but married already married. The Voting Behavior Theory there are sociological, psychological, and rational choices that may influence the first voters. Similarly, first voters in Jakarta Regional Election 2017 who also got influence from their social environment, individual psychological, or rational considerations of various media information.

This research uses quantitative method and data collection is done by using questionnaire. The sample size in this study was 400 respondents, with 95 confidence level, and 5 Margin of Error MoE. In addition, sampling is done by stratified random sampling method to obtain 10 selected urban villages kelurahan, from 5 districts kecamatan, in 5 administratitive cities of Jakarta Province.

The result of this study is the most influence factor on first voter's behavior is issue orientation, which is derived from psychological factors. Because, first voters choose the candidates based on their programs. The theoretical implication is this study gives different results from previous study by Budi Jatmika 2004. There is a change of factors influencing first voter's behavior in Jakarta, from sociological factors into psychological factors. This is also related to the difference political situation, where in 2004 the competition between political parties was tight, while in 2017 the competition was not only between parties, but also rely on candidate programs and their figures. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh terpaan kampanye capres dan cawapres di media sosial terhadap partisipasi pemilih pemula pada pemilihan presiden 2014. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif (quantitative methods) dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Sampel dari penelitian ini sebanyak 150 mahasiswa FISIP UI dari 8 departemen angkatan 2011-2014. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk kampanye di media sosial memiliki hubungan yang signifikan terhadap partisipasi pemilih pemula pada pemilihan presiden 2014.

---

This research is purposely made for describing the influence between campaign president and vice president in social media on beginner voter participation of presidential election in 2014. This research used quantitative methods, which is questionnaire being used as research instrument. Thus, 150 students of FISIP UI, from 8 departments (2011-2014) were being sample in this research. The result of this research explained if campaign president and vice president in social media shows strong relationship with beginner voter participation of presidential election in 2014."

"Angka partisipasi pemilih muda di Indonesia menunjukkan tren penurunan di setiap pemilihan umum. Padahal, tingkat partisipasi ini terkait dengan legitimasi pemerintahan terpilih. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran mediasi pengetahuan politik dan efektivitas politik internal dalam hubungan antara penggunaan media sosial untuk aktivitas politik dan perilaku memilih. Penelitian ini bersifat korelasional dengan menggunakan sampel siswa di Indonesia berusia 18-26 tahun dengan rata-rata usia 20,85 tahun (SD = 1.363). Data dari 216 partisipan menunjukkan bahwa tidak ada peran mediasi ketika pengetahuan politik dan efikasi politik internal digunakan sebagai mediator dalam hubungan antara penggunaan media sosial untuk aktivitas politik dan perilaku memilih. Namun, peneliti menemukan hasil korelasi positif yang signifikan ketika efikasi politik internal digunakan sebagai mediator langsung dari penggunaan media sosial ke perilaku memilih.

---

The participation rate of young voters in Indonesia shows a decreasing trend in every general election. In fact, this level of participation is related to the legitimacy of the elected government. This study aims to examine the mediating role of political knowledge and the effectiveness of internal politics in the relationship between the use of social media for political activity and voting behavior. This research is correlational using a sample of students in Indonesia aged 18-26 years with an average age of 20.85 years (SD = 1.363). Data from 216 participants shows that there is no mediating role when political knowledge and internal political efficacy are used as mediators in the relationship between the use of social media for political activities and voting behavior. However, we found a significant positive correlation when internal political efficacy was used as a direct mediator from social media use to voting behavior."

"ABSTRAKTesis ini membahas peran dan proses perubahan sosial profesi Arsiparis di lembaga Negara pada era VUCA. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya peran Arsiparis di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tercermin dari peranan Arsiparis yang hanya dianggap sebagai pendukung dan bukan sebagai profesi yang memainkan peran penting dalam pemilihan umum (Pemilu) 2019. Pendekatan model institusional dari Beckert (2010) memperlihatkan bahwa secara jejaring (Social Network) Arsiparis hanya memiliki relasi dengan kolega yang berada pada level menengah di dalam profesi dan hanya sedikit saja yang memiliki akses dan hubungan baik dengan pejabat tinggi. Tidak adanya pihak yang memiliki kuasa untuk memperjuangkan pentingnya peranan arsip bagi kepentingan organisasi maka cognitive frame dari pejabat tinggi di kedua instansi tersebut selalu menempatkan Arsiparis sebagai profesi yang tidak penting. Hal ini juga sejalan dengan Model Interaksi Hubungan Formal dari Nee (2005) serta konsep VUCA World dari Bennett dan Lemoine (2014) bahwa adanya perubahan tata kelola pemerintahan dari manual (kertas) menjadi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berpengaruh pada perubahan interaksi sosial dan strategi pengembangan profesi Arsiparis sebagai petugas kearsipan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, data dikumpulkan lewat penelitian pustaka, wawancara mendalam dengan Arsiparis dan pengelola arsip dalam pengarsipan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilu 2019.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role and process of social change in the Archivist profession in state institutions in the VUCA era. The results of this study indicate the weak role of Archivists in Ministry of Home Affairs (Kemendagri) and the General Election Commission (KPU) reflected by the role of Archivists who are only considered as supporters and not as professions that play an important role in the 2019 general election. Institutional model approaches Beckert (2010) shows that in networking (Social Network) Archivists only have relations with colleagues who are at the middle level in the profession and only a few have access and good relations with high officials. In the absence of parties who have the power to fight for the importance of the role of records for the interests of the organization, the cognitive frame of high-ranking officials in both agencies always places Archivist as an insignificant profession. This is also in line with the Formal Relations Interaction Model from Nee (2005) and VUCA Wold concept from Bennet and Lemoine (2014) that a change in governance from manual (paper) to an Electronic-Based Government System (SPBE) by the Minister of Kemenpan RB has an effect on changes in social interaction and archiving professional development strategies as archival officers in carrying out good governance. Through a qualitative research approach with the type of case study research, data was collected through library research, in-depth interviews with archivists and archival managers in archiving Provisional Voter Lists (DPS) in the 2019 Elections."