Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSejak awal berdirinya, Indonesia sering diasosiasikan sebagai pemimpin di institusi kawasan Asia Tenggara, The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Berakhirnya Perang Dingin membuat peran yang dilakukan Indonesia semakin beragam. Tulisan ini akan melihat posisi Indonesia dan kondisi lingkungan yang mendorong Indonesia dalam menjalankan peran di ASEAN. Secara kronologis, tulisan ini akan melihat peran Indonesia di ASEAN pada masa Orde Baru pasca Perang Dingin, peran Indonesia di ASEAN pada masa krisis ekonomi Asia 1997, dan peran Indonesia di ASEAN pada masa pasca krisis ekonomi 1997. Tinjauan pustaka ini berusaha untuk menunjukkan konsensus, perdebatan, dan kesenjangan akademis dalam topik ini. Dari pemetaan literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada masa Orde Baru pasca Perang Dingin, Indonesia tetap mampu menginisiasi kerja sama di ASEAN walaupun signifikansi ASEAN sempat dipertanyakan. Pada masa krisis ekonomi Asia 1997, krisis ekonomi, kebakaran hutan, dan instabilitas politik di Indonesia menjadi sumber masalah di ASEAN. Krisis tersebut membuat Indonesia berperan pasif di ASEAN. Pasca krisis, Indonesia kembali menunjukkan kepemimpinannya dengan menginisiasi Komunitas ASEAN maupun memediasi konflik di kawasan, salah satunya adalah kasus Preah Vihear. Namun pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia dinilai tidak lagi memprioritaskan ASEAN dalam kebijakan luar negerinya. Indonesia berfokus pada urusan dalam negeri dan mencoba berperan lebih di tingkat internasional. Secara umum, peran Indonesia di ASEAN didominasi di sektor keamanan dan politik. Kajian literatur menunjukkan bahwa kepentingan, kepemimpinan, dan dinamika politik internal dan internasional memengaruhi peran yang dilakukan Indonesia di ASEAN.

---

ABSTRACTSince its inception, Indonesia has often been associated as a leader in the institution of the Southeast Asian region, The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). The end of the Cold War made Indonesia's role more diverse. This paper will look at Indonesia's position and environmental conditions that are driving Indonesia to play a role in ASEAN. Chronologically, this paper will look at Indonesia's role in ASEAN during the post-Cold War New Order, Indonesia's role in ASEAN during the 1997 Asian economic crisis, and Indonesia's role in ASEAN in the post-1997 economic crisis period. This literature review seeks to show consensus, debate, and academic gaps in this topic. From the literature mapping conducted, it can be concluded that in the post-Cold War New Order era, Indonesia was still able to initiate cooperation in ASEAN even though the significance of ASEAN was questioned. During the 1997 Asian economic crisis, the economic crisis, forest fires and political instability in Indonesia were a source of problems in ASEAN. The crisis made Indonesia a passive role in ASEAN. After the crisis, Indonesia again showed its leadership by initiating the ASEAN Community and mediating conflicts in the region, one of which was the Preah Vihear dispute. But in the first period of President Joko Widodo's administration, Indonesia was considered to no longer prioritize ASEAN in its foreign policy. Indonesia focuses on domestic affairs and tries to play a greater role at the international level. In general, Indonesia's role in ASEAN is dominated in the security and political sectors. The literature study shows that the interests, leadership, and dynamics of internal and international politics influence the role of Indonesia in ASEAN."

"Perang Dingin yang berakhir pada tahun 1990 telah mengubah konstelasi politik dan keamanan dunia. Kemunculan banyak negara baru yang dulu tidak terlalu dominan dalam politik dunia, kini menjadi pemain yang cukup diperhitungkan seperti Jepang. Setelah mengalami kekalahan pada Perang Dunia Ke-II, Jepang menjadi negara yang tidak normal karena tidak memiliki kekuatan militer.Sejak saat itu pula, Jepang menggantungkan keamanan nasionalnya di bawah perlindungan payung keamanan Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, struktur keamanan global maupun regional telah berubah. Kemunculan China sebagai kekuatan regional baru, pengembangan senjata nuklir Korea Utara, modernisasi militer Korea Selatan, serta banyaknya masalah baik teritorial maupun sejarah di Asia Timur telah mempengaruhi Jepang untuk mengubah kebijakan Pertahanannya. Perubahan kebijakan ini diwujudkan dalam dua usaha yaitu usaha internal melalui peningkatan kekuatan pertahanan Jepang dan usaha eksternal melalui peningkatan diplomasi pertahanan Jepang dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

---

The end of Cold War in 1990 changed global political constellation and security. The emergence of new global power that were not determined in the past, now have a very significant role in global politics such as Japan. After losing to U.S allies in the World War II, Japan became abnormal state because she did not have military power. Since then, Japan has been depended her national security on U.S security umbrella. After Cold War, the situation surroundings Japan has changed. China rose as a new global power, nuclear weapon possession by North Korea, South Korea's military modernization, and territorial disputes among them give impacts on Japan?s Defense Policy. The change of Japan's Defense Policy is indicated by two attempts, which are internal efforts and external efforts. Internal efforts are executed by increasing military power and external efforts are executed by developing defense diplomacy through security arrangements with the Asia Pacific countries."

"ABSTRAKKajian ini berusaha mengemukakan kebijakan yang dilakukan ASEAN dan kepentingan negara-negara besar di bawah Asia Pasifik dalam upaya membangun masalah-masalah keamanan di kawasan tersebut. Kajian ini untuk menjelaskan bagaimana ARF pada saat ini sebagai realisasi yang paling dekat dalam konsep keamanan kooperatif. Dengan menjelaskan konsep itu sendiri dan usulan Australia tentang keamanan kooperatif dengan menjelaskan bagaimana ARF dibangun berdasarkan pengalaman ASEAN sebagaimana ASEAN mengadopsi usulan Australia tentang keamanan kooperatif begitu juga upaya-upaya yang telah di lakukan ARF. Kajian ini melihat bahwa situasi keamanan pasca perang dingin di negara-negara besar, yang menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian dan hal ini membuktikan bahwa kawasan Asia Pasifik masih kurang mempunyai kerangka multilateral, adanya perlombaan senjata serta isu-isu teritorial dan kedaulatan. ASEAN menyadari perlu mempraktekkan sejumlah elemen dari keamanan kooperatif dalam hubungan antar negara. Australia dengan didukung oleh negara-negara besar telah sepakat untuk menjadikan PMC dalam mempromosikan usulan-usulan mereka. Oleh karena itu ARF memberikan bobot politis untuk merealisasikan pemikiran keamanan kooperatif.Kajian ini menyimpulkan bahwa ARF merupakan realisasi dari konsep keamanan kooperatif. Keamanan kooperatif menjadi konsep yang paling baik bagi isu-isu keamanan di kawasan Asia Pasifik dan ARF sebagai wahana terbaik untuk membahas isu-isu tersebut. Kajian ini juga merekomendasikan bahwa ARF harus mengembangkan peranannya melalui dialog-dialog yang tidak resmi serta pertukaran informasi untuk mencapai ketahanan dan keamanan di kawasan. Hal yang terpenting adalah apabila ARF mampu mencapai hasil yang nyata."

"Penelitian ini menempatkan Indonesia di antara hubungannya dengan kedua Korea sebagai fokus utama. Indonesia merupakan satu dari sedikit negara di dunia yang mengakui dan menjalin hubungan diplomatik dengan kedua Korea sekaligus, terkhusus pada masa Perang Dingin. Posisi diplomatiknya yang strategis tersebut membawa Indonesia dapat memainkan kepentingan nasionalnya terhadap kedua Korea. Hal itu terlihat dari banyak kebijakan diplomatiknya dalam kurun Perang Dingin. Kebijakan dan arah politik luar negeri Indonesia terhadap kedua Korea itu diejawantahkan dengan baik oleh para aktor utama dalam negeri. Para aktor tersebut di antaranya Soeharto, Adam Malik, Soedjono Hoemardani, Benny Moerdani, Ali Moertopo, dan Slamet Danusudirjo. Penelitian ini mengunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahap yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Dalam proses interpretasi, penelitian ini menggunakan konsep sejarah transnasional yang diperkenalkan oleh Akira Iriye. Sedangkan dalam tahap historiografi penelitian ini meminjam konsep struktur dari Anthony Giddens, konsep aktor dari Mochtar Masoed dan teori pengambilan keputusan dari Richard Snyder. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia selama kurun Perang Dingin telah menjadi negara yang mampu memanfaatkan konflik Semenanjung Korea sebagai instrumen untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Indonesia ibarat bandul yang berdiri di antara dua bandul lainnya dalam sebuah pendulum. Indonesia bergerak condong ke salah satu Korea mengikuti kepentingan nasionalnya.

---

This study places Indonesia in the middle of its relations with the two Koreas as the primary focus. Its also examining Indonesia's role as one of the few countries in the world that recognises and establishes diplomatic relations with both Koreas at once, especially during the Cold War. This study explores Indonesia's strategic diplomatic position, which enables it to pursue its national interests towards the two Koreas. It was evidenced by its numerous diplomatic policies during the Cold War. The Indonesian government's approach towards the two Koreas is characterised by the actions of prominent domestic actors, including Soeharto, Adam Malik, Soedjono Hoemardani, Benny Moerdani, Ali Moertopo, and Slamet Danusudirjo. This study used a historical method consisting of four stages: heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The interpretation process employs the concept of transnational history, as introduced by Akira Iriye, while the historiography stage draws upon the concept of structure from Anthony Giddens, the concept of actors from Mochtar Masoed, and the decision making theory from Richard Snyder.The study's findings indicate that during the Cold War, Indonesia utilised the Korean Peninsula conflict as a means to pursue its national interests. Indonesia finds itself in a position that could be likened to that of a pendulum, oscillating between two other pendulums. It appears that Indonesia is pursuing a course that aligns with its national interests, moving closer to one of the Koreas."

"Skripsi ini membahas tentang upaya ASEAN dalam menciptakan kestabilan regional pada masa Perang Dingin (1967-1991) yang ditunjukkan melalui kemunculan konsep ZOPFAN dan keterlibatan organisasi ini dalam pencarian solusi untuk menyelesaikan Konflik Kamboja. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah dan ditulis secara eksplanatif-deskriptif. Skripsi ini menyimpulkan bahwa ASEAN berhasil memberikan penyelesaian kepada Konflik Kamboja sebagai upaya untuk menciptakan kestabilan regional Asia Tenggara.

---

Regional order is needed in order to achieve a regional stability. According to Michael Leifer, in general terms, regional order means the existence of a stable structure of an inter-governmental relationship informed by common assumption about the bases of inter-state conduct. In other words, regional order refers to a condition of security obtaining between regional states which is upheld by their deferring to a formal or informal set of rules. As a region that is known for its instability, South East Asia after the end of The Second World War have had a few attempts to develop the region and also to create regional stability such as Association of Southeast Asia (ASA) and Maphilindo. But none of these works well until in 1967 when a new regional organization takes a shape in what is known as Association of Southeast Asia Nation (ASEAN). This organization shows its efforts to create regional stability through the emergence of ZOPFAN concept and how to implement this concept in South East Asia."

"Tulisan ini bertujuan untuk memahami pandangan akademis terkait kondisi dan perkembangan regionalisme keamanan di Asia Tengah pasca-Perang Dingin. Literatur-literatur yang ditinjau terorganisasi dalam lima periodisasi, yakni 1991-1997, 1997-2001, 2001-2004, 2004-2011, dan 2011-2016. Sejak berakhirnya Perang Dingin, negara-negara internal kawasan harus mengelola keamanan regional secara mandiri. Regionalisme keamanan dianggap sebagai solusi yang memungkinkan atas isu-isu keamanan di kawasan tersebut. Meski demikian, para cendekiawan menganggap perkembangan regionalisme keamanan di Asia Tengah terhambat bahkan hingga saat ini. Penyebabnya berasal dari negara-negara internal dan eksternal kawasan. Di satu sisi, negara-negara internal memprioritaskan hubungan bilateral dan pemenuhan kepentingan domestik daripada integrasi regional. Di sisi lain, kuatnya kepentingan dan pengaruh aktor-aktor eksternal mdash;mulai dari Rusia, Tiongkok, Amerika Serikat, hingga beberapa organisasi multilateral mdash;semakin menghalangi penguatan regionalisme keamanan. Potensi persaingan antarnegara eksternal juga menambah kerumitan karena negara-negara internal masih akan memihak pada Rusia demi menjaga status quo kawasan dan keamanan masing-masing. Akibatnya, regionalisme keamanan cenderung semakin tersisihkan dari agenda keamanan kawasan.

---

This paper aims to understand the academic views regarding the condition and development of security regionalism in the post Cold War Central Asia. The reviewed literature is organized into five periodizations, which are 1991 1997, 1997 2001, 2001 2004, 2004 2011, and 2011 2016. Since the end of the Cold War, the region rsquo s internal states have to manage their regional security independently. Security regionalism was seen as a possible solution for the security issues in the region. However, scholars have perceived that the development of security regionalism in Central Asia is hindered even until now. The causes were rooted from the internal and external states. On one hand, internal states have been prioritizing on bilateral relations and the fulfillment of domestic interests instead of regional integration. On the other hand, strong influence and interests of external actors mdash namely Russia, China, United States, and some multilateral organizations mdash further impede the reinforcement of security regionalism. The likelihood of rivalries between external states also heightens the complexity because internal states will still side with Russia in order to maintain the region rsquo s status quo and their own security. As a consequence, the security regionalism gets even more sidelined from the region rsquo s security agenda."

"Kehadiran CSCAP dan ARF telah menjadi titik awal munculnya berbagai inisiatif kerja sama keamanan multilateral di Asia-Pasifik pasca Perang Dingin. Pada tataran empiris, kehadiran inisiatif ini turut diikuti dengan perkembangan pembahasannya dalam literatur. Oleh karenanya, tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur mengenai inisiatif kerja sama keamanan multilateral di Asia-Pasifik pasca Perang Dingin dengan menganalisis 47 literatur terakreditasi internasional yang membahas topik ini. Berdasarkan pada metode taksonomi, literatur tersebut dibagi ke dalam enam kategori, yaitu: (1) inisiatif dan karakteristik kerja sama keamanan multilateral di Asia-Pasifik pasca Perang Dingin, (2) motif kehadiran aktor non-Asia Tenggara dalam inisiatif (3) persepsi aktor non-Asia Tenggara terhadap kepemimpinan ASEAN dalam mayoritas inisiatif keamanan di AsiaPasifik, (4) motif keterlibatan negara-negara Asia Tenggara dalam inisiatif, (5) persepsi negara-negara Asia Tenggara terhadap inisiatif, dan (6) pandangan akademisi terhadap inisiatif tersebut. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk menyingkap konsensus, perdebatan, kesenjangan literatur, dan menunjukkan sejumlah tren, seperti persebaran tema, persebaran asal penulis, serta persebaran perspektif atas topik ini. Tinjauan pustaka ini mengidentifikasi bahwa inisiatif dan karakteristik kerja sama keamanan multilateral di Asia-Pasifik pasca Perang Dingin merupakan tema paling dominan dalam pengkajian topik ini, sementara Realisme merupakan perspektif yang paling dominan digunakan dalam literatur. Tinjauan pustaka ini turut merekomendasikan sejumlah agenda untuk penulisan lanjutan.

---

The presence of CSCAP and ARF has become the starting point for the formation of postCold War multilateral security cooperation initiatives in Asia-Pacific. At the empirical level, the presence of the initiatives were followed by its development in literatures. Therefore, this paper aims to review this topic by analyzing 47 internationally accredited literatures. Based on taxonomy method, the literatures will be divided into six theme-based categories which consist of: (1) initiatives and characteristics of security cooperation in Asia-Pacific, (2) motives behind the presence of non-Southeast Asian actors, (3) perceptions of non-Southeast Asian actors towards ASEAN leadership in the majority of initiatives, (4) motives behind the involvement of Southeast Asian countries, and (5) their perceptions towards the initiatives, (6) academic views on the initiatives. This literature review seeks to unveil the consensus, debates, and gaps of this topic. Besides, it also seeks to show some trends in the writing of this topic such as the distribution of its themes, authors' origin, and the paradigmatic trend. This literature review identifies that initiatives and characteristics of Post-Cold War Multilateral Security Cooperation in Asia-Pacific is the most dominant theme in the literatures, while Realism is the most dominant perspective used by the literatures. It then recommends some proposed further researches

"

"ABSTRAKTulisan ini berusaha mengkaji perkembangan literatur mengenai perluasan pengaruh Cina di kawasan Oseania pasca Perang Dingin dengan melihat respons Australia sebagai regional power. Tulisan ini mengelompokkan literatur-literatur tersebut dengan menggunakan metode taksonomi ke dalam dua tema besar yang menjadi permasalahan akademisi, yaitu: perluasan pengaruh Cina di kawasan Oseania, dan respons Australia terhadap perluasan Cina. Dalam tema besar pertama, para akademisi melihat adanya kepentingan ekonomi dan politik Cina sehingga melakukan pendekatan terhadap negara kawasan Oseania. Cina dilihat memperluas pengaruhnya hingga ke kawasan Oseania seiring dengan konteks kebangkitan Cina (the Rise of China). Literatur menunjukkan bahwa Cina berupaya meningkatkan kekuatan ekonominya tersebut melalui perluasan pengaruh ke kawasan Oseania. Cina melakukan optimalisasi potensi-potensi kawasan Oseania guna meningkatkan kekuatannya di tingkat global. Perluasan tersebut dilakukan Cina dengan membentuk upaya penempatan diri terhadap negara kawasan. Pada tema besar kedua, sebagai regional power, Australia memiliki pandangan tersendiri mengenai perluasan pengaruh Cina di kawasan Oseania dan merespons upaya perluasan pengaruh Cina tersebut. Australia melihat upaya perluasan pengaruh Cina di kawasan Oseania sebagai ancaman tetapi potensial secara ekonomi, sehingga Australia melakukan kerja sama bilateral dengan Cina serta melakukan hedging dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi proses pendekatan Cina ke negara kawasan Oseania dalam rangka memperluas pengaruhnya ke kawasan. Akan tetapi, pandangan mengenai perluasan pengaruh Cina di kawasan Oseania di dominasi oleh akademisi Australia dan kurangnya tulisan akademisi dari negara kawasan Oseania sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut di masa depan.

---

ABSTRACTThis paper seeks to discuss the literature about the extent of Chinas influence in the Oceania post-Cold War era with the back of Australia as a regional power. This paper organizes the literatures based on the taxonomy classification method and finding two big themes: the expansion of Chinas influence in Oceania and the response of Australia as a regional power. For the first one, scholars regard the economic and political motives of China so that she is approaching the Oceanian countries. China has been seen to extend her influence into Oceania within the context of the Rise of China. The literature shows that China is gaining her economic power through optimizing the Oceanian potentials. By that, China is laying a connection with the Oceanian countries. For the second one, as the regional power, Australia has her own perspective towards Chinas influence in Oceania. Australia has seen Chinas influence in Oceania as a threat and economically potential, so Australia does cooperation bilaterally with China and hedging with the United States. Therefore, this paper concludes that in general there have been certain processes undertaken by China in approaching Oceanian countries in order to extend her influence. However, this the perspective of Chinas influence extension has been dominated by Australian scholars and the needs of other perspective leads to further research needed."