Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hubungan Industrial merupakan sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku proses produksi yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah. Dengan demikian wilayah hubungan kerja adalah bagian dari hubungan industrial. Persoalan paling krusial hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja adalah berkaitan dengan pengupahan dan kesejahteraan PT. Pertamina, persoalan pelaksanaan penegakan hukum ketenagakerjaan dan status hubungan kerja para pegawai awak mobil tangki yang mendistribusi bahan bakar ke berbagai daerah merupakan latar masalah penelitian ini. Rumusan masalah yang kemudian menjadi fokus kajian adalah berkaitan dengan pembayaran upah lembur di PT. Pertamina kemudian pengaturan pengawasan ketenagakerjaan, pelaksanaan penegakan hukum ketenagakerjaan oleh pengawas ketenagakerjaandan pelaksanaan nota pemeriksaan sebagai upaya penegakan hukumbagi pekerja di PT. Pertamina. Penelitian ini merupakan penelitian hukum bidang ketenagakerjaan yang menggunakan metode yuridis normatif data kualitatif dengan menggambarkan fakta permasalahan. Metode pengumpulan data menggunakan sumber-sumber hukum sekunder. Yang kemudian dapat memberikan jawaban berupa upaya konkret dala penegakan hukum oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang dapat menciptakan saran perbaikan khusus nya bagi pemerintah agar tercipta nya Harmonisasi Hubungan Industrial yang baik dan Patuh terhadap peraturan Perundang-undangan.

---

Industrial Relations is a system of relationships formed between the actors of the production process consisting of elements of employers, workers and the government. Thus the area of employment is part of industrial relations. The most crucial issue of work relations between employers and workers is related to the remuneration and welfare of PT. Pertamina, the issue of the implementation of labor law enforcement and the working relationship status of the tank truck crew employees who distribute fuel to various regions is the background of this research problem. The formulation of the problem which later became the focus of the study was related to Overtime Wage Payments at PT. Pertamina then regulates labor inspection, the implementation of labor law enforcement by labor inspectors and the implementation of the memorandum of inspection as a law enforcement effort for workers at PT. Pertamina. This research is a labor law research that uses the normative juridical method of qualitative data by describing the facts of the problem. Data collection methods use secondary legal sources. Which can then provide answers in the form of concrete efforts in law enforcement by the Labor Inspector who can create specific improvements for the government to create a harmonious Industrial Relations that are good and Compliant with statutory regulations."

"Banyak kerugian yang harus ditanggung jika terjadi kecelakaan kerja berupa kebakaran, tidak hanya diri korban itu sendiri maupun juga keluarga dan perusahaannya. Penelitian ini bertujuan melihat gambaran tingkat pengetahuan Awak Mobil Tangki (AMT) BBM terhadap risiko bahaya dan pencegahan kebakaran di mobil tanki dan Area Filling Shed PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Jakarta Group Plumpang Jakarta Utara Tahun 2013.Penelitian ini dilakukan karena Para Awak Mobil Tanki (AMT) merupakan pekerja yang berhubungan langsung dengan bahaya kebakaran, dimana para awak mobil tanki tersebut harus mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang merupakan salah satu potensi bahaya kebakaran dengan klasifikasi bahaya berat, kepada para konsumen yang tersebar diberbagai wilayah JABODETABEK dengan menggunakan mobil tanki. Untuk itu, pengetahuan tentang akibat dan cara pencegahahannya wajib diketahui oleh para awak mobil tanki agar bisa waspada dan dapat menanganinya jika kejadian kebakaran dialami selama diperjalanan pendistribusian BBM. Penelitian ini menghasilkan gambaran tingkat pengetahuan AMT tentang bahaya kebakaran adalah tergolong tinggi dan tingkat pengetahuan AMT tentang pencegahan kebakaran baik di area filling shed maupun di mobil tangki PT. Pertamina (persero) adalah tergolong tingkat pengetahuan sedang. Dan pelatihan merupakan karakteristik responden yang paling memiliki keterkaitan terhadap tingkat pengetahuan AMT.

---

Many losses must to be covered by anyone cause of accidents like fire and eksplotion, the victims are not only themselves but also their family and company. The objective of this study is Knowledge Level Overview of Fuel Tank Car Crew (AMT) for Fire Hazard Risk and Prevention on Fuel Tank Car and Filling Shed Area at PT. Pertamina (Persero) Jakarta Fuel Installation Group (IJG) Plumpang, North Jakarta 2013.

This research was carried out because the tank car crew (AMT) is directly related to worker fire hazard, where the tanker crew will have to distribute fuel oil (BBM) which is a potential fire hazard with severe hazard classification, to consumers who scattered in the Greater Jakarta area using tank cars. Therefore, knowledge about the consequences and how pencegahahannya must be known by the tanker crew to be alert and able to handle it if it fires experienced during the journey fuel distribution.

The result of this research are knowledge level overview of the AMT about fire hazard is high and the level of knowledge about fire prevention AMT is medium. And training is a respondents characteristic that most have relevance to the knowledge level of AMT."

"Pengemudi Awak Mobil Tangki (AMT) merupakan kelompok pekerja berisiko tinggi untuk mengalami kelelahan yang disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor terkait tidur, faktor terkait pekerjaan, faktor psikososial, dan faktor individu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan faktor-faktor tersebut dengan kelelahan pada pengemudi AMT. Desain penelitian cross-sectional dalam peneltian ini menggunakan instrumen subjektif berupa kuesioner (IFRC, PSQI, SHI, KSS, dan kuesioner lainnya) kepada 220 pengemudi AMT serta instrumen objektif berupa smart watch fitbit untuk mengukur kualitas dan kuantitas tidur pada 10 pengemudi AMT. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara kualitas tidur (p=0,005, OR=3,376), lingkungan tempat tidur (p=0,008, OR=2,137) dan kebiasaan sebelum tidur (p=0,005, OR=2,246) dengan status kelelahan. Tidak didapatkan hubungan signifikan antara kuantitas tidur dengan status kelelahan. Meskipun demikian, berdasarkan pengukuran smart watch fitbit, kuantitas tidur pengemudi AMT pada hari kerja lebih singkat dibandingkan pada hari libur, serta didapatkan kualitas tidur yang buruk pada tahapan REM sleep (<20%). Faktor risiko lain seperti lingkungan kerja (p=0,000, OR=4,209) dan status kesehatan (p=0,013, OR=2,052) juga berhubungan dengan status kelelahan.

---

Tank truck drivers are a group of high-risk workers to experience fatigue because it involves various factors, namely sleep-related factors, work-related factors, psychosocial factors, and individual factors. The purpose of this study is to analyze the relationship between these factors with fatigue on tank truck drivers. The cross-sectional study designed in this study uses subjective instruments consisting of questionnaires (IFRC, PSQI, SHI, KSS, and other questionnaires) for 220 drivers and objective instruments in the form of Fitbit smart watches to measure the quality and quantity of sleep for 10 drivers. The results shows a significant relationship between sleep quality (p = 0.005, OR = 3.376), bed environment (p = 0.008, OR = 2.137) and habit before going to bed (p = 0.005, OR = 2,246) with fatigue status. There is no significant relationship between the quantity of sleep and the fatigue status. However, based on Fitbit smart watch measurements, the quantity of sleep on workdays is shorter than off-days, and poor sleep quality is obtained in REM sleep (<20%). Other risk factors such as work environment (p = 0,000, OR = 4,209) and health status (p = 0,013, OR = 2,052) were also related to the fatigue status."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan fleksibilitas pasar kerja dalam bentuk alih daya tenaga kerja (outsourcing) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang terjadi dewasa ini membawa banyak dampak negatif, seperti ketidakpastian hubungan kerja, ketidakstabilan pemberian upah, dan ketiadaan jenjang karir dalam bekerja. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, alih-alih menjadi suatu forum penyelesaian masalah ketenagakerjaan, terkadang malah memunculkan masalah baru dalam usaha penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tujuan penelitian ini disusun adalah untuk menjelaskan pengaturan dan peran Lembaga Kerja Sama Tripartit; menganalisis penerapan dan permasalahan fleksibilitas pasar tenaga kerja di Indonesia dewasa ini; serta menjelaskan peran dan permasalahan yang dihadapi Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial awak mobil tangki Pertamina. Metode penelitian yang diguanakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan, didukung dengan wawancara kepada informan. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif analisis dan pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan Lembaga Kerja Sama Tripartit telah tertuang secara lengkap dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005. Namun, Lembaga Kerja Sama Tripartit masih menemui berbagai permasalahan dalam menghadapi dampak negatif kebijakan fleksibilitas pasar kerja, khususnya yang terjadi dalam kasus awak mobil tangki Pertamina.

---

This research is motivated by the policy of labor market flexibility in the form of outsourcing and fixed-time employment agreements (PKWT) which are currently occurring with many negative impacts, such as the uncertainty of employment relationships, instability of wages, and absence of career paths at work. The Tripartite Cooperation Institution (LKS), instead of being a forum for the resolution of labor problems, sometimes even raises new problems in efforts to resolve industrial relations disputes. The purpose of this research is compiled to explain the arrangements and roles of the Tripartite Cooperation Institution; analyze the application and problems of labor market flexibility in Indonesia today; as well as explaining the roles and problems faced by the Tripartite Cooperation Institution in resolving industrial relations dispute cases for Pertamina tanker crews. The research method used in this research is the juridical-normative method using secondary data through literature study, supported by interviews with informants. The form of this research is descriptive analysis and data processing is done qualitatively. The results of this study indicate that the arrangements for the Tripartite Cooperation Institution have been completely contained in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2005. However, the Tripartite Cooperation Institution still faces various problems in dealing with the negative impact of the labor market flexibility policy, especially in the case of Pertamina’s tank car crews."

"Salah satu bentuk keputusan bisnis pelaku usaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi adalah melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain (akuisisi). Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah pengambilalihan saham PT Pertamina Gas (Pertagas) oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dalam perspektif hukum persaingan usaha. Terdapat beberapa hal dalam hukum persaingan usaha yang harus diperhatikan diantaranya adalah dampak pengambilalihan saham PT Pertamina Gas oleh PT Perusahaan Gas Negara, menilai apakah pengambilalihan saham PT Pertamina Gas oleh PT Perusahaan Gas Negara telah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan peraturan terkait dibawahnya, serta mengetahui apakah terdapat kewajiban yang harus dilakukan pelaku usaha atas pengambilalihan saham PT Pertagas oleh PT PGN berdasarkan hukum persaingan usaha Indonesia. Hal tersebut penting untuk diperhatikan agar iklim persaingan yang sehat tetap terjaga. Persaingan yang sehat menciptakan keuntungan bagi seluruh pihak, yakni konsumen, pelaku usaha, serta negara. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal sebagai sumber bacaan, serta wawancara. Pada akhir penelitian ini, Penulis berkesimpulan bahwa pengambilalihan saham PT Pertamina Gas oleh PT Perusahaan Gas Negara belum dapat dikatakan sebagai pelanggaran ketentuan hukum persaingan usaha. Selain itu, tidak ada kewajiban notifikasi yang harus dilakukan pelaku usaha karena keduanya telah merupakan perusahaan terafiliasi.

---

One form of business decision that can be taken by a business actor to increase effectivity and efficiency is acquisition. The focus of this thesis is about the acquisition PT Pertamina Gas (Pertagas)s shares conducted by PT Perusahaan Gas Negara (PGN) in the perspective of business competition law. There are number of things in business competition law that must be considered including impacts of acquisition, assessing whether the acquisition is in accordance with Law Number 5 Year 1999 and related regulation below, and is there any follow-up action that should be taken by the business actor in accordance with Indonesia business competition law. These are very important to be considered in order to keep a fair competition. Fair competition will create benefits for all parties, namely consumers, business people, and the state. The author uses legislation, books and journals as sources of reading, and also interviews to write this thesis. At the end of this study, the authors conclude that acquisition of PT Pertamina Gas (Pertagas)s shares by PT Perusahaan Gas Negara (PGN) is not a violation of the provisions of business competition law. There is also no obligation to make a notification because the two companies already affiliated."

"Penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina. Perbuatan tersebut telah diadili dengan menerapkan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu status hukum keuangan Dana Pensiun Pertamina dalam konsep keuangan publik dan penegakan hukum terhadap kerugian dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif analitis dengan pendekatan teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan status hukum keuangan Dana Pensiun Pertamina tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan negara karena sebagai suatu badan hukum privat kekayaan Dana Pensiun Pertamina terpisah dari kekayaan pendirinya PT Pertamina (Persero). Selain itu, penegakan hukum terhadap kerugian dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina seharusnya mengacu pada asas lex specialis systematis (asas sistematis khusus) yaitu dengan menerapkan peraturan yang lebih spesifik mengatur tindak pidana Dana Pensiun yaitu UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun karena kerugian dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina menyebabkan kerugian badan hukum penyelenggara dan penerima manfaat pensiun bukan kerugian keuangan negara.

---

This study discusses the abuse of authority in the financial management of Pertamina Pension Fund. The act has been tried by applying Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. The study examines the financial legal status of Pertamina Pension Fund in the concept of public finance and law enforcement towards losses in its financial management. This study is normative juridical research with analytical prescriptive method based on theories, concepts, and law regulations that are analyzed qualitatively. The study’s findings indicate that the financial legal status of Pertamina Pension Fund cannot be categorized as public finance because as a private legal entity, the assets of Pertamina Pension Fund are separated from the assets of PT. Pertamina (Persero) as the founder. In addition, law enforcement towards losses in the financial management of Pertamina Pension Fund must refer to the lex specialis systematic principle by applying more specific regulations governing Pension Funds Criminal Acts, namely Law Number 11 of 1992 concerning Pension Funds because losses in the financial management of Pertamina Pension Fund causes losses to the provider and the pension beneficiaries not losses of public finances."

"Penelitian ini menjelaskan posisi negara yang beragam dan terkadang kontradiktif dalam menanggapi tuntutan kelompok buruh outsourcing PT Pertamina Patra Niaga dalam kurun waktu 2017-2020. Penjelasan mengenai kontradiksi fungsi negara dari Richard Hyman menjadi landasan untuk menjelaskan posisi yang dinamis dari lembaga-lembaga negara dari waktu ke waktu dalam kurun waktu 2017-2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan awalnya beberapa lembaga mengambil posisi yang cenderung mengakomodir tuntutan gerakan buruh terutama karena masih adanya UU Ketenagakerjaan yang tidak memberikan legitimasi bagi pelaksanaan outsourcing. Akan tetapi semenjak terjadinya perubahan-perubahan regulasi terutama pengesahan UU Cipta Kerja (2021) maka semakin menguat posisi yang mengutamakan fungsi pasifikasi dan akumulasi negara. Akibatnya hasil perjuangan kelompok buruh mengalami kemunduran dalam hal pemenuhan tuntutan menghapus hubungan outsourcing bagi Awak Mobil Tangki PT Pertamina Patra Niaga.

---

This research explains the diverse and sometimes contradictory positions of the state in responding to the demands of PT Pertamina Patra Niaga's outsourced labor group during 2017-2020. Richard Hyman's explanation of the contradictions in state functions serves as the basis for explaining the dynamic positions of state institutions over time in the 2017-2020 period. The results of this study show that initially, some institutions took a position that tended to accommodate the demands of the labor movement, especially because there was still a UU Ketenagakerjaan that did not provide legitimacy for the implementation of outsourcing. However, since the changes in regulations, especially the ratification of the UU Cipta Kerja (2021), the position that prioritizes the function of pacification and accumulation of the state has become stronger. As a result, the results of struggles of labor groups have experienced a setback in terms of the fulfillment of demands to abolish outsourcing relationships for Awak Mobil Tangki PT Pertamina Patra Niaga."

"[Program magang ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa penerapan manajemen risiko perusahaan pada PT Pertamina EP serta membandingkannya dengan teori dari Standar ISO 31000 Program magang dilakukan selama tiga bulan di Fungsi Strategic Planning and Risk Management pada bagian Risk Management PT Pertamina EP untuk mengamati dan membantu pelaksanaan proses manajemen risiko perusahaan Perbandingannya dengan teori dari Standar adalah pengadopsian prinsip kerangka kerja untuk mengelola risiko dan proses manajemen risiko yang diusulkan oleh standard tersebut Hasil menunjukkan bahwa perusahaan telah mengadopsi standar ISO 31000 dengan baik dan penerapan proses manajemen risiko disesuaikan dengan proses bisnis dan kebutuhan perusahaan ;The internship program aims to understand and analyze the Implementation of Enterprise Risk Management in PT Pertamina EP and compare it with the theory from ISO 31000 The internship program was conducted over three months in the Strategic Planning and Risk Management Function within the Risk Management Division in PT Pertamina EP while observing and helping the administration enterprise risk management process The comparison with the theory in the standard is the adoption of principles the framework for managing risk and the risk management process proposed by the standard The result shows that the company has adopted the ISO 31000 standard well and the risk management process is developed according to the business process and its needs Key words Enterprise Risk Management ISO 31000 Pertamina EP ;The internship program aims to understand and analyze the Implementation of Enterprise Risk Management in PT Pertamina EP and compare it with the theory from ISO 31000 The internship program was conducted over three months in the Strategic Planning and Risk Management Function within the Risk Management Division in PT Pertamina EP while observing and helping the administration enterprise risk management process The comparison with the theory in the standard is the adoption of principles the framework for managing risk and the risk management process proposed by the standard The result shows that the company has adopted the ISO 31000 standard well and the risk management process is developed according to the business process and its needs Key words Enterprise Risk Management ISO 31000 Pertamina EP ;The internship program aims to understand and analyze the Implementation of Enterprise Risk Management in PT Pertamina EP and compare it with the theory from ISO 31000 The internship program was conducted over three months in the Strategic Planning and Risk Management Function within the Risk Management Division in PT Pertamina EP while observing and helping the administration enterprise risk management process The comparison with the theory in the standard is the adoption of principles the framework for managing risk and the risk management process proposed by the standard The result shows that the company has adopted the ISO 31000 standard well and the risk management process is developed according to the business process and its needs Key words Enterprise Risk Management ISO 31000 Pertamina EP , The internship program aims to understand and analyze the Implementation of Enterprise Risk Management in PT Pertamina EP and compare it with the theory from ISO 31000 The internship program was conducted over three months in the Strategic Planning and Risk Management Function within the Risk Management Division in PT Pertamina EP while observing and helping the administration enterprise risk management process The comparison with the theory in the standard is the adoption of principles the framework for managing risk and the risk management process proposed by the standard The result shows that the company has adopted the ISO 31000 standard well and the risk management process is developed according to the business process and its needs Key words Enterprise Risk Management ISO 31000 Pertamina EP ]"

"Pengembangan energi panas bumi di Indonesia sebagai pembangkit energi listrik, sejak dijalankannya proyek PLTP Kamojang yang merupakan proyek gabungan antara PLN dan PERTAMINA. Energi panas bumi di Indonesia, memang sebagian besar digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik, melalui Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Terkait dengan energi panas bumi ataupun energi listrik yang dihasilkan dari suatu PLTP, yang kemudian dijual kepada PERTAMINA selaku pemegang Kuasa Pengusahaan Panas Bumi, dan kemudian oleh PERTAMINA dijual kepada PLN selaku pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, telah terjadi beberapa kasus di Indonesia yang sehubungan dengan adanya kontrak jual beli listrik panas bumi tersebut, yang mana yang menjadi pokok sengketa adalah klausula force majeure yang terdapat pada kontrak jual beli energi listrik tersebut. Penelitian ini berusaha memaparkan apakah klausula force majeure tersebut dapat dilaksanakan, dan perlindungan hukum apakah yang dapat diberikan kepada PLN dan PERTAMINA dalam hal dikeluarkannya Keputusan Presiden yang menangguhkan proyek PLTP terkait dengan suatu ESC.Penelitian memaparkan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan ESC ini.Penelitian ini dari sudut jenisnya merupakan studi kepustakaan (Library Research) yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Metode penelitian dilakukan secara kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan analisa data secara kualitatif, sehingga menghasilkan data yang bersifat evaluatif-analitis.

---

Geothermal energy development in Indonesia as electrical energy generation, since the executable Kamojang PLTP project which is a joint project between Pertamina and PLN. Geothermal energy in Indonesia, is mainly used to generate electricity, through a Geothermal Power Plant (PLTP). Associated with geothermal energy or electrical energy generated from a plant, which then was sold to Pertamina as a shareholder, Geothermal Power, and then by PERTAMINA is sold to PLN, as a shareholder Electricity Business Authority, there have been several cases in Indonesia in connection with the contract geothermal power purchase it, which is the subject of dispute is the force majeure clauses contained in the contract of sale of energy power plant.The research is to explain whether the clauses of force majeure could be implemented, and whether legal protection can be provided to PLN and Pertamina in terms of suspending the issuance of Presidential Decree PLTP projects associated with the ESC key. The study describes the legal provisions and regulations of relevant legislation relating to ESC ini.Penelitian this from the point of its kind is the study of literature (Library Research) which is normative, that is research that emphasizes the use of secondary data or the form of written legal norms. Methods of research done in libraries that are normative, with the qualitative data analysis, resulting in data-analytical evaluative nature."