Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembentukan budaya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) menjadi hal yang penting bagi perusahaan karena perusahaan dengan budaya GCG yang lebih baik, memiliki kinerja pasar yang lebih baik pula. Untuk melakukan internalisasi budaya perusahaan, dibutuhkan komunikasi organisasi yang tepat sesuai dengan karakteristik perusahaan dan hasil asesmen budaya. Penelitian ini membahas tentang bagaimana gambaran pembentukan budaya Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) dan mengidentifikasi Program Komunikasi Organisasi yang mendukung internalisasi budaya Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/GCG). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan kepustakaan berdasarkan dokumentasi dan laporan. Dalam hasil penelitian menunjukan bahwa alur komunikasi secara diagonal (diagonal comunication) menjadi alur komunikasi yang banyak digunakan seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Program komunikasi budaya organisasi yang mendukung dalam internalisasi budaya GCG dengan cara Fantasy themes saat ini dapat dilakukan secara efisien khususnya bagi lingkungan unit kerja yang memiliki hasil assessment budaya yang rendah.

---

ABSTRACTThe formation of a culture of Good Corporate Governance is important for companies because companies with a better Good Corporate Culture have better market performance. To internalize the corporate culture, proper organizational communication is needed in accordance with the characteristics of the company and the results of the cultural assessment. This study discusses how to describe the formation of a Good Corporate Governance (GCG) culture and identify an Organizational Communication Program that supports the internalization of a Good Corporate Governance (GCG) culture. The research method used is qualitative, with data collection using observations, in-depth interviews, and literature based on documentation and reports. In the research results show that the diagonal communication channel (diagonal communication) becomes the communication channel that is widely used along with the development of information technology. Organizational culture communication programs that support the internalization of Good Corporate Culture by means of Fantasy themes can now be done efficiently, especially for work unit environments that have low cultural assessment results."

"Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat mendorong pengelolaan sebuah BUMN secara lebih profesional, efisien, dan efektif. Tujuan dari penulisan laporan magang ini  adalah untuk mengevaluasi proses penilaian tata kelola perusahaan yang baik terhadap aspek Dewan Komisaris PT Venus dengan menggunakan Parameter BUMN (SK-16/S.MBU/2012) dan melakukan evaluasi atas refleksi diri yang diperoleh selama menjalani kegiatan magang. Parameter BUMN sendiri terdiri dari enam aspek penilaian utama dan 43 indikator utama penilaian. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh KAP XXX, PT Venus telah memperoleh nilai dengan predikat “ Sangat Baik “ terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam aspek Dewan Komisaris. Secara umum, proses penilaian dan evaluasi terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada PT Venus telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu Parameter BUMN.

---

The implementation of good corporate governance can encourage the management of a state owned enterprises (BUMN in Indonesia)  more professional, efficient, and effective. The purpose of writing this internship report is to evaluate the process of evaluating good corporate governance on the aspects of the Board of Commissioners of PT Venus by using the state owned enterprises (BUMN in Indonesia) Parameter and evaluating the self reflection obtained during the internship. The state owned enterprises (BUMN in Indonesia) Parameter, consists of six main evaluation aspects and 43 main evaluation indicators. Based on the results of the assessment and evaluation conducted by KAP XXX, PT Venus has obtained a score with the title "Very Good" on the application of good corporate governance in the aspects of the Board of Commissioners. In general, the process of assessment and evaluation the implementation of good corporate governance at PT Venus is in accordance with applicable laws and regulations, namely state owned enterprises (BUMN in Indonesia) Parameters."

"Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menginvestigasi apakah mekanisme tata kelola perusahaan, yakni kepemilikan keluarga, opasitas akuntansi, dan efektivitas dewan komisaris berpengaruh terhadap risiko spesifik perusahaan terkait crash di satu tahun kedepan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi cross section terhadap perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. Hasil penelitian tidak menujukkan adanya pengaruh antara kepemilikan keluarga dan opasitas akuntansi dan risiko spesifik perusahaan terkait crash. Selain itu, hasil penelitian meunjukkan efektivitas dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap risiko spesifik perusahaan terkait crash. Penemuan ini sejalan dengan gagasan bahwa sistem tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan tingkat pengawasan. Hal ini kemudian mengurangi kecenderungan manajer untuk menyembunyikan dan mengakumulasi berita negatif dari pihak luar perusahaan. Dengan demikian, risiko spesifik perusahaan terkait crash akan menurun.

---

his undergraduate thesis research is aimed at investigating whether several dimensions of corporate governance mechanism, namely family ownership, accounting opacity and Board of Commissioners effectiveness, have effect on one year ahead stock price crash risk. Hypothesis test is conducted using cross section regression analysis with samples of non financial firms listed on Indonesia Stock Exchange in 2016. The result of this research does not show that family ownership and accounting opacity have any effect on firm specific crash risk. Moreover, the result of this research finds that Board of Commissioners effectiveness has negative effect on firm specific crash risk. This finding supports the notion that sound corporate governance system increases monitoring activities. This, in turn, decreases the tendency of managers to hide and accumulate bad news from outsiders. Hence, reducing firm specific crash risk."

"Pemerintah melalui kementerian BUMN telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Perhutani sebagai salah satu BUMN ikut melaksanakan peraturan tersebut. Namun pada penerapannya, terdapat penyimpangan-penyimpangan dari prinsip-prinsip GCG. Oleh karena itu, penilitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan prinsip-prinsip GCG pada Perum Perhutani. Penelitian menggunakan prinsip-prinsip GCG dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation dan Development (OECD) yang kemudian diadaptasi kedalam Pedman Pelaksanaan GCG yang disusun oleh KNKG. Penelitian menggunakan metode post-positivist yaitu membandingkan kondisi ideal dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG sudah diterapkan dengan baik dan telah memenuhi indikator-indikator penerapan GCG. Akan tetapi perlu ditingkatkannya peran serta komitmen dari para top management dalam mendukung terlaksananya GCG dengan baik.

---

Government through Ministry of State-Owned Enterprises has issued Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance. Perhutani as one of the SOEs participates in implementing these regulations. However, in the implementation process, there are irrelevance from the principles of Good Corporate Governance. Therefore, this study aims to examine the application of GCG principles and the obstacles in the Implementation. This study used the principles of GCG which was developed by the Organization for Economic Cooperation dan Development (OECD) which later adapted into by KNKG into Implementation Guidelines of GCG.This study uses the post-positivist method to compare ideal condition and real actual condition. The data used in this study were sourced from depth interviews and literature studies. The results of the study indicate that the principles of GCG have been implemented properly. However, it is necessary to increase the commitment from the top managements in supporting the implementation of GCG."

"ABSTRAKInitial Public Offering IPO merupakan salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan startup. Dengan menjadi perusahaan publik, penerapan good corporate governance GCG menjadi sebuah kewajiban bagi perusahaan startup. Pada penelitian ini dilakukan analisis penerapan GCG pada salah satu perusahaan startup yang telah listed di Bursa Efek Indonesia BEI , yakni PT Kioson Komersial Indonesia Tbk Kioson , dengan menggunakan ASEAN Corporate Governance Scorecard sebagai pedoman. Hasil yang didapatkan adalah prinsip responsibilities of the boards merupakan prinsip yang penerapannya paling baik di antara prinsip lainnya yaitu rights of shareholders, equitable treatment of shareholders, role of stakeholders, dan disclosure and transparency. Hal tersebut didasarkan oleh Kioson yang telah membentuk organ perusahaan beserta pedoman kerjanya sesuai dengan regulasi yang ada. Namun secara keseluruhan tetap dibutuhkan perbaikan dalam penerapan setiap prinsip untuk dapat menyesuaikan dengan standar penerapan GCG yang telah ditetapkan oleh regulator mengingat Kioson merupakan perusahaan yang baru saja menjadi perusahaan go public.

---

ABSTRACTInitial Public Offering IPO is one of the funding sources for startup companies. As a public company, good corporate governance GCG implementation becomes an obligation for startup company. This study analyzes GCG implementation in one of the listed startup companies on Indonesia Stock Exchange IDX , namely PT Kioson Komersial Indonesia Tbk Kioson , by using the ASEAN Corporate Governance Scorecard as a guide. The result is the principle of responsibilities of the boards is the best practices than the other principles, that are rights of shareholders, equitable treatment of shareholders, role of stakeholders, and disclosure and transparency. It is based on Kioson that has formed the company 39 s organ and its work guidance in accordance with existing regulations. But overall it still needs improvement in the application of each principle to be able to adapt to GCG implementation standards set by the regulator considering that Kioson is a company that has just become a go public company."

"Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang balk (GCG) pada perseroan terbuka merupakan cerminan bahwa perusahaan dikelola oleh Direksi dan Kornisaris dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Hubungan yang tercipta antara Direksi dan Komisaris dalam menerapkan prinsip GCG adalah check and balances yang bertujuan untuk kemajuan dan kesehatan Bank Mandiri. Direksi berkewajiban untuk melaksanakan pengurusan perseroan, sedangkan Komisaris bertindak sebagai pengawas dan untuk memastikan pengurusan perseroan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Mandiri sebagai suatu perseroan terbuka tunduk pada peraturan perundang-undangan yaitu UUPT, UUPM, dan UU Perbankan. Adapaun latar belakang dibentuknya pedoman pelaksanaan GCG di Bank Mandiri dikarenakan Direksi dan Komisaris Bank Mandiri memiliki kornitmen untuk menegakkan sistem perbankan yang sehat dan kuat di Indonesia. Penerapan GCG di Bank Mandiri juga untuk memenuhi tuntutan pilar ke-4 API yakni membentuk perbankan domestik yang kuat, dikelola dengan baik dan memiliki keahlian yang memadai. Penerapan GCG panting karena pengelolaan perusahaan yang baik dapat menarik minat dan kepercayaan investor, meningkatkan kinerja bank, euisiensi dan pelayanan kepada stakeholders, dan melindungi Bank Mandiri dari intervensi politik dan tuntutan hukum. Dalam menerapkan GCG di Bank Mandiri terdapat beberapa kendala yang dihadapi yakni baik dari faktor eksternal berupa pengumuman basil audit BPK yang mengindikasikan perbuatan kolusi dan korupsi Direksi Bank Mandiri dan ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan mengenai kerugian dalam pengelolaan kekayaan BUMN yang berbadan hukum perseroan yang identik dengan kerugian keuangan negara. Sedangkan kendala yang berasal dari faktor internal perseroan yakni fraud dan kurang berperannya fungsi Kornite Audit untuk membantu Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terkait informasi keuangan dan efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal. Untuk menghadapi kendala dalam penerapan GCG tersebut, pihak manajemen menempuh solusi-solusi sebagai berikut : Panama, memperbaiki image perusahaan, meningkatkan penerapan GCG dan memperkuat kapabilitas. Kedua, meningkatkan profesionalisme sumber Jaya manusia melalui sistem pengendalian internal berbasis risiko untuk mengawasi terjad i nya fraud dan memberdayakan fungsi Komite Audit."

"Krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi dilndonesia sejak awal Tahun 1997 salah satu penyebabnya adalah lemahnya menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance-GCG) dan prinsip Kehati-hatian Perbankan (Prudential Banking Principles) dalam sistem industri perbankan nasional. Lemahnya perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dapat membahayakan dan merugikan stakeholder terutama para depositor dan kreditur. Oleh karena itu penerapan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan sangat diperlukan untuk menciptakan keamanan, kesehatan, dan kestabilan nilai perbankan di Indonesia. Permasalahan yang muncul sehubungan dengan penerapan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan adalah pertama, bagaimana Hukum Perbankan mengatur prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan, kedua, bagaimana relevansi antara prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, dan ketiga, upaya-upaya apa yang telah dilakukan perbankan dalam rangka pelaksanaan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan dalam sistem perbankan Indonesia. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, dilakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif, analisis data dilakukan secara kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta jurnal yang terkait dengan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut; pertama, dalam hukum perbankan Indonesia, ketentuanketentuan mengenai prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan diterapkan dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Capital Adequaty Ratio (CAR), dan ketentuan-ketentuan yang mengacu kepada The Basel Core Principles article 6 sampai dengan article 15, dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang No.3 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No.l Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara. Kedua, prinsip GCG dan prinsip kehatihatian perbankan merupakan dua elemen yang sangat penting dalam sistem perbankan di Indonesia, pelaksanaan terhadap aturan mengenai prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan akan menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat, sedangkan pelanggarannya akan membuat suatu kondisi perbankan yang tidak stabil sebab dalam dunia perbankan selalu ada efek yang menular (contagion ejfect) dari suatu permasalahan yang timbul. Ketiga, upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penerapan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan antara lain dengan mengeluarkan ketentuanketentuan yang berhubungan dengan prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian perbankan diantaranya ketentuan mengenai Capital Adequaty Ratio (CAR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pelaksanaan fit and proper test bagi calon direksi dan komisaris bank umum, dan pembuatan code of conduct yang harus dilaksanakan oleh lembaga perbankan.

---

Financial crisis and economic that begin in 1997 one of the cause is a porous banking industry, that a consequence of weakness implementation Good Corporate Governance and Prudential Banking Principles. Beside that, unperform of prudential banking principles by banking can dangerous and adverse stakeholder, especially to depositor and creditor. That is why implementation of prudential banking principles is really needed to make a safety, healthy and stable banking value in Indonesia. The study of the matters is : (1) How Banking Law was regulating prudential banking principles and also Good Corporate Governance, (2) How relevance between prudential banking principles and Good Corporate Governance to make a health banking system, (3) What efforts are made by banking in order to applicate GCG principles and prudential banking principles in banking system at Indonesia. To analysis the matters, is using Analysis Deskriptive with juridical normative approach, and qualitative data analysis. Technique of collecting data is using library study that comprise a rule and book, also journal that related with Good Corporate Governance and prudential banking principles. From the research, is get a result as, first, in Indonesian banking law a rule that related with Good Corporate Governance and prudential banking principles is implementation in a rule regarding BMPK, Capital Adequaty Ratio (CAR), and rule that reference to The Basel Core Principles article 6 until article 15, in Act of Banking Number 10 of Year 1998, Act of Bank Indonesia Number 3 of Year 2004, Act of Limited Company Number 1 of Year 1995, Resolution Minister ofBUMN Number 117/M-MBU/2002 Regarding Application Good Corporate Governance Practice to BUMN. Second, Good Corporate Governance and prudential banking principles is two element that really important in Indonesia banking system, the application of a rule regarding Good Corporate Governance and prudential banking principles will create a healthy banking system, whereas a violation will make banking condition not stable because in banking is always emerge contagion effect from the matters. Third, the expedient that has perform in implementation of Good Corporate Governance and prudential banking principles such as taking out regulation that related with prudential banking principles and Good Corporate Governance include a rule regarding BMPK and Capital Adequate Ratio (CAR), and fit and proper test to candidate of direction and commissary."

"Hubungan antara induk dan anak perusahaan selalu menimbulkan risiko pelanggaran prinsip separate entity dan disparitas tujuan induk dan anak perusahaan. Hal ini kemudian menjadi pertanyaan bagaimana tata kelola yang baik dalam hubungan induk perusahaan dan anak perusahaan serta praktiknya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance agar risiko dan disparitas tersebut dapat dihindari. Bentuk penelitian dalam tulisan ini adalah sosiolegal dimana mencakup penelitian hukum kepustakaan. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam tata kelola pengendalian anak perusahaan perlu diperhatikan prinsip-prinsip hukum perusahaan serta prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Kesimpulannya adalah diperlukan tata kelola perusahaan dalam bentuk sistem pengendalian anak perusahaan yang tertuang padasuatu kebijakan dan diberlakukan sesuai dengan mekanisme hukum perusahaan

---

The relationship between parent and subsidiary always poses the risk of violating the principle of separate entity and disparity in the objectives of the parent and subsidiary. This then becomes a question of how good governance is in the relationship between the parent company and its subsidiaries and its practices in accordance with the principles of Good Corporate Governanceso that risks and disparities can be avoided. The form of research in this paper is sociolegal which includes library law research. The results of this study indicate that in the governance of controlling subsidiaries, it is necessary to notice the principles of corporate law and the principles of Good Corporate Governance. The conclusion is that corporate governance is needed in the form of a subsidiary control system that is formed in a policy and enforced in accordance with the company's legal mechanism."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekspektasi masyarakat dan penerapan Corporate Governance terhadap volume pengungkapan Corporate Community Involvement CCID di Indonesia. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah volume CCID yang diproksikan dengan jumlah kata terkait pengungkapan CCI pada laporan tahunan. Variabel independen adalah ekspektasi masyarakat yang diproksikan dengan jumlah kata pada liputan media tentang isu-isu di masyarakat dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang diproksikan dengan ukuran, independensi, dan frekuensi rapat dewan komisaris serta keberadaan komite pendukung dewan komisaris yang diwakili oleh variabel komite risiko dan komite GCG.Objek penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat dalam indeks Kompas100 periode Agustus 2016- Januari 2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan sampel sebanyak 45 perusahaan dengan periode pengamatan 2011-2016 dimana pengambilan sampel menggunakan metode proportionate stratified random sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ekspektasi masyarakat, frekuensi rapat dewan komisaris, dan keberadaan komite GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume CCID. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan rekomendasi mengenai praktik serta kebijakan perusahaan untuk memperbaiki interaksi antara perusahaan dan komunitas mereka.

---

This research aims to determine the influence of community expectation and corporate governance on Corporate Community Involvement Disclosure CCID in Indonesia. The dependent variable is the volume of CCID in annual reports, while the independent variables are community expectations which proxied by media coverage on community issues and corporate governance which proxied by board of commissioners size, independency, and meeting frequency along with the presence of risk and GCG committees as the standing committee.

The object of this research are companies listed in Kompas100 index for August 2016 January 2017 period. The data used in this research is secondary data with a sample of 45 companies with years of observation from 2011 2016 where sampling using proportionate stratified random sampling method. Data analysis method used is panel data regression analysis.

The results of this study indicate that the variables of community expectations, meeting frequency of board of commissioners, and the existence of GCG committees significantly positive effect on the CCID volume. The results of this study are expected to provide knowledge and recommendations on company practices and policies to improve interaction between companies and their communities."