Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sektor industri memiliki peran yang penting bagi perekonomian Indonesia. Permasalahan yang dihadapi industri saat ini adalah harga gas sebagai bahan baku yang cenderung mahal di tengah-tengah harga minyak yang turun sejak tahun 2016. Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Perpres 40/2016 tentang penetapan harga gas untuk industri tertentu pada floor price USD 6/MMBTU untuk melindungi revenue produsen gas, sedangkan kontrak gas saat ini menggunakan sistem eskalasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi nilai netback setiap pabrik dan mereview kebijakan harga gas yang berlaku. Hasil perhitungan netback berdasarkan long run marginal cost bahwa pabrik PKT 04 dan 05, Pusri 1B, 2B, 3, dan 4, PKC 1A dan 1B, dan PKG memiliki nilai netback yang rendah kecuali secara rata-rata PKT memiliki nilai netback paling tinggi. Sehingga kebijakan harga gas saat ini perlu dilakukan penyesuaian terhadap harga gas kontrak untuk menjaga operasional pabrik secara ekonomis.

---

The industrial sector has an important role for the Indonesian economy. The problem facing the fertilizer industry is the price of gas as a raw material that tends to be expensive for the lower prices of crude oil since 2016. To overcome this problem the government issued Presidential Regulation No. 40/2016 on setting gas price for fertilizer industry but this regulation only sets floor gas prices at USD 6/MMBTU to secure revenues of gas producers. Meanwhile the current sale gas contract for fertilizer apply an escalation. The objectives of this study are to evaluate the netback value each fertilizer plant and assess the current gas price policy. The netback value is calculated based on long run marginal cost of urea production. The result shows that PKT 04 and PKT 05, Pusri 1B, 2B, and 3, PKC 1A and 1B, and PKG have lower netback value than gas price contract, except (mana yang sdh lebih tinggi) . The current gas price policy needs to be adjusted to keep the fertelizer industry profitably."

"ABSTRAKTesis ini membahas harga keekonomian gas di sektor Hulu dengan menganalisa harga keekonomian pengembangan lapangan atau Plant of Development-POD, Biaya Operasional, Abandonment Site Restoration beserta seluruh komponen keekonomian lainya seperti Asumsi harga, IRR, NPV, Tax, Perjanjian Jual Beli Gas serta komponen harga pada rantai nilai Industri Gas bumi dari hulu ke hilir dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang dibutuhkan diantaranya biaya transmisi dan distribusi, pengalokasian gas, strategi dan kebijakan penetapan harga, skema penjualan serta type kontrak yang digunakan. Analisa ekonomi dilakukan dengan menghitung Net Back Value (NBV) serta Simulasi Monte Carlo untuk menggambarkan perubahan variable yang tidak pasti untuk mendapatkan sensitivitas dalam analisa ekonomi. Pada akhir penelitian ini diharapkan dapat diketahui seberapa besar harga keekonomian gas bumi di sektor hulu untuk alokasi kebutuhan gas domestic.

---

ABSTRACTThis Thesis discusses the economic price of gas in Indonesia by analyzing the economic price of field development and gas industry value chain from upstream to downstream taking into account the costs required by the producer gas (upstream costs), the cost of transmission and distribution, gas allocation, strategy and pricing policies, sales scheme and type of contract used. Economic analysis is done by calculating the Net Back Value (NBV) as well as Monte Carlo simulations to describe the uncertain variables change to get the sensitivity of the economic analysis. At the end of this study are expected to know how big the economic price of natural gas in the upstream sector for allocation of domestic gas demand, as a case study in this research will also be analyzed Gas Sale Contract in Upstream Oil Company which will be evaluated against the results of the analysis of economic gas prices in Indonesia based on the simulation results of the value chain"

"Permasalahan industri gas domestik di Indonesia saat ini adalah ketidakpastian alokasi pasokan gas domestik, minimnya infrastruktur, serta permasalahan harga jual gas. Untuk meningkatkan alokasi gas industri, harga gas domestik seharusnya dinaikkan, sehingga disparitasnya tidak terlalu jauh dengan harga gas ekspor. Di sisi lain, adanya monopoli akses transportasi jalur pengangkutan gas di Indonesia menyebabkan industri harus membayar harga gas lebih mahal dari yang sewajarnya. Pada penelitian ini dilakukan simulasi untuk mendapatkan harga gas yang layak dalam rangka membantu Pemerintah dalam menetapkan harga gas agar tidak selalu terpaku pada harga gas yang ditetapkan oleh pedagang gas (trader) dan pengangkut gas (transporter). Metode yang digunakan dalam penentuan harga gas ini adalah metode Netback Value (NBV). Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis ketidakpastian untuk mendapatkan validasi ketidakpastian dengan simulasi Monte Carlo menggunakan piranti lunak Crystal Ball. Berdasarkan penelitian, didapatkan rasio pembiayaan antara sektor hulu dan hilir untuk harga jual gas rekalkulasi dengan kondisi ideal (biaya transmisi jalur pipa Pertagas serta prediksi biaya distribusi didasarkan informasi laporan tahunan PGN) sebesar lebih dari satu atau mendekati satu. Hal ini masih wajar mengingat sektor hulu memiliki nilai investasi lebih tinggi untuk melakukan aktivitas ekplorasi dan produksi, dibandingkan dengan sektor hilir. Sementara itu, jika dibandingkan dengan harga jual gas bumi PGN baik untuk sektor listrik dan sektor industri non pupuk, terdapat perbedaan yang sangat signifikan sehingga menyebabkan rasio pembiayaan sektor hulu dan hilir tidak realistis.

---

Domestic gas industry?s problems in Indonesia are uncertain allocation for domestic gas supply, lack of infrastructure, and also gas price issue. To improve the gas allocation for domestic industrial sector, domestic gas prices should be raised, so that the disparity between domestic gas price and export gas price is not too far away. On the other hand, the existence of monopoly of gas trader and transporter in Indonesia caused the industry has to pay the price of gas more expensive than normal. In this study conducted a simulation to get decent gas prices in order to give recommendation to the Government in determining the price of gas that does not always get hung up on the price of gas that is determined by gas traders and transporters. The method used in determining the gas price is the Netback Value method (NBV). The data in this study is processed using uncertainty analysis to with Monte Carlo simulation using Crystal Ball software. Based on the study, the cost ratio between the upstream and downstream sectors for gas price recalculation with ideal conditions (using Pertagas pipeline transmission costs and distribution cost based on annual report of PGN) is more than one or close to one. It is still reasonable considering the upstream sector has a higher investment value for exploration and production activities than the downstream sector. Meanwhile, when compared with the gas price from PGN, there are very significant differences that cause the cost ratio of the upstream and downstream sector is not realistic."

"Kelebihan produksi gas bumi dari lapangan-lapangan gas di Kalimantan Timur disebabkan oleh alokasi contracted demand yang sebelumnya untuk ekspor telah berakhir. Kontradiktif dengan hal itu pemenuhan kebutuhan akan gas bumi nasional masih mengalami kekurangan (defisit). Hal ini disebabkan oleh infrastruktur transportasi gas bumi di Indonesia yang belum memadai dan kurang menariknya harga jual gas bumi domestik jika dibandingkan harga jual gas bumi untuk ekspor.Salah satu pemasok gas bumi di daerah Kalimantan Timur berasal dari tipe cadangan gas stranded. Produksi Lapangan X yang menjadi obyek dalam penulisan ini merupakan bagian dalam pemasok gas bumi untuk daerah Kalimantan Timur yang berasal dari jenis cadangan gas stranded. Dalam mengembangkan lapangannya, kontraktor memiliki kendala dalam mencapai parameter keekonomian yang ditentukan. Internal Rate of Return (IRR) lebih besar dari Minimum Attractive Rate of Return (MARR) sebesar 20% dan Bagian Pemerintah (Government Take) sebesar 30% digunakan sebagai ukuran (yardsticks) minimum ambang ekonomi dalam pengembangan Lapangan X.Analisis keekonomian Lapangan X dilakukan dalam rangka mempertahankan tingkat indikator keekonomian yang harus dicapai. Harga Gas (Gas Price), Biaya Operasi (Operating Cost) dan bagian antara pemerintah dengan kontraktor (Sharing Split) merupakan variabel PSC yang dianalisis untuk mendapatkan harga jual gas bumi yang memberikan pencapaian terhadap parameter keekonomian Lapangan X. Hasil dari analisis uji variabel PSC mendapatkan metode Uji Model Harga Gas Bumi dengan menggunakan model formula yang dilakukan eskalasi setiap tahunnya dan uji model Sharing Split sebagai metode terbaik yang dapat dipilih untuk pencapaian IRR masingmasing sebesar 20,6% dan 20,8% serta Government Take (GT) sebesar 37,4% dan 32,2%.Harga jual gas bumi yang dapat memberikan pencapaian ukuran (yardsticks) minimum keekonomian Lapangan X sebesar US$ 5,32-6,74/ MMBTU diberlakukan sebelum adanya perubahan titik serah terima gas bumi dan US$ 5,36-6,79/ MMBTU setelah adanya perubahan titik serah terima gas bumi. Jika dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasaran (market), maka harga tersebut dapat digunakan sebagai harga jual gas bumi yang kompetitif untuk industri Pupuk.

---

Over production of natural gas from gas fields in East Kalimantan is caused by the termination in allocation of previous contracted demand for exports. Contradictory to that, the needs of natural gas is still lacking (deficit). This is due to inadequacy of natural gas transportation infrastructure and less interesting selling price of domestic natural gas than the selling price of natural gas for export.

One of the supply of natural gas in the East Kalimantan region is derived from the type of stranded gas reserves. Production of Field X which become object in this paper is a one of the suppliers of natural gas to East Kalimantan region derived from the type of stranded gas reserves. In developing their field, the contractor has a constraint in achieving the economic parameters defined. Internal Rate of Return (IRR) greater than the Minimum Attractive Rate of Return (MARR) by 20% and Government share (Government Take) by 30% is used as a measure (yardsticks) of minimum economic threshold in development of Field X.

Economic analysis of Field X conducted in order to maintain the level of the economic indicators to be achieved. Gas prices, Operating Costs and part of the government and the contractor (Sharing Split) is a PSC variable analyzed to obtain the sale price of natural gas that yields to the economic parameters of Field X. The results of PSC variable test analysis showed the method of Model Price Gas Test done using a model formula which escalates each year and Sharing Split Test Model as the best methods that can be selected for achieving 20.6% and 20.8% of IRR and 37.4% and 32.2 % of Government Take respectively.

The selling price of natural gas that can give attainment of Field X's economical minimum yardsticks is US $ 5.32 to 6.74/ MMBTU applied before the delivery point changes and about US $ 5.36 to 6.79/ MMBTU after changes in the delivery point of natural gas. When compared with the prevailing price in the market then this price can be used as the selling price of natural gas is competitive for fertilizer industry."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis : (1) implementasi kebijakan Pengungkapan Aset Sukarela Dengan Tarif Final (PAS Final) di Indonesia, (2) tantangan Direktorat Jenderal Pajak atas implementasi kebijakan PAS Final, dan (3) kelebihan dan kekurangan implementasi PAS Final di Indonesia. Pendekatan penelitian ini adalah post positivist, metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kebijakan PAS Final yang merupakan rangkaian dari Undang-Undang Pengampunan Pajak, diimplementasikan secara sukarela dan tanpa berbatas waktu sepanjang Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan. Tantangan Direktorat Jenderal Pajak atas implementasi PAS Final adalah bagaimana mendorong Wajib Pajak secara sukarela bersedia mengungkapkan harta yang belum diungkapkan dan ketidaktersediaan data atas indikasi ketidakpatuhan yang menyebabkan aparat pajak kesulitan dalam menetapkan sasaran Wajib Pajak yang berpotensi ikut PAS Final, termasuk peningkatan pengawasannya. Dalam implementasinya, kebijakan ini kurang direspon oleh Wajib Pajak yang tercermin dari jumlah partisipasi peserta PAS Final yang rendah. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan ini, perlu dilakukan peningkatan pengawasan  oleh Account Representative dengan memanfaatkan basis data pajak hasil Tax Amnesty dan hasil pertukaran data dengan pihak ketiga secara maksimal. Selain itu, juga dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak  seperti Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah pada umumnya dalam perannya masing-masing antara lain mendeteksi ketidakpatuhan, mereview kembali perlunya penetapan batas waktu implementasi PAS Final, menetapkan peraturan-peraturan perpajakan yang memperluas akses otoritas pajak dalam memperoleh informasi keuangan, penentuan batas transaksi tunai dan pembaruan sistem administrasi pajak yang perlu ditindaklanjuti dan dikembangkan.

---

This thesis aims to analyze : (1) the implementation of Voluntary Asset Disclosure At Final Rates (Pengungkapan Aset Sukarela Dengan Tarif Final/PAS Final) policy in Indonesia, (2) the Directorate General of Taxation (DGT)'s challenge in implementing PAS Final, and (3) the advantage and disadvantage of PAS Final. This thesis used post positivist approach, qualitative method, data collection technique using in-depth personnel interview. The results showed that PAS Final policy, which is a series of the Tax Amnesty Law, is voluntary and implemented without time limit, as long as DGT hasn't conducted tax audit yet. The DGT's challenge in implementing PAS Final is how to encourage taxpayer to voluntarily disclose his less disclose asset and unavailability of data on indications of non-compliance has caused tax office has difficulty in setting targets of potential taxpayers who have to participate in PAS Final policy, including the increasing of supervision. PAS Final policy has poor response by the taxpayer, which was reflected in the low number of taxpayer participation. To encourage public participation in this policy, it is necessary to increase Account Representative supervision by maximizing the utilization of Tax Amnesty database and the results of data exchange with third parties. In addition, cooperation with various parties such as DGT, the Fiscal Policy Agency (BKF), the Financial Services Authority (OJK) and the government in their respective roles, detecting non-compliance, reviewing the need to set deadline of PAS Final, establishing tax regulations that increase tax authorities access in obtaining financial information, determining cash transaction limits and updating the tax administration system that needs to be followed up and developed. "

"Pengembangan formula harga gas telah dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli industri pupuk dan keuntungan yang diperoleh produsen gas. Formula diperoleh dengan metode regresi linier berganda terhadap variabel-variabel Indonesian Crude Oil Price (ICP), efisiensi pabrik, serta harga urea dan amoniak internasional dengan deviasi tertinggi 5,2% dan rata-rata 2,86%. Rata-rata harga gas ke industri pupuk berdasarkan formula hasil pengembangan sebesar 6,054 US$/MMBTU dengan rentang antara 5 - 7 US$/MMBTU. Formula hasil pengembangan mampu memberikan harga gas yang berkisar pada harga gas yang berlaku saat ini, sensitif terhadap fluktuasi ICP dan relevan terhadap trend kenaikan harga gas ke industri pupuk selama ini.

---

The gas pricing formula development is considering the fertilizer industries buying ability and the gas producer benefit. The formula obtained by multiple linear regression method with the Indonesian Crude Oil Price (ICP), plant efficiency and urea and ammonia international price as variables, with the 5.2% highest deviation and 2.86% average deviation . The formula based gas average price to fertilizer industries is 6.054 US$/MMBTU with the range between 5 - 7 US$/MMBTU. The formula is able to produce gas price range near to the actual current price, sensitive to ICP fluctuations and relevant to the gas price to fertilizer industries increasing trend."

"Harga gas bumi merupakan faktor yang vital dalam industri migas nasional. Untuk memahami nilai dari gas bumi itu secara umum, dibuatlah perhitungan netback ke sektor industri untuk memperoleh nilai netback gas bumi yang terdapat di suatu wilayah. Dalam penelitian ini dilakukan perhitungan nilai netback di wilayah Jawa Bagian Barat dan Timur. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan analisis probabilistik yang dibantu simulasi Monte Carlo.Hasil yang diperoleh dibuat dalam 3 skenario. Skenario I menjelaskan nilai netback di Jawa Bagian Barat dan Timur untuk lapangan onshore dan offshore. Skenario II menunjukkan suplai gas dari Jawa Bagian Timur untuk memasok Jawa Bagian Barat, serta skenario III yaitu nilai netback dari lokasi kilang LNG. Selisih yang diperoleh berada pada likeliest US$ 4/MMBTU yakni penurunan nilai netback akibat perubahan orientasi suplai dari ekspor ke domestik.

---

Natural gas price is one of the vital factors in National Oil and Gas Industry. To understand the value of natural gas in general, a netback calculation is made to obtain natural gas netback value in a certain region. In this research, the netback calculation to Industrial sector is developed based on Jawa Bagian Barat and Jawa Bagian Timur regions. The evaluation is based on probabilistic analysis with Monte Carlo simulation.

The results are shown in 3 scenarios. The first scenario shows netback value from onshore and offshore well in Jawa Bagian Barat and Jawa Bagian Timur. The second scenario is a case when there is supply from Jawa Bagian Timur to Jawa Bagian Barat, while the third scenario is netback value from LNG plant. The calculation results US$ 4/MMBTU which is the reduction of netback value as changes in supply orientation from export to domestic use."

"Gas bumi diletakkan sebagai salah satu pilar industrialisasi nasional. Industri petrokimia terutama industri pupuk di Indonesia saat ini mengalami kendala dalam pemenuhan bahan baku utama yaitu gas bumi. Hal ini terjadi karena kurang minatnya produsen gas untuk menjual gasnya ke Industri pupuk yang dikarenakan harga jualnya yang lebih rendah dibandingkan dijual untuk kebutuhan listrik dan industri lainnya. Harga jual yang rendah tentu membuat keuntungan yang didapat produsen gas menjadi sedikit. Untuk itu diperlukan penelitian untuk menentukan seberapa besar keuntungan atau netback value yang didapat produsen gas dan pemerintah sehingga pemerintah dapat menetukan harga jual yang lebih bersaing serta pemerintah dapat menentukan besran subsidi yang akan diberikan kepada industri pupuk dengan tepat. Penelitian ini dimulai dengan pencarian data harga gas di sektor hilir berdasarkan kontrak yang sudah ada, kemudian mencari biaya-biaya dari sektor hilir ke sektor hulu yang meliputi biaya distribusi dan pengolahan gas. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis ketidakpastian untuk mendapatkan validasi ketidakpastian skema industri gas bumi dengan simulasi Monte Carlo menggunakan piranti lunak Crystal Ball. Pada akhir penelitian ini diharapkan dapat diketahui seberapa besar netback value gas bumi untuk kebutuhan domestik secara fundamental, serta dapat menjadi bahan evaluasi terhadap harga gas bumi di sektor hulu.

---

Natural gas is placed as one of the pillars of national industrialization. Petrochemical industry especially fertilizer industry in Indonesia is currently experiencing difficulties in fulfilling the main raw materials, natural gas. This happens because of lack of interest in the gas producer to sell its gas to the fertilizer industry due to a lower selling price than the sale of electricity and other industrial needs. Lower selling price certainly makes the benefits being a little for gas producers. It is required a study to determine how much profit or netback value obtained gas producers and the government so that the government can determine the selling price is more competitive and can determine government subsidies will be given to the proper fertilizer industry.

The study begins with a search gas price data in the downstream sector based on an existing contract, then looks for the costs of the downstream to the upstream sector covering the cost of distribution and gas processing. Processing the data in this study uses uncertainty analysis to obtain the uncertainty schema validation natural gas industry with Monte Carlo simulation using Crystal Ball software. At the end of this study are expected to know how much the netback value of natural gas for domestic needs is and may be material to the evaluation of natural gas prices in the upstream sector."

"Pemerintah Indonesia mencanangkan program pembangunan ketenagalistrikan sebesar 35.000 MW untuk memenuhi pertumbuhan penggunaan listrik yang terus meningkat dengan rata-rata 8,1% pada tahun 2010-2014. Untuk menunjang program tersebut maka kebutuhan gas bumi diperkirakan akan mencapai 1063 MMSCFD di tahun 2030. Saat ini yang menjadi hambatan adalah penentuan harga gas pipa untuk sektor kelistrikan di Indonesia, karena harga gas pipa masih beragam dan belum terdapat formulasi harga gas pipa untuk sektor kelistrikan yang dapat diterapkan untuk seluruh lapangan gas di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan formulasi harga gas pipa untuk sektor kelistrikan di Indonesia. Terdapat dua sektor yang akan dianalisa, yaitu sektor Hulu (Upstream) dan sektor Antara (Midstream). Optimisasi dilakukan dengan menggunakan metode linear optimization dengan menggunakan pendekatan harga Indonesian Crude Price ('ICP') untuk harga gas hulu, lalu ditambahkan dengan komponen Toll Fee didekati menggunakan komponen panjang pipa dan diameter pipa, sehingga selanjutnya didapatkan formula harga gas pipa untuk sektor kelistrikan di Indonesia. Rata-rata harga gas untuk sektor kelistrikan berdasarkan formula hasil pengembangan memiliki rentang antara 2.63 - 6.33 US$/MMBTU tergantung pada besaran ICP, dan masih dibawah harga maksimum yang dapat diterima oleh Perusahaan Listrik Negara ('PLN'), yaitu sebesar 6.4745 US$/MMBTU. Formula hasil pengembangan mampu memberikan harga gas yang berkisar pada harga gas yang berlaku saat ini, sensitif terhadap fluktuasi ICP dan relevan terhadap trend kenaikan harga gas untuk sektor kelistrikan selama ini.

---

The Indonesian government has launched 35,000 MW electricity development program to fulfil the growth in electricity usage which continues to increase by an average of 8.1% in 2010-2014. To support the program, the natural gas demand is estimated to reach 1063 MMSCFD in 2030. Currently, the obstacle is the determination of pipeline gas prices for the electricity sector in Indonesia, because the pipeline gas price for the power sector in Indonesia are still diverse and there isn't any pipeline gas price formula that can be applied to entire gas field in Indonesia for the electricity sector.

The purpose of this study is to obtain a pipeline gas prices formulation for the electricity sector in Indonesia. There are two sectors to be analyzed, Upstream sector and Midstream sector. Optimization is done by using the linear optimization method using the Indonesian Crude Price ('ICP') price approach for upstream gas prices, then added with Toll Fee components by being approached with the pipe length and pipe diameter component, to get the pipeline gas price formula for electricity sector in Indonesia.

The average gas price for the electricity sector based on formula results has a range between 2.63 - 6.33 US $ / MMBTU depending on the ICP amount, and is still below the maximum price that can be received by the Perusahaan Listrik Negara ('PLN'), which is equal to 6.4745 US $ / MMBTU. The development formula is able to provide gas prices that range from current gas prices, sensitive to ICP fluctuations and relevant to the trend of rising gas prices for the electricity sector so far."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis hubungan penerapan kebijakan unbundling terhadap profit margin per unit dan konsentrasi pasar pada badan usaha (perusahaan) niaga gas bumi yang memasok ke sektor industri. Dilakukan regresi data panel unbalance pada 26 perusahaan selama periode tahun 2008 sampai 2014 dengan menggunakan random effect model. Pada model pertama, ditemukan bahwa kebijakan unbundling berhubungan negatif dan signifikan dengan profit margin per unit sebesar 21,6 persen. Variabel penjualan, kontrak pasokan, badan usaha swasta, dan interaksi antara unbundling dan wilayah Papua juga berkorelasi negatif dan signifikan dengan profit. Sementara konsentrasi pasar, usia perusahaan, PDB, serta interaksi unbundling dengan wilayah JBB (Jawa Barat dan Banten) berkorelasi positif dan signifikan dengan profit. Hasil estimasi model kedua menunjukkan kebijakan unbundling memiliki korelasi negatif, namun tidak signifikan terhadap konsentrasi pasar. Variabel kontrak pasokan, PDB, perusahaan swasta, dan wilayah Sumsel berkorelasi negatif dan signifikan dengan konsentrasi pasar. Sedangkan, variabel wilayah Jatim, serta interaksi unbundling dengan wilayah Sumut dan Riau berkorelasi positif dan signifikan dengan konsentrasi pasar. Penelitian ini merekomendasikan untuk mendorong masuknya pemain baru, khususnya perusahaan swasta, pada bisnis niaga gas bumi, serta menambah pasokan gas bumi yang diiringi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.

---

ABSTRAK

This research analyzes correlations between implementation of unbundling policy with profit margin per mile mile british thermal unit (mmbtu) and market concentration ratio at gas trading companies supplying gas to manufacturing industry. By using unbalanced panel data from 26 companies in the period of 2008 to 2014, the research runs regression analysis with random effect model. In the first model, the research result shows that the unbundling policy has significant negative correlation with the profit margin per mmbtu by 21,6 percent. The analysis also shows that ?sales?, ?supply?, ?private companies?, and interaction between ?unbundling? with ?Papua? region have significant negative relationship with the profit, while ?market concentration ratio?, ?years of operation", "gross domestic product (GDP)", and interaction between ?unbundling? with ?West Java and Banten? region have significant positive relationship. Based on the second model, the result shows that unbundling have negative correlation, but not significant with the market concentration ratio. The analysis also shows that ?supply?, ?GDP?, ?private companies?, and ?South Sumatera? region have significant negative relationship with the market concentration, while ?East Java? region and interaction between ?unbundling? with ?North Sumatera? and ?Riau? region have significant positive relationship. The research recommends to encourage new players, especially private companies, to enter natural gas trading business, and to increase the suplly as well as the development of sufficient infrastructure."