Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan strategi bisnis dalam era digitalisasi ekonomi saat ini adanya upaya untuk menekan pembayaran pajak sekecil mungkin dengan mengalihkan keuntungan ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak, disebut Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Automatic Exhange of Information (AEoI)menjadi salah satu bentuk upaya untuk mencegah praktik BEPS, Indonesia telah menjadi salah negara yang mengimplementasikan AEoI dalam perjanjian internasional. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan, menganalisism dan mengetahui terkait implementasi kebijakan AEoI dalam penggalian potensi penerimaan pajak, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan AEoI sudah cukup baik, dilihat berdasarkan variabel yang digunakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Selain itu, data yang telah diperoleh akan ditindaklanjuti dengan mengolah, mengidentifikasikan, dan menyebarkan data tersebut ke KPP, sehingga data yang sudah diperoleh dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

---

Development of business strategies in the current era of economic digitalization has something to do with paying taxes as small as possible with money transfers to other countries that have lower or more tax-free tax rates, called Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Automatic Information Exchange (AEoI) is one form of efforts to prevent BEPS practices, Indonesia has become one of the countries implementing AEoI in international agreements. This study was conducted to explain, analyze, and understand related to the implementation of AEoI policies in extracting potential tax revenue, this research was conducted using qualitative and data collection techniques through in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation of AEoI policy is good enough, seen based on the variables used, namely communication, resources, disposition, and organizational structure. In addition, the data that has been obtained will be followed up by processing, identifying, and disseminating the data to the Tax Office, and the data has been obtained can be utilized effectively and efficiently."

"Perusahaan tech startup mengalami perkembangan yang signifikan dalam era digital, sehingga dibutuhkan strategi, modal, dan model bisnis yang kompetitif. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi faktor penentu kesuksesan IPO dari perusahaan tech startup melalui metode PLS-SEM. Metode PLS-SEM bertujuan memprediksi korelasi dan keterkaitan antar variabel, melalui tahap validasi expert, kemudian pilot testing dari 131 responden, dan kuesioner akhir terhadap 300 orang. Hasil PLS-SEM didapatkan bahwa kesuksesan IPO berkaitan dengan variable Others (0.257), Financial (0.255), Technical (0.198), Social (0.168), dan Political (0.144) dengan koefisien prediktif Project Feasibility (0.98). Penelitian menghasilkan rekomendasi standarisasi kerja yang baik, strategi bisnis yang terstruktur, dan inovasi Business Model Canvas (BMC) perusahaan untuk berhasil melaksanakan IPO dan menarik bagi investor.

---

Tech startup companies are experiencing significant developments in the digital era, so they need a competitive strategy, capital, and innovative business model. This focus to provide strategic recommendation for IPO success of tech startup companies through the Partial Least Square of SEM method with the initial hypothesis from the research model that IPO project success can be achieved through Technical, Financial, Social, Political, and Others variable that represent the company image, prospectus and business performance. The PLS-SEM method aims to predict correlations and interrelationships between variables, through the expert validation stage, then pilot testing of 131 respondents, and a final questionnaire of 300 people. The results of the PLS-SEM show that the success of the IPO is related to the variables Others (0.257), Financial (0.255), Technical (0.198), Social (0.168), and Political (0.144) with a predictive coefficient of Project Feasibility (0.98) which means the initial hypothesis was accepted and proven by statistical parameters. The research resulted in recommendations for good standardization of work, structured business strategies, and innovation of the company's Business Model Canvas (BMC) to successfully carry out an IPO and attract investors."

"Pelaksanaan kebijakan Automatic Exchange of Information yang telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2018 ditemukan masalah dalam pemanfaatan dan pengelolahan data AEoI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan AEoI. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Direktorat Jendral Pajak dan Akademisi Pajak. Efektivitas Pelaksanaan kebijakan AEoI menggunakan teori Richard Steers. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan AEoI cukup memadai didasarkan pada indikator prespektif sistem dan tekanan perhatian prilaku manusia dilihat dengan peningkatan jumlah partisipan setiap tahun, penerapan kebijakan AEoI telah sesuai dengan standar internasional yang berlaku, kerjasama dan koordinasi yang dilakukan DJP yang terjalin selama ini meskipun ditemukan masalah pada indikator optimisasi/pencapaian tujuan yakni kendala SDM, potensi sengketa perpajakan, kualitas data yang dipertukarkan, kendala waktu, dan kendala jumlah populasi keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan AEoI yang meliputi karakterstik organisasi, karakterstik lingkungan, dan kebijakan serta praktik manajemen menunjukan bahwa faktor-faktor tersebut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan AEoI terhadap upaya penerimaan pajak. Namun karakterstik pekerja menunjukan faktor penghambat dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan AEoI.

---

The implementation of the Automatic Exchange of Information policy that has been implemented in Indonesia since 2018 found problems in the utilization and management of AEoI data. This research was carried out using a post-positivism approach and the type of descriptive research. Data were collected using in-depth interviews and literature study. Informants in this study consisted of the Directorate General of Taxes and Tax Academics. The effectiveness of AEoI policy implementation was carried out based on Richard Steers. The results of the study found that the implementation of AEoI policies is quite adequate based on system perspective indicators and the pressure of attention to human behavior seen by the increase in the number of participants every year, the implementation of AEoI policies has been in accordance with applicable international standards, cooperation and coordination carried out by DGT that has been established so far even though problems were found in optimization indicators / achievement of goals, human reseources, potential tax disputes, quality of data exchanged, time constraints, and financial population size constraints. Factors that affect the effectiveness of AEoI policy implementation which include organizational characteristics, environmental characteristics, management policies and practices show that these factors affect the effectiveness of AEoI policy implementation on tax revenue efforts. However, the characteristics of workers show an inhibiting factor in the effectiveness of AEoI policy implementation."

"ABSTRAKPenulisan thesis ini membahas mengenai implikasi penerapan Automatic Exchange of Information AEoI terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Namun, dengan meningkatnya perdagangan dan investasi dalam skala global di era globalisasi saat ini telah menyebabkan praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan melibatkan negara-negara tax haven. Praktek penghindaran pajak ini akan sulit diberantas tanpa adanya suatu media yang memfasilitasi otoritas pajak masing-masing negara untuk dapat saling bertukar informasi. Oleh karena itulah organisasi kerjasama pengembangan ekonomi OECD telah mengembangkan kerjasama di bidang perpajakan dalam hal transparansi perpajakan dan pertukaran informasi secara otomatis. Kerja sama ini dikenal dengan nama Automatic Exchange of Information AEoI . Indonesia akan secara efektif mengikuti AEoI pertahun 2018 dengan 101 negara di dunia yang telah menyatakan komitmennya menerapkan AEoI tersebut. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa penerapan AEoI akan berimplikasi pada peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak secara berkesinambungan melalui perluasan data dan basis pajak yang diperoleh. Namun, penerapan AEoI ini juga akan menimbulkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, seperti adanya kerahasiaan bank yang diatur dalam UU Perpajakan dan UU Perbankan, belum adanya jaminan terhadap hak-hak Wajib Pajak serta koordinasi antar institusi di Indonesia yang belum optimal dilakukan dalam rangka pertukaran informasi keuangan Wajib Pajak juga akan menimbulkan hambatan dalam penerapan AEoI di Indonesia. Oleh karena itulah dengan adanya AEoI, Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan regulasi aturan hukum yang ada dan aturan teknis lainnya dalam rangka AEoI, seperti melakukan revisi terhadap UU Perbankan dan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan guna mendukung implementasi pelaksanaan AEoI di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about The Implication of The Automatic Exchange of Information AEoI for Tax Revenue in Indonesia. Taxes are the largest source of state revenue in Indonesia. However, the increasing of trade and investment on a global scale in the era of globalization nowadays has led to the practice of tax evasion by taxpayers involving tax haven countries. Tax evasion will be difficult to eradicate without a media that facilitates the competent authority of each country in order to exchange of information. Therefore Organization for Economic Cooperation and Development OECD has developed a cooperation in the field of taxation in terms of transparency and exchange of tax information automatically. This cooperation known as the Automatic Exchange of Information AEoI . Indonesia will effectively apply AEOI in 2018 with 101 countries in the world who have expressed their commitment to apply the AEOI. This thesis uses normative juridical methods, has concluded that the implementation of AEoI will increase the tax compliance and tax revenue in Indonesia through the expansion of the data and tax bases. However, the implementation of AEoI would also pose obstacles in its implementation, such as the existence of bank secrecy set out in Taxation Law and Banking Law, and there rsquo s no guarantee for the confidentiality data of taxpayers. Hence the presence of the AEOI, the Indonesian government needs to set up a regulatory legal regulations and other technical rules in order for the implementation of the AEOI, as did the revision of the Banking Act and the Law on General Provisions and Tax Procedures in order to support the implementation of the AEOI in Indonesia."

"Automatic Exchange of Information merupakan sistem yang mendukung pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara yang memungkinkan bagi para wajib pajak yang membuka rekening bank di negara lain dan akan langsung terlacak di negara asal. Sehingga nantinya suatu Negara dapat mengetahui warga negaranya yang merupakan wajib pajak di Negara tersebut membuka/memiliki rekening di Negara lain dan mengetahui jika terdapat sebuah kemungkinan praktek penghindaran pajak (transfer pricing) terlebih dalam konteks pajak penghasilan. Terhadap kebijakan tersebut, Pemerintah beranggapan bahwa Automatic Exchange of Information (AEoI) sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki sistem pengelolaan informasi keuangan di Indonesia. Automatic Exchange of Information (AEoI) sendiri merupakan pengiriman informasi tertentu tentang wajib pajak pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis dan berkesinambungan dari negara sumber penghasilan atau tempat menyimpan kekayaan, kepada negara residen wajib pajak. Di Indonesia, pada saat ini, terkait dengan Automatic Exchange of Information telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang selanjutnya diundangkan menjadi undang-undang melalui UU No. 9 Tahun 2017. Melalui undang-undang tersebut, prinsip kerahasiaan yang melekat di dalam setiap produk jasa keuangan yang telah diatur dalam undang-undang, menjadi dikecualikan keberlakuannya. Padahal dipahami bahwa prinsip kerahasiaan merupakan prinsip yang sangat fundamental yang harus dimiliki oleh penyedia jasa keuangan. misalnya Bank, Asuransi, Pasar Mosal, Pedagang Berjangka Komoditi, dll.

---

Automatic Exchange of Information is a system that supports the exchange of taxpayer account information between countries which makes it possible for taxpayers who open bank accounts in other countries and will be directly traced in the country of origin. So that later a country can find out its citizens who are taxpayers in that country open/have accounts in other countries and know if there is a possibility of tax avoidance practices (transfer pricing) especially in the context of income tax. Regarding this policy, the Government considers the Automatic Exchange of Information (AEoI) as one of the strategic steps to improve the financial information management system in Indonesia. Automatic Exchange of Information (AEoI) itself is the delivery of certain information regarding taxpayers at a certain time, periodically, systematically and continuously from the country of income source or place of storing wealth, to the resident country of the taxpayer. In Indonesia, at this time, the Automatic Exchange of Information has been regulated in Government Regulation Number 1 of 2017 concerning Access to Financial Information for Tax Purposes which was subsequently promulgated into law through Law no. 9 of 2017. Through this law, the principle of confidentiality inherent in every financial service product that has been regulated by law is excluded from its application. Even though it is understood that the principle of confidentiality is a very fundamental principle that must be owned by financial service providers. e.g. Banks, Insurance, Mosal Markets, Commodity Futures Traders, etc."

"Automatic Exchange of Information merupakan solusi yang dicetuskan OECD dan negara G20 dalam mencegah praktik penghindaran pajak, khususnya pelarian dana ilegal ke luar negeri. Indonesia mulai menukarkan informasi secara otomatis pertama kali pada tahun 2018 dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Meskipun begitu, Indonesia baru mulai memanfaatkan data AEoI tersebut pada akhir tahun 2019. Penelitian ini akan menganalisis pemanfaatan data AEoI oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia serta tantangan yang dihadapi otoritas pajak dalam proses pemanfaatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kantor Pelayanan Pajak sudah mulai memanfaatkan data AEoI dengan baik untuk meningkatkan wajib pajak terdaftar dan untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak. Meskipun begitu, hasil dari penelitian ini juga mengatakan bahwa data AEoI tidak secara langsung dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia, namun data AEoI dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan kemudian dapat menghasilkan penerimaan pajak apabila wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa otoritas pajak menghadapi tantangan dalam proses pemanfaatan data AEoI berupa tantangan dalam aspek kelengkapan data, aspek teknologi, dan aspek sumber daya manusia.

---

Automatic Exchange of Information is a solution initiated by the OECD and G20 countries in preventing tax evasion practices, especially the illegal flight of funds abroad. Indonesia began exchanging information automatically for the first time in 2018 under the legal umbrella of Law Number 9 of 2017. However, Indonesia only started to utilize the AEoI data at the end of 2019. This study will analyze the use of AEoI data by the Tax Service Office in order to increasing tax revenue in Indonesia and the challenges faced by the tax authorities in the process of using it. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews and literature study as data collection techniques. The results of this study indicate that the Tax Service Office has begun to properly utilize AEOI data to increase registered taxpayers and to minimize tax avoidance practices. Even so, the results of this study also say that AEoI data cannot directly be used to increase tax revenue in Indonesia, but AEoI data can help improve tax compliance and can then generate tax revenue if taxpayers are proven not to have fulfilled their tax obligations. This study also shows that the tax authorities face challenges in the process of utilizing AEoI data in the form of challenges in aspects of data completeness, technology aspects, and human resources aspects."

"Automatic Exchange of Information (AEoI) yang diusul oleh negara-negara yang tergabung dalam G20 dan OECD ditujukan untuk mengatasi bentuk penghindaran maupun penggelapan pajak pada negara yang terkenal akan tax haven. Penelitian ini membahas dua rumusan permasalahan, yaitu pengaturan kebijakan terkait prinsip rahasia bank di Indonesia, Swiss dan Singapura dan dampak pengaturan Automatic Exchange of Information perpajakan terhadap prinsip rahasia bank yang diatur di Indonesia, Swiss, dan Singapura. Metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis-normatif dengan melakukan kajian terhadap penerapan teori-teori dan norma-norma hukum terhadap implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan prinsip rahasia bank di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di Swiss, pengaturan prinsip rahasia bank diatur Federal Law on Banks and Saving Banks 1934 dan beberapa yurisprudensi. Di Singapura, pengaturan prinsip rahasia bank diatur dalam Banking Act Chapter 19 (Revised Edition 2008). Adapun dampak dari kebijakan AEoI terhadap rahasia bank di Indonesia, Swiss, dan Singapura mengakibatkan adanya perubahan karakteristik rahasia bank, wewenang otoritas pajak dalam pembukaan rahasia bank dan jangkauan keberlakuan nasabah selaku subjek yang dituju. Peneliti menyarankan perlu dilakukan perubahan ketentuan mengenai karakteristik subjek pelapor entitas yang wajib dilaporkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2a) PMK No. 19/PMK.03/2018 agar pengaturan subjek pelapor yang dituju ditentukan secara tegas, sehingga tidak dikenakan kepada subjek pelapor yang merupakan nasabah domestik yang tidak memiliki domisili selain di negara Indonesia.

---

Automatic Exchange of Information (AEoI) proposed by countries incorporated in the G20 and OECD aimed at overcoming forms of avoidance and tax evasion in countries that are known for tax havens. As for countries that are AEoI participating countries, including Indonesia, Switzerland and Singapore. This study discusses two formulation of the problem, namely policy arrangements related to the principles of bank confidential in Indonesia, Switzerland and Singapore and the impact of the regulation of Automatic Exchange of Information taxation on the secret principles of regulated banks in Indonesia, Switzerland and Singapore. The research method used is juridical-normative research by conducting a study of the application of theories and legal norms to their implementation.

The results of the study indicate that the regulation of the principle of bank confidential in Indonesia is regulated in Law Number 7 of 1992 amanded by Law Number 10 of 1998 concerning Banking and Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking. In Switzerland, the regulation of the principle of bank confidential is regulated in Federal Law on Banks and Savings Banks 1934 and several jurisprudences. In Singapore, regulation of the principle of bank secrecy is regulated in Banking Act Chapter 19 (Revised Edition 2008). The impact of the AEoI policy on bank secrets in Indonesia, Switzerland, and Singapore has resulted in changes in the banks secret characteristics, the authority of the tax authority in opening bank secrets and the range of customer validity as the intended subject.

The researcher suggests that changes in provisions regarding the characteristics of the reporting subject must be carried out which must be reported as stipulated in Article 19 paragraph (2a) PMK No. 19/PMK.03/2018 so that the intended subject matter of the reporting subject is determined so that it is not imposed on the reporting subject who is a domestic customer who does not have a domicile other than in the country of Indonesia."

"Good governance perlu diimplementasikan tidak hanya di sektor privat, namun juga sektor publik. Sebagai wujud dari implementasi Good Public Governance (GPG), Kementerian Keuangan telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan terkait Automatic Exchange of Information (AEOI). Dengan adanya kebijakan AEOI, Kementerian Keuangan dapat memperoleh akses yang luas untuk mengumpulkan informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan demi penguatan basis data perpajakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan AEOI di Kementerian Keuangan berdasarkan pedoman OECD dan menganalisis pelaksanaan kebijakan AEOI sebagai upaya implementasi GPG di Kementerian Keuangan berdasarkan pedoman Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Dalam kaitannya dengan implementasi GPG, penulis menggunakan pedoman yang dibuat oleh KNKG sebagai acuan. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder seperti peraturan-peraturan, laporan dan dokumen terkait AEOI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kementerian Keuangan telah menerapkan AEOI sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh OECD. Implementasi AEOI di Kementerian Keuangan juga telah selaras dengan nilai-nilai GPG menurut pedoman KNKG.

---

Good governance needs to be implemented not only in the private sector, but also in the public sector. As a manifestation of the implementation of Good Public Governance (GPG), the Ministry of Finance has committed itself to international agreements in the field of taxation related to Automatic Exchange of Information (AEOI). With the AEOI policy, the Ministry of Finance can gain broad access to collect financial information for tax purposes in order to strengthen the tax database so that it can meet the needs of tax revenues. This study aims to analyze the AEOI policy in the Ministry of Finance based on the OECD guidelines and analyze the implementation of the AEOI policy as an effort to implement GPG in the Ministry of Finance based on the Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) guidelines. In relation to the implementation of the GPG, the authors use the guidelines made by the KNKG as a reference. The data used are primary data obtained through interviews and secondary data such as regulations and reports related to AEOI. This study concludes that the Ministry of Finance has implemented AEOI according to the guidelines set by the OECD. The implementation of AEOI at the Ministry of Finance is also aligned with GPG values according to the KNKG guidelines."

"Sebagai salah satu sumber penerimaan negara terbesar, pajak, proyeksi target penerimaan pajak meningkat setiap tahun. Sayangnya, peningkatan tersebut diikuti dengan adanya kekurangan penerimaan (shortfall). Hal tersebut terjadi karena adanya praktik penghindaran pajak. Meski tidak dilakukan dengan cara yang melanggar hukum, namun penghindaran pajak dapat mengurangi potensi penerimaan negara. Meski strategi pencegahan penghindaran pajak (anti-tax avoidance) dan implementasi akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (AEoI) membahas berbagai bentuk penghindaran pajak, tujuan dari kedua peraturan tersebut dapat tidak tercapai. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: (1) Bagaimana pengaturan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) pada sektor penanaman modal asing (foreign direct investment) dalam hukum perpajakan Indonesia?; (2) Bagaimana celah hukum dan hambatan dalam pengaturan strategi pencegahan penghindaran pajak (anti-tax avoidance) dan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (automatic exchange of financial account information) di Indonesia? Baik strategi anti-tax avoidance dan AEoI ada untuk mengurangi dan mencegah dilakukannya praktik penghindaran pajak pada sektor penanaman asing yang terdiri dari transfer pricing, thin capitalization, dan treaty shopping. Berbagai kebijakan dan peraturan telah diimplementasikan untuk memastikan tidak terjadi kekurangan penerimaan negara dari pajak. Kebijakan dan peraturan tersebut antara lain adalah arm’s length principle, debt equity ratio, dan anti-treaty shopping. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta studi pustaka mengenai tax avoidance dan hukum perpajakan Indonesia, skripsi ini menemukan bahwa pemerintah Indonesia bersama dengan otoritas perpajakan yakni DJP masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam memastikan pemberantasan penghindaran pajak pada penanaman modal asing

---

As one of the largest sources of a country’s revenue, tax, national tax projection increases every year. Unfortunately, the increase is followed by shortfalls. This is due to practices of tax avoidance. Although it is not conducted illegally, it reduces government’s potential income. While anti-tax avoidance strategies and the implementation of the automatic exchange of financial account information (AEoI) address some forms of tax avoidance, the goal of the aforementioned regulations may not be achieved. Based on this, the problems that can be formulated are: (1) How does the regulation of tax avoidance in the foreign investment sector in Indonesian taxation law?; (2) What are the legal loopholes and obstacles in the regulation of anti-tax avoidance strategies and the automatic exchange of financial account information in Indonesia? Both anti-tax avoidance measures and AEoI are put in place to reduce and prevent tax avoidance practices in the FDI sector which include transfer pricing, thin capitalization, and treaty shopping. Numbers of policies and regulations are implemented to ensure that there’s no shortfall in national income from taxes. Those policies and regulations include the arm’s length principle, debt equity ratio, and anti-treaty shopping. Through normative legal studies by using some literature regarding tax avoidance and Indonesia’s taxation law, this thesis found that Indonesian government along with tax authority known as DJP still encounter some challenges and loopholes to ensure the eradication of tax avoidance on FDI."

"ABSTRAKNama : Maria Yashinta Tri Indra MawartyNPM : 1606846024Program Studi : PascasarjanaJudul : Tinjauan Hukum Atas Penerapan Automatic Exchange of Information AEOI Dalam Perpajakan Dikaitkan Dengan Prinsip Kerahasiaan Perbankan Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, diperlukan basis data perpajakan yang memadai. Hal ini merupakan konsekuensi dari penerapan sistem self assessment, dimana basis data tersebut akan digunakan untuk membuktikan apakah penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sudah benar. Apabila diketahui masih salah, maka data tersebut akan digunakan sebagai dasar tindakan koreksi. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia telah mengikuti perjanjian internasional dimana didalamnya menyatakan komitmen untuk melakukan pertukaran informasi keuangan otomatis baik untuk dalam maupun luar negeri. Perjanjian internasional dalam rangka pertukaran informasi keuangan tersebut telah disetujui oleh pemerintah bersama DPR serta telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai penerapan Automatic Exchange of Information AEOI dalam perpajakan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keterkaitan penerapan peraturan Automatic Exchange of Information AEOI dengan prinsip kerahasiaan perbankan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian penulis, penerapan Automatic Exchange of Information AEOI di Indonesia telah memberikan kepastian hukum, baik bagi pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas perpajakan maupun bagi masyarakat selaku Wajib Pajak. Hal ini diwujudkan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 23A UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam penerapannya. Dalam keterkaitannya dengan prinsip kerahasiaan perbankan, dengan diberlakukannya UU No. 9 Tahun 2017, maka kerahasiaan perbankan untuk kepentingan perpajakan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini telah sesuai dengan asas lex posteriori derogat lege priori dan asas lex specialis derogat lege generalis. Kata kunci: Pertukaran Informasi Perpajakan, AEOI, Prinsip Kerahasiaan Perbankan

---

ABSTRACTName Maria Yashinta Tri Indra MawartyNPM 1606846024Study Program PostgraduateJudul Legal Review of the Implementation of Automatic Exchange of Information AEOI in Taxation Associated with Principles of Banking Secrecy Taxes are a very important source of state revenue for governance and the implementation of national development. In order to increase tax revenue, an adequate tax database is needed. This is a consequence of applying a self assessment system, which the database will be used to verify whether the tax calculation, remittance and reporting done by the Taxpayer is correct. If known to be false, the data will be used as a basis for corrective action. In connection with this, Indonesia has followed international agreements in which it states a commitment to conduct automatic financial information exchange for domestic as well as overseas. The international agreement for the exchange of financial information has been approved by the government and the Parliament and has been ratified by Law No. 9 of 2017 concerning the Determination of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2017 concerning Access to Financial Information for the Interests of Taxation into Law. In this research the authors examine the application of Automatic Exchange of Information AEOI in taxation in Indonesia based on the prevailing laws and regulations and the linkage of the application of Automatic Exchange of Information AEOI rules with the principle of banking secrecy. The research method used in this research is law juridical normative research. The normative juridical approach is an approach based on the main legal material by examining the theories, concepts, legal principles and legislation relating to this research. Based on the author 39 s research, the application of Automatic Exchange of Information AEOI in Indonesia has provided legal certainty, both for the government, in this case the Directorate General of Taxation as the tax authorities as well as for the community as Taxpayers. This is manifested by the fulfillment of the provisions of Article 23A of the 1945 Constitution as the constitutional basis in its application. In relation to the principle of banking secrecy, with the enactment of Law No. 9 of 2017, then banking secrecy for tax purposes is declared null and void. This is in accordance with the principle of lex posteriori derogat lege priori and lex specialis derogat legis generalist principle. Keywords Automatic Exchange of Information, AEOI, Principles of Banking Secrecy "