Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Maraknya komersialisasi kesenian membuat perubahan Jakarta Movement of Inspiration (JKTMOVEIN) dari sebuah kelompok kesenian berbasis relawan menjadi bisnis menarik untuk diteliti karena akan memberikan gambaran mengenai kompleksitas praktik kelompok seni pertunjukan. Dalam penelitian ini dapat kita lihat bahwa praktik para anggota berubah ketika kelompok berubah menjadi sebuah badan usaha, sebagian anggota bertahan dan sebagian lainnya meninggalkannya. Anggota yang bertahan pun ada yang tidak mempermasalahkan perubahan namun ada yang kemudian menuntut berbagai hal yang menjadi fokusnya, seperti uang ataupun tambahan waktu untuk belajar. Perbedaan perubahan praktik ini pun mengubah cara para pemegang kuasa menjalankan kelompok. Penelitian skripsi ini dilakukan dengan metode etnografi dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah participant observation, wawancara mendalam, dan studi literatur.

---

The rise of commercialization of the arts made it very interesting to see the shift of Jakarta Movement of Inspiration (JKTMOVEIN) from a voluntary association to a business unit. This research will give us a description on the complexity of the practices inside of a performing arts group. In this research, we will see how the practices of the members change when the group transforms into a business unit, some stayed but others left. The ones who stayed vary in their reception towards the change, some of them dont mind at all but others demand things that is deemed important for them such as money or more time to practice. This difference of change of practices among the members changed how the group leaders run the group. This research is conducted with ethnography methodology and uses participant observation, in-depth interview, and literature review to gather its data."

"ABSTRAKTugas praktisi PR adalah menciptakan publisitas melalui kerja sama dengan pihak pers/wartawan dengan tujuan menguntungkan citra lembaga atau organisasi yang diwakilinya melalui fungsi media relations. Organisasi Jakarta Movement of Inspiration (JKTMOVEIN) memperkenalkan identitas organisasi dan rangkaian acara perdananya ?Musikal Sekolahan? melalui media massa dan online yang melibatkan peran media relations. Analisis pada kegiatan media relation Organisasi JKTMOVEIN menunjukkan bahwa upaya tersebut berhasil baik. Hal ini tampak dari hasil publisitas organisasi yang optimal di berbagai media massa yang dipilih menjadi media partner.

---

ABSTRACT

PR practitioners task is to create publicity through cooperation with the press / journalists with the aim of favorable image of the institution or organization represented through media relations function. Jakarta Organization Movement of Inspiration (JKTMOVEIN) introduced the organization's identity and the series premiere "the School Musical" through mass media and online that involve the role of media relations. Analysis on the activities of media relations JKTMOVEIN Organization show that the effort is successful. This is evident from the results of optimal organizational publicity in various media were chosen as media partner."

"Fokus penelitian ini adalah menggali unsur praktek cerdas dari keberhasilan praktek permodelan ASCA (Accumulating Savings and Credit Association) yang diinisiasi Wahana Visi Indonesia di Kecamatan Kramat Jati dan Jatinegara dengan konteks perkotaan. Penerapan praktek permodelan ASCA ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dengan menciptakan akses permodalan di kelompok kecil. Jenis penelitian merupakan deskriptif menggunakan data kualitatif dengan didukung data kuantitatif dengan studi kasus sebagai strategi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan kemunculan unsur praktek cerdas di hampir seluruh mekanisme simpan pinjam yang dilakukan kelompok-kelompok permodelan ASCA tersebut maupun pada lembaga penyelenggara. Walaupun terjadi kendala pada setiap proses pelaksanaan baik di kelompok maupun lembaga penyelenggara, kelompok terbukti mampu bertahan hingga kini. Penelitian ini menyampaikan bahwa keberhasilan kelompok untuk berlanjut dan berdampak positif dikarenakan adanya unsur-unsur praktek cerdas dalam mengimplementasikan permodelan ASCA.

---

This research focuses on identifying best practice elements of the practice of ASCA (Accumulating Savings and Credit Association) modelling initiated by Wahana Visi Indonesia in Kramat Jati and Jatinegara district which located in urban area. The practice aim to solve poverty issue by creating an access to savings and loan in small group. This study is descriptive type of research using qualitative approach supported by quantitative data and case study as the strategy.

The result shows that the best practice elements are in almost all savings and loan mechanisms in the groups and also implementing organisation as well. Although challenges occur in every step of process in the groups and the implementing organisation, the groups survive and continue running. This research reveals that the groups likely to sustain and show positive impact in implementing ASCA modelling by adding best practice elements."

"Kebijakan sistem merit merupakan sebuah pendekatan pengelolaan kepegawaian yang berfokus pada kompetensi, kualifikasi dan kinerja. Kebijakan sistem merit memiliki proses formulasi yang dinamis sehingga tercermin dalam implementasinya sejak tahun 2014. Kebijakan Sistem Merit diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Permasalahan seperti pembagian kewenangan yang beririsan hingga distorsi kebijakan menjadi poin penting untuk menilik lebih jauh mengenai proses dalam implementasi kebijakan sistem merit. Berdasarkan implementasinya, kebijakan sistem merit tidak terlepas dari berbagai dinamika yang dikelola oleh empat aktor kelembagaan meliputi Kementerian PANRB, KASN, BKN dan LAN. Oleh karena itu, peneliti membahas implementasi kebijakan melalui proses relasi antar aktor kelembagaan dan faktor yang menentukan keberhasilan dalam menggerakan kebijakan sistem merit. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor yang menentukan keberhasilan relasi antar aktor kelembagaan dan menggambarkan bentuk jaringan dalam implementasi kebijakan sistem merit dalam perspektif network governance yang dikemukakan oleh Provan dan Kenis (2008). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang digunakan berasal dari wawancara mendalam serta beberapa studi kepustakaan pada data sekunder. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pada analisis faktor keberhasilan terdapat empat indikator keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan sistem merit, yakni kepercayaan yang kuat, jumlah partisipan yang tidak kompleks, aktor memiliki kondisi yang sama untuk mencapai tujuan bersama, serta kompetensi antar aktor yang saling menguatkan dan kemampuan merespon permintaan eksternal. Selain itu, ditemukan faktor lain yang menjadi kendala yakni, kebutuhan aktor belum dapat diakomodasi dengan baik, konsensus yang belum begitu kuat, penerimaan informasi antar aktor kelembagaan yang belum terdistribusi dengan baik, persamaan persepsi yang belum kuat, kurangnya keterampilan koordinasi antar aktor kelembagaan karena perbedaan persepsi, informasi hingga perilaku ego sektoral. Dapat disimpulkan bahwa relasi aktor kelembagaan dalam proses implementasi kebijakan sistem merit memenuhi karakteristik yang dimiliki pada bentuk shared-governance. Rekomendasi yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah Kementerian PANRB, KASN, BKN dan LAN untuk meningkatkan intensitas koordinasi baik dengan internal maupun eksternal kelembagaan. Adapun kegiatan koordinasi dapat dilakukan setiap masa triwulan untuk memfasilitasi lintas aktor dalam melakukan sinkronisasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan.

---

Merit system policy is a management approach that focuses on competence, qualification and performance. Merit system policy has a dynamic formulation process that has been reflected in its implementation since 2014. The Merit System Policy is mandated through Law No. 1. 5 of 2014 on the State Civil Apparatus. Problems such as the distribution of authorities that range from policy distortion to policy distortion become important points for further consideration of the process in the implementation of the merit system policy. Based on its implementation, the merit system policy is independent of various dynamics managed by four institutional actors including the Ministry of PANRB, KASN, BKN and LAN. Therefore, researchers discuss policy implementation through the process of relationships between institutional actors and the factors that determine success in mobilizing merit system policies. This study aims to illustrate the factors that determine the success of the relationship between institutional actors and to illustrate the network form in the implementation of the merit system policy in the perspective of network governance proposed by Provan and Kenis (2008). This study used a post-positivist approach. The data used came from in-depth interviews as well as several library studies on secondary data. The findings of this study show that in the analysis of success factors there are four indicators of success in the process of implementing merit system policy: strong trust, non-complex number of participants, actors have the same conditions for achieving common goals, as well as competence between actors that strengthen each other and respond to external requests. In addition, there are other factors that become obstacles namely, the needs of actors cannot be properly accommodated, the consensus that is not yet so strong, the information acquisition between institutional actors that has not been well distributed, the perceptual similarities that have not been strong, lack of coordination skills between institutional actors due to differences in perceptions, information, and sectoral ego behavior. It can be concluded that the institutional actor relationship in the process of implementing the merit system policy meets the characteristics it has in the shared-government form. Recommendations that can be given in this study are the Ministry of PANRB, KASN, BKN and LAN to increase the intensity of coordination with both internal and external institutions. Coordination activities can be carried out every quarter to facilitate cross-actors in synchronizing policies related to the implementation of their duties and functions."

"ABSTRAKPendahuluan: Skripsi ini membahas mengenai dampak perubahan iklim terhadap kesehatan manusia, salah satunya penyakit diare. Penyakit diare masih menjadi ?pembunuh? kedua setelah pneumonia pada anak-anak. Di Indonesia sendiri, penyakit diare masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat. Penyakit diare yang terjadi masih erat kaitannya dengan kurangnya akses air bersih, sanitasi yang kurang memadai, dan air minum yang belum aman. Dalam penelitian ini mencoba melihat variasi iklim (suhu, kelembaban, curah hujan, dan hari hujan) terhadap kasus diare yang terjadi. Metode dan disain studi: Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari Unit Surveilan Epidemiologi Dinas Kesehatan DKI Jakarta wilayah Jakarta Selatan untuk kasus diare dari tahun 2007-2011. Sedangkan data variasi iklim didapat dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Ciputat dari tahun 2007-2011. Penelitian ini menggunakan desain studi ekologi dengan menggunakan analisis regresi linear. Hasil: Pengujian statistik terhadap semua variabel bebas dan terikat, ditemukan hubungan yang bermakna antara jumlah kejadian kasus diare dengan curah hujan (p=0,004) dengan kekuatan hubungan sedang (r=370). Sedangkan variabel iklim lain seperti suhu, kelembaban, dan hari hujan tidak menunjukkan hubungan yang bermakna terhadap kejadian kasus diare di Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2007-2011.

---

Abstract Introduction: This thesis discuss about the impacts of climate change on human health, one of which diarrheal disease. Diarrheal disease is still be the second "killer" after pneumonia in children. In Indonesia, diarrheal disease remains a public health problem. Diarrheal disease that occurs is closely related to the lack of access to clean water, inadequate sanitation, and unsafe-drinking water. In this thesis tried to look at variations of climate (temperature, humidity, rainfall, and rainy days) in cases of diarrhea occur. Methods and study design: This thesis uses secondary data taken from the Epidemiologi Surveillance Unit in Jakarta Health Agency for cases of diarrhea from the years 2007-2011. While the climatic variations data obtained from the Meteorology, Klimatologi and Geophysics Agency Region II Ciputat of the year 2007-2011. This study uses ecological study design, and using linear regression analysis. Results: Statistical testing of all the independent and dependent variables, found a significant association between incident cases of diarrhea diseases with rainfall (p=0.004) with the strength of the relationship being (r = 0.370). While other climate variables such as temperature, humidity, and rainy days do not show a significant relationship to the incidence of diarrhea in South Jakarta in 2007-2011."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis hambatan pemerintah Indonesia menyelesaikan negosiasi pembaruan perjanjian perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia (BTA). Pertanyaan penelitian ini adalah mengapa pemerintah Indonesia belum menyelesaikan negosiasi pembaruan perjanjian BTA Indonesia-Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan proses triangulasi untuk mengolah lebih dari satu jenis sumber data. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumentasi dan wawancara. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teori Two-Level Games oleh Robert Putnam (1988). Alasan yang menyebabkan pemerintah Indonesia masih belum dapat menyelesaikan perjanjian perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia (BTA) adalah pemerintah Indonesia di tingkat domestik belum memiliki sikap dasar yang mengakibatkan negosiasi di tingkat bilateral Indonesia-Malaysia tidak berjalan. Terdapat empat kondisi yang mempengaruhi Indonesia di tingkat domestik belum memiliki sikap dasar, yaitu (1) Indonesia menghadapi berbagai kepentingan domestik yang menyulitkan Indonesia menghasilkan posisi dasar yang kuat, (2) Indonesia belum memiliki landasan hukum tentang perdagangan perbatasan yang lengkap sebagai pembahasan Indonesia menindaklanjuti pembaruan perjanjian BTA, (3) daya tawar pemerintah Indonesia yang rendah terhadap Malaysia, (4) Indonesia terjebak dilema kepentingan antara kepentingan domestik dan kepentingan Malaysia. Empat kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi proses negosiasi di tingkat bilateral dan mengakibatkan pemerintah Malaysia memiliki sikap status quo terhadap perubahan perjanjian BTA.

---

This thesis aims to analyze obstacles for the Indonesian Government to complete negotiations on the renewal of the Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement (BTA). The research question was on why the Indonesian Government had not yet completed negotiations on renewing the Indonesia-Malaysia BTA. This study used a qualitative analysis method with a triangulation process. Data collection techniques were documentation studies and interviews. To answer the research question, the Two-Level Games theory by Robert Putnam (1988) was used. The main argument of this research is that the Indonesian Government is still unable to complete the renewal of BTA because, at the domestic level, the Indonesian Government has not yet had an outlook on border trade, which has resulted in negotiations at the bilateral level not proceeding. This indicates four factors that contribute to the phenomenon. First, Indonesia faces various domestic interests that complicate the country to deliver a strong basic position. Second, Indonesia has not yet had a complete legal basis on border trade as a discussion to follow up on the BTA renewal. Third, the Indonesian Government’s bargaining power is low against Malaysia. Fourth, Indonesia has been trapped in a dilemma between domestic interests and Malaysian interests. These four conditions affect the negotiation process at the bilateral level and result in the Malaysian Government having a status quo towards the renewal of the BTA."

"Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kesimpulan umum tentang kemungkinan entitas politik di wilayah tak berpemerintahan membentuk otoritas alternatif, melalui studi kasus kelompok Ahrar Syam dalam perang Suriah selama 2011-2016. Untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat, pesan-pesan Ahrar Syam dianalisis dengan teori citra dan teori identitas sosial. Temuan menunjukkan bahwa Ahrar Syam adalah metamorfosis gerakan Salafi Jihadi yang terbuka terhadap kelompok luar dan strategi moderat untuk membentuk negara Islam di Suriah. Ahrar Syam tidak menerima negosiasi apa pun yang melibatkan rezim Suriah, sehingga beberapa upaya penyelesaian konflik menemui jalan buntu. Implikasi temuan ini, perang Suriah akan cenderung berlanjut dan solusi apa pun yang dipaksakan dari luar tidak akan mencerminkan realitas di dalam wilayah Suriah dan berakhir dengan kegagalan berulang.

---

This study aims to find a conclusion about the possibility of political entities in the ungoverned territories forming an alternative authority, through case studies of Ahrar Sham group in Syria's war during the 2011-2016 war. To get an accurate conclusion, the messages of Ahrar Sham analyzed by image theory and social identity theory. The findings indicate that the Ahrar Sham is the metamorphosis of Salafi Jihadi movement that opens itself to the outside groups and implement a moderate strategy to establish Islamic state in Syria. Ahrar Sham does not accept any negotiations involving the Syrian regime, so some efforts to resolve the conflict ended in a stalemate. Implications of these findings, Syria's war would be likely to continue and any solution imposed from outside may not reflect the realities inside Syria and ended up with repeated failure."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi bagaimana pasangan courtship antar budaya beda agama dalam menegosiasikan identitas mereka. Di Indonesia, khususnya Jakarta, seseorang akan sering kali bertemu dan berinteraksi dengan seseorang yang mempunyai latar belakang yang berbeda, hasil dari meningkatnya aktivitas hubungan antar budaya adalah jatuh cinta dengan seseorang dari latar belakang budaya yang berbeda. Maka dari itu, seseorang yang jatuh cinta dengan seseorang yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda akan menjumpai halangan pada perjalanan mereka, terutama penolakan dari lingkungan sosial. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah identitas seseorang dalam hal ini agama tidaklah selalu menjadi alasan penolakan dari lingkungan sosial mereka terutama keluarga, tetapi ada juga masalah status sosial ekonomi maka dari itu negosiasi identitas akan bergantung pada hal apa yang menjadi penolakan lingkungan sosial mereka.

---

This study aims to analyze and find out how intercultural interfaith couple negotiate their identities with each other. In Indonesia, especially Jakarta, someone will often meet and interact with other people who have different backgrounds, the result of increasing activities between intercultural relationships is falling in love with someone who has a different cultural background. Therefore, people who have a love relationship with someone who have different culture will encounter obstacles in their journey, especially resistance from the social environment. This study uses a constructivist paradigm with a qualitative research approach. The results of this study is, identity in this case religion is not always an obstacle for informants to proceed to the stage of marriage but there are other reason like social economy status that depends on informant famlily background. Therefore identity negotiation will depend on what is the reason behind the resistance of informant social environment."

"Di Indonesia penerapan Self Assessment System menimbulkan permasalahan ketidakpatuhan Wajib Pajak. Hal ini karena kesadaran pajak masih rendah, yang disebabkan kurangnya pengetahuan perpajakan pada masyarakat. Penelitian ini membahas pentingnya penanaman pengetahuan perpajakan sejak kecil untuk menciptakan kesadaran pajak dengan mengambil studi kasus siswa didik pada Sekolah Menengah Pertama di DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa SMP dan sederajat di DKI Jakarta belum memahami sepenuhnya hakikat fungsi pajak yaitu mengenai peranan pajak terhadap negara dan pemerintah.

---

In Indonesia, the implementation of Self Assessment System raises taxpayer noncompliance issues. This is because the tax awareness is still low due to lack of knowledge of taxation in society. This study discusses the growing importance of tax knowledge from childhood to create awareness of the tax by taking a case study of students at the junior high school students in Jakarta. The approach used in this study is qualitative with descriptive method. Results of this study showed that junior high school students and equal in Jakarta do not fully understand nature function of the tax which is has important role for country and government."

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada proses pengambilan keputusan serta faktor-faktor yang melatarbelakangi proses pengambilan keputusan aktor-aktor peradilan pidana anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ABH di Jakarta. Masalah penelitian ini dilandasi pada fenomena penempatan ABH dalam lembaga pemasyarakatan yang kerap dilakukan aktor peradilan pidana anak, meskipun sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah menganut asas keadilan restoratif serta asas perlindungan dan kepentingan terbaik anak, yang notabene-nya diterapkan sebagai usaha untuk menjauhkan ABH dari hukuman penjara. Penelitian ini mengambil studi kasus pada aktor peradilan pidana anak di Jakarta Selatan. Aktor peradilan pidana anak di Jakarta Utara turut diteliti sebagai langkah konfirmasi terhadap temuan data di Jakarta Selatan. Teori focal concerns of criminal justice decision-making digunakan sebagai pisau analisa primer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara terhadap aktor-aktor peradilan anak, ABH, serta melakukan observasi persidangan anak. Analisa data menggunakan teknik deskriptif-interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak sepenuhnya menerapkan asas keadilan restoratif serta asas perlindungan dan kepentingan terbaik anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan aktor-aktor peradilan pidana anak masih berlandaskan pada falsafah peradilan retributif. Sementara itu, aspek-aspek sosial ABH hanya dijadikan sebagai faktor sekunder dalam proses pengambilan keputusan. Reformasi paradigma sistem peradilan anak di Indonesia diperlukan agar sistem peradilan anak serta proses pengambilan keputusan aktor-aktor peradilan anak terhadap ABH sepenuhnya berorientasi pada asas keadilan restoratif, asas kepentingan terbaik anak, asas perlindungan anak, serta keadilan sosial.

---

ABSTRACTThis study focuses on the decision making process undertaken by the juvenile justice actors. This study also focuses on the factors that become the background of the decision making process. The case studies were taken on juvenile justice actors in South Jakarta with comparison to North Jakarta. This study uses the focal concerns of criminal justice decision making from Steffensmeier, Kramer, Ulmer 1998 . This study used a qualitative approach, using interviews and observation as data collection techniques. The data were analyzed using descriptive interpretative techniques. The results showed that the principle of restorative justice and protection of the child are not fully implemented in the juvenile justice process. Factors that effect the decision making process are still based on retributive philosophy of justice. Meanwhile, the social aspect is only used as a secondary factor. Paradigm reform of the juvenile justice is needed, so that the decision making process can be completely oriented to restorative justice, the best interest of the child, child protection, and social justice."