Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai strategi penolakan hasil pemilu Kamboja pada tahun 2013 oleh oposisi Cambodia National Rescue Party. Strategi ini dilakukan dengan cara-cara yang memicu kemarahan Cambodia People’s Partysebagai partai penguasa di Kamboja. Sehingga berdampak terhadap pelemahan oposisi Cambodia National Rescue Partyyang merupakan satu-satunya partai oposisi terbesar di Kamboja sejak pemilu 2013. Dengan menggunakan teori opposition party modesoleh Anthony King penulis melihat peristiwa yang terjadi sejak pemilu 2013 hingga menjelang pemilu 2018 sebagai konflik antara legislatif dengan eksekutif. Penelitian ini memiliki argumentasi bahwa pembubaran oposisi Cambodia National Rescue Partymenjelang pemilu 2018 merupakan tujuan utama Cambodia People’s Party dalam reaksinya menanggapi strategi penolakan hasil pemilu 2013 di Kamboja oleh oposisi Cambodia National Rescue Party.

---

This study discusses the strategy of rejecting the results of the Cambodia elections in 2013 by the opposition Cambodia National Rescue Party. This strategy was carried out in ways that sparked the anger of the Cambodia People’s Party as the ruling party in Cambodia. So it has an impact on the weakening of the Cambodia National Rescue Party opposition which is the single largest opposition party in Cambodia since the 2013 elections. Using the theory of opposition party modes by Anthony King the authors see events that took place from the 2013 elections until the 2018 elections as conflicts between the legislative and executive. This research has the argument that the dissolution of the opposition Cambodia National Rescue Party ahead of the 2018 elections is the main goal of the Cambodia People's Party in its reaction to responding to the strategy of rejecting the 2013 election results in Cambodia by the opposition Cambodia National Rescue Party."

"Penelitian ini memiliki argumen yang menyatakan bahwa praktik electoral authoritarian regime yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Hun Sen dan Cambodia Peoples Party CPP berdampak terhadap persaingannya dengan Cambodia National Rescue Party CNRP. Adapun, klaim tersebut didasarkan pada sejumlah temuan selama pemilu tahun 2013 berlangsung yang menunjukkan bahwa CPP cenderung menerapkan strategi intimidasi politik, penyalahgunaan sumber daya negara serta praktik-praktik kecurangan, seperti vote buying, manipulasi suara, hingga hal yang bersifat administratif seperti hilangnya nama sejumlah masyarakat Kamboja dari daftar pemilih. Hal tersebut yang kemudian turut memengaruhi munculnya persaingan yang tidak berimbang antara CPP dan CNRP. Untuk itu, perspektif teoritis yang digunakan sebagai landasan analisis adalah teori electoral authoritarian regime oleh Andrea Schedler dan teori competitive authoritarianism yang dicetuskan oleh Steven Levitsky dan Lucan Way.

---

This research argues that the electoral authoritarian regime run by Hun Sen and the Cambodia Peoples Party CPP had an impact on his competition with the Cambodia National Rescue Party CNRP. This argument is based on the findings during the 2013 elections, in which the CPP were guilty of political intimidation, abuse of state resources, vote buying and administrative matters such as the loss of the names of several Cambodian people from the voter list. All these things resulted in an unfair competition between the CPP and the CNRP. The theoretical perspective used in this research is the electoral authoritarian regime theory Andrea Schedler and competitive authoritarianism theory by Steven Levitsky dan Lucan Way.

"

"Penelitian ini membahas mengenai fenomena kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013. Pertanyaan penelitian ini adalah mengapa CPP mengalami kekalahan di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan teori Dominant Party Authoritarian Regimes dari Kenneth Greene dan konsep International Election Observation dari Thomas Carothers. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan analisis dan data sekunder dari kajian literatur. Hasil pembahasan dan analisis tulisan ini menemukan tiga kondisi yang melatarbelakangi kekalahan CPP di wilayah urban pada pemilu tahun 2013. Pertama, penurunan kinerja dan permasalahan dalam pemerintahan Hun Sen. Kedua, perbedaan isu dan strategi kampanye yang digunakan oleh CPP dan CNRP. Ketiga, penurunan praktik intimidasi politik oleh militer.

---

This thesis discusses about CPP rsquo s defeat in Cambodia rsquo s urban areas on 2013 general election. In particular, this thesis questions why CPP was defeated in Cambodia rsquo s urban areas on 2013 general election. To answer this question, this thesis uses Dominant Party Authoritarian Regimes from Kenneth Greene and International Election Observation concept from Thomas Carothers. This thesis uses qualitative method, by gathering primary data from indepth interview and secondary data analysis from literature review. This thesis finds that there are three main conditions that lead to the defeat of CPP in urban areas on 2013 general election. First, the decreasing performance and problems in Hun Sen Regimes. Second, differences of issues and campaign strategies used by CPP and CNRP. Third, the decrease of political intimidation practice by the military."

"ABSTRAKKamboja merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem pemilu otoriter. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh partai penguasa, Cambodia People's Party (CPP), sebagai sarana untuk mendominasi kursi parlemen Kamboja hingga pemilu tahun 2008. Namun, peta kekuatan partai politik di Kamboja mengalami perubahan pada pemilu tahun 2013. Pada pemilu tersebut, perolehan kursi CPP mengalami penurunan signifikan dan menjadi hasil terburuk bagi mereka sejak pemilu tahun 1998. Penurunan tersebut utamanya dilatarbelakangi oleh kegagalan CPP dalam mendapatkan kursi terbanyak di empat wilayah urban Kamboja: Kampong Cham, Phnom Penh, Prey Veng, dan Kandal, yang memiliki proporsi jumlah kursi terbanyak. Padahal, CPP sebelumnya tidak pernah mengalami kekalahan di keempat wilayah tersebut secara bersamaan. Artikel ini berargumen bahwa kekalahan CPP dalam rezim otoriter disebabkan oleh kondisi-kondisi penting yang terjadi di Kamboja. Dengan mengelaborasi teori Dominant Party Authoritarian Regimes dan konsep pengawas pemilu internasional, artikel ini melihat tiga kondisi penting yang terjadi di Kamboja yang menjadi penyebab menurunnya suara CPP di perkotaan, yaitu: kebijakan pemerintahan Hun Sen yang menyebabkan permasalahan dalam masyarakat, menguatnya partai oposisi dan keberhasilan isu dan strategi kampanye yang digunakan, dan peran pengawas pemilu internasional dalam menurunkan praktik intimidasi politik oleh militer. Dalam mengumpulkan data, artikel ini menggunakan metode kualitatif, dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder dari kajian literatur."

"Represi merupakan salah satu strategi efektif yang dapat dimanfaatkan oleh suatu rezim untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun, pemanfaatan represi sebagai strategi mempertahankan kekuasaan memiliki biaya (cost) yang tinggi khususnya terhadap legitimasi bagi rezim. Oleh karena itu, represi umumnya dijadikan sebagai sebuah strategi paling akhir yang dimanfaatkan oleh rezim. Penelitian ini berusaha menjelaskan mengapa suatu rezim akhirnya memilih untuk memanfaatkan represi sebagai strategi mempertahankan kekuasaan. Pemaparan terhadap hal tersebut akan dilakukan melalui kasus di Kamboja pada konteks pemilu tahun 2018. Pada konteks pemilu tahun 2018, rezim berkuasa Cambodia Peoples Party (CPP) memanfaatkan represi untuk memenangkan pemilu dalam rangka mempertahankan kekuasaannya. Hal tersebut terlihat ketika dalam menghadapi pemilu tahun 2018, rezim melakukan penutupan dan penjualan paksa media independen, membubarkan partai oposisi utama Cambodia National Rescue Party (CNRP), serta membatasi hak politik dan sipil masyarakat dengan mengamandemen Konstitusi Kamboja dan UU Hukum Pidana pada awal tahun 2018. Merujuk kepada teori represi yang dipaparkan oleh Joshua dan Edel, penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan kondisi yang melatarbelakangi penggunaan represi oleh suatu rezim; karakteristik rezim, karakteristik negara, dan karakteristik tantangan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa represi merupakan strategi yang dibutuhkan dan efektif bagi rezim CPP. Represi dibutuhkan oleh rezim ketika strategi alternatif yang tersedia berdasarkan karakteristik rezim CPP tidak lagi berfungsi efektif. Sementara itu rezim juga dihadapkan pada tantangan keberadaan CNRP dalam arena pemilu. Memiliki kedekatan dengan angkatan bersenjata, rezim akhirnya memanfaatkan represi untuk memenangkan pemilu tahun 2018 dalam rangka mempertahankan kekuasaannya. Penggunaan represi tersebut juga didasari oleh kesatuan angkatan bersenjata atas dasar hubungan personal dengan pemimpin rezim, Hun Sen, serta kapasitas angkatan bersenjata yang luas menjadikan represi sebagai strategi efektif.

---

Repression is one of the most effective strategy that can be used by a regime to stay in power. Yet, using repression as a strategy to stay in power would be too costly especially for regimes legitimacy. Hence, repression mostly seen as the last option for a regime. This research aims to understand why regime choose repression as a strategy to stay in power, using the case of Cambodia in the context of 2018 general election. In the context of 2018 general election, the regime in power Cambodia Peoples Party (CPP) used repression to win 2018 Cambodia National Election. The use of repression could be seen when the regime: closed and sold independent media; dissolved the main opposition party, Cambodia National Rescue Party (CNRP); and restricted peoples political and civil right by amending Cambodia Constitution and Penal Code in early 2018. Using Joshua and Edels Theory of Repression, this research explains all the circumstances that lead to the use of repression by a regime: regime characteristics, state characteristics, and challenge characteristics.

This research concludes by arguing that repression is needed and effective for CPP to win 2018 Cambodia National Election in order to stay in power. Repression is needed especially when all of alternative strategies were no longer effective for CPP Regime. Regime also faced a challenge in the presence of CNRP in election arena. In addition, CPP Regime has a close ties with armed forces. Therefore, CPP regime used repression to win 2018 National Election. In addition to that circumstances, Cambodia armed forces has a cohesion determined by personal ties with Hun Sen and a large capacity to repress.  "

"Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab penurunan kursi parlemen Cambodian People's Party pada Pemilihan Umum Nasional Kamboja Tahun 2013. Skripsi ini menggunakan teori Personalisasi Politik yang dan teori Pilihan Rasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab penurunan kursi parlemen Cambodian People's Party pada Pemilihan Umum Nasional Kamboja Tahun 2013 adalah persoalan kepemimpinan Hun Sen dan kinerja pemerintahan, menguatnya gerakan pro-demokrasi, perubahan kekuatan politik kelompok oposisi, dan tekanan internasional. Kesimpulan yang didapat adalah otoritarianisme yang ada di Kamboja tidak akan dapat bertahan lama karena meningkatnya gerakan pro-demokrasi di Kamboja.

---

This thesis discusses Cambodian People's Party's parliamentary seats decline factors in Cambodia National Election 2013. This thesis is using Personalisaton of Politics theory and also Rational Choice theory. The research methodology is qualitative through literature study. The research found that there are a few Cambodian People's Party's parliamentary seats decline factors in Cambodia National Election 2013. Those factors are Hun Sen's leadership and government issues, changes in oposition political power, increasement in pro-democracy movement, and international pressure. The conclusion is authorianism in cambodia is will not last long because of increasement of pro-democracy movement in Cambodia."

"Penelitian ini akan membahas fungsi pembangunan demokrasi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi civil society pada pemilu nasional tahun 2013 di Kamboja. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana fungsi pembangunan demokrasi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi civil society pada pemilihan umum nasional tahun 2013 di Kamboja”?. Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa organisasi- organisasi civil society di Kamboja telah menjalankan fungsinya dalam memberikan pendidikan demokrasi kepada masyarakat, melakukan kampanye publik terkait dengan isu strategis dan melaksanakan pengawasan pada pemilu nasional tahun 2013. Penelitian ini juga menemukan bahwa berbagai peranan yang telah dilakukan oleh organisasi- organisasi civil society di Kamboja memiliki dampak yang signifikan terhadap proses dan juga hasil pada pemilu nasional tahun 2013. Fungsi pembangunan demokrasi yang mereka lakukan juga mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Hal tersebut diperlihatkan dari berbagai partisipasi masyarakat yang ikut dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh organisasi-organisasi civil society di Kamboja.

---

This research elaborates democracy building function conducted by civil society organizations on 2013 national general election in Cambodia. Research questions which are proposes related to how the democracy building function conducted by civil society organizations on 2013 national general election in Cambodia? The research finding shows that civil society organizations in Cambodia have implemented civil society roles in providing democracy education for the people, holding public campaign related to strategic issues and supervising national election in 2013. The research finding also discover that various roles carried out by civil society organization in Cambodia have significant impact on the process and results of national election in 2013. Democracy building function by civil society organizations also gain the legitimacy from the people. This is as reflected from various people participations which join every activity carried out by civil society organization in Cambodia."

"Tesis ini menganalisis fenomena oposisi parlemen Indonesia yang dilakukan oleh PartaiGerindra (2014-2019) sebagai partai yang berada di luar pemerintah dan menjalankan fungsi oposisi. Bagaimana pelaksanaannya, dan strategi seperti apa yang dijalankan Gerindra untuk memengaruhi pembuatan keputusan di parlemen? Untuk menjawabnya, studi ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data lewat kajian literatur, penelusuran data, dan wawancara mendalam. Perspektif teori yangmelatarbelakangi penelitian ini adalah argumentasi Katrin Steinack (2011) tentangstrategi oposisi yang menyatakan bahwa perilaku partai oposisi di dalam parlemen merupakan akumulasi dampak struktural institusional, sosio-demografi, serta aspek kepartaian; serta asumsi Tuswoyo (2016) tentang konsep pelembagaan oposisi sebagai proses dan tata kerja yang berkembang secara bertahap sampai pada nilai baku dan melembaga yang disepakati bersama (konsensus) oleh aktor-aktor yang berkepentingan terhadap pelembagaan tersebut.Studi ini menemukan bahwa: (1) sebagai partai oposisi, Gerindra cenderung menggunakan strategi konten dengan menggunakan area pembuatan kebijakan publik sebagai medium interaksi kekuatan politik seperti di tingkat komisi atau satuan kerja lainnya. (2) Selain aspek internal, kerja sama di antara parpol oposisi memberikan pengaruh besar terhadap usaha oposisi untuk memengaruhi keputusan parlemen. (3) Namun, jumlah legislator juga merupakan faktor penting saat keputusan parlemen diambil lewat pemungutan suara (voting). Implikasi teori menunjukkan bahwa: (1) karakteristik relasi eksekutif-legislatif Indonesia menunjukkan bahwa medium Paripurna cenderung menampilkan kontestasi politikantarparpol di parlemen, alih-alih pertentangan eksekutif-legislatif. (2) Kontestasi politikyang terjadi dalam fungsi anggaran di parlemen menunjukkan adanya strategi oposisionalyang dilakukan oleh partai oposisi, artinya tidak hanya terbatas pada fungsi legislasi saja. (3) Strategi oposisi bisa dilakukan sekaligus karena terjadi persilangan (split over) dari dua kategori strategi oposisi. (4) Sikap abstain terhadap hasil keputusan parlemenmerupakan bagian dari strategi oposisi akibat hilangnya peluang untuk memengaruhi pengambilan keputusan.

---

This thesis analyzes parliament opposition in Indonesia by Gerindra Party 2014-2019 as a party whose consistently outside the government and functioning as an opposition

party. How is it implemented, and what kind of strategy Gerindra did to influence parliamentary decision making process To answer this, the study uses qualitative methods by collecting data through literature review, data tracking, and indepth interviews. The theoretical perspective in this research is Katrin Steinack's 2011 argument about the opposition strategy which states that the behavior of opposition party in parliament is the accumulation of the impact of the structural and institutional factors, socio-demographic, and and partys informal rules of engagement; and Tuswoyo assumption 2016 about the concept of institutionalization of parliamentary opposition as a process and working procedure that develops gradually up to the standard and institutionalized values (consensus) found by the actors who interested to. This study found that: 1 as opposition party, Gerindra focuses on content-oriented

strategies using the area of public policy making as a medium of political interplay such

as at the commission level or other work units. 2 In addition to internal aspects, the cooperation between opposition political parties has a major influence on the oppositions efforts to influence parliamentary decisions. 3 However, the number of legislators is also an important factor when voting mechanism implemented. Theoretical implications show that: 1 The characteristics of Indonesias executivelegislative relation shows that the Plenary tends to display political contestation between political parties in parliament, rather than executive-legislative confrontation. 2 The

political contestation that occurs in the budgeting parliamentary process shows there are

oppositional strategies by opposition party, it means not only limited to the parliaments

legislative function. 3 both opposition strategies used at once because there is a split over between the two categories. 4 Abstention from the results of parliamentary decision process is a part of the opposition strategy due to losing opportunities to influence decision making process."

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis strategi kesantunan dalam tuturan politisi Indonesiamenjelang Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. Tujuan dari penelitian iniadalah mendeskripsikan strategi kesantunan para politisi terkait pola dalamtindakan komunikasi yang berlangsung. Data yang digunakan adalah tuturanpolitisi selama masa kampanye terbuka dalam Kompas. Hasilnya menunjukkanbahwa tuturan politisi mengancam citra negatif petutur. Ancaman dilakukandengan menggunakan strategi ditutupi kesantunan positif. Keuntungan daristrategi tersebut adalah penutur dapat meningkatkan citra positif dirinya dan citranegatif petutur.

---

ABSTRACTThis thesis analyzed the strategies of politeness in Indonesian political speechbefore the General Election Legislative 2014 The purpose of this study is todescribe the politicians politeness strategies related patterns in the act ofcommunication that took place. The data used are the utterances of politiciansduring the campaign period opens in Kompas. The results show that the utterancesof politicians threaten negative image addressees. Threats performed usingpositive politeness strategies covered. The advantage of such a strategy is thespeaker himself can enhance the positive image and negative image of addressees"

"[ABSTRAKPenelitian tesis ini dilatarbelakangi oleh fakta politik yang menunjukkan kemampuan Partai Golkar di Kabupaten dan Kota Serang dalam meraih suara yang relatif stabil dari Pemilu 1999 hingga Pemilu 2014. Partai Golkar di Kabupaten dan Kota Serang muncul sebagai partai yang berhasil menempatkan kadernya pada posisi strategis di lembaga legislatif dan eksekutif daerah dalam momentum Pemilu dan Pilkada. Strategi politik Partai Golkar di kedua wilayah ini terletak pada kekuatan struktur dan kemampuan memanfaatkan kultur politik lokal masyarakatnya. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi politik dan usaha Partai Golkar mengembangkan struktur politik, serta kemampuan Partai Golkar memanfaatkan kultur politik lokal di masyarakat dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 2014 di Kabupaten dan Kota Serang.Sebagai alat bantu analisa kajian ini dipakai pendekatan pelembagaan partai politik dan budaya politik. Konsep pelembagaan partai politik sebagaimana dikemukakan Huntington, serta Vicky Randall dan Lars Svasand digunakan dalam mengkaji kekuatan struktur sebagai instrumen yang berpengaruh terhadap strategi politik Partai Golkar. Sedangkan teori budaya politik yang digagas Almond dan Verba dijabarkan dalam upaya menjelaskan kondisi kultur politik lokal masyarakat di Kabupaten dan Kota Serang. Kemampuan Partai Golkar untuk menggunakan budaya politik lokal menjadi elemen determinan dalam upaya mempertahankan dan menguatkan perolehan suara pada Pemilu 2014.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan wawancara mendalam (indepth interview) dengan pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten/Kota Serang, akademisi, dan tokoh jawara serta ulama di wilayah Serang. Telaah dokumentasi juga dilakukan sebagai sumber data.Temuan penelitian sampai pada kesimpulan bahwa aspek strategi politik Partai Golkar dengan penekanan pada penanaman doktrin nilai perjuangan Partai Golkar, proses pembinaan kader partai dan upaya merespon harapan dan tuntutan konstituen, merupakan kunci mengapa Partai ini berhasil meraih suara di Serang. Di samping itu, pada aspek kultur, Partai Golkar memanfaatkan pengaruh kelompok ulama/kiai melalui diantaranya yakni, pembinaan terhadap pondok pesantren dan membina hubungan dengan kelompok jawara. Kedua kelompok ini, diyakini memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat di Serang.Hasil penelitian menunjukan bahwa Partai Golkar di wilayah Serang melakukan institusionalisasi kepartaian sesuai teori pelembagaan partai politik dari Huntington, serta Vicky Randall dan Lars Svasand. Berdasarkan pada kajian penelitian, kondisi budaya politik masyarakat di wilayah Serang ialah budaya politik subyektif (kaula) seperti yang diungkapkan Almond dan Verba.

---

ABSTRACTThis thesis examines how the ability of the Golkar Party in the District and City of Serang won votes on the elections of 1999 to 2014. The election victory of the Golkar Party in the region rooted in the strength of the structure and the capacity of the Party by using the local political culture. The study was conducted to see a political strategy of Golkar in utilizing local political culture in the society which was increasing the number of votes in the 2014 election.As a tool of analysis used several theories of political parties and political culture. The concept of institutionalization of political parties as stated by Samuel Huntington, Vicky Randall and Lars Svasand trained in assessing the stratagem of the Party. On the other hand, the theory of political culture initiated by Gabriel Almond and Verba is also particularized to explain a condition of political culture and the local community in this region.This study used a qualitative approach by type of research is descriptive analytic. Data collection is done by in-depth interviews (depth interview) with the DPD Golkar Party II District / City of Serang, scholars, and charismatic leaders in the region of Serang. Examine documentation was also conducted as a data source.The findings of this study came to a conclusion that the Golkar strategy of which is surrounding doctrine value of Golkar, the party cadre formation process and the efforts to respond to the expectations and demands of the constituents, of which the Party won the vote in the region. Though cultural aspect, the Party was using the influence of the ulama / kiai through-among other things, guidance to the Islamic boarding school (Pesantren) and dealings with the Jawara (Local Bossism). All of the points are assumed give a significant influence in society particularly to increase the votes of the elections of 1999 to 2014. This research reaffirms Huntington and Vicky Randall and Lars Svasand on political party institutionalization. Based on the research study, the political culture of society in district and city of Serang is a subjective political culture (kaula) as stated by Almond and Verba., This thesis examines how the ability of the Golkar Party in the District and City of Serang won votes on the elections of 1999 to 2014. The election victory of the Golkar Party in the region rooted in the strength of the structure and the capacity of the Party by using the local political culture. The study was conducted to see a political strategy of Golkar in utilizing local political culture in the society which was increasing the number of votes in the 2014 election.As a tool of analysis used several theories of political parties and political culture. The concept of institutionalization of political parties as stated by Samuel Huntington, Vicky Randall and Lars Svasand trained in assessing the stratagem of the Party. On the other hand, the theory of political culture initiated by Gabriel Almond and Verba is also particularized to explain a condition of political culture and the local community in this region.This study used a qualitative approach by type of research is descriptive analytic. Data collection is done by in-depth interviews (depth interview) with the DPD Golkar Party II District / City of Serang, scholars, and charismatic leaders in the region of Serang. Examine documentation was also conducted as a data source.The findings of this study came to a conclusion that the Golkar strategy of which is surrounding doctrine value of Golkar, the party cadre formation process and the efforts to respond to the expectations and demands of the constituents, of which the Party won the vote in the region. Though cultural aspect, the Party was using the influence of the ulama / kiai through-among other things, guidance to the Islamic boarding school (Pesantren) and dealings with the Jawara (Local Bossism). All of the points are assumed give a significant influence in society particularly to increase the votes of the elections of 1999 to 2014. This research reaffirms Huntington and Vicky Randall and Lars Svasand on political party institutionalization. Based on the research study, the political culture of society in district and city of Serang is a subjective political culture (kaula) as stated by Almond and Verba.]"