Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur komponen keselamatan konstruksi dan standar untuk menentukan struktur biaya K3. Hal ini dinyatakan dalam Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2016 tentang struktur biaya keselamatan konstruksi dalam bentuk tabel namun tidak memiliki definisi tertulis. Terdapat juga peraturan lain yang menjelaskan tentang keselamatan konstruksi yaitu Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang komponen keselamatan konstruksi dan Surat Edaran Menteri PUPR No. 11 Tahun 2019 yang menjelaskan sub komponen keselamatan konstruksi yang sejalan dengan Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019. Kedua peraturan tersebut menjelaskan tentang komponen keselamatan konstruksi tetapi tidak pada struktur biaya K3. Dengan demikian, penelitian ini menyusun komponen dan sub komponen K3 dari Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri PUPR No. 11 Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2016. Selanjutnya, struktur biaya K3 digunakan untuk mengidentifikasi persentase komponen K3 yang diterapkan dalam proyek infrastruktur jalan di Indonesia. Hasil perhitungan persentase komponen keselamatan dalam penelitian ini didasarkan pada persentase rata-rata komponen K3 dari proyek infrastruktur jalan di Indonesia.

---

Indonesia have a constitution that govern the construction safety component and a standard to determine safety cost structure. It is stated on Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2016 regarding construction safety cost structure in form of table but have no written definition. There is also another regulations that explain construction safety which is Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019 that explain about components of construction safety and Surat Edaran Menteri PUPR No. 11 Tahun 2019 that explain the construction safety sub components that are in line with Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019. Those 2 regulation explain about construction safety components but not the safety structure. Thus, this research structured the safety components and sub components from Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019 and Surat Edaran Menteri PUPR No. 11 Tahun 2019 according to Peraturan Menteri PUPR No. 28 Tahun 2016. Furthermore, the safety cost structure is utilized to identify the percentage of safety components applied in road infrastructure project in Indonesia. The percentage calculation result of safety components in this research are based on the Occupational Health and Safety components average percentage of road infrastructure project in Indonesia."

"Lima tahun terakhir di Indonesia, proyek pembangunan jalan tol telah menjadi salah satu perkembangan paling masif. Namun, jumlah kecelakaan kerja juga meningkat 54,5% dari jumlah kecelakaan konstruksi yang berasal dari proyek jalan tol antara 2017 dan 2019. Hal ini mengakibatkan kerugian yang signifikan seperti hilangnya nyawa, waktu, dan biaya. Banyak kontraktor mengabaikan pencegahan bahaya selama konstruksi untuk menghemat biaya dan meningkatkan keuntungan.Aspek yang dapat meningkatkan kondisi keselamatan kerja adalah ketersediaan anggaran yang layak dan secara khusus dialokasikan untuk pelaksanaan K3 dalam proyek konstruksi. Anggaran yang akurat untuk biaya keselamatan konstruksi dapat disiapkan menggunakan metode Activity-Based Costing (ABC). Jadi informasi biaya keselamatan pada proyek konstruksi jalan dapat tersedia secara akurat mulai dari mendefinisikan kegiatan kerja berdasarkan Work Breakdown Structure (WBS).Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar biaya K3 yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan konstruksi infrastruktur jalan. Untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa tahapan mulai dari mengidentifikasi paket, metode, dan aktivitas pekerjaan jalan sesuai WBS yang distandardisasikan pada penelitian sebelumnya. Kemudian mengidentifikasi bahaya, tingkat risiko, Pengendalian, dan sasaran program K3. Dari program K3 muncul sumber daya yang dibutuhkan sehingga dapat mengetahui komponen biaya K3 dan dapat mengukur besaran biaya K3. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan analisis deskriptif, dan data yang didapat berasal dari pakar yang merupakan praktisi dengan pengalaman lebih dari 10 tahun.Dari hasil penelitian didapat bahwa longsornya galian, dan terjatuhnya alat berat akibat tanah tidak stabil merupakan potensi bahaya dengan nilai resiko tertinggi pada proyek Infrastruktur Jalan. Pengendalian yang dilakukan dimulai dari Pengendalian administrative seperti kelayakan surat dan izin, penggunaan alat pelindung diri, sampai alat pelindung khusus yang tercantum pada komponen biaya K3 Umum dan Khusus. Dari hasil studi kasus pada dua proyek menghasilkan biaya K3 dengan rata-rata sebesar 1,28%.Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan baik di lingkungan penyedia jasa maupun di lingkungan pengguna jasa seperti pemerintah. Sehingga dapat menurunkan tingkat kecelakaan sedini mungkin dari sejak tender dalam besaran biaya K3 yang dianggarkan oleh penyedia jasa konstruksi di Indonesia.

---

In the last five years in Indonesia, the toll road construction project has become one of the most massive developments. However, the number of work accidents also increased 54.5% from the number of construction accidents originating from toll road projects between 2017 and 2019. This resulted in significant losses such as loss of life, time and cost. Many contractors ignore hazard prevention during construction to save costs and increase profits.

The aspect that can improve working safety conditions is the availability of a proper budget and specifically allocated for the implementation of Occupational Health and Safety (OHS) in construction projects. An accurate budget for the cost of construction safety can be prepared using the Activity-Based Costing (ABC) method. Information cost of safety on road construction projects can be available accurately starting from defining work activities based on Work Breakdown Structure (WBS).

This study aims to find out how much OHS costs are needed in a road infrastructure construction work. To achieve these objectives, there are several stages starting from identifying packages, methods, and roadwork activities according to WBS that were standardized in previous studies. Then identify the hazards, the level of risk, Control, and OHS program targets. From the safety program, resources are needed so that they can know the components of OHS costs and can measure the amount of OHS costs. This research is a qualitative research and descriptive analysis, and the data obtained are from experts who are practitioners with more than 10 years experience.

From the results of the study it was found that the landslide excavation, and the fall of heavy equipment due to unstable soil is a potential hazard with the highest risk value in the Road Infrastructure project. Control is carried out starting from administrative controls such as the appropriateness of letters and permits, the use of personal protective equipment, to the special protective equipment listed in the General and Special Health and Safety costs component. From the results of case studies on two projects resulted in OHS costs with an average of 1.28%.

This research is expected to be a reference both in the service provider environment and in the service user environment such as the government. And to reduce the accident rate as early as possible from the tender in the amount of OHS costs budgeted by construction service providers in Indonesia."

"Tujuan penelitian ini adalah membuat pengukuran dan mendapatkan hasil tingkat pelaksanaan komitmen manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Proyek Pembangunan Wisma Atlit Kemayoran Adhi - Jaya - Penta Tahun 2016 dengan mempertimbangkan kewajiban peraturan SMK3 dari pemerintah Indonesia dan persyaratan standar yang berlaku. Penelitian ini adalah deskriptif eksploratif dan mempergunakan tabel proporsi untuk pengolahan data. Secara fisik hasil data penelitian adalah kualitatif. Pengukuran komitmen aplikasi manajemen K3 menggunakan variabel identifikasi komitmen perusahaan dalam kebijakan perusahaan, kemauan manajemen teratas untuk mematuhi peraturan manajemen K3 dari pemerintah atau standar yang berlaku, komitmen membentuk organisasi pengelola manajemen K3, implementasi menjalankan komitmen manajemen K3. Hasil pengukuran tingkat komitmen pengaplikasian manajemen K3 di proyek pembangunan Wisma Atlit Kemayoran Adhi-Jaya-Penta tahun 2016 sudah standar dengan proporsi data baik 68%, cukup 24% dan perlu tindakan kontrol 8%. Kategori standar dengan hasil pengukuran berdasarkan pada proporsional data baik yakni 68% dari kisaran standar 67% - 100%.

---

The research purpose is to make a measurement and to find the result of OHS management commitment rate in Kemayoran Athlete`s Apartement Construction Project Adhi-Jaya-Penta in year 2016 with considering to obligation of regulation OHSMS from Indonesia government and valid standard requirements. This research is descriptive exsplorative and this research use proportion table to processing data. Physically the data result is qualitative.

OHS management application commitment measurement have some variables, like the company's commitment in the policy of the company, the willingness of top management to comply with OHS management of the government or the applicable standard, commitment to establish the management OHS management, implementation running commitment OHS management.

The measurement results of OHS management application commitment rate in Kemayoran Athlete's Apartement Construction Project Adhi-Jaya-Penta in year 2016 comes standard with data proportion good 68%, adequate 24% and 8% require control action. The standard category with the measurement results based on the data proportionalthat good 68% in standard range of 67% - 100%."

"Indonesia merupakan negara dengan pasar konstruksi nasional terbesar di Asia Tenggara. Seiring meningkatnya proyek infrastruktur di Indonesia, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia. Pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun marak digunakan di Lingkungan Jasa Konstruksi Indonesia, khususnya di Kementerian PUPR. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan klaim-klaim konstruksi yang tidak dapat cegah. Penyebab munculnya klaim tersebut yaitu akibat tindakan salah satu pihak yang menyebabkan pihak lainnya merasa dirugikan sehingga mengajukan klaim kerugian yang dapat berujung dispute. Dispute ini dapat mengakibatkan kerugian proyek dari segi teknis, waktu dan finansial. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun, khususnya di Kementeria PUPR diperlukannya identifikasi risiko-risiko dominan dari setiap tahapan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun. Hal tersebut bertujuan agar dapat menghasilkan strategi berupa rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun proyek infrastruktur yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 dengan berbasis risiko bagi Lingkungan Kementrian PUPR. Metodologi penelitian yang dilakukan yaitu dengan studi literatur, kuesioner validasi pakar dan responden serta wawancara. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat 4 proses, 11 kegiatan dan 37 sub-kegiatan yang terdapat dalam pengenlolaan kontrak rancang abngun mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 dengan terdapat di antaranya 20 faktor risiko dominan. Selain itu, terdapat jenis bentuk tindakan preventif dan korektif guna menjadi rekomendasi berupa strategi dalam pengelolaan kontrak rancang bangun di lingkungan Kementerian PUPR.

---

Indonesia is a country with the largest national construction market in Southeast Asia. As infrastructure projects increase in Indonesia, the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) has published Ministerial Regulation of Public Works and Public Housing Number 1 Year 2020 which regulates Standards and Guidelines for the Procurement of Construction Works Design and Build through Contractor. Design and build contract management is widely used in the Indonesian Construction Service, especially in the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). However, in its implementation, there are still claims that cannot be prevented. The cause for the emergence of the claim is due to the action of one of the side causes the other side feel aggrieved so that it proposes a claim which leads to a dispute. This dispute can result in project losses from technical, time, and financial. Therefore, to maximize the design and build contract management, especially in the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR), it is necessary to identify the dominant risks of each stage of the design and build contract management. This aims to produce a strategy in the form of recommendations for improving design and build contract management for infrastructure project designs that refer to the Regulation of the Minister of Public Works and Housing Number 1 Year 2020 based on risk for the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). The research methodology used is literature study, expert and respondent validation questionnaires and interviews. From the results of the research that has been carried out there are 4 processes, 11 activities and 37 sub-activities contained in the management of abnormal design contracts referring to the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 1 of 2020, with 20 dominant risk factors. In addition, there are types of preventive and corrective actions to become recommendations in the form of strategies in managing design contracts within the Ministry of PUPR."

"ABSTRAK Keselamatan dan kesehatan kerja dalam bidang proyek konstruksi, merupakan suatu subyek yang oleh sebagian besar kalangan hanya dijadikan sebagai bahan percakapan selingan saja. Padahal fakta telah memperlihatkan bahwa bidang proyek konstruksi ini memang benarbenar merupakan industri yang berbahaya. Kegiatan Industri Proyek Konstruksi mempunyai sifat yang berbeda dengan industri lain, yaitu : Kegiatan lndustri terdiri dari bermacam-macam kegiatan yang rawan kecelakaan. Jenis - jenis kegiatannya sendiri tidak standar, sangat dipengaruhi oleh banyak faktorluar seperti kondisi lokasi bangunan, cuaca, bentuk design, metode pelaksanaan dansebagainya. Perkembangan teknologi. Tingginya turn over tenaga kerja menjadikan masalah yang tersendiri. Banyak pihak-pihak yang terkait dalam proses konstruksi.Oleh karena itu "Penerapan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Kegiatan Proyek Konstruksi Bangunan Bertingkat" merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proyek sesuai Biaya yang hemat, Waktu yang tepat, Mutu yang cermat dan Manusia berikut Bangunannya selamat adalah menarik untuk dipertimbangkan.Penelitian ini melakukan analisis statistik terhadap sampel-sampel dalam bentuk questionnaire, yang memperlihatkan suatu basil bahwa kualitas penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) untuk :Kinerja Biaya K-3 ProyekDengan model persamaan linier mempunyai pengaruh sebesar 83,2 %, dengan variabelvariabel penentunya adalah kualitas pengalaman kontraktor dalam penerapan program K-3, kualitas turn over personil proyek, kualitas sistem pengadaan sumber days manusia proyek dan kualitas sistem pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program K-3. Kinerja Kecelakaan ProyekDengan model persamaan Tinier mempunyai pengaruh sebesar 81,9 %, dengan variabelvariabel penentunya adalah kualitas perencanaan program K-3, kualitas sistem pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program K-3, kualitas sistem pengadaan sumber daya manusia proyek, kualitas pengalaman kontraktor dalam penerapan program K-3 dan kualitas pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai reneana kerja. Dan penelitian yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa penerapan program K-3 pads proyek mempunyai pengaruh postif dalam meningkatkan kinerja K-3 proyek, sehingga penerapan program K-3 pada proyek apabila dilakukan dengan baik dan benar akan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar untuk insdustri jasa konstruksi."

"Industri konstruksi merupakan kontributor utama kecelakaan kerja di Indonesia, terhitung sekitar 32% dari seluruh insiden. Dan, karena pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk membangun ibu kota baru untuk meminimalkan beban terhadap Jakarta sekaligus mendorong pemerataan perkembangan, proyek besar ini akan mencakup sejumlah besar kegiatan konstruksi. Akibatnya, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) sangat penting dalam membangun tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Tiga tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi sub variabel dan indikator yang dapat mempengaruhi pembuatan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); (2) Mengidentifikasi kendala dan strategi yang digunakan untuk menyempurnakan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) berdasarkan ketidaksesuaian Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dengan Permen PUPR No.10 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri PUPR No.10 Tahun 2022 ; dan (3) Menentukan indikator-indikator yang berpengaruh besar terhadap kinerja keselamatan konstruksi. Penelitian ini menghasilkan lima subvariabel, yaitu sebagai berikut: (1) Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi; (2) Perencanaan Keselamatan Konstruksi; (3) Dukungan Keselamatan Konstruksi; (4) Operasi Keselamatan Konstruksi; dan (5) Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi. Dalam studi ini, juga dikembangkan strategi berdasarkan hambatan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK). Indikator yang dominan dalam penyusunan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) untuk meningkatkan performa keselamatan konstruksi dengan menggunakan metode Relative Importance Index (RII) adalah sesuai urutan sebagai berikut: (1) Komitmen Keselamatan Konstruksi; (2) IBPRP; (3) Rencana Aksi; (4) Kesiapsiagaan dan Tanggap Kondisi Darurat; (5) Kompetensi Tenaga Kerja; dan (6) Evaluasi.

---

The construction industry was the leading contributor to occupational accidents in Indonesia, accounting for around 32% of all incidents. And, because the Indonesian government has decided to build a new capital city in order to minimize the pressure on Jakarta while also promoting equitable growth, this major project will include a huge number of construction activities. As a result, the occupational health and safety management system (OHSMS) is critical in establishing a safe, efficient, and productive workplace. The three main objectives of this study are as follows: (1) To identify the subvariables and indicators that could influence the creation of Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); (2) To identify the barriers and strategies used to improve Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) based on the non-compliance of the Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) with Permen PUPR No.10 of 2021 and Surat Edaran Menteri PUPR No.10 of 2022; and (3) To identify the indicators that could have a major influence on the construction safety performance. This study produced five sub-variables, which are as follows: (1) Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi; (2) Perencanaan Keselamatan Konstruksi; (3) Dukungan Keselamatan Konstruksi; (4) Operasi Keselamatan Konstruksi; and (5) Evaluasi Kinerja Keselamaan Konstruksi. In this study, strategies are also developed based on the barriers caused by the non-compliance in order to improve the Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) document. The dominant indicators in creating the RKK document to improve the construction safety performance using the Relative Importance Index (RII) method are according to the following order: (1) Komitmen Keselamatan Konstruksi; (2) IBPRP; (3) Rencana Tindakan; (4) Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat; (5) Kompetensi Tenaga Kerja; and (6) Evaluasi."

"Pada tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang menimbulkan kontroversi yang cukup besar terkait dampak pemindahan tersebut terhadap lingkungan di wilayah tersebut. Proyek konstruksi itu kemungkinan besar memperparah isu dominan di wilayah yang bersangkutan yaitu laju deforestasi dan polusi. Tujuan dari penelitian ini ada 3 (tiga) yang meliputi: (1) Menentukan subvariabel dan indikator yang dapat mempengaruhi penyusunan Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL); (2) Menetapkan hambatan dan komponen dokumen Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) yang sesuai dengan pedoman Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri PUPR No. 10 Tahun 2022; dan (3) Menentukan indikator-indikator yang berpengaruh besar terhadap kinerja keselamatan konstruksi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah validasi ahli dan survei responden sebanyak 50 responden. Analisis benchmarking dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen RKPPL dengan regulasi yang menentukan strategi, dan analisis Relative Importance Index (RII) unduk menentukan indikator dokumen RKPPL yang berpengaruh besar terhadap kinerja keselamatan konstruksi. Hasil penelitian ini meliputi 7 (tujuh) sub variabel penyusun dokumen RKPPL yaitu: (1) pendahuluan; (2) badan; (3) penggunaan air; (4) pengelolaan sampah; (5) efisiensi energi; (6) perlindungan ekosistem; dan (7) pengelolaan benda purbakala yang memuat 16 indikator yang perlu termasuk dalam dokumen RKPPL. Strategi dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen RKPPL ditentukan dengan menganalisis ketidaksesuaian dokumen RKPPL terhadap peraturan. Indikator dokumen RKPPL yang berpengaruh besar terhadap kinerja keselamatan konstruksi adalah: (1) Data Teknis; (2) Pengelolaan Limbah Cair; (3) Perlindungan Flora dan Fauna; (4) Pengelolaan Limbah Udara; (5) Pengelolaan Sampah Padat; dan (6) Perlindungan Ekosistem dari Spesies Tumbuhan Invasif.

---

In 2019, the Indonesian president, Joko Widodo, announced the relocation of the Indonesian capital from Jakarta to East Kalimantan which made quite a big controversy regarding the effects of the relocation to the environment in the region. The construction project is most likely exacerbating the dominant issue in the region which is the deforestation rate and pollution. There are 3 (three) objectives of this research which includes: (1) To determine the sub-variables and indicators that could influence the creation of the Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL); (2) To determine the barriers and components of the Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL) document that corelate to the Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 and Surat Edaran Menteri PUPR No. 10 Tahun 2022 guidelines; and (3) To determine the indicators that could have a major influence on the construction safety performance. The methodology used for this research is expert validation and a respondent survey with 50 respondents. Benchmarking analysis is conducted to determine whether the RKPPL document complies with the regulations, which determines the strategies, and a Relative Importance Index (RII) analysis which determines the indicators of the RKPPL document that is a major influence to the construction safety performance. The results of this study involve the 7 (seven) sub-variables that makes up the RKPPL document which are the: (1) introduction; (2) body; (3) water usage; (4) waste management; (5) energy efficiency; (6) ecosystem protection; and (7) archaeological items management which contain the 16 indicators that is needed to be included in the RKPPL document. The strategies in order to improve the quality of the RKPPL document is determined by analysing the non-compliance of the RKPPL document to the regulations. The indicators of the RKPPL document that have a major influence to the construction safety performance are the: (1) Data Teknis; (2)Pengelolaan Limbah Cair; (3) Perlindungan Flora dan Fauna; (4) Pengelolaan Limbah Udara; (5) Pengelolaan Limbah Padat; and (6) Perlindungan Eksosistem dari Spesies Tumbuhan Invasif."

"Sektor konstruksi menempati urutan tertinggi untuk kecelakaan kerja sebesar 30%, dianggap sebagai penyumbang kecelakaan kerja tertinggi di Indonesia. Penyebab kecelakaan kerja di industri konstruksi berasal dari 67,69% kontraktor yang tidak menaati peraturan. Pada tahun 2019, pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Karena pemindahan ibu kota Indonesia akan menghasilkan banyak proyek konstruksi, maka penting untuk merencanakan dokumen yang mencegah risiko dan memastikan bahwa kontraktor mematuhi peraturan. Penelitian ini memiliki 3 tujuan, yaitu: (1) menganalisis sub variabel dan indikator yang dapat mempengaruhi pembuatan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK); (2) mengidentifikasi hambatan dan strategi yang digunakan untuk meningkatkan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) berdasarkan ketidaksesuaian Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dengan Peraturan Menteri PUPR No.10 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri No. 10 Tahun 2022; (3) mengidentifikasi indikator-indikator yang berpengaruh besar terhadap kinerja keselamatan konstruksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah validasi dari 3 orang pakar dan survei terhadap 50 responden dengan menggunakan metode Relative Importance Index. Hasil dari penelitian ini diperoleh 8 sub-variabel dengan 24 indikator yang dapat mempengaruhi pembuatan Dokumen RMPK yaitu: (1) informasi proyek; (2) struktur organisasi; (3) jadwal kerja; (4) gambar dan spesifikasi; (5) tahapan kerja; (6) work method statement; (7) inspeksi dan pengujian; (8) pengendalian sub-kontraktor/vendor. Strategi tersebut didasarkan pada ketidakpatuhan dalam rangka meningkatkan kualitas Dokumen RMPK. Indikator terpenting yang berpengaruh besar terhadap kinerja keselamatan konstruksi terdiri dari: (1) gambar; (2) spesifikasi; (3) aspek keselamatan konstruksi; (4) jadwal pelaksanaan; (5) pengguna jasa dan tahapan pekerjaan.

---

The construction sector ranks the highest for work accidents at 30%, considered to be the highest contribution of work accidents in Indonesia. The cause of work accidents in construction industry comes from 67.69% of contractor that are not following the regulations. In 2019, the government decides to relocate Indonesia’s capital city to Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, East Kalimantan. Since the relocation of Indonesia’s capital city will produce a lot of construction project, then it is important to plan documents that prevent risks and making sure that contractors follow the regulations. There are 3 objectives of this research, which are: (1) to analyse the sub-variables and indicators that could influence the creation of Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK); (2) to identify barriers and strategies used to improve Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) based on the non-compliance of the Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) with the Permen PUPR No.10 of 2021 and Surat Edaran Menteri No.10 of 2022; (3) to identify the indicators from that have Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) a major influence on the construction safety performance. The method used for this research is validation from 3 experts and a survey towards 50 respondents using Relative Importance Index method. The results of this research are obtaining 8 sub-variables with 24 indicators that can influence the creation of RMPK Documents which are: (1) project information; (2) organizational structure; (3) work schedule; (4) drawings and specification; (5) work stages; (6) work method statement; (7) inspection and tests; (8) control of sub-contractor/vendor. The strategies based on the non-compliance in order to increase the quality of RMPK Document. The most important indicators that have major influence towards the performance of construction safety consisting of: (1) gambar; (2) spesifikasi; (3) aspek keselamatan konstruksi; (4) jadwal pelaksanaan; (5) pengguna jasa and tahapan pekerjaan."