Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas Karya Akhir berusaha menjawab bagaimana respon Taiwan terhadap peningkatan kapabilitas militer Tiongkok era Presiden Xi Jinping. Untuk itu, landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan teori balance of threat milik Stephen M. Walt. Dalam teori tersebut, terdapat dua proposisi utama yang menjelaskan mengenai upaya balance of threat yang dilakukan oleh sebuah negara, yakni menjalin aliansi serta melakukan bandwagoning. Adapun, kedua proposisi itu yang kemudian dijadikan sebagai rujukan dalam melihat respon Taiwan terhadap peningkatan kapabilitas militer Tiongkok pada era Presiden Xi Jinping. Untuk itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi literatur terhadap sejunlah literatur yang terkait. Penelitian ini menjawab bahwa respon Taiwan terhadap peningkatan kapabilitas militer Tiongkok era Presiden Xi Jinping adalah dengan menjalin aliansi serta bandwagoning dengan Amerika Serikat melalui kerja sama militer dalam kerangka Taiwan Relations Act (TRA) dan meningkatkan kapabilitas militer untuk perlindungan dari ancaman invasi Tiongkok tengah ketegangan dalam hubungan antar selat.

---

This research aimed to answer the question of how Taiwan responded to the China`s military capability enhancement on President Xi Jinping era. The theoritical basis used in this research is based on Stephen M. Walt`s Balance of Threat theory. In that theory, there are two main proposition which describes a country`s effort to do balance of threat, by forming an alliance and bandwagoning. In this case, these propositions were used as reference in seeing Taiwan`s response to the China's military capability enhancement on President Xi Jinping era. This research is using a qualitative method with literature study

techniques on a number of related literatures. This research concludes that Taiwan`s response to the China`s military capability enhancement on President Xi Jinping era was by forming alliance and bandwagoning with United States through military cooperation in Taiwan Relations Act (TRA) framework and increasing their military capability as a form of defense against China`s threat of invasion amid tensions in the relations between the straits."

"Tesis ini membahas tentang ironi respon Taiwan di bawah Pemerintahan Presiden Chen Shui-bian pada 2000-2008, terhadap dampak peningkatan kapabilitas militer China. Pada periode tersebut, strategi militer China bertransformasi menjadi menyerang, namun Taiwan justru tidak meningkatkan, dan bahkan menurunkan, kapabilitas militernya. Dalam penelitian kualitatif dengan disain deskriptif ini, penyusun menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi respon Taiwan terhadap kpeningkatan kapabilitas militer China di tengah-tengah dilema keamanan yang mereka alami. Akhirnya, penyusun menyarankan China dan Taiwan untuk menggalang kerjasama melalui forum resmi atau tidak resmi, demi mencegah meletusnya konflik terbuka di sekitar Selat Taiwan.

---

This Thesis is about the ironic of Taiwan;s respond in the period of President Chen Shui-bian (2000-2008) towards the China;s military capability building. In that period of time, China's military strategy transform into attacking format, while Taiwan tend not to increasing it's military capability, but seem to downgrading it;s military capability. In this qualitative research along with description design, writers will explain some factors that influencing Taiwan's respond towards China's military capability building in the middle of security dilemma among them. At the end, writers suggests that China and Taiwan must cooperate through both official or un-official organization, in order to avoid warfare at the Taiwan Strait."

"Kedekatan relasi Amerika Serikat dengan Jepang bukan merupakan sebuah hal yang dapat ditolak keberadaannya. Kekuatan hubungan yang dijalin antara keduanya khususnya dapat dilihat dari eksistensi kerja sama keamanan. Keberadaan militer Amerika di dalam batas-batas teritori Jepang menjembatani kerentanan distingtif yang dimiliki karena ketidakmampuan militernya untuk memilih perang sebagai opsi. Okinawa memainkan peran penting sebagai tuan rumah dari 70 persen lahan yang digunakan sebagai markas militer Amerika Serikat di Jepang. Tinjauan ini kemudian bertujuan untuk melihat perkembangan diskursus mengenai keberadaan markas militer Amerika Serikat di Okinawa dalam literatur-literatur akademi terindeks. Secara keseluruhan, terdapat 25 literatur yang digunakan untuk mengkaji isu ini secara lebih lanjut. Pemetaan literatur secara taksonomi membagi lebih lanjut literatur tersebut ke dalam tiga tema utama, yakni (1) Gambaran Makro Interaksi Elemen Eksternal, Nasional, dan Lokal, (2) Militer Amerika Serikat di Okinawa dan Dampaknya pada Keamanan, dan (3) Tanggapan Komunitas dan Pergerakan Sosial terhadap Keberadaan Markas Militer Amerika Serikat di Okinawa. Selanjutnya, analisis literatur akan mengulas Konsensus dan Perdebatan yang ditemui, Refleksi, dan Sintesis. Tinjauan pustaka ini kemudian dapat mengelaborasikan penekanan strategis Okinawa dan dinamika antar komponen yang terlibat dalam literatur.

---

The United States and Japan’s close bond is not something that can be denied. Its strength is particularly evident in the existence of security cooperation between the two countries. The American military presence within Japan's territorial boundaries bridges the distinctive vulnerability of Japan’s inability to choose war as an option. Okinawa then plays an important role as host to 70 percent of the land used as US military bases in the entirety of Japan. This review aims to look at the development of the corpus of discourse on the the presence of US military bases in Okinawa with indexed academic literature. In total, 25 pieces of literature were used to further examine this issue. The taxonomic mapping of the literature further divides the literature into three main themes, namely (1) Macro Overview of the Interaction of External, National, and Local Elements, (2) The US Military in Okinawa and its Impact on Security, and (3) Community Responses and Social Movements to the Presence of US Military Bases in Okinawa. Furthermore, the literature analysis will review the Consensus and Debates encountered, Reflection, and Synthesis. Finally, this literature review is able to elaborate on Okinawa's strategic emphasis and the dynamics between the components involved."

"Amerika Serikat menempatkan pangkalan militer di wilayah Okinawa sejak Perang Dunia II berakhir pada 1945. Hingga kini pangkalan militer tersebut masih aktif beroperasi dan terus mengalami pengembangan. Warga Okinawa tidak setuju terhadap keberadaan basis militer tersebut karena banyak kasus kecelakaan dan kriminalitas yang terjadi akibat operasi militer tersebut. Berbagai protes dan tuntutan penutupan basis militer diserukan masyarakat Okinawa. Pemerintah pusat berusaha melakukan perjanjian baru dengan AS demi melakukan pemindahan pangkalan militer keluar Okinawa. Walaupun masyarakat Jepang menolak keberadaan basis militer, sampai sekarang tentara AS masih bertugas di kepulauan Okinawa.Amerika Serikat menempatkan pangkalan militer di wilayah Okinawa sejak Perang Dunia II berakhir pada 1945. Hingga kini pangkalan militer tersebut masih aktif beroperasi dan terus mengalami pengembangan. Warga Okinawa tidak setuju terhadap keberadaan basis militer tersebut karena banyak kasus kecelakaan dan kriminalitas yang terjadi akibat operasi militer tersebut. Berbagai protes dan tuntutan penutupan basis militer diserukan masyarakat Okinawa. Pemerintah pusat berusaha melakukan perjanjian baru dengan AS demi melakukan pemindahan pangkalan militer keluar Okinawa. Walaupun masyarakat Jepang menolak keberadaan basis militer, sampai sekarang tentara AS masih bertugas di kepulauan Okinawa.

---

United States military bases have been established in Okinawa Prefecture since World War 2 ended in 1945. Until now, that military bases is still operating and developing. In result, many people in Okinawa disagree about the existence of the military bases because of the emerging cases of accidence and criminality since the bases established. A various form of protest and demands to shut down the bases has been widely shouted by people in Okinawa. Therefore, the central government is still trying to establish a new agreement between Japan and United States, to relocate the bases outside Okinawa. Although having a large numbers of protests from Japanese, the military bases are still on duty until now in Okinawa."

"ABSTRAKSejak resmi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT) pada tahun 2012, Xi Jinping telah mengemukakan bahwa Sosialisme Berkarakter Tiongkok telah memasuki era baru. Dalam beberapa pidato, Xi Jinping menyampaikan secara singkat tujuan dan upaya dalam mengimplementasikan Sosialisme Berkarakter Tiongkok Era Baru. Tugas akhir ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan Sosialisme Berkarakter Tiongkok Era Baru berlandaskan empat teks pidato Xi Jinping.Penelitian tugas akhir ini dilakukan melalui pendekatan sejarah. Analisis terhadap empat pidato Xi Jinping didukung oleh sumber-sumber yang topiknya relevan, antara lain buku referensi, artikel jurnal, dan artikel berita. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa era baru Sosialisme Berkarakter Tiongkok adalah mengacu pada situasi dan tantangan berbeda yang dihadapi Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi Jinping, yaitu adanya masalah-masalah politik yang kian memburuk di tengah situasi ekonomi Tiongkok yang mengalami peningkatan signifikan. Penggunaan istilah Sosialisme Berkarakter Tiongkok Era Baru bukan untuk menunjukkan ideologi baru Tiongkok, melainkan untuk memperkuat identitas ideologi yang dianut Tiongkok, yaitu Marxisme Leninisme dan Pemikiran Mao Zedong, hingga memasuki era baru saat ini"

"The year 2021 is the centennial anniversary of the Chinese Communist Party (CCP). Just as the CCP strived to celebrate this symbolic event, the China Studies academia also tried to shed light on the history of the CCP and the survival as well as future prospect of the regime. Among all these publications, “The Chinese Communist Party: A Century in Ten Lives” and “Rethinking Chinese Politics” were probably the most representative. The former explained history of the CCP with 10 people’s life courses. The latter tried to examine whether Chinese politics is institutionalized from the perspective of elite politics and the party-state regime. The last part of both books focused on the implication of Xi’s ruling on the centennial development of the CCP and party-state system regime. Through criticizing these two books within the framework of “power sharing” and “state-society relations”, this article will investigate the implication of Xi’s ruling on the development of Chinese politics, and even comparative politics in terms of the organizational and institutional changes, the choice of reform path, and social stability and the nature of regime."

"[Tesis ini membahas mengenai reaksi Tiongkok sebagai tanggapan daripeningkatan militer yang dilakukan oleh A.S melalui kebijakan Pivot A.S keAsia-Pasifik yang dimulai sejak akhir tahun 2011 sampai dengan 2014. Penelitianini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur.Hasil penelitian menunjukkan Tiongkok memberi reaksi dengan menyediakanpublic goods dalam bidang ekonomi, militer, dan politik kepada negara-negara dikawasan Asia. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendekati danmempererat hubungan Tiongkok dengan negara-negara di Asia khususnyakawasan Asia Tenggara, agar dapat mempertahankan posisi dan kepentingan dikawasan.;This thesis focuses on China’s response to U.S Pivot to Asia and the Pacificwhich began at the end of 2011 until 2014. It is a qualitative research using studyliterature method. The finding shows that China reacts by providing public goodsin economy, military, and political areas to Asian countries. It is done in order toapproach and deepen China’s relations with Asian region countries, particularlySoutheast Asia, to preserve its position and interests in the region., This thesis focuses on China’s response to U.S Pivot to Asia and the Pacificwhich began at the end of 2011 until 2014. It is a qualitative research using studyliterature method. The finding shows that China reacts by providing public goodsin economy, military, and political areas to Asian countries. It is done in order toapproach and deepen China’s relations with Asian region countries, particularlySoutheast Asia, to preserve its position and interests in the region.]"

"Diplomasi berkaitan dengan penyelenggaraan hubungan resmi antarnegara yang mana tujuannya adalah menyelesaikan perbedaan dan menjamin kepentingan negara. Pada era pemerintahan Xi Jinping, Tiongkok mengubah “gaya” diplomasi menjadi lebih asertif dan agresif yang kemudian dijuluki sebagai diplomasi wolf warrior. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan alasan gaya diplomasi era Xi Jinping disebut diplomasi wolf warrior dan perkembangan gaya diplomasi tersebut, serta sejauh mana efektivitas gaya baru diplomasi ini dalam mencapai tujuan. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan ilmu sejarah. Tahapan penelitian mencakup heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan gaya diplomasi wolf warrior yang banyak memanfaatkan aplikasi media sosial bertujuan untuk membentuk citra RRT sebagai negara yang kuat dalam upaya memiliki nilai tawar yang tinggi dalam lingkup internasional. Dinamika gaya diplomasi ini menuai berbagai respon dan dampak bagi RRT.

---

Diplomacy is related to the implementation of official relations between countries where the aim is to resolve differences and secure states interest. During the reign of Xi Jinping, China changed its diplomatic “style” to be more assertive and aggressive, which was later dubbed as wolf warrior diplomacy. This study aims to explain why the Xi Jinping era diplomacy style is called wolf warrior diplomacy and the development of this diplomacy style, as well as the effectiveness of this new style of diplomacy in achieving goals. The method used in this article is a qualitative method with a historical science approach. The research stages include heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results show that the application of the wolf warrior diplomacy style, which utilizes social media applications, aims to shape the PRC's image as a strong country to have a high bargaining value in the international sphere. The dynamics of this style of diplomacy reap various responses and impacts for the PRC."

"ABSTRAKJurnal ini membahas tentang kudeta yang dilakukan militer Mesir terhadap presiden Muhammad Mursi. Mesir memiliki sejarah panjang dengan kekuasaan militer. Sejak militer mengkudeta Raja Farouq pada tahun 1952, militer tidak pernah kehilangan kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Mesir hingga akhirnya gelombang Arab Spring pada tahun 2011 mengakhiri rezim militer yang telah berkuasa selama puluhan tahun. Pemilu secara demokratis diselenggarakan demi memilih presiden dengan cara yang demokratis. Maka terpilihlah Muhammad Mursi dari kelompok Islamis Ikhwanul Muslimin. Mursi terpilih pada bulan Juni 2012 dengan perolehan suara 51,7 . Mursi berupaya untuk mengembalikan keadaan ekonomi dan politik Mesir yang merosot pasca revolusi 2011. Namun ternyata, ada pihak yang tidak senang dengan berkuasanya Mursi. Salah satunya adalah pihak militer. Apalagi setelah Mursi mengeluarkan dekrit yang dianggap hanya menguntungkan dirinya. Ditambah cara Mursi yang terlalu frontal ingin menghilangkan pengaruh militer di berbagai sektor. Maka terjadilah demonstrasi besar-besaran menuntut presiden Mursi untuk turun. Suasana ini dimanfaatkan oleh militer untuk berafiliasi dengan kelompok oposisi untuk melengserkan Mursi. Dalam kondisi masyarakat yang sedang gaduh, militer menuntut Mursi untuk memperbaiki keadaan dalam waktu 48 jam sejak militer memberi ultimatum. Karena dianggap gagal, akhirnya militer mengambil alih pemerintahan pada 3 Juli 2013.

---

ABSTRACTThis journal discusses the Egyptian military coup against the president Muhammad Mursi. Egypt has a long history of military rule. Since the military coup against King Farouq in 1952, the military has never lost the highest authority in the government until the Arab Spring wave in 2011 put an end to the military regime. The election held in order to elect a president by democratic means. Then elected Islamist Mohammed Morsi from Muslim Brotherhood. Morsi was elected in June 2012 by a vote of 51.7 . Mursi seeks to restore the economic and political situation post revolution 2011. However, there are those who are not happy with Mursi to power. One of them is the military. Especially after Mursi issued a decree that considered only benefit him. Plus Mursi wants to eliminate the influence of the military in various sectors. Then there was massive demonstrations demanding the president Morsi to step down. This atmosphere is used by the military to be affiliated with opposition groups to depose Morsi. In conditions of the people who were being rowdy, demanding military Mursi to remedy the situation within 48 hours. Because it was considered a failure, the military finally took office on July 3, 2013."

"Tesis ini membahas mengenai peningkatan kapabilitas militer Jepang di tengah berbagai pembatasan yang diberlakukan melalui konstitusi pasca perang Jepang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas militer Jepang disebabkan oleh dilema dalam aliansi yang menyebabkan Jepang berada dalam posisi takut ditinggalkan karena ketergantungannya yang besar dalam aliansi. Peningkatan kapabilitas militer ditujukan untuk memenuhi kewajiban Jepang dalam aliansi dalam kerangka kerja sama.

---

This thesis will focus about the increasing of Japan`s military capability despite its pacifis stance under Japan's pre-war constitution. It is a quantitative study using literature and library research method. The findings show that the increasing of Japan`s military capability is caused by the high dependency of Japan upon its ally that caused the fear of the abandonment. The increment is aiming to fulfill Japan`s responsibility in the alliance through cooperation."