Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKehidupan para pekerja menjadi hal yang tidak basi diulas sejak berabad-abad lamanya. Suara-suara mereka pun kerap terdengar di berbagai media, baik pekerja swasta maupun pekerja negeri, salah satunya para pekerja dengan status honorer yang terbagi-bagi menajdi beberapa bagian, khususnya kategori 2 (K-2). Skripsi ini menyajikan pembahasan mengenai para pekerja honorer K-2 di bidang pendidikan yang berada di Kabupaten Minang Jaya. Berjalannya roda pendidikan di negara ini tidak luput dari kerja para pekerja honorer K-2 dengan berbagai bidang, yang dalam skripsi ini ialah para guru, pekerja administrasi, dan pekerja keamanan sekolah. Tidak ada kejelasan awal mula eksistensi para pekerja honorer ini, khususnya di Kabupaten Minang Jaya, akan tetapi mereka ada hingga hari ini dan selalu menjadi salah satu persoalan yang tidak kunjung usai hingga di kancah nasional. Mereka mengalami berbagai insekuritas sebagai pekerja, atau yang disebut Standing sebagai pekerja prekariat. Selain itu dampak yang mereka bawa bagi khalayak luas dan hasil yang mereka terima menjadi suatu problem sosial tersendiri atau yang disebut Graeber dengan istilah shit jobs. Merekapun membentuk suatu ikatan untuk memadukan suara di dalam Forum Honorer K-2 Minang Jaya."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai kondisi precarity pekerja pengrajin sepatu. Kondisi precarity mereka menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mereka membuat keputusan untuk memilih berkesimpung dalan industri ini dengan berbagai kepentingannya, serta strategi apa saja yang akan mereka lakukan untuk dapat terus bertahan dalam industri sepatu.Secara teoritis, penelitian ini berangkat dari pandangan Anna Tsing 2015:20 tentang kondisi precarity yang mengatakan bahwa precarity penuh dengan ketidakpastian, namun dibalik semua itu precarity dapat dijadikan sebagai pegangan hidup yang memungkinkan. Penelitian dilakukan bengkel sepatu d rsquo;Arcadia Treasure, di kampung Sanding, desa Bojongnangka, kecamatan Gunung Putri, kabupaten Bogor dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengandalkan pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dan studi pustaka.Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pekerja sepatu tersebut memiliki cara bertahan dengan melakukan hubungan sosial. Hubungan sosial ini dapat dibagi dalam beberapa golongan berdasarkan: kesamaan tempat belajar, kecocokan pertemanan, hubungan kekerabatan, asal daerah, dan generasi. Hubungan sosial tersebut dipelihara dan dikembangkan melalui pengalaman personal yang mereka alami.

---

ABSTRACTThis research intends to describe the precarity condition of the shoe workers. Their precarious conditions raise questions about how they decide to engage into this industry with several of their interest, also how they manage their way to overcome this condition so that they could survive.Theoritically, this research was inspired from Anna Tsing 2015 20 perspective on precarity, that seems as something vulnerable and full of uncertainty but takes it as something possible to maintain. This case takes place in a workshop shoe of d rsquo Arcadia Treasure in Sanding, Bojongnangka, Gunung Putri, Bogor, West Java, using qualitative approach that relies on participant observation, in depth interviews, and literature studies.The result shows that the shoe workers have ways to survive their problems with doing social relation. The social relation contains in various types based on the place they learn, friendship, kinship, origin, and generation. These social relationships are nurtured and developed through the personal experience they experience"

"Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap karya public art dalam konteks hak cipta di Indonesia dan Amerika Serikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan United States Copyright Act 1976. Public art yang berada di ruang publik terdiri dari berbagai bentuk karya seni, merupakan suatu bentuk ekspresi artistik yang perlu dilindungi. Penelitian ini memfokuskan pada perlindungan public art berbentuk visual dengan tujuan untuk mengkaji hak ekonomi dan hak moral seniman serta implikasi hukum dari penggunaan komersial tanpa izin. Beberapa kasus pelanggaran hak cipta public art, seperti kasus Zanja Madre karya Andrew Leicester yang digunakan tanpa izin oleh Warner Bros, mural milik Lewis yang digunakan oleh Mercedes Benz, dan patung memorial milik Gaylord serta Patung Liberty replika milik Davidson yang digunakan tanpa izin oleh United States Postal Service, menunjukan perlunya perlindungan yang lebih terhadap hak ekonomi dan moral seniman. Penelitian ini juga membandingkan regulasi hak cipta antara Indonesia dan Amerika Serikat, menyoroti perbedaan dalam penerapan konsep fair use, de minimis exception, dan ketentuan dalam Section 120(a). Di Amerika Serikat, ketentuan dalam Section 120(a) dan doktrin fair use menawarkan fleksibilitas dalam penggunaan karya public art, sementara di Indonesia, penggunaan karya public art untuk tujuan komersial memerlukan izin terlebih dahulu dari seniman atau pemegang hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah hak cipta karya public art, baik dari sisi legislasi maupun implementasi hukum. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai perlindungan hukum karya public art, menawarkan langkah-langkah praktis untuk melindungi hak seniman, serta menginformasikan kebijakan yang dapat diadopsi untuk mencegah pelanggaran hak cipta dalam konteks karya seni di ruang publik.

---

This research focuses on the legal protection of public art in the context of copyright in Indonesia and the United States based on Law Number 28 of 2014 and the United States Copyright Act of 1976. Public art, which exists in public spaces and encompasses various forms of art, represents an artistic expression that needs protection. This research concentrates on the protection of visual public art with the aim of examining the economic and moral rights of artists as well as the legal implications of unauthorized commercial use. Several cases of copyright infringement of public art, such as Andrew Leicester's "Zanja Madre" used without permission by Warner Bros, Lewis's mural used by Mercedes Benz, and Gaylord's memorial sculpture and Davidson's replica of the Statue of Liberty used without permission by the United States Postal Service, highlight the need for greater protection of artists' economic and moral rights. This research also compares copyright regulations between Indonesia and the United States, highlighting differences in the application of the concepts of fair use, de minimis exception, and the provisions in Section 120(a). In the United States, the provisions in Section 120(a) and the fair use doctrine offer flexibility in the use of public art, while in Indonesia, the commercial use of public art requires prior permission from the artist or copyright holder. This research aims to provide recommendations that can help address the issue of copyright for public art, from both legislative and legal implementation perspectives. The results of this research are expected to provide in-depth insights into the legal protection of public art, offer practical steps to protect artists' rights, and inform policies that can be adopted to prevent copyright infringement in the context of public art."

"Urbanisasi yang pesat terus meningkatkan jumlah permukiman kumuh, memperburuk kemiskinan dan menyebabkan kurangnya akses terhadap air, sanitasi, dan infrastruktur dasar lainnya. Proyek Slum Upgrading Nasional di Indonesia atau Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dasar di kawasan kumuh, namun dampaknya terhadap kemiskinan belum pernah dievaluasi. Penelitian ini menilai apakah KOTAKU 2017-2020 mempengaruhi angka kemiskinan di daerah sasaran dengan menggunakan metode kuasi-experiment. Hasil estimasi Regression Discontinuity in Time (RDiT) tidak sesuai untuk interpretasi, namun Difference-in-Differences (DiD) memperkirakan penurunan angka kemiskinan sebesar 11,3% setelah KOTAKU diterapkan.

---

Rapid urbanization continues to increase the number of slums, exacerbating poverty and leading to inadequate access to water, sanitation, and other basic infrastructure. Indonesia’s National Slum Upgrading Project or City Without Slums (KOTAKU) is a program aimed to improve basic infrastructure in slum areas, however, its impact on poverty is yet to be evaluated. This study assessed whether KOTAKU 2017-2020 affected the poverty rate in targeted regions using quasi-experimental methods. The Regression Discontinuity in Time (RDiT) estimation was unsuitable for interpretation, however, Difference-in-Differences (DiD) estimated an 11.3% reduction in the poverty rate after KOTAKU was implemented."

"Apa yang dewasa ini dikenal luas sebagai perekonomian gig adalah hasil perkembangan perkembangan teknologi digital, khususnya penggunaan aplikasi yang mudah digunakan masyarakat secara massal. Ekonomi gig yang mampu membuat murah transaksi antara konsumen, produsen, dan pedagang mengandalkan teknologi digital dan juga hubungan kerja sistem kontrak independen/kemitraan, yang biasa disebut sebagai pekerja gig. Kondisi pekerja gig umumnya bersifat rentan karena jam kerja yang panjang dan bayaran berbasis proyek tanpa adanya gaji pokok. Penting untuk diperhatikan bahwa sejak tahun 2015, di beberapa negara muncul fenomena para pekerja gig, khususnya yang berada di sektor pengantaran online, dalam membentuk organisasi-organisasi kolektif dan melakukan resistensi untuk sebagai respon terhadap kondisi kerentanan yang mereka alami. Penelitian ini membandingkan resistensi yang dilakukan oleh pekerja gig pengantaran daring di dua negara, yaitu pekerja gig yang bekerja untuk di perusahaan platform Gojek (Indonesia) dan Deliveroo (Inggris). Penelitian ini menggunakan kerangka teori aspek ekonomi politik dalam perekonomian gig (Woodcock 2019) guna menjelaskan tentang mengapa regulasi negara dan kekuatan pekerja dapat mempengaruhi bentuk resistensi pekerja gig daring di kedua negara. Penelitian ini menemukan regulasi ketenagakerjaan yang tidak memposisikan pekerja gig dan kekuatan pekerja dalam membentuk organisasi-organisasi kolektif turut mempengaruhi bentuk dan cara resistensi yang dilakukan dalam merespon kondisi kerentanan kerja yang dihadapi oleh pekerja gig.

---

The gig economy, which is able to make cheap transactions between consumers, producers, and traders, relies on digital technology as well as the working relationship of an independent contracting system/partnership, commonly referred to as gig workers. The condition of gig workers is generally vulnerable due to long working hours and project-based pay without a base salary. It is important to note that since 2015, in several countries the phenomenon of gig workers, especially those in the online delivery sector, has emerged in forming collective organizations and carrying out resistance to respond to the precarity they experience. This study compares the resistance of online delivery gig workers in two countries, namely gig workers who work for the platform companies Gojek (Indonesia) and Deliveroo (England). This study uses a theoretical framework of political economy aspects in the gig economy (Woodcock 2019) to explain why state regulations and labor power can influence the form of online gig worker resistance in both countries. This research finds that employment regulations that positions gig workers as non-workers influence, as well as the power of workers in forming collective organizations, influence the forms and methods of resistance carried out in response to the conditions of work precarity faced by gig workers."

"Penelitian ini disusun untuk mengetahui pengaruh iklim komunikasi terhadap kepuasan kerja pegawai di Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Iklim komunikasi organisasi sebagai variabel independen diukur dengan Communication Climate Inventory oleh Pace dan Peterson. Kepuasan kerja sebagai variabel dependen diukur dengan Job Satisfaction Survey yang disusun oleh Spector. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Responden dalam penelitian ini dipilih teknik simple random sampling, yaitu sebanyak 52 orang. Analisis deskriptif menunjukan iklim komunikasi organisasi di Biro Komunikasi Kemenkes RI berada dalam kategori ‘’baik’’ dan tingkat kepuasan kerja karyawan dengan kategori ‘’puas’’. Analisis inferensial menunjukan bahwa iklim komunikasi organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI

---

This research was conducted to understand the influence of organizational communication climate on job satisfaction (study case in Communication and Public Service Bureau in Ministry of Health of the Republic of Indonesia). Organizational communication climate becomes the independent variable, measured by Communication Climate Inventory. On the other hand, job satisfaction becomes the dependent variable, measured by Job Satisfaction Survey. This research uses quantitative approach and the data was gathered by questionnaire. Respondents in this research were chosen by simple random sampling technique, 52 persons. Descriptive analysis has shown that the organizational communication climate in the communication bureau is in ‘good’ category. The job satisfaction is in the category ‘satisfied’. The inferential analysis has shown that organizational communication climate has positive and significant influence to job satisfaction of the employee in Communication and Public Service Bureau in Ministry of Health of the Republic of Indonesia."

"ABSTRAKPengadaan infrastruktur di Indonesia saat ini telah menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha KPBU di mana di sini Pemerintah bekerjasama dengan Badan Usaha dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Dalam skema KPBU di kenal suatu pengajuan proyek dengan prakarsa Badan Usaha di mana proyek tersebut tidak termasuk kedalam Rencana Induk Pemerintah, yang disebut sebagai Unsolicited Project. Dalam Unsolicited Project, dikenal suatu pemberian kompensasi terhadap Badan Usaha pemrakarsa yang salah satunya adalah pemberian Hak Untuk Menyamai Penawaran Terbaik Right to Match . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik Right to Match saat ini dan bagaimana pengaturan hukum di Indonesia berkaitan dengan Right to Match dalam skema KPBU, serta permasalahan-permasalahan apa yang umum terjadi berkaitan dengan Right to Match didalam skema KPBU dan bagaimana cara mengatasinya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan agar pembagian tanggung jawab risiko dalam skema KPBU diberikan kepada pihak yang dianggap paling bisa mengelolanya, dan Pemerintah dalam memberikan kompensasi Right to Match lebih melakukan pengawasan agar Badan Usaha tidak menerima keuntungan yang dapat merugikan masyarakat sebagai calon pengguna infrastruktur.

---

ABSTRACTInfrastructure provision in Indonesia right now has adopted the Public Private Partnership PPP scheme where Government is in cooperation with private sector to build an infrastructure for public interest. In PPP scheme there is a project called Unsolicited Project in which the projects are not requested by Government or not in the Government rsquo s Master Plan and usually originate from the private sector. In an Unsolicited Project, the private sector as proponent can receive an advantages, one of which is The Right to Bid by The Initiating Business Entity In Relation With The Best Bidder Right to Match . This research aims to determine the current practice of Right to Match, how the legal arrangement in Indonesia relating to the Right to Match in PPP scheme, and the problems relating to the Right to Match in PPP scheme and how to handle it. This research is normative with descriptive. The result of this research suggest to allocate the risk in PPP scheme to those deemed most able to manage it, and Government in providing the Right to Match compensation to do more supervision to the private sector so they don rsquo t receive benefits that can do harm to the communities as users of infrastructure."