Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTulisan ini akan membahas mengenai bagaimana relasi yang dimiliki oleh Raja Bhumibol Adulyadej dan militer di Thailand mampu mempengaruhi hasil percobaan kudeta, secara spesifik yakni pada lima kasus percobaan kudeta. Relasi tersebut dipahami sebagai ada atau tidaknya hubungan simbiosis di antara raja dan militer. Hubungan simbiosis yang dimiliki kedua pihak tidak terlepas dari kepentingan politik dan ekonominya masing-masing. Ketika terdapat simbiosis, maka percobaan kudeta relatif berhasil, sebagaimana dapat dilihat pada percobaan kudeta terhadap Plaek Phibunsongkhram, Seni Pramoj, dan Thaksin Shinawatra. Sebaliknya, ketika tidak terdapat simbiosis, maka percobaan kudeta relatif gagal, mengingat raja merasa tidak diuntungkan dan tidak mau memberikan dukungannya bagi militer untuk melancarkan kudeta, sebagaimana dapat dilihat pada percobaan kudeta terhadap Prem Tinsulanonda tahun 1981 dan 1985. Dalam melakukan analisis terhadap lima kasus tersebut, penulis menggunakan beberapa konsep, seperti konsep legitimasi raja, identitas Thailand (Thai Identity/Ekkalak Thai), hyper-royalism,organisasi militer, pretorian, dan kudeta militer.

---

ABSTRACT

This paper will discuss how do the relations between King Bhumibol Adulyadej and the military in Thailand affect the results of coup attempts, specifically on five coup attempt cases. In this context, the relation itself can be understood as the presence or absence of symbiotic relations between the king and the military. Symbiotic relations between the two are inseparable from their own political and economic interests. When symbiotic relation between the two exists, the coup attempt tends to be successful, as can be seen in the coup attempt on Plaek Phibunsongkhram, Seni Pramoj, and Thaksin Shinawatra. On the contrary, when there is no symbiotic relation, the coup attempt tend to be failed, given that the king feels disadvantaged so that he will not give his support for the military to launch a coup, as can be seen in the coup attempt on Prem Tinsulanonda in 1981 and 1985. The author uses several concepts, such as the concept of king's legitimacy, Thai Identity/Ekkalak Thai, hyper-royalism, military organizations, praetorians, and military coups, in order to analyze the five cases."

"ABSTRAKSkripsi ini mencoba membahas pengaruh hubungan Raja-militer diThailand terhadap Konstitusi 2007. Untuk menjelaskan pengaruh Raja-militer,digunakan teori militer, elit, peran Raja dan konstitusi. Metode penelitian yangdipakai adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitianmenunjukan bahwa hubungan Raja-militer di Thailand memiliki pengaruhterhadap Konstitusi 2007. Hubungan Raja-militer bisa dilihat dari pasal-pasalyang ada dan saat proses penyusunan draft Konstitusi 2007. Kesimpulannya,Konstitusi 2007 bukanlah konstitusi yang demokratis melainkan suatu konstitusiyang hanya menguntungkan beberapa pihak saja yaitu Raja dan militer.

---

AbstractThe thesis discussed the influence of King-Military relations in Thailandto the Constitution of 2007. The theory of military, elite as well as role of Kingand Constitution are applied in order to further explain the influence of the King-Military. The research methodology is qualitative through literature study. Theresearch presented that the relations between King and Military in Thailand hasgiven influence to the Constitution of 2007. The relations itself was reflectedthrough the existing articles and the establishment process of the DraftConstitution 2007. As a conclusion, the constitution of 2007 is understood as anon democratic constitution which will only give advantage to several parties :King and the Military."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai dampak rivalitas oligarki antara Raja Bhumibol Adulyadej dan Thaksin Shinawatra terhadap terjadinya kudeta militer tahun 2006 dan 2014 di Thailand. Dengan menggunakan teori oligarki oleh Jeffrey A. Winters dan konsep kudeta oleh Edward Luttwak, penelitian ini mengidentifikasi oligarch yang menghadapi berbagai ancaman dalam mempertahankan kekayaan dan kekuasaan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana rivalitas yang terjadi antar oligarch tersebut, dan melihat bagaimana rivalitas tersebut berpengaruh terhadap terjadinya kudeta militer di tahun 2006 dan 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Raja Bhumibol Adulyadej dan Thaksin Shinawatra merupakan oligarch karena mereka memiliki sumber daya kekuasaan: hak politik formal; jabatan resmi; kuasa pemaksaan; kekuatan mobilisasi; dan kekuasaan material. Merujuk pada cara mereka dalam menghadapi berbagai ancaman, Raja Bhumibol Adulyadej tergolong sebagai oligarch sultanistik, sementara Thaksin Shinawatra tergolong sebagai penguasa kolektif. Bentuk konkret dari rivalitas kedua oligarch tersebut dapat dilihat melalui bangkitnya kelompok yellow shirt dan red shirt. Rivalitas yang terjadi antara kedua oligarch tersebut pada akhirnya berujung pada kudeta militer di Thailand tahun 2006 dan 2014. Kedua tersebut merupakan bentuk dari pola revolusi karena tujuannya adalah untuk membuat perubahan dalam struktur sosial politik, yakni untuk menggulingkan Thaksin Shinawatra dari pemerintahan dan menghapus pengaruhnya dalam konstelasi politik yang akan datang.

---

ABSTRACT

This research discusses the impact of the oligarch rivalry between King Bhumibol Adulyadej dan Thaksin Shinawatra towards the 2006 and 2014 military coups in Thailand. By combining the oligarch theory by Jeffrey A. Winters and the concept of coup by Edward Luttwak, it identifies the oligarchs who must deal with several threats in their attempt to defend their wealth and power. The purpose of this research is to see how far the rivalry goes between the two oligarchs and aims to see how it later contributes to the military coup in 2006 and 2014. The findings of this study suggest that King Bhumibol Adulyadej and Thaksin Shinawatra are both oligarchs because they have power resources: formal political rights; official position; coercive powers; mobilizational power; and material power. In terms of how they respond to several threats, while King Bhumibol Adulyadej is considered to be a sultanistic oligarch, Thaksin Shinawatra is considered to be a collective authority. The form of this oligarch rivalry is visible through the rise of the yellow shirt and the red shirt group, and eventually resulted in a military coup in Thailand in 2006 and subsequently the 2014 coup. Both coups were considered as a revolutionary coup because the aim was to make changes in the socio-political structure, namely replacing Thaksin Shinawatra from the prime minister's position and remove his influence in upcoming politics."

"ABSTRAK

Jurnal ini membahas tentang kudeta yang dilakukan militer Mesir terhadap presiden Muhammad Mursi. Mesir memiliki sejarah panjang dengan kekuasaan militer. Sejak militer mengkudeta Raja Farouq pada tahun 1952, militer tidak pernah kehilangan kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Mesir hingga akhirnya gelombang Arab Spring pada tahun 2011 mengakhiri rezim militer yang telah berkuasa selama puluhan tahun. Pemilu secara demokratis diselenggarakan demi memilih presiden dengan cara yang demokratis. Maka terpilihlah Muhammad Mursi dari kelompok Islamis Ikhwanul Muslimin. Mursi terpilih pada bulan Juni 2012 dengan perolehan suara 51,7 . Mursi berupaya untuk mengembalikan keadaan ekonomi dan politik Mesir yang merosot pasca revolusi 2011. Namun ternyata, ada pihak yang tidak senang dengan berkuasanya Mursi. Salah satunya adalah pihak militer. Apalagi setelah Mursi mengeluarkan dekrit yang dianggap hanya menguntungkan dirinya. Ditambah cara Mursi yang terlalu frontal ingin menghilangkan pengaruh militer di berbagai sektor. Maka terjadilah demonstrasi besar-besaran menuntut presiden Mursi untuk turun. Suasana ini dimanfaatkan oleh militer untuk berafiliasi dengan kelompok oposisi untuk melengserkan Mursi. Dalam kondisi masyarakat yang sedang gaduh, militer menuntut Mursi untuk memperbaiki keadaan dalam waktu 48 jam sejak militer memberi ultimatum. Karena dianggap gagal, akhirnya militer mengambil alih pemerintahan pada 3 Juli 2013.

---

ABSTRACT

This journal discusses the Egyptian military coup against the president Muhammad Mursi. Egypt has a long history of military rule. Since the military coup against King Farouq in 1952, the military has never lost the highest authority in the government until the Arab Spring wave in 2011 put an end to the military regime. The election held in order to elect a president by democratic means. Then elected Islamist Mohammed Morsi from Muslim Brotherhood. Morsi was elected in June 2012 by a vote of 51.7 . Mursi seeks to restore the economic and political situation post revolution 2011. However, there are those who are not happy with Mursi to power. One of them is the military. Especially after Mursi issued a decree that considered only benefit him. Plus Mursi wants to eliminate the influence of the military in various sectors. Then there was massive demonstrations demanding the president Morsi to step down. This atmosphere is used by the military to be affiliated with opposition groups to depose Morsi. In conditions of the people who were being rowdy, demanding military Mursi to remedy the situation within 48 hours. Because it was considered a failure, the military finally took office on July 3, 2013."

"ABSTRAKKudeta militer Mesir yang terjadi pada pemerintahan Presiden Mursi pada 3 Juli 2013 cukup menyita perhatian masyarakat dunia. Mesir yang baru saja lepas dari pemerintahan diktator Husni Mubarak dan menyelenggarakan pemilu demokratis pertamanya, langsung mengalami peristiwa kudeta oleh militernya sendiri setahun kemudian. Muhammad Mursi, presiden terpilih dari partai Ikhwanul Muslimin, baru setahun menjabat sebagai presiden. Partai Ikhwanul Muslimin yang sebelumnya sangat kuat, saat ini menjadi buronan di Mesir. Berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, memicu terjadinya kudeta ini. Faktor terbesar adalah kemunduran ekonomi Mesir dan keresahan masyarakat atas Mursi yang mengambil kebijakan-kebijakan semi-diktator. Pengaruh militer yang kuat di Mesir juga menjadi faktor yang membuat kudeta ini dapat terjadi. Selain itu, terdapat pula kemungkinan adanya intervensi Amerika Serikat yang memiliki beberapa kepentingan di Mesir dan Timur Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan latar belakang sejarah dan faktor-faktor yang mempengaruhi kudeta ini.

---

ABSTRACTEgypt rsquo s military coup d rsquo etat which was happened to President Mursi rsquo s government in 3rd of July 2013 immediately gained world rsquo s attention. Just released from dictator Husni Mubarak rsquo s regime for a year and held its first democratic election, Egypt suffered a coup d rsquo etat by its own military force. Muhammad Mursi, Egypt rsquo s first elected President from Islamic Brotherhood party, sat in his office for just one year. The party itself which was very strong, now become fugitives. Both internal and external factors are considered responsible for this coup d rsquo etat. The biggest factors are economic falls and public anxiety for Mursi decisions which was considered semi dictatorship. The military force rsquo s strong influence in Egypt also played a big role which made this coup d rsquo etat happened. Besides that, there is a possibility of intervention from United States of America whose interests are existed in Egypt and Middle East countries. This study is a qualitative research with literature study method. The purpose of this study is to explain historical backgrounds and factors which influenced the coup d rsquo etat."