Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Nota Kesepahaman 5 (lima) badan nasional independen (Komnas HAM, Ombudsman RI, KPAI, LPSK dan Komnas Perempuan pada tahun 2016 bermaksud mendorong sistem pengawasan terhadap pelaksanaan Pasal 28 (G) ayat 2 UUD NRI 1945, yakni tentang Kebebasan setiap orang dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Namun sebagai badan nasional, beberapa lembaga negara tidak masuk dalam ranah kekuasaan pengawasan melainkan pelaksana (eksekutif) seperti LPSK dan Komnas Perempuan. OPCAT mensyaratkan sebuah lembaga independent wajib diatur dalam tingkat UU dan ketentuan Paris Principle mengharuskan keuangan yang mandiri dari sebuah lembaga indenpendent. Berdasarkan ini maka Komnas Perempuan belum memenuhi kriteria tersebut karena diatur pada tingkat Keppres dan mekanisme penganggaran yang tunduk pada Komnas HAM. Secara umum, mekanisme untuk memastikan setiap orang untuk bebas dari penyiksan dan pelakuan yang merendahkan martabat manusia telah dilakukan oleh kelima lembaga negara tersebut. Sejak periode 2016-2018 lima lembaga negara telah melakukan kunjungan berkala dan tanpa pemberitahuan di lapas, rutan, pusat kesehatan mental, tahanan imigrasi, dll sebagai wujud dari kekuasaan yang diberikan.

---

Memorandum of Understanding among 5 (five) independent national body (Komnas HAM, Ombudsman RI, KPAI, LPSK and Komnas Perempuan) have a purpose to encourage monitoring system of implementation of the article 28 G paragraph (2) UUD NRI 1945 namely about the freedom of everyone from torture or degrading treatment. However as a national bodies, some of them are not part of supervisory power whereas enter in realm part of executive power, such as LPSK and Komnas Perempuan. OPCAT requires that an independent body must be regulated in legislation level and fulfilled the criteria which is regulated in the Paris Principle. Generally, mechanism to ensure everybody free from torture or degrading treatment have been implemented by 5 (five) SAB in Indonesia. In period of 2016-2018. 5 (five) SAB have conducted regular and unannoucement visit in prison, detention center, mental health center, immigration detention, etc., as manifestation of their power. "

"Tahanan dan Narapidana merupakan salah satu kelompok yang sering mengalami berbagai kekerasan, termasuk perlakuan yang merendahkan martabat, hukuman yang kejam dan tidak manusiawi bahkan penyiksaan. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara. Situasi ini kemudian direspons Perserikatan Bangsa Bangsa dengan menetapkan sejumlah perjanjian internasional yang bertujuan memberikan jaminan keselamatan dan perlakuan yang layak serta perlindungan terhadap setiap orang dalam tahanan dan penjara. Termasuk larangan penyiksaan dalam Konvensi Anti Penyiksaan dan standar perlakuan yang disebut Nelson Madela Rules. Namun demikian, berbagai kekerasan dan penyiksaan masih sering terjadi, baik terhadap tahanan di kantor polisi maupun tahanan / narapidana di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Tugas Karya Akhir ini menganalisis kekerasan, tindakan yang merendahkan martabat dan penyiksaan yang dilakukan petugas lapas narkotika Yogyakarta terhadap beberapa narapidana yang terjadi pada tahun 2021.TKA ini menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan sejumlah artikel media massa. Penulis menggunakan pemikiran dalam teori kriminologi kritis dan menggunakan analisis isi dokumen. Hasil analisis menemukan bahwa kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat yang dialami beberapa narapidana di lapas narkotika Yogyakarta merupakan penyiksaan dan ill treatment, yang mana tindakan ini merupakan kekerasan oleh negara.

---

Detainees and convicts are one of the groups that frequently experience various forms of violence, including degrading treatment, cruel and inhuman punishment, and even torture. This situation is not only prevalent in Indonesia but also in various other countries. In response to this, the United Nations has established several international agreements aimed at ensuring safety, proper treatment, and protection for everyone in custody and prisons. This includes the prohibition of torture in the Convention against Torture and the standards of treatment known as the Nelson Mandela Rules. However, despite these measures, various forms of violence and torture still occur, both against detainees in police custody and inmates in detention centers and prisons. This final project analyzes the violence, acts of degradation, and torture committed by officers at the narcotics prison in Yogyakarta against some inmates in 2021. The project utilizes secondary data sources from the reports of the National Commission on Human Rights and several mass media articles. The author employs critical criminology theory and document content analysis. The results of the analysis reveal that the violence and degrading treatment experienced by some inmates at the narcotics prison in Yogyakarta constitute torture and illtreatment, which are acts of state violence."

"Kampanye merupakan upaya yang digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial termasuk mengatasi permasalahan narkotika. Kampanye bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat. Di Indonesia, permasalahan narkotika membawa kerugian ekonomi dan kerugian sumber daya penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kampanye pencegahan penyalahgunaan narkotika yang mengangkat konten Gaya Hidup Sehat dan menganalisis konten Gaya Hidup Sehat dalam Iklan Layanan Masyarakat (ILM) produksi BNN tahun 2016 – 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method yaitu menggabungkan data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui metode analisis konten. Populasi dan sampel dalan penelitian ini adalah ILM produksi BNN tahun 2016 – 2019 berjumlah 31 iklan. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara terhadap pelaku kampaye dan masyarakat yang bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana kampanye dilaksanakan pada Direktorat Diseminasi Informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye pencegahan penyalahgunaan narkotika di BNN dilakukan melalui proses pengganggaran, penentuan tema dan sasaran. Konten Gaya Hidup Sehat dan pesan persuasi telah terdapat dalam ILM produksi BNN tahun 2016 – 2018. ILM dibingkai dalam bentuk iklan verbal dan non verbal sedangkan argumentasi dalam ILM adalah dengan menggunakan pendekatan rational appeal dan emotional appeal. Tahun 2018 ILM yang diproduksi tidak menggunakan pendekatan fear appeal karena adanya kelompok pencari sensasi.

---

Campaign is an effort used in overcoming social problems including in overcoming narcotics problems. The campaign aims to change peoples behavior. In Indonesia, narcotics problems carry economic losses and loss of human resources. The research aims to determine how narcotic abuse prevention campaigns are lifting healthy lifestyle content and analysing healthy lifestyle content in NNBs production of Public Service Advertising (PSA) in 2016 – 2018. This research uses the mix method approach of combining quantitative data and qualitative data. Quantitative Data is obtained through a method of content analysis. The population and samples of this research are PSA production of NNB in 2016 – 2019 amounting to 31 ads. Qualitative Data was obtained through interviews against campaigner actors and communities aimed at digging deeper into how the campaign was conducted at the Directorate of Information dissemination. The results showed that the campaign to prevent narcotics abuse at the NNB was carried out through a budgeting process, determining themes and targets. Healthy Lifestyle content and persuasion messages have been found in NNB production PSAs in 2016 - 2018. PSA is framed in the form of verbal and non-verbal advertisements while arguments in PSA have included the rational appeal and emotional appeal approaches. In 2018 the PSA produced did not use fear appeal approach because of the sensation seeker group."

"Skripsi ini membahas dua permasalahan utama. Pertama bagaimanakah kedudukan KPPU sebagai lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia? Dan kedua, apa sajakah kewenangan KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha di Inonesia? Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan KPPU sebagai lembaga negara bantu dengan melihat perkembangan lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan dan latar belakang pembentukkan KPPU sebagai lembaga yang diberikan kewenangan secara khusus untuk mengawasi pelaku usaha dan menyelesaikan sengketa persaingan usaha serta untuk mengetahui apakah sebenarnya yang menjadi kewenangan KPPU dan batasannya, serta mengetahui apakah memang dimungkinkan bahwa suatu lembaga dalam suatu sistem peradilan khusus dapat diberikan semua kewenangan yang pada umumnya kewenangan-kewenangan tersebut diberikan kepada lembaga yang berbeda.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada pencampuran kewenangan dalam KPPU, kedudukan KPPU sendiri masih berada dibawah kewenangan kekuasaan eksekutif. KPPU sendiri merupakan lembaga non-struktural yang independen dalam melaksanakan tugasnya. Kewenangan KPPU hanya yang tercantum dalam Pasal 36 UU Antimonopili, dari kewenangan tersebut KPPU tidak memiliki kewenangan regulasi dan yudisial.This thesis mainly discusses about two problems. First, how does the position of KPPU as state auxiliary body in Indonesian constitutional system? And second, what are the Commission?s authorities in supervising business competition in Indonesia? This research is conducted on a juridical normative method, the purpose of this research is to seek information about the question of what is KPPU competency as a state auxiliary body reminds the growing of state auxiliary body in constitutional system and the background of KPPU establishment as an organ which given a special authority to supervise business activity and business competition?s dispute resolution and to seek information of what is the real authority of KPPU and its boundaries and also to find out if it is possible an institution on special judiciary system having all of the authority which is generally are given to different institution.

The result of this research shown that in fact there is no fusion of authority in KPPU, the competency of KPPU itself is under the authority of executive power. KPPU is a nonstructural body which is independent in performing its duty. KPPU authority is set forth in Article 36 of Antimonopoly Law, based on those authorities KPPU has no regulatory and judicial authority."

"Skripsi ini menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Berdasarkan analisis peneliti dengan menggunakan teori simbiosis kedaulatan dan keamanan Makinda, penelitian ini menunjukkan bahwa ancaman yang datang di Laut Natuna Utara membuat pemerintah melakukan upaya pencegahan berupa diplomasi, pembuatan peta baru, dan pembangunan pertahanan di daerah perbatasan negara. Upaya pencegahan ancaman ini juga merupakan usaha untuk meningkatkan kedaulatan negara. Hal ini dilakukan untuk mendukung Visi Poros Maritim Dunia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo yang merupakan arah dari geopolitik Indonesia.

---

This thesis analyzes the efforts made by the government to maintain state sovereignty. This study uses qualitative methods with primary and secondary data. Based on the analysis of researchers using the theory of symbiosis of sovereignty and security of Makinda, this study shows that the threats that came in the North Natuna Sea made the government make prevention efforts in the form of diplomacy, making new maps, and building defense in the border areas of the country. Efforts to prevent this threat are also efforts to increase the country's sovereignty. This is done to support the World Maritime Axis Vision launched by President Joko Widodo which is the direction of Indonesia's geopolitics."

"Studi yang dilakukan dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan pembayaran dividen pada perusahaan sektor non keuangan di Indonesia pada periode 2016-2018. Penelitian lebih mendalam terhadap kepemilikan institusional dilakukan dengan membagi institusi asing dan domestik terhadap variabel yang sama. Selain itu, kepemilikan domestik keluarga pun dilihat terhadap kebijakan pembayaran dividen. Variabel lain yang terkait kebijakan dividen pun turut diuji didalamnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemilikan institusional memiliki hubungan positif dan signifikan dalam memengaruhi kebijakan pembayaran dividen perusahaan di Indonesia. Kepemilikan institusi asing dan domestik tidak signifikan dalam memengaruhi kebijakan pembayaran dividen perusahaan di Indonesia. Terakhir, kepemilikan domestik keluarga tidak signifikan dalam memengaruhi kebijakan pembayaran dividen perusahaan di Indonesia.

---

This study was conducted by researchers to look at the effect of institutional ownership on dividend payment policies on non-financial sector in Indonesia on the 2016-2018 period. Further research into institutional ownership is carried out by dividing foreign and domestic institutions on the same dependent variable. In addition, the family's domestic ownership is also seen from the dividend payment policy. Other variables related to dividend policy were also tested in. The results showed that institutional ownership has a positive and significant relationship in influencing company dividend payment policies in Indonesia. The ownership of foreign and domestic institutions has an insignificant relationship in influencing the company's dividend payment policy in Indonesia. Finally, domestic family ownership has an insignificant relationship in influencing the company's dividend payment policy in Indonesia."

"ABSTRAKLatar Belakang: Penyakit periodontal merupakan penyakit gigi dan mulut yang sering ditemui dan dapat terjadi pada semua orang dengan keadaan rongga mulut. Pasien yang datang ke klinik Periodonsia RSKGM FKG UI terdiri dari berbagai kelompok dengan keadaan rongga mulut yang berbeda-beda serta memiliki faktor risiko yang berbeda pula, terutama pada gigi anterior mandibula yang rentan terhadap penyakit periodontal. Tujuan: Mendapatkan distribusi kelainan periodontal pada gigi anterior mandibula serta hubungannya dengan faktor risiko yang mempengaruhinya pada pasien di RSKGM FKG UI. Metode: Penelitian deskriptif analitik menggunakan data sekunder dari rekam medis RSKGM FKG UI periode 2016 2018. Hasil: Distribusi kelainan periodontal lebih sering terdapat pada kelompok usia lansia (45-65 tahun) dan pada laki-laki. Distribusi mobilitas terbanyak ditemukan pada gigi 31 dan kelompok usia lansia (45-65 tahun); resesi gingiva terbanyak terdapat pada gigi 31, ukuran resesi gingiva terbanyak adalah <3 mm; poket periodontal terbanyak terdapat pada gigi 43, kedalaman poket terbanyak adalah 1-3 mm; kehilangan perlekatan klinis terbanyak terdapat pada gigi 42, kehilangan perlekatan klinis terbanyak adalah >5 mm; kerusakan tulang alveolar terbanyak ditemukan pada gigi 42 dan kelompok usia lansia (45-65 tahun). Distribusi trauma oklusi terbanyak terdapat pada gigi 41, penyebab trauma yang paling sering ialah blocking. Kelainan periodontal lebih sering terdapat pada gigi yang memiliki kelainan titik kontak. Kesimpulan: Kelompok persentase usia terbesar adalah lansia (48,16%), jenis kelamin tertinggi adalah perempuan (50,28%), mayoritas pasien memiliki OHIS buruk (50,28%), dan PBI yang ringan (46,33%). Kelainan periodontal yang dijumpai pada gigi anterior mandibula adalah 34,75% subjek memiliki mobilitas gigi; 72,03% subjek mengalami resesi gingiva; 79,94% subjek memiliki poket absolut; 82,34% subjek memiliki kehilangan perlekatan klinis; dan 61,02% subjek memiliki kerusakan tulang alveolar. Faktor risiko lokal meliputi trauma oklusi dimana 57,77% subjek mengalami trauma oklusi; 83,47% subjek memiliki gigi berjejal pada gigi anterior mandibula; dan 90,82% subjek memiliki kelainan titik kontak."

"ABSTRAKHadirnya teknologi baru seperti block chain, artificial intelligence, dan lainnya membawa kemunculan perusahaan fintech pada industry keuangan yang memainkan peran serupa seperti retail banks yaitu consumer banking. Penelitian ini membahas pengaruh fintech terhadap imbal hasil saham retail banks yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Sebagai variable independen, fintech diproksikan sebagai fintech funding frequency atau frekuensi pendanaan fintech dan fintech funding value atau nilai pendanaan fintech. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data bulanan dari Januari 2016 hingga Oktober 2018. Data fintech funding diperoleh dari situs Crunchbase, sementara data imbal hasil saham diperoleh dari situs Investing. Dengan menggunakan data panel dan model Fama French 3 Factors, penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh fintech terhadap imbal hasil saham retail banks yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

---

ABSTRACTNew technology such as block chain, artificial intelligence, and others lead to the emergence of fintech companies playing the same role as retail banks, which is consumer banking, on financial industry. This research examines the effect of the effect of fintech on retail banks stock return listed in Indonesia Stock Exchange for the period 2016-2018. Fintech as independent variable is proxied by fintech funding frequency and fintech funding value. This research is a conducted quantitatively with monthly data from January 2016 to October 2018. Fintech funding data is obtained from Crunchbase, while stock return data is obtained from Investing. By using panel data study and Fama French 3 Factors model, this research found no effect of fintech on retail banks stock return listed in Indonesia Stock Exchange for the period 2016-2018."

"Tesis ini membahas mengenai analisis fungsi,kewenangan dan kedudukan sebuah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (?PTN BH?) dalam konsepsi organ negara. Pemetaan mengenai fungsi, kewenangan dan kedudukan PTN BH diperlukan dalam upaya analisis mengenai fungsi publik sebuah organ negara. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif dan sistematis analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tujuan pemetaan dalam upaya memposisikan PTN BH sebagai badan hukum publik disamping fungsi lainnya yang utama yaitu sebagai badan hukum. Pemetaan fungsi dianalisis dengan kewenangan law making dan law applying sebagai faktor penentu PTN BH sebagai badan publik, fungsi jabatan publik, fungsi tujuan badan publik serta analisis jabatan publik yang ada pada sebuah organ negara. Setelah mengetahui fungsi dan kewenangan, maka PTN BH dapat diketahui kedudukannya di dalam stuktur kelembagaan negara. Analisis kedua mengenai dampak kedudukan PTN BH di dalam organ negara di dalam tata kelola akademik dan non akademik dalam mewujudkan tujuan otonomi sebuah badan hukum. Analisis ini digunakan untuk melihat fungsi, kewenangan dan kedudukan PTN BH secara menyeluruh pada ketentuan hukum PTN BH di Indonesia sehingga dapat dilihat fungsi yang paling utama dari PTN BH sebagai sebuah badan hukum publik dalam struktur kelembagaan negara.

---

This thesis discussing on Function, Authority, and Legal Position as a Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum(?PTN BH?) in Conception of State Organ ofThe Constitution of Indonesia. This study analyzed by descriptive and systematic analysis using a judicial normative approach. The first analyze is map the Function, Authority, and Legal Position of PTN BH that required in an attempt analysis of the public functions of State Organ.The mapping purpose is to position of PTN BH as public functions as well as other major function as a legal entity. The mapping functions analyze the authority of law making and law applying as main factor of PTN BH as a public entity, public function, purpose function of public entity, and public position in a State Organ. After knowing the function and the authority, we know the legal position of PTN BH in state organ structure. The second analyze is the impact of legal position of PTN BH as a state organ in academic and non-academic governance to realization the autonomy purpose as a legal entity. This is to analyzed the function, authority and legal position of PTN BH thoroughly PTN BH in Indonesia so the main function of PTN BH as a public legal entity in organ state structure."