Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 208448 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Evan Ferdian Basri
Tinjauan terhadap pemenuhan syariah compliance oleh lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan sindikasi syariah dan konvensional (studi kasus pembiayaan sindikasi proyek pembangunan jalan tol kepada PT ABC) = A Legal review of the fulfillment of the shariah compliance by the shariah financial institution in the hybrid syndicated financing (a case study of financing for highway construction project to PT ABC) / Evan Ferdian Basri
"ABSTRAK
Pembiayaan sindikasi hybrid (antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional) telah menjadi salah satu strategi yang efektif bagi bank syariah untuk dapat meningkatkan kuantitas asetnya. Bagaimanapun untuk dapat menjalankan konsep sindikasi hybird tersebut, dibutuhkan pondasi regulasi yang baik sehingga pembiayaan sindikasi hybrid tetap dapat memenuhi shariah compliance.
Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan: pertama, bagaimana pemenuhan shariah compliance oleh LKS dalam menjalankan pembiayaan sindikasi hybrid; dan kedua, bagaimana penerapan prinsip equal treatment (diantara para peserta sindikasi) pada pembiayaan sindikasi hybrid sehubungan dengan pemenuhan shariah compliance oleh LKS tersebut, sementara fasilitas kredit oleh LKK dan fasilitas pembiayaan syariah oleh LKS didasari oleh perikatan yang berbeda satu sama lainnya, begitu pula terhadap sumber hukumnya.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan turut disertai pembahasan studi kasus pembiayaan sindikasi hybrid kepada PT ABC (bukan nama sebenarnya) guna mendapatkan gambaran yang lebih komperhensif dari pembahasan rumusan masalah. Terhadap pemenuhan shariah compliance dari pembiayaan sindikasi hybrid merujuk kepada Fatwa DSN 91/DSN-MUI/IV/2014 yang telah mengatur khusus mengenai pembiayaan sindikasi secara khusus. Dengan membandingkan pemenuhannya pada studi kasus pembiayaan sindikasi ABC, dapat diketahui bahwa Fatwa DSN kiranya masih mengatur dengan terlalu umum, dikarenakan masih menyisakan beberapa isu-isu syariah ditataran teknisnya yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut. Terlebih, dengan keterlibatan LKK dalam pembiayaan sindikasi hybrid, dan kewajiban LKS terhadap pemenuhan syariah compliance nya berdasarkan Fatwa DSN, prinsip equal treatment (sebagai salah satu karakteristik dari konsep sindikasi) tidak lagi dapat diterapkan sepenuhnya bagi para peserta pembiayaan sindikasi hybrid, terutama terhadap ketentuan-ketentuan yang telah tegas pengaturannya oleh Fatwa DSN. Fasilitas kredit dan fasilitas pembiayaan syariah setidaknya akan berbeda terhadap hal-hal sebagai berikut: (a) dokumentasi dan rekening; (b) mekanisme pengambilan keuntungan; (c) ketentuan mengenai biaya-biaya yang dapat dikenakan, dan (d)  yurisdiksi pengadilan.
ABSTRACT
Hybrid Syndicated Financing (between Shariah financial Institutions (SFI) and Conventional Financial Institutions (CFI)) has become one of the effective strategies for Islamic banks to increase the quantity of their assets. However, to be able to carry out the concept of syndicated hybird financing, a good regulatory foundation is needed so that when it is implemented it can still fulfill shariah compliance.
This study discusses two main issues: first, how to fulfill shariah compliance by SFI in carrying out hybrid syndication financing; and second, how to apply equal treatment principles (among syndicated participants) in hybrid syndicated financing in connection with the fulfillment of the Shariah Compliance by the SFI, while the credit facilities by CFI and Islamic financing facilities by SFI are based on different agreements with each other, as well as legal source.
The research method used is normative juridical, with the accompanying discussion of hybrid syndicated financing case studies to PT ABC (not real names) in order to get a more comprehensive picture of the discussion of the problem statement. The fulfillment of shariah compliance from hybrid syndication financing refers to the Fatwa DSN No. 91 / DSN-MUI / IV / 2014 which specifically regulates syndicated financing specifically. By comparing its fulfillment in the ABC syndicated financing case study, it can be seen that. Moreover, with SFI's involvement in hybrid syndicated financing, and SFI obligations towards the fulfillment of its Shariah compliance based on the Fatwa of DSN, the equal treatment principle (as one of the characteristics of the syndication concept) can no longer be fully applied to hybrid syndication financing participants, especially in terms of provisions that have been firmly regulated by the Fatwa of DSN. Credit facilities and Islamic financing facilities will at least differ from the following: (a) documentation and accounts; (b) profit taking mechanism; (c) provisions regarding fees that can be charged, and (d) jurisdiction of the court."
2019
T55316
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fathia Saputri Wulandewi
Analysis on sharia syndicated financing between sharia banks and conventional banks: case study: syndicated financing for the construction of Serang-Panimbang Highway = Analisis pembiayaan sindikasi syariah antara bank syariah dan bank konvensional: studi kasus: pembiayaan sindikasi pembangunan jalan TOLL Serang-Panimbang
"Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap beberapa aspek dari pembiayaan sindikasi syariah tol Serang-Panimbang yang dibiayai antara bank sharia dan bank konvensional, antara lain terkait dengan kendala yang dilalui apabila suatu sindikasi dibiayai oleh dua bank dengan sistem yang berbeda, implementasi tanggung jawab hukum lead managers, dan pengaturan hukum terhadap pembiayaan sindikasi syariah yang diberikan oleh bank syariah dengan bank konvensional. Dalam menganalisis aspek-aspek tersebut, Penulis berusaha melihat setiap poin penelitian tersebut dari sisi proses pembiayaan sindikasi dan peraturan perbankan syariah yang berlaku, terutama terkait dengan hambatan pemberian pembiayaan sindikasi syariah antara bank syariah dengan bank konvensional serta penyelesaiannya, tanggung jawab hukum lead managers atas pembentukan sindikasi, dan peraturan perbankan syariah yang berlaku terkait dengan kesesuaian pembiayaan sindikasi baik dalam aspek pemberian pembiayaan hingga sahnya pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh bank syariah dengan bank konvensional. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normaif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis dan data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh bank syariah dengan bank konvensional mengalami berbagai hambatan terkait dengan jenis akad dan produk-produk yang berbeda  dapat berpengaruh terhadap perbedaan transaksi di bank syariah dan konvensional dan penyelesaian masalah dengan cara menggunakan produk yang memiliki transaksi secara komersial yang sama, sehingga penyesuaian yang dilakukan hanya terdapat dalam penyesuaian skema syariah. Terkait dengan tanggung jawab hukum lead managers adalah telah bertanggungjawab. Dan dalam hal kerjasama oleh bank syariah dengan bank konvensional serta pembiayaa sindikasi syariah kepada nasabah debitur telah sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.
This thesis discusses the legal analysis of several aspects of the syndicated financing for the construction of Serang-Panimbang highway between sharia banks and conventional banks, including the obstacles problems that will be encountered if a syndication is financed by two banks with different systems, the implementation of the lead managers legal responsibility, and legal arrangements for sharia syndicated financing provided by sharia banks and conventional banks. In analysing these aspects, the author attempts to oversee each point of the research from the perspective of the syndicated financing process and the applicable sharia banking regulations, particularly the problems in providing sharia syndicated financing between sharia banks and conventional banks followed by a solution, the legal responsibility of the lead managers for the formation of the syndication, and sharia banking regulations that are applicable to the legality of syndicated financing, both in terms of providing financing and the applicability of syndicated financing conducted by sharia banks with conventional banks. This research has a juridical-normative approach using descriptive-analytical research methodology, and the data employed are secondary data supported by interviews. According to the result of this research, syndicated financing carried out by sharia banks with conventional banks encounters various problems related to the types of akad and different products that can affect the differences in transactions in sharia and conventional banks; the solution to the problem is to use products that have the same commercial transactions, so that the adjustments made are only in the adjustment of the sharia system. Related to lead managers, legal responsibilities are performed responsibly. In addition, the syndicated financing provided between sharia banks and conventional banks, as well as sharia syndicated financing to the debtor customers, complies with apropos banking regulations. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alissa
Tinjauan yuridis penggunaan perjanjian kredit dan perjanjian pembiayaan dengan prinsip syariah dalam satu sindikasi antara bank konvensional dan bank syariah = Juridical review on the usage of loan agreement and syaria based financing agreement in one syndicated loan between conventional bank and islamic bank
"Perbankan yang dikenal saat ini memiliki peran yang penting sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, salah satu kegiatan perbankan adalah kegiatan penyaluran dana melalui pemberian Kredit ataupun Pembiayaan dengan Prinsip Syariah. Selain diberikan bagi perorangan, dana dapat pula diberikan kepada perusahaan yang hendak menjalankan suatu proyek dan membutuhkan dana yang besar. Dalam hal ini, dana dapat diberikan secara bersama-sama oleh beberapa bank sekaligus dengan menggunakan satu dokumentasi kredit. Skema seperti ini dikenal dengan Kredit Sindikasi. Namun dalam hal Kredit Sindikasi diberikan oleh Bank Konvensional bersama dengan Bank Syariah, adanya perbedaan prinsip diantara keduanya mengharuskan digunakannya dua dokumentasi berbeda yang dapat mengakomodasi ketentuan-ketentuan dari masing-masing bank.
Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan dan dampak dari penggunaan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dalam satu sindikasi. Ditulisnya skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan dampak dari digunakannya Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dalam satu sindikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif.
Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya penggunaan Intercreditor Agreement sebagai perjanjian induk yang menjembatani ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN. Dengan demikian, Penulis menyarankan agar Bank Konvensional yang belum pernah melakukan sindikasi dengan Bank Syariah sebelumnya agar tidak menjadikan perbedaan prinsip yang ada sebagai penghambat untuk menyalurkan dananya bersama-sama.
Banking as we know today holds a vital role, as they act as an intermediary between those with funds and those without and or lacking in funds. As stipulated in Indonesias Banking Law, one of Banks main activities is to channel funds between those mentioned above, by way of general Loan Credit Facility, as well as Syaria based financing. Generally, loans may be granted to both persons and legal entities, including but not limited to corporations in need of large amount of funds. Loan credit facility may be granted by one or more banks jointly using one loan agreement, such scheme is known as a syndicated loan. However, on such case where a syndicated loan is jointly granted by Conventional Banks and Islamic Banks, two separated agreements must be executed to accommodate the terms and conditions of each types of banks in accordance with its banking principles.
This thesis will elaborate and discuss the provisions and or regulations and its impact on using a general Loan Agreement as well as Syaria based Financing Agreement in one syndicated loan. The purpose of this thesis is to find the legal basis and impact of the usage of Loan Agreement and Syaria based Financing Agreement in one syndicated loan. The study method used in this thesis is the juridical normative method. This thesis uses literature research method which delivers a descriptive research typology.
This thesis concludes that the usage of Intercreditor Agreement is found to be the impact of using Loan Agreement and Syaria based Financing Agreement in one syndicated loan, as stipulated in Fatwa of National Board of Syaria. Thus, the author suggests for Conventional Banks to not make the difference of existing principles as a barrier to channel the fund together with Islamic Banks."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hilma Primanugraha
Studi kasus pembiayaan sindikasi antara bank syariah sebagai participant bersama bank konvensional pada pembangunan jalan tol dalam kota ruas Pulo Gebang-Semanan = A case study of a syndicated financing between sharia banks as participants with conventional banks in the toll road construction of Pulo Gebang-Semanan segment
"Pelaksanaan pembangunan jalan tol menggunakan pembiayaan sindikasi antara bank syariah bersama bank konvensional di Indonesia diperbolehkan tetapi modalnya tidak bisa dimasukkan kedalam satu rekening saja. Berdasarkan hal tersebut penulis membahas Pokok Permasalahan terdiri dari sisi proses pembiayaan sindikasi dari kasus dan peraturan perbankan yang berlaku, terutama mengenai pengaturan Bank Syariah sebagai Participant, kesesuaian hak dan kewajiban bank syariah sebagai participant, dan upaya bank syariah sebagai participant mengatasi kendala yang timbul. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa pengaturan bank syariah sebagai bank anggota sebenarnya tidak diatur, bank syariah dapat saja bergabung asal pembiayaan tersebut tidak melewati Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan dari POJK serta kerjasama dengan bank konvensional diatur dalam Fatwa DSN MUI No.91/DSN/MUI/IV/2014, pelaksanaan hak dan kewajiban pembiayaan sindikasi antara beberapa bank syariah dan bank konvensional telah sesuai berdasarkan praktek dalam pembiayaan sindikasi, dan dalam kendala-kendala yang timbul dapat diatasi dengan memaksimalkan komunikasi dengan sesama bank peserta, melaksanakan rapat antara bank-bank peserta, penyediaan uang oleh nasabah debitur, pembuatan Security Safe Agreement, dan apabila ada sengketa diselesaikan dengan Pengadilan Negeri. Saran dari skripsi ini adalah sebaiknya financial clause dalam perjanjian sudah diatur terlebih dahulu dan diperjanjikan sebelum penandatanganan perjanjian sindikasi.
The implementation of toll road construction using syndicated financing between Islamic banks and conventional banks in Indonesia is permitted but the capital cannot be included in one account. Based on this matter, the author discusses the Principal Issues consisting of the syndicated financing process from the applicable banking cases and regulations, especially regarding the regulation of Islamic Banks as Participants, conformity of the rights and obligations of Islamic banks as participants, and the efforts of Islamic banks as participants to overcome the obstacles. The author uses a normative juridical research method. Based on the results of the study, it was explained that the regulation of Islamic banks as member banks was actually not regulated, Islamic banks could join as long as the financing did not exceed the Financing Provision of POJK and cooperation with conventional banks is more clearly regulated in Fatwa DSN MUI No.91/DSN/MUI/IV/2014, the implementation of syndicated financing rights and obligations between several Islamic banks and conventional banks is appropriate based on practices in syndicated financing, and in the obstacles that arise can be overcome by maximizing communication with fellow participating banks, conducting meetings between participating banks, providing money by debtor customers, making a Security Safe Agreement, and if there is a dispute resolved with the District Court. The suggestion of this thesis is that the financial clause in the agreement should have been arranged in advance and agreed before the signing of the syndication agreement."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dian Maharsi Pandu Pertiwi
Tinjauan hukum terhadap Koperasi Simpan Pinjam berbasis Syariah : studi kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berkah Madani = Legal perspective of Financial Shariah Cooperative : case study on Financial Sharia Cooperative Berkah Madani
"Skripsi ini membahas mengenai operasional dan mekanisme pinjaman pada koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah serta pengaturan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah. Pemilihan topik penelitian mengenai koperasi simpan pinjam syariah ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa sistem ekonomi syariah dan koperasi memiliki keunggulan dari sistem ekonomi dan badan usaha lain, yakni tahan terhadap krisis ekonomi global. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.
Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai pengaturan dari peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap koperasi simpan pinjam berbasis syariah, operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi koperasi dikaitkan dengan praktik dalam koperasi simpan pinjam syariah Berkah Madani, dan kesesuaian mekanisme pinjaman dari koperasi simpan pinjam syariah Berkah Madani dengan prinsip-prinsip syariah.
This essay talks about operation and mechanism of loan that distributes by sharia based financial cooperative also the regulation made ​​by the Indonesian legislation of sharia based financial cooperative. The selection of research topics on sharia financial cooperative was motivated by the fact that sharia economic system and cooperative have the advantage of economic system and other business entities, which are resistant to the global economic crisis. The study is a qualitative with descriptive design.
The result from this essay will explain about regulation on sharia financial cooperative that applies in Indonesia also the suitability of sharia financial cooperative Berkah Madani operation and loan mechanism with Indonesian regulation and the sharia principles."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45446
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Evan Ferdian Basri
Tinjauan yuridis pengawasan shariah compliance pada pengelolaan reksa dana syariah tinjauan pengawasan terhadap pengelolaan instrumen reksa dana Danareksa Syariah saham = Juridical review of shariah compliance supervision in islamic mutual fund review of supervision to Danareksa Syariah saham mutual fund
"Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan: Pertama, bagaimana kelengkapan pengaturan mengenai pengawasan Shariah compliance pada pengelolaan Reksa Dana Syariah di Indonesia. Kedua, bagaimana penerapan pengawasan Shariah compliance pada pengelolaan Reksa Dana Danareksa Syariah Saham. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembahasan dimulai dari urgensi dari pengawasan shariah compliance di reksa dana syariah. Penerapan prinsip syariah harus dapat dijalankan dengan baik agar tujuan dari reksa dana syariah tersebut tercapai. Penerapan prinsip syariah tersebut diantaranya proses pemilihan instrumen yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (screening), proses pemisahan unsur haram dari penghasilan yang halal (proses cleansing, pengelolaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta dijalankan oleh Manajer Investasi dan bank Kustodian yang mengerti tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pengawasan tersebut dilakukan secara bertingkat oleh Bank Kustodian dan Otoritas Jasa Kustodian, namun dengan kurangnya pengaturan lebih lanjut di tataran teknis, dibutuhkan opini dari dewan pengawas syariah yang hingga saat ini keberadaannya di manajer investasi reksa dana syariah belum di legitimasi oleh peraturan perundang-undangan. Pada pelaksanaannya, keberadaan DPS telah menajadi common practice bagi manajer investasi reksa dana syariah termasuk PT. Danareksa Investment Management.
This research analyzes, (1) How is the completeness of Shariah compliance Supervision Regulation in the Islamic Mutual Fund. (2) How is the Implementation of shariah compliance supervison to Danareksa Syariah Saham. This research employs the normative legal research method. Initially, this research analyzed the urgency of shariah compliance supervision on Islamic Mutual Fund. The Shariah principles should be able to applied well, in order to the purposed of the Islamic Mutual Fund is achieved. the Focus of Shariah compliance on Islamic Mutual Fund are the process of investment instrument screening, the process of cleansing, management of which is not contrary to the shariah principles, as well run by the investment manager and custodian bank who well understand about shariah compliance. The supervision is carried out- rise by the Custodian Bank and Financial Services Authority. but with the lack of the further reguation in the technical level, there should be an opinion of shariah supervisory board, which its presence in Islamic Mutual Fund is not on the legitimacy of the law. In practice, the presence of DPS has become common practice for Investment Manager of Islamic Mutual Fund, including PT. Danareksa Investment Managemen."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S57648
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Meidana Pascadinianti
Tinjauan yuridis pada pembiayaan sindikasi syariah dengan skema murabahah untuk pembangunan jalan tol X = Juridical analysis on sharia syndicated financing by murabaha scheme for toll road X's construction
"Pembiayaan infrastruktur seringkali tidak dapat ditampung oleh satu bank saja dikarenakan besarnya biaya yang dibutuhkan. Pembiayaan sindikasi syariah menjadi pilihan sumber dana pembangunan Jalan Tol X. Namun, pembiayaan sindikasi syariah murni yang tidak melibatkan bank non-syariah merupakan peristiwa pertama kalinya pada proyek ini. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah apakah akad sindikasi syariah ini telah sesuai dengan ketentuan perbankan syariah yang berlaku, bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan sindikasi syariah dan bagaimana penyelesaian masalah yang timbul ketika Jalan Tol X dibangun.
Dalam melakukan penelitian, Penulis melakukan analisis yuridis terhadap Persetujuan Prinsip Pemberian Fasilitas Pembiayaan Sindikasi Line Facility ndash;Al Murabahah pada pembangunan Jalan Tol X. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan bentuk analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Line facility Pembiayaan Sindikasi Syariah pada pembangunan Jalan Tol X ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dimulai dari pre-mandate, post-mandate dan post-signing phase.
Permasalahan yang muncul dari Pemberian Fasilitas Pembiayaan Sindikasi Line Facility ndash;Al Murabahah pada pembangunan Jalan Tol X ini adalah penarikan diri salah satu Entitas Sindikasi, keterlambatan penyelesaian proyek Jalan Tol X dan pembebasan tanah wakaf dapat diselesaikan serta tidak mengganggu pembayaran angsuran pembiayaan.
Due to the magnitude of the costs involved, the infrastructure financing can not be accommodated by only one bank. Sharia syndicated financing is an option sources of toll road X construction funding. However, purely sharia syndicated financing that does not involve non sharia bank is a first time event on this project. Issues raised in this research are sharia syndication agreement complies with the applicable provisions of Islamic banking, procedures for the implementation of sharia syndicated financing and how the settlement of the problems that arise when Toll Road X be built.
In conducting the research, Authors conducted an analysis of the juridical principle approval of Line Facility of Syndicated financing Al Murabaha on Toll Road X Construction. This research is a descriptive analytical one using juridical normative approach. Line Facility of Syndicated financing Al Murabaha on Toll Road X Construction is in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia starting from pre mandate, post mandate and post signing phase of procedures for syndicated financing implementation.
Problems arising from the Line Facility for Toll Road X by Murabaha Scheme are the withdrawal of one Syndicated Entity, the delay completion of Toll Road X construction and wakaf land acquisition can be completed and not interfere the payment of financing installment."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S69951
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arief Aditya
Analisis kesesuaian syariah dan perlakuan akuntansi produk pembiayaan perumahan dengan menggunakan akad istishna pada Bank Syariah Y berdasarkan fatwa DSN- MUI, PSAK dan PAPSI (2013) = Analysis of shariah compliance and accounting treatment of housing financing products using istishna agreement on Bank Syariah Y based on fatwa DSN-MUI, PSAK, and PAPSI (2013) / Arief Aditya
"[ABSTRAK
Aktivitas pembiayaan merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah Dalam laporan magang ini akan dinilai kesesuaian syariah dari praktik pembiayaan perumahan dengan akad istishna rsquo pada Bank Syariah Y dengan membandingkannya dengan Fatwa DSN MUI no 06 DSN MUI IV 2000 tentang Istishna rsquo dan Fatwa DSN MUI No 22 DSN MUI III 2002 tentang Istishna rsquo Paralel Laporan Magang ini memperlihatkan bahwa secara garis besar praktik pembiayaan istishna rsquo pada Bank Syariah Y sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI tetapi masih yang masih perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan fatwa DSN MUI Perlakuan akuntansi dilihat berdasarkan PSAK 104 dan PAPSI 2013 Analisis dari praktik akuntansi kontrak istishna rsquo pada bank Syariah Y sudah sesuai dengan PSAK 104 dan PAPSI 2013 Pada tahun 2014 ini Bank Syariah Y resmi menggunakan metode anuitas dalam pengakuan pendapatannya.
ABSTRACT
Financing activity is one of the activities undertaken by the Bank Syariah This internship report evaluate the compliance of housing financing practice under the istisna rsquo contract by comparing the paractict with Fatwa of DSN MUI No 06 DSN MUI IV 2000 about Istishna rsquo and Fatwa of DSN MUI No 22 DSN MUI III 2002 about Istishna rsquo Parallel The result showes that the financing practices of istisna rsquo on Islamic Bank Y comply with Fatwa of DSN MUI There are some things that still need to be improved and adapted to the Fatwa of DSN MUI For the accounting treatment will been seen by PSAK 104 and PAPSI 2013 The result showes that accounting practices of contract istisna rsquo are in comply with PSAK 104 and PAPSI 2013 In 2014 Bank Syariah Y using the annuity method for revenue recognition.;Financing activity is one of the activities undertaken by the Bank Syariah This internship report evaluate the compliance of housing financing practice under the istisna rsquo contract by comparing the paractict with Fatwa of DSN MUI No 06 DSN MUI IV 2000 about Istishna rsquo and Fatwa of DSN MUI No 22 DSN MUI III 2002 about Istishna rsquo Parallel The result showes that the financing practices of istisna rsquo on Islamic Bank Y comply with Fatwa of DSN MUI There are some things that still need to be improved and adapted to the Fatwa of DSN MUI For the accounting treatment will been seen by PSAK 104 and PAPSI 2013 The result showes that accounting practices of contract istisna rsquo are in comply with PSAK 104 and PAPSI 2013 In 2014 Bank Syariah Y using the annuity method for revenue recognition ;Financing activity is one of the activities undertaken by the Bank Syariah This internship report evaluate the compliance of housing financing practice under the istisna rsquo contract by comparing the paractict with Fatwa of DSN MUI No 06 DSN MUI IV 2000 about Istishna rsquo and Fatwa of DSN MUI No 22 DSN MUI III 2002 about Istishna rsquo Parallel The result showes that the financing practices of istisna rsquo on Islamic Bank Y comply with Fatwa of DSN MUI There are some things that still need to be improved and adapted to the Fatwa of DSN MUI For the accounting treatment will been seen by PSAK 104 and PAPSI 2013 The result showes that accounting practices of contract istisna rsquo are in comply with PSAK 104 and PAPSI 2013 In 2014 Bank Syariah Y using the annuity method for revenue recognition , Financing activity is one of the activities undertaken by the Bank Syariah This internship report evaluate the compliance of housing financing practice under the istisna rsquo contract by comparing the paractict with Fatwa of DSN MUI No 06 DSN MUI IV 2000 about Istishna rsquo and Fatwa of DSN MUI No 22 DSN MUI III 2002 about Istishna rsquo Parallel The result showes that the financing practices of istisna rsquo on Islamic Bank Y comply with Fatwa of DSN MUI There are some things that still need to be improved and adapted to the Fatwa of DSN MUI For the accounting treatment will been seen by PSAK 104 and PAPSI 2013 The result showes that accounting practices of contract istisna rsquo are in comply with PSAK 104 and PAPSI 2013 In 2014 Bank Syariah Y using the annuity method for revenue recognition ]"
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
TA-PDF
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Syamsiah
Analisis pemenuhan klausula penyelesaian perselisihan pada akad penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia = Analysis on the compliance of dispute resolution clause in funding and financing agreement in Syariah banking / Syamsiah
"ABSTRAK
Begitu pentingnya muslim memegang perjanjian yang telah diikrarkan untuk
memenuhinya. Hubungan hukum antara bank dan nasabah dilandasi adanya perjanjian
baik dalam penanaman dana maupun dalam penyaluran dana. Perbankan merupakan
lembaga kepercayaan yang sangat sensitif akan adanya sengketa dan keluhan serta
pemberitaan negatif yang dalam penyelesaiannya tidak dapat dilaksanakan dengan
segera oleh bank yang bersangkutan. Dalam penyelesaian sengketa dan perselisihan
maka Perbankan syariah selain harus patuh (comply) kepada prinsip kehati-hatian
yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan prinsip syariah dengan mengacu
pada fatwa Dewan Syariah Nasional. Perbankan syariah secara umum telah telah
memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan fatwa Dewan
Syariah Nasional dalam pencantuman klausula penyelesaian perselisihan dalam akad
penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan namun untuk penyelesaian
perselisihan melalui arbitrase belum diterapkan untuk semua akad penghimpunan
dana.
ABSTRACT
The legal relationship between the bank and the customer based on the good
agreement in funding and financing. Banking is the most sensitive institution of trust
that there is a dispute and complaints and negative coverage in the solution can not be
implemented immediately by the bank concerned. In dispute resolution the syariah
banks should be comply the prudential principles referring to Bank Indonesia and
syariah principles with reference to the National Fatwa Council of Syariah. Syariah
banking has generally meets the requirements in accordance with Bank Indonesia
Regulation and the National Fatwa Council of Syariah in the inclusion of a dispute
resolution clause in the funding and financing but the settlement of disputes through
arbitration agreement has not been applied to funding agreement."
2013
T32598
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cornel Rosendoyo Asih
Analisis pembiayaan sindikasi antara bank syariah dengan lembaga pembiayaan syariah (studi kasus pembiayaan sindikasi Helikopter)
"Skripsi ini, Penulis melakukan analisis yuridis terhadap beberapa aspek dari pembiayaan sindikasi helikopter yang dilakukan oleh bank syariah dengan lembaga pembiayaan syariah, antara lain pembentukan sindikasi mempengaruhi terlaksananya pembiayaan sindikasi, pertanggungjawaban atas terhambatnya pembiayaan sindikasi terhadap peran lead bank dalam membentuk sindikasi, dan perbedaan pengaturan hukum atas bank syariah dan lembaga pembiayaan syariah. Dalam menganalisis aspek-aspek tersebut, Penulis berusaha melihat setiap poin penelitian tersebut dari sisi proses pembiayaan sindikasi dan peraturan perbankan syariah yang berlaku, terutama terkait dengan hambatan pemberian pembiayaan sindikasi serta penyelesaiannya, tanggungjawab peran lead bank atas pembentukan sindikasi, dan peraturan perbankan syariah yang berlaku, terutama terkait kesesuaian pembiayaan sindikasi baik aspek pembentukan sindikasi hingga pemberian pembiayaan dan sahnya pembiayaan sidikasi dilakukan oleh bank syariah dengan lembaga pembiayaan syariah. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian deskripsi analisis.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh bank syariah dengan lembaga pembiayaan syariah mengalami berbagai hambatan yang terkait penyebaran resiko, batas maksimum pemberian pembiayaan mengakibatkan sindikasi tidak terbentuk karena undersubscribe dan penyelesaian masalah dengan cara bridging finance serta pengambil bagian kepemilikan atas helikopter. Terkait hak dan kewajiban peran sebagai lead bank adalah telah bertanggungjawab. Dalam hal Kerjasama oleh bank syariah dan lembaga pembiayaan syariah serta pemberian pembiayaan sindikasi kepada nasabah debitur telah sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.
This Thesis, The Writer tries to juridically analyze several aspect of helicopter syndication financing by syariah bank and syariah multifinance, among others syndication formation having been effect implementation financing of syndication. Liability of happened failed of syndication financing against actor as the lead manager for the formation of syndication, and have different of the law of syariah bank and syariah multifinance. In analyze any of the obove aspect, the writer tries to view each discussion point from the syndication financing process and law of syariah banking in enforce, specially with obatruction and solution to giving syndication financing, liabillity as lead bank on formation of syndication, and law of syari?ah banking be in effect, especialy interrelated conformity with syndicated financing from of syndication formation aspect until finance giving and syari'ah bank with syariah multifinance do syndication finance is legally. In This Thesis, the writer uses analysis description method.
The result of this thesis shows that syndication financing do it by bank syariah and syariah multifinance any resistance wich interrelated risk spreading, finance line caused is not formation of syndication because undersubscribe and solution of resistance by getting bridging finance as well as take of share on helicopter. Concern right and liabillity as lead bank is be responsible. In the case cooperation beteen syariah bank and syariah multifinance as well as syndication financing to debitor costomer had legalistic of regulation of banking."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S24814
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>