Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Pajak Atas Homestay Di Desa Wisata Batulayang Kabupaten Bogor ditinjau dari hukum pajak material dan hukum pajak formal. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis implementasi pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Bogor. Adapun penelitian ini mengadopsi paradigma post-positivisme dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan memusatkan pada fenomena yang terjadi dilapangan yaitu kebijakan pajak atas homestay desa wisata yang berlaku saat ini di Kabupaten Bogor. Dari data tersebut, peneliti mencari pola-pola, hukum, prinsip-prinsip, dan akhirnya peneliti menarik simpulan dari analisnya tersebut. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yang telah dipilih. Hasil penelitian ditinjau dari teori hukum pajak karena undang-undang merupakan bagian dari kebijakan. Dengan demikian, Tax Law dianggap sebagai bagian dari Tax Policy. Homestay desa wisata di Kabupaten Bogor masih dikategorikan sebagai objek pajak hotel dengan tarif 10. Pemerintah Daerah dan masyarakat penyedia homestay sampai saat ini belum mengetahui dan menerapkan pemungutan pajak atas homestay. Belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai pemungutan perpajakan atas homestay. Penghasilan atas homestay sampai saat ini memang masih tidak dipungut pajak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, selain tidak adanya pengaturan khusus hal ini juga dikarenakan kurangnya informasi dan pemahaman mengenai homestay desa wisata. Ketentuan perpajakan yang ada tidak memberikan penjelasan mengenai definisi atau pengertian homestay desa wisata. Tidak adanya pengertian mengenai homestay desa wisata ini sebenarnya dapat memberikan suatu ketidakpastian hukum, dimana tidak ada batasan atau ruang lingkup yang memberikan gambaran mengenai sejauh mana suatu tempat dapat dikatakan sebagai homestay desa wisata. Ketidakpastian hukum ini dapat memberikan potensi kurang bayar dan sanksi perpajakan atas penghasilan yang diperoleh homestay desa wisata yang mungkin akan ditanggung oleh Wajib Pajak homestay dikemudian hari. Pajak Hotel di Kabupaten Bogor mempunyai beberapa kategori penginapan yang menjadi objek pajak hotel. Kategori objek pajak hotel dibedakan menjadi 4 (empat) jenis kategori yaitu hotel, villa, wisma dan rumah kos. Implementasi penyetoran dan pemungutan pajak di Kabupaten Bogor dilakukan melalui portal online system. Pajak Hotel di Kabupaten Bogor menganut self assessment system dimana Wajib Pajak yang menaksir dalam arti menghitung dan memperhitungkan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

---

This study aims to analyze the Tax Policy on Homestay in the Tourism Village of Batulayang, Bogor Regency in terms of material tax law and formal tax law. This study also aims to analyze the implementation of hotel tax collection in Bogor Regency. The research adopts the post-positivism paradigm by using a Qualitative Research Method by focusing on the phenomenon occurring in the field, namely the tax policy on the tourism village homestay currently in force in Bogor Regency. From these data, researchers look for patterns, laws, principles, and finally researchers draw conclusions from the analyst. Primary data sources were obtained through in-depth interviews with selected informants.The research results are reviewed from the theory of tax law because the law is part of the policy. Thus, Tax Law is considered as part of Tax Policy. Tourism village homestays in Bogor Regency are still categorized as hotel tax objects at a rate of 10. Local governments and homestay providers have not yet known and implemented a tax collection on homestays. There are no specific regulations governing the collection of taxation on homestays. Income to the homestay so far is still not taxed by the Bogor District Government, in addition to the absence of special arrangements this is also due to lack of information and understanding of tourist village homestays. Existing taxation provisions do not provide an explanation of the definition or understanding of a tourist village homestay. The lack of understanding of the tourist village homestay can actually provide a legal uncertainty, where there are no limits or scope that gives an idea of the extent to which a place can be said to be a tourist village homestay. This legal uncertainty can provide the potential for underpayment and taxation sanctions on income earned by a tourist village homestay that may be borne by the homestay taxpayer in the future. Hotel Taxes in Bogor Regency have several lodging categories which are subject to hotel taxes. The category of hotel tax objects can be divided into 4 (four) types of categories, namely hotels, villas, guesthouses and boarding houses. The implementation of depositing and collecting taxes in Bogor Regency is done through an online portal system. Hotel Taxes in Bogor Regency adhere to a self assessment system where the Taxpayer estimates in the sense of calculating and calculating the fulfillment of his tax obligations."

"Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi pengembangan pariwisata yaitu desa wisata dengan multi-purpose. Kondisi Pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi kegiatan pariwisata, termasuk kegiatan di Desa Wisata. Penelitian ini membahas terkait adaptasi Desa Wisata di masa Pandemi COVID-19. Wilayah penelitian berlokasi di Desa Wisata Lebakmuncang dan Desa Wisata Alamendah, Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Data-data pada penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif mengenai dampak pandemi, komponen spasial pembentuk pariwisata, dan adaptasi desa wisata di masa pandemi COVID-19. Hasilnya menunjukan bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan jumlah wisatawan yang berbanding lurus dengan penurunan pendapatan desa wisata. Kondisi ini membuat Desa Wisata mengalami hibernasi sehingga perlu beradaptasi dengan new tourism economy yang mengedepankan hygiene, less-crowd, low-touch, dan low mobility. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedua desa wisata memiliki skenario adaptasi berupa perumusan dan perencanaan, pemeliharaan aset, peningkatan promosi media sosial, penerapan protokol kesehatan, inovasi atraksi wisata, dan peningkatan kapasitas serta kualitas Sumber Daya Manusia. Desa wisata dengan aksesibilitas tinggi memiliki inovasi atraksi wisata digital dengan membuat virtual tour, pada tahap new normal sebanyak 70% atraksi wisatanya dapat beradaptasi pada kondisi neutral. Sedangkan Desa wisata dengan aksesibilitas sedang tidak memiliki inovasi atraksi wisata digital, pada tahap new normal sebanyak 50% atraksi wisatanya dapat beradaptasi pada kondisi neutral.

---

As an agricultural country, Indonesia has the potential for tourism development, namely a multi-purpose tourist village. The COVID-19 pandemic has had an impact on tourism activities, including activities in Tourism Villages. This study discusses the adaptation of Tourism Villages during the COVID-19 Pandemic. The research area is located in Lebakmuncang Tourism Village and Alamendah Tourism Village, Bandung Regency. The method used in this study is a qualitative method with data collection through in-depth interviews and field observations. The data in this study were analyzed descriptively qualitatively regarding the impact of the pandemic, the spatial components that make up tourism, and the adaptation of tourist villages during the COVID-19 pandemic. The results show that the COVID-19 pandemic has had an impact on the decline in the number of tourists, which is directly proportional to the decline in tourism village income. This condition makes the Tourism Village experience hibernation so that it needs to adapt to the new tourism economy that prioritizes hygiene, less-crowd, low-touch, and low mobility. The results show that the two tourist villages have adaptation scenarios in the form of formulation and planning, asset maintenance, increased social media promotion, application of health protocols, innovation of tourist attractions, and capacity building and quality of Human Resources. Tourist villages with high accessibility have innovative digital tourist attractions by creating virtual tours, at the new normal stage as many as 70% of tourist attractions can adapt to neutral conditions. While tourist villages with moderate accessibility do not have digital tourist attraction innovations, at the new normal stage as many as 50% of their tourist attractions can adapt to neutral conditions."

"Potensi penggunaan media sosial bagi desa wisata di era digitalisasi ini sangatlah besar. Mempertimbangkan besarnya potensi penggunaan tersebut, Kemenparekraf menghimbau para pengelola desa wisata untuk meningkatkan adaptasi mereka terhadap media sosial. Namun sangat disayangkan, realitasnya masih banyak pengelola desa wisata yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya hal tersebut. Terbukti dari total 40 desa wisata di Kabupaten Bogor saja, baru 19 yang diketahui telah memanfaatkan media sosial. Penyebabnya adalah masih banyak pengelola desa wisata yang resisten. Terlebih lagi, kebanyakan dari mereka juga belum meyakini betul manfaat dari pengadopsian media sosial. Jika masalah ini dibiarkan tanpa upaya penyelesaian, maka akan berdampak pada timbulnya berbagai risiko kerugian jangka panjang, seperti: terhambatnya keberlanjutan pembangunan desa wisata, hilangnya peluang untuk bertahan dan pulih dari kondisi krisis pasca Covid-19, tidak mampu berkontribusi maksimal terhadap PDB, serta kehilangan atensi calon pengunjung sebesar 70% dari kegiatan search dan share. Perlu disusun rekomendasi strategi yang dapat mempercepat proses pengadopsian media sosial, khususnya untuk desa-desa wisata di Kabupaten Bogor. Namun, sebelum rekomendasi strategi dapat disusun, perlu diketahui dahulu faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi pengelola desa wisata untuk mengadopsi media sosial serta bagaimana dampak penggunaannya. Untuk tujuan tersebut, dilaksanakan studi kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal embeddeed terhadap delapan desa wisata di Kabupaten Bogor yang terpilih sebagai unit analisis melalui penerapan teknik maximum variation. Model penelitian dibangun berdasarkan perspektif multi-teori guna memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pengaruh tiap-tiap faktor adopsi sekaligus menjamin kredibilitas hasil penelitian. Secara khusus teori adopsi inovasi TOE digunakan sebagai kerangka kerja menyeluruh, sedangkan indikator di dalamnya dikembangkan melalui eksplorasi empat teori adopsi inovasi lainnya yaitu DOI, TAM, UTAUT, dan Institutional Theory. Pengolahan dan analisis data penelitian dilakukan melalui penerapan tiga tingkat pengodean yaitu terbuka, aksial, dan selektif, dengan bantuan computer-assisted qualitative data analysis software NVivo 12. Hasil studi memvalidasi perceived benefit, perceived risk, perceived compatibility, perceived ease of use, cost,top management support, member capability, financial and IT resources, competitive pressure, customer pressure, dan social influence sebagai faktor-faktor yang memengaruhi pengadopsian media sosial. Hasil studi lebih lanjut mengidentifikasi bahwa penggunaan media sosial tidak hanya memberikan dampak positif berupa manfaat, tetapi juga bisa membawa dampak negatif berupa risiko. Meski demikian, para pengelola desa wisata meyakini bahwa manfaat yang dapat diterima jauh lebih besar dan signifikan jika dibandingkan dengan risiko yang mungkin dihadapinya.

---

The potential use of social media for tourism villages in this digitalization era is extensive. Considering the magnitude of the potential use, the Ministry of Tourism and Creative Economy urges tourism village managers to improve their adaptation to social media. However, it is miserable that many tourism village managers are still unaware of this importance. The proof is from 40 tourism villages in Bogor Regency alone; only 19 are known to have used social media. The reason is that there are still many resistant tourism village managers. Moreover, most are also unsure of the benefits of adopting social media. Suppose this problem is left without any efforts to resolve it, it will have an impact on the emergence of various risks of long-term losses, such as delays in the sustainability of tourism village development, loss of opportunities to survive and recover from the post-Covid-19 crisis, unable to contribute optimally to GDP, and loss of attention of potential visitors by 70% from search and share activities. Therefore, it is necessary to formulate strategic recommendations to accelerate social media adoption, especially for tourism villages in Bogor Regency. However, before strategic recommendations can be drawn up, it is necessary to know what factors can influence tourism village managers to adopt social media and its impact. For this purpose, a qualitative study with an embedded single-case studies approach was carried out on eight selected tourism villages in Bogor Regency by applying the maximum variation technique. The research model is built based on a multi-theory perspective in order to provide a comprehensive understanding of the influence of each adoption factor while at the same time ensuring the credibility of the research results. In particular, the TOE framework was employed and complemented by four other innovation adoption theories: DOI, TAM, UTAUT, and Institutional Theory. Research data processing and analysis are carried out through the application of three coding levels: open, axial, and selective, with the help of computer-assisted qualitative data analysis software NVivo 12. The study results validate perceived benefits, perceived risk, perceived compatibility, perceived ease of use, cost, top management support, member capability, financial and IT resources, competitive pressure, customer pressure, and social influence as factors that influence the adoption of social media. The results of further studies identify that the use of social media not only has a positive impact in the form of benefits but can also have a negative impact in the form of risks. However, the tourism village managers believe that the benefits that can be received are more remarkable and significant when compared to the risks they may face."

"ABSTRAKPenelitian ini akan menjawab pertanyaan, ldquo;potensi konflik apa yang berkembang antara pencari suaka dan pengungsi dengan masyarakat Desa Batulayang, Cisarua, Bogor? rdquo;. Sebelumnya, Desa Batulayang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat konsentrasi dan jumlah imigran asing yang cukup tinggi ditengah derasnya arus migran yang terus terjadi sampai saat ini. Menurut penulis, keberadaan pencari suaka dan pengungsi tersebut di tengah-tengah masyarakat akan menimbulkan implikasi tertentu, salah satu nya adalah keberadaan potensi konflik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori eskalasi konflik menurut Friedrich Glasl yang memaparkan bawa terdapat tahap-tahap tertentu dalam sebuah eskalasi konflik, dari sebuah potensi hingga menjadi konflik yang menimbulkan korban. Selain itu, dalam usaha penulis mencari data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan wawancara pada pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, penulis mendapatkan temuan-temuan yang menunjukkan terdapat potensi konflik dalam tingkatan tertentu yang sesuai dengan teori eskalasi konflik di Desa Batulayang.

---

ABSTRACT

This research will answer the question of conflict escalation between asylum seekers and refugees with the local communities of Batulayang Village, Cisarua, Bogor. Previously, Batulayang Village was one of the areas with high levels of concentration and high number of foreign immigrant. In my assumption, the existence of asylum seekers and refugees in the midst of society will lead to certain implications, one of which is the potential existence of conflict. In this study, the author uses the theory of conflict escalation by Friedrich Glasl which describes that there are certain stages in an escalation of conflict, from a potential to a conflict that caused the victim. In addition, in the authors attempt to find data, the authors use qualitative methods with interviews on certain parties. Furthermore, the authors find findings that indicate the potential for conflict in a certain degree that is compatible with conflict escalation theory in Batulayang Village."

"Pemberlakuan wisata berbasis syari’ah di Indonesia belum dapat dikatakan sempurna, meskipun terdapat potensi yang besar dalam pemberlakuannya dalam menarik wisatawan Muslim dunia. Desa Wisata Cibuntu yang sejak tahun 2012 telah menjadi destinasi wisata di Kabupaten Kuningan dijadikan objek pengembangan pariwisata sebagai desa percontohan terciptanya Desa Wisata Halal berbasis komunitas di Jawa Barat. Terdapat tantangan dan hambatan dalam penyelenggaraan program, diantaranya adalah belum adanya regulasi yang berlaku di Indonesia, stigma negatif tentang Islam yang intoleran, serta dari segi internal, yaitu terbatasnya waktu dan anggaran pelaksanaan, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti bagaimana program desa wisata halal dalam Rancangan Peraturan Desa Wisata Halal dapat menjadi salah satu inovasi pengembangan desa melalui penerapan teori keislaman dalam mencapai maqashid asy-syari’ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio legal yang berfokus pada pengembangan Desa Wisata Cibuntu menjadi Desa Wisata Halal Cibuntu menurut Raperdes dan tindakan sosial dengan tinjauan maqashid asy-syari’ah. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa program desa wisata halal telah diberlakukan siklus pertama pemberdayaan oleh inisiator desa halal dengan metode PAR yang berlangsung dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Desa Wisata Cibuntu sebagaimana regulasinya telah memenuhi cakupan kebutuhan primer (dharury) dalam pembahasan maqashid asy-syari’ah, meskipun belum sempurna dalam langkah pencapaian kemaslahatan dari tingkatan kebutuhan sekunder (hajiyat) dan kebutuhan tersier (tahtsiniyat).

---

The implementation of sharia-based tourism in Indonesia cannot be said to be perfect, although there is great potential in its implementation in attracting world Muslim tourists. Cibuntu Tourism Village, which since 2012 has become a tourist destination in Kuningan Regency, has been used as an object of tourism development as a pilot village for the creation of a community-based Halal Tourism Village in West Java. There are challenges and obstacles in implementing the program, including the absence of applicable regulations in Indonesia, negative stigma about intolerant Islam, as well as from an internal perspective, namely the limited time and budget for implementation, and so on. In this study, the author will examine how the halal tourism village program in the Draft Halal Tourism Village Regulation can be one of the village development innovations through the application of Islamic theory in achieving maqashid asy-syari’ah. This study uses socio-legal research method that focuses on developing the Cibuntu Tourism Village into a Cibuntu Halal Tourism Village according to the Raperdes and social actions with maqashid asy-syari’ah review. The results of this study show that the halal tourism village program has been implemented in the first cycle of empowerment by the halal village initiator with the PAR method which took place from 2018 to 2019. The Cibuntu Tourism Village as per its regulations has fulfilled the coverage of primary needs (dharury) in the discussion of maqashid ash-syari’ah , although not yet perfect in the steps of achieving benefit from the level of secondary needs (hajiyat) and tertiary needs (tahtsiniyat)."

"Desa merupakan suatu daerah yang penduduknya mempunyai kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah juga mengatasi permasalahan kesehatan, bencana serta kegawatdaruratan secara mandiri. Studi pendahuluan yang dilakukan di desa Waru jaya dan Desa Bojong Indah didapatkan beberapa persoalan kesehatan yang dapat mengacam kesehatan masyarakat luas yakni stunting, ISPA dan Hipertensi. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif kebijakan. Penggunaan metode (triangulasi) wawancara mendalam dan observasi ditujukan agar peneliti mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai fenomena/kejadian yang ada. Penelitian ini dilakukan di dua desa yakni Desa Waru Jaya yang dijadikan fokus dan Desa Bojong Indah yang dijadikan model. Dua Desa tersebut terletak di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dengan persoalan kesehatan yang berbeda. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Bojong Indah lebih dapat mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kualitas kesehatan didesanya. Sementara, Desa Waru Jaya masih berfokus pada program turunan yang diberikan oleh pihak Kabupaten Bogor tanpa menyesuaikan dengan persoalan kesehatan yang ada dilapangan. Diharapkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dapat melakukan evaluasi dan monitoring yang lebih detail serta membantu utnuk membuatkan program yang lebih aplikatif yang bisa diimplementasikan didesa sesuai persoalannya masing-masing

---

The village is an area where the population has the readiness of resources and capabilities and the willingness to prevent and overcome health problems, disasters and emergencies independently. Preliminary studies conducted in Waru Jaya Village and Bojong Indah Village found several health problems that could threaten public health, namely stunting, Acute Respiratory Infection and hypertension. This research uses a qualitative approach with a policy perspective. The use of in-depth interview and observation (triangulation) methods is intended so that researchers gain a thorough understanding of the existing phenomena/events. This research was conducted in two villages, namely Waru Jaya Village as the focus and Bojong Indah Village as the model. The two villages are located in Parung District, Bogor Regency with different health problems. The results of this study showed that Bojong Indah Village was able to optimize all existing resources to improve the quality of health in her village. Meanwhile, Waru Jaya Village is still focusing on derivative programs provided by the Bogor Regency without adjusting to health problems in the field. It is hoped that the Ministry of Villages and Development of Disadvantaged Regions and Transmigration as well as the Bogor District Health Office can carry out more detailed evaluation and monitoring and help develop more applicable programs that can be implemented in villages according to their respective problems"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak pembangunan daerah wisata terhadap usaha kuliner dengan mengambil kasus program pembangunan sarana dan prasarana pendukung desa wisata yang dilaksanakan mulai tahun 2017 dan melihat pengaruh disparitas regional terhadap efektivitas bantuan yang kemudian dibandingkan antara wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali. Dengan menggunakan pendekatan Difference-In-Differences (DID), studi ini menganalisis dampak program bantuan terhadap 115 desa wisata dibandingkan dengan desa wisata lain yang berada dalam satu kecamatan akan tetapi tidak dapat bantuan. Hasilnya, rata-rata setelah adanya program desa wisata, terjadi peningkatan usaha kuliner berupa restoran dan kedai di wilayah Jawa Bali sebanyak 12 unit lebih besar dibandingkan dengan desa wisata yang berada di kecamatan yang sama yang tidak menerima bantuan. Temuan ini didukung oleh kondisi infrastruktur jalan, penerangan jalan, dan sinyal telepon yang lebih baik di desa wisata di Jawa dan Bali. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa disparitas regional berdampak pada pertumbuhan usaha kuliner di desa wisata.

---

This study aims to identify the impact of the development of tourist areas on culinary businesses by taking the case of the program for the construction of facilities and infrastructure supporting tourism villages which was implemented starting in 2017 and looking at the influence of regional disparities on the effectiveness of assistance which is then compared between the regions of Java-Bali and outside Java-Bali. Using the Difference-In-Differences (DID), the study analyzed the impact of the support program on 115 tourism villages, comparing them to other tourism villages in the same sub-district that did not receive support. The results show that, on average, the number of culinary enterprises in the form of restaurants and food stalls in the Java-Bali region increased by 12 units after the implementation of the Tourism Village Programme, in contrast to Tourism Villages in the same sub-district that did not receive support. These findings are supported by the better condition of road infrastructure, street lighting, and telephone signals in Tourism Villages in Java and Bali. The results of this study explain that regional disparities have an impact on the growth of culinary enterprises in tourism villages."

"Pariwisata berbasis komunitas PBK sangat lekat dengan desa wisata. Suatu desa wisata dapat menjadi suatu industri pariwisata kalau telah menerapkan pariwisata berbasis komunitas secara tepat. Pariwisata berbasis komunitas sangat tergantung pada peran masyarakat dalam pelaksanaanya. Sikap, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk peran masyarakat dalam pariwisata berbasis komunitas di desa wisata. Desa wisata kreatif Kenep merupakan desa wisata yang dibangun dari kesadaran warganya akan potensi kreatifitas yang dimiliki. Namun, semangat pengembangan desa wisata kreatif Kenep belum sepenuhnya dirasakan oleh segenap warga masyarakatnya.Penelitian ini berusaha mengkaji peran masyarakat dalam pariwisata berbasis komunitas di desa wisata. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan mengukur persepsi masyarakat akan pariwisata berbasis komunitas di desa wisata dan peran yang telah mereka lakukan. Untuk menggali informasi lebih jauh dilakukan focus group discussion FGD dengan tokoh penggerak di desa wisata, penyebaran kuesioner, dan wawancara mendalam. Hubungan antara peran masyarakat dengan pariwisata berbasis komunitas di desa wisata dianalisis menggunakan data persepsi masyarakat hasil kuesioner dalam analisis structural equation modeling SEM.Hasil penelitian menunjukkan sikap masyarakat tidak signifikan mempengaruhi pemberdayaan masyarakat. Lalu, partisipasi masyarakat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat yang menentukan pariwisata berbasis komunitas di desa wisata kreatif Kenep.

---

Community based tourism CBT is closely related to tourism village. A tourism village become a tourism industry if it has implemented community based tourism appropriately. Community based tourism depends on the community role on its implementation. Attitude, participation, and empowerment are roles to community based tourism in tourism village. Kenep creative tourism village is a village built from the citizen awareness of their potential creativity. However, the spirit of developing Kenep creative tourism village has not been fully perceived by members of the community.

This study examines community role in community based tourism on tourism village. This study used qualitative and quantitative approaches by measuring community perception and their roles on community based tourism. Information was gathered by focus group discussion FGD , dissemination of questionnaires, and in dept interview. The relationship between community role and community based tourism in tourism village was analyzed using community perception data from questionnaire results through structural equation modeling SEM process.

The results showed that community participation affects community empowerment which determine the success of community based tourism in Kenep creative tourism village, while community attitude does not affect community empowerment. "

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan di Desa pascaUndang-Undang Desa yang berlaku sejak tahun 2014. Penelitian ini menggunakanmetode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, danpenelaahan dokumen. Penelitian ini dilakukan di Desa AAA, sebuah Desa mandiriyang memenangkan lomba Desa yang diselenggarakan oleh Kabupaten Bogortahun 2015. Hasil dari penelitian ini adalah masih ada ketidaksesuaian yangdilakukan oleh Desa dalam mengelola keuangannya, baik dalam tahapperencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.Solusinya adalah meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaankeuangan Desa.

---

ABSTRACTThis thesis analyze the financial management conducted by Village after theimplementation of Village Act since 2014. The research is conducted withqualitative method and the data are gained by interview, observation, and analyzedocument. This research is conducted on AAA Village, a ?mandiri village? whichwon the village competition organized by Bogor Regency in 2015. The result ofthis research is there are a number of infringement on village financialmanagement, whether it be on planning, implementation, administration,reporting, and responsibility phase. The solutions are by develop the village staffskills and increasing the monitoring on village financial management"

"Evaluasi ini bertujuan untuk melihat proses pengelolaan program desa wisata oleh BP Dewi Tetebatu. Tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui keberhasilan desa wisata berdasarkan aspek partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangannya penting untuk memicu desa wisata yang partisipatif. Studi sebelumnya terkait evaluasi desa wisata fokus pada hasilnya saja, sehingga penting untuk mengevaluasi proses pengelolaan programnya. Maka, evaluasi ini akan berfokus pada evaluasi proses pengelolaan desa wisata oleh BP Dewi. Studi ini menggunakan metode means-ends structures untuk mengetahui kesesuaian program dengan tujuan awalnya. Metode ini tepat digunakan karena mampu membantu peneliti melihat proses input hingga impact suatu program. Hasil evaluasi berdasarkan metode ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan desa wisata oleh BP Dewi di Tetebatu sudah berjalan baik. Melalui program SMI dan BAS, BP Dewi berhasil membuat masyarakat mampu mengelola dan mempromosikan destinasi wisatanya. Terkait tata kelola, masyarakat sudah mampu memberikan hospitality sesuai standar kepada pengunjung. Kemudian, pelaku wisata sudah mampu mempromosikan usahanya secara mandiri maupun kolaborasi dengan agen perjalanan wisata. Hasil ini tercapai karena partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pengelolaan desa wisata.

---

This evaluation aims to see the process of managing the tourism village program by BP Dewi Tetebatu. Another goal is to determine the success of the tourism village based on aspects of community participation and empowerment. This is because community involvement in the development process is important to trigger a participatory tourism village. Previous studies related to the evaluation of tourism villages focus on the results only, so it is important to evaluate the program management process. Thus, this evaluation will focus on evaluating the process of tourism village management by BP Dewi. This study uses the means-ends structures method to determine the suitability of the program with its initial objectives. This method is appropriate to use because it is able to help researchers see the input process to the impact of a program. The results of the evaluation based on this method show that the process of tourism village management by BP Dewi in Tetebatu has been running well. Through the SMI and BAS programs, BP Dewi succeeded in making the community able to manage and promote their tourist destinations. Regarding governance, the community has been able to provide hospitality according to standards to visitors. Then, tourism actors have been able to promote their businesses independently and collaborate with travel agents. These results were achieved due to the active participation of the community in every process of managing the tourism village."