Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 131601 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tiara Yuda Istiqa
"Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menuntut Desa untuk lebih mandiri dalam mengelola Pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam rangka memperkuat kedudukan desa sebagai subjek pembangunan dan meningkatkan status desa, Pemerintah melakukan retribusi ekonomi melalui kucuran dana desa yang berjumlah fantastis. Kepala Desa mempunyai kewenangan yang luas sebagai penguasa pengelola keuangan desa, sehingga sangat rentan terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan keuangan Desa. Oleh karena itu, Peneitian ini bertujuan untuk menganalisa pertanggungjawaban kepala desa dalam mengelola keuangan desa khusunya dana desa dan melihat peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa banyaknya laporan yang wajib disampaikan oleh kepala desa dan kurangnya pemahaman kepala desa dalam menyusun laporan pertanggungajwaban. Selain itu, peraturan pengelolaan keuangan desa masih terlalu banyak, rumit, tumpang tindih dan sering mengalami perubahan yang tidak diiringi dengan sosialisasi yang memadai. Sehingga, mengakibatkan meningkatnya kasus penyalahgunaan keuangan di tingkat Desa. Adapun peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penggunaa Dana Desa di Desa Lancang Kuning belum berjalan dengan efektif dikarenakan kurangnya pembinaan dan pelatihan dari Pemerintah, tidak efektifnya jam kerja BPD, dan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normative yang mengkaji rumusan masalah dari sudut padang peraturan perundang-undangan.

The enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages requires villages to be more independent in managing the Government and various resources owned, including Village Financial Management. In order to strengthen the position of the village as the subject of development and improve the status of the village, the Government made an economic levy through the fantastic disbursement of village funds. The village head has broad authority as the manager of village financial management, making it very vulnerable to deviations from the use of village finances. Therefore, this Research aims to analyze the accountability of village heads in managing village finances especially village funds and see the role of the Village Consultative Body in overseeing the use of Village Funds by the Village Government.
The results of this study indicate that the number of reports that must be submitted by the village head and the lack of understanding of the village head in preparing accountability reports. In addition, village financial management regulations are still too numerous, complicated, overlapping and often undergo changes that are not accompanied by adequate socialization. Thus, resulting in increased cases of financial abuse at the village level. The role of the Village Consultative Body in overseeing the use of Village Funds in Lancang Kuning Village has not been effective because of the lack of guidance and training from the Government, ineffective BPD working hours, and no good communication between the Village Government, BPD and the village community. The method in this study is normative juridical which examines the formulation of the problem from the point of view of the legislation.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T55122
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anggun Nadia
"Otonomi Desa memberikan kesempatan bagi desa untuk mewujudkan pembangunan perdesaan yang lebih maju dan sejahtera. Pembangunan desa menurut beberapa literatur memerlukan pendanaan yang memadai. Di Indonesia, Dana Desa menjadi salah satu pendanaan utama bagi desa sejak tahun 2015. Selain pengaruh besaran Dana Desa, penelitian ini melakukan evaluasi penting pada peranan pimpinan desa dalam optimalisasi pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh dukungan pendidikan kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa terhadap perkembangan status desa di Indonesia. Dengan penggunaan metode regresi linear berganda yang bersifat cross section pada data antara tahun 2018 dan 2020, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan Dana Desa akan lebih efektif mempengaruhi perkembangan pembangunan desa jika desa mempunyai kepala desa berpendidikan di atas SMA.

Village Autonomy provides opportunities for villages to realize more advanced and prosperous rural development. According to some literature, village development needs sufficient funds. In Indonesia, Village Fund has become one of the essential funds for villages since 2015. Besides the effect of Village Fund amount, this study evaluates the role of village leaders in optimizing Village Fund management. This study aims to analyze the effect of village head education support in managing the Village Fund on the development of village status in Indonesia empirically. By using the multiple linear regression method that is cross-sectional in the data between 2018 and 2020, this study concludes that the management of the Village Fund will be more effective in influencing the growth of village development if the village has a village head with an education above high school."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Ridwan
"Setiap tahun, Desa mendapatkan transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat. Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk pembentukan dan pemupukan modal Badan Usaha Milik Desa BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban BUMDes terhadap penggunaan Dana Desa. Dengan bentuk metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini mencari data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban BUMDes terhadap penggunaan Dana Desa dilakukan dengan menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Desa secara berkala. Setiap Desa dapat membuat aturan tambahan terkait hal tersebut. Terkait penyertaan modal kepada BUMDes menggunaan Dana Desa, Kepala Desa juga memberikan laporan realisasi di setiap semester dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota di akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Desa dan diumumkan kepada masyarakat Desa.

Every year, a Village get Village Funds transfer from the central government. Village fund can be used to form and capitalized a Village Owned Enterprises BUMDes. This research aims to understand the accountability of BUMDes to the use of Village Fund. Research method used in this study is normative juridical and look for secondary data by library research and interview. The results of this study show that the accountability of BUMDes to the use of Village Fund is by submit a finance report to the village head periodically. Every village can make its own regulation. Regarding the equity capitalization to BUMDes by using Village Fund, the village head also submit a realization report each semester and submit a Village Fund implementation report to the regent mayor each fiscal year end. Then, those report is created in a village regulation and announced to the village community."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Winda Agustia
"Tesis ini membahas tentang Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta yang dikaji menurut prinsip-prinsip good governance, dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-positivist yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, studi kepustakaan, dan observasi kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi untuk pemeriksaan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting diantaranya: Pertama, prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar belum dijalankan dengan optimal karena tingkat partisipasi masyarakat masih rendah terhadap pengelolaan Dana Desa karena masyarakat tidak dilibatkan dalam musyawarah penentuan prioritas pembangunan serta swakelola tidak terwujud secara utuh. Selain itu, tidak adanya transparansi mulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi Dana Desa, rendahnya tingkat profesionalitas sehingga melahirkan pola politik dinasti, prinsip rule of law tidak sepenuhnya diterapkan karena masih adanya pembangunan fasilitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan perencanaan. Pertanggungjawaban secara administrasi dapat dikatakan baik, namun kurang akuntabel karena tidak transparan. Tingkat responsivitas pun rendah karena tidak mampu menerima aspirasi masyarakat dan tidak adanya tindak lanjut. Serta prinsip keadilan belum ditegakkan karena masih adanya diskriminasi politik. Kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar, seperti kualitas Sumber Daya Manusia cukup mumpuni namun kurang profesional karena lemahnya pengawasan internal yang berakibat pula pada pengelolaan keuangan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa, serta masih kurangnya komunikasi dan rendahnya kerja sama antara Pemerintah Desa Gandamekar dengan masyarakat dan lembaga terkait. Faktor penentu keberhasilan dalam menciptakan good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar ialah kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pengelola Dana Desa.

This thesis analyzes management of the Village Fund in Gandamekar Village, Plered District, Purwakarta Regency according to the principles of good governance, and factors that influence it. This study uses qualitative method with post-positivist approach that produces descriptive data obtained through in-depth interviews with informants, literature studies, and qualitative observations using triangulation techniques to check the validity of the data. This current research reveal that findings of: First, the principles of good governance in Village Fund management in Gandamekar Village have not been implemented optimally because a low level of community participation because the community is not involved in the deliberations of determining development priorities and non functioning self-management. Furthermore, no transparency from planning, implementation to evaluation of the Village Fund, low professionalism bureaucracy due to dynastic politics pattern, non functioning principles of rule of law because there are still facilities construction that are not in accordance with specifications and planning. Administrative accountability is good enough, but it is less accountable because there is no transparency. A low level of responsiveness in receiveing aspirations from the community and the absence of follow-up. And the principle of equity has not been upheld because there is a political discrimination. Second, the factors that influence good governance in Village Fund Management in Gandamekar Village such as the quality of Human Resources are qualified enough but unprofessional because of weak internal supervision that also affects the Village Fund financial management from planning, implementation, administration, reporting, and accountability are not appropriate with the principles of village financial management, and the lack of communication and the lack of cooperation between the Gandamekar Village Government and the community and related institutions. The critical success factor in creating good governance in Village Fund management in Gandamekar Village is the quality of Human Resources as the manager of the Village Fund."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
T54990
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Komalasari
"Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten/Kota. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Fokus utama penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan. Dana desa difokuskan untuk pembangunan infrastruktur karena diyakini dengan infrastruktur yang memadai dapat mempercepat kegiatan yang lain salah satunya pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu peneliti bertujuan untuk menggambarkan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, mengumpulkan data dengan wawancara mendalam dan data sekunder dengan study literature, dan analisis yang dilakukan bersifat kualitatif. Analisis dilakukan dengan acuan teori Fungsi Manajemen oleh George R. Terry. Hasil dari penelitian ini secara garis besar pengelolaan dana desa di Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Provinsi Banten sudah baik, walaupun masih tedapat beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditinjau kembali untuk mendapat hasil yang lebih maksimal, seperti penetapan waktu pencapaian tujuan hingga standar pembangunan yang sama untuk setiap desanya. Rekomendasi ditujukan kepada (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BPMD) berupa penetapab waktu pencapaian tujuan yang jelas, memperjelas batas waktu pelaporan, meningkatkan pengawasan, dan memberikan sanksi kepada desa yang tidak mengelola dana desa dengan baik.

Village funds are funds sourced from the state budget (APBN) intended for villages that are transferred through the Regency/ City regional expenditure budget. Village funds are used to finance government administration, the implementation of development, community development and village community empowerment. The main focus of village fund usage is for development. Village funds are focused mainly on development is because it is believed that good infrastructure will accelerate other activities, one of which is community empowerment. Therefore the researcher aimed to describe the Management of Village Funds in Road Infrastructure Development in Cibarani Village, Cirinten District, Lebak Regency, Banten Province, using management theory. The method used in this research was post-positivist. Data consisted of primary data collected by in-depth interviews and secondary data collected by literature studies, and qualitative data analysis was performed. The analysis was carried out with reference to the Management Function theory by George R. Terry The results of this study showed that generally the management of village funds in Cibarani Village, Cirinten District, Lebak Regency, Banten Province, is good, however there are several things that must be improved and reviewed to get maximum results, such as setting the time for achieving goals and the same development standards for every village. Recommendations are addressed to Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), namely Establishing time for achieving goals clearly, clarifying reporting deadlines, increasing supervision, and imposing sanctions on villages that do not manage village funds properly."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vitriana Jessica Handiyono
"Penerapan Sistem Pengendalian Internal merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang akuntabel, efektif dan efisien, serta mengacu pada kebijakan yang tepat. Penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa menjadi hal yang penting mengingat prioritas tujuan dari pengelolaan dana desa adalah meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang mana di sisi lain masih banyak ditemukan permasalahan dalam pengelolaan dana desa itu sendiri. Kabupaten Bekasi sebagai wilayah dengan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara pun masih memiliki beberapa permasalahan pengelolaan desa, beberapa di antaranya masih fokus dalam pembangunan infrastruktur, hingga lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh APIP. Desa Tambun dan Desa Segarajaya di Kabupaten Bekasi juga merasakan permasalahan tersebut, disamping faktor wilayah dan masyarakat antara dua desa tersebut yang cukup berbeda. Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengaalisis sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 melalui studi kasus Desa Tambun dan Desa Segarajaya. Teori dasar yang digunakan adalah sistem internal COSO (COSO) Komite Pengendalian Organisasi (COSO) Tahun 2013, mencakup 5 komponen: pengendalian lingkungan, pengendalian risiko, pengendalian aktivitas, informasi komunikasi, dan aktivitas aktivitas. Hasil dari penelitian ini adalah tidak seluruh komponen sistem pengendalian internal oleh COSO telah dilaksanakan oleh Desa Tambun atau Desa Segarajaya. Permasalahan yang menjadi perhatian utama adalah karena pemahaman pemerintah desa yang terkait dengan pengelolaan internal dalam pengelolaan dana desa, karena sosialisasi kebijakan dari pemerintah pusat yang belum secara utuh mensosialisasikan kebijakan sistem pengendalian internal kepada pemerintah desa

The implementation of the Internal Control System is a form of the government's commitment in realizing accountable, effective and efficient state governance and refers to the right policies. The application of an internal control system in the management of village funds is important considering the priority objectives of village fund management are to increase development and empowerment of village communities, which on the other hand still find many problems in the management of village funds itself. Bekasi Regency as an area with one of the largest industrial estates in Southeast Asia still has several village management problems, some of which are still focused on infrastructure development, to the point of weak supervision by APIP. Tambun Village and Segarajaya Village in Bekasi Regency also feel this problem, in addition to the regional and community factors between the two villages which are quite different. Based on existing problems, this study aims to analyze the internal control system in managing village funds in Bekasi Regency in 2018 through a case study of Tambun Village and Segarajaya Village. The basic theory used is the 2013 COSO (COSO) Organizational Control Committee (COSO) internal system, which includes 5 components: environmental control, risk control, activity control, communication information, and activity activities. The results of this study are that not all components of the internal control system by COSO have been implemented by Tambun Village or Segarajaya Village. The main concern is the understanding of the village government regarding internal management in managing village funds, because the socialization of policies from the central government has not yet fully socialized the internal control system policy to the village government."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nunik Sugiani
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada tahun 2018. Desa Ponggok merupakan pemerintahan dengan manajemen dana desa terbaik menurut BPKP sehingga dipilih sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode 'single-case study.' Digunakan indikator-indikator transparansi dari Meijer, ‘t Hart dan Worthy (2015) dan Krina (2003) sebagai acuan dalam melakukan 'in-depth interview, 'observasi serta pengumpulan data. Transparansi dalam penelitian ini terbagi dalam dua ranah yaitu ranah politik dan ranah administrasi. Dalam ranah politik, transparansi di Desa Ponggok telah memberikan kontribusi untuk demokrasi yang kuat, 'check and balance' yang baik serta akses menuju debat publik yang cukup baik. Sementara dalam ranah administrasi, transparansi membantu manajerial pemerintah desa Ponggok dalam hal efisiensi dan integritas pemerintah desa yang cukup baik pula. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan yang dapat menjadi acuan untuk perbaikan mengenai aspek transparansi di Desa Ponggok, antara lain keterbatasan kemampuan sumber daya manusia di Desa Ponggok dalam menerima maupun menyeleksi informasi yang penting, pudarnya kearifan lokal berupa gotong royong serta budaya profesionalisme yang kurang dalam pelaksanaan pemerintahan di desa.

This research is meant to find out the transparency of Village Funds management in Ponggok Village, Klaten Regency, Central Java in 2018. Ponggok village is the village with best fund management according to BPKP so that it is chosen as the object of research. This research uses a single-case study method. Transparency indicators from Meijer, ‘t Hart and Worthy (2015) and Krina (2003) are used as references in conducting in-depth interviews, observations and data collection. Transparency in this research is divided into two realms, namely the political realm and the administrative realm. In the political realm, transparency in Ponggok Village has given contributions to a strong democracy, good checks and balances, and good access to public debate. While in the administrative realm, transparency helps managerial Ponggok village government in terms of efficiency and integrity of the village government, which is quite good. However, some gaps can become a reference for improvements regarding aspects of transparency in Ponggok Village, including limited human resource capacity in Ponggok Village in receiving and selecting important information, fading local wisdom in the form of cooperation and a lack in professionalism implementation of governance in the Ponggok Village.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nadilah Salma
"Desa kini bukan lagi sekadar objek pembangunan melainkan subjek pembangunan dengan otonominya yang kembali seperti sedia kala dan diakui kerangka regulasi yang formal (UU Desa). Desa juga mendapat tambahan sumber pendapatan berupa dana desa yang memiliki potensi membiayai aktivitas pembangunan kesehatan di desa. Penelitian ini memaparkan gambaran pemanfaatan dana desa untuk bidang kesehatan serta hubungannya dengan peningkatan pembangunan kesehatan di wilayah perdesaan Kabupaten Kebumen selama empat tahun. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei dan menggunakan data realisasi pemanfaatan dana desa dan data capaian pembangunan kesehatan Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, alokasi pemanfaatan dana desa bidang kesehatan proporsinya berkisar 3,44-5,92% dengan besaran per kapita relatif kecil yakni Rp. 3.655-16.879. Besaran alokasi belanja paling banyak cenderung untuk pembangunan fisik sarana prasarana pelayanan kesehatan desa dan penyehatan lingkungan berupa jamban/MCK dan sarana air bersih. Selain itu tidak didapati korelasi antara pemanfaatan dana desa untuk kesehatan dengan peningkatan akses terhadap jamban sehat, akses terhadap air minum, peningkatan Posyandu aktif, dan peningkatan status desa siaga.

Nowadays, a village is not just become an object of development but the subject behind it with its real autonomy avowed by formal regulatory framework (Village Law). A village also receives additional income in the form of village funds which potentially becomes new source to rural health development financing. This research shows the use of village funds and its correlation with rural health development at villages in Kebumen Regency for 4 years. This is a quantitative research with survey method and use data of realization of village funds and health development achivements in Kebumen Regency. The result shows that utilization of village funds for health sector took about 3.44-5.92% proportion with a relatively small per capita amount around 3.655-16.879 rupiahs. The largest expenditure allocation tends to be infrastructure facilities for village health services and environmental health in the form of latrines/ toilets and clean water facilities. In addition, there is no correlation between the use of village funds for health and access to clean water, access to proper latrines/toilets, an increase in Posyandu aktif, and Desa Siaga status."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gianda Nadyastika
"ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis mengenai pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa yang kemudian dibandingkan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan analisis mendalam terhadap dokumen. Penelitian menganalisis pengelolaan Dana Desa untuk dua periode anggaran yaitu tahun 2015 dan 2016. Objek dalam penelitian ini adalah Desa Candirejo, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur yang tergolong dalam desa berkembang. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan Dana Desa pada Desa Candirejo masih mempunyai ketidak sesuaian dengan peraturan yang berlaku. Tahap perencanaan dan penganggaran RKPDes maupun APBDes dilaksanakan jauh dari batas waktu dalam peraturan. Untuk tahap pelaksanaan, waktu dan presentase penerimaan Dana Desa pada Desa Candirejo masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku baik tahun 2015 maupun tahun 2016. Pada tahap penatausahaan, laporan pertanggungjawaban bulanan tidak dilaporkan kepada Kepala Desa. Sedangkan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban ada ketidaksesuaian antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan, perbedaan laporan semesteran dengan laporan pertanggungjawaban yang membuat informasi yang disajikan pada laporan menjadi tidak andal.

ABSTRACT
This research analyzes the Village Funds management which allocated from State Budget of Indonesia. To analyze the Village Funds management start from planning, implementation, administration, reporting, and accountability of Village Funds with government regulation is the purpose of this research. This research applies a case study as a method with qualitative research approach. Furthermore, for the data collection process, user interview and deep anaylisis are implemented by the researcher. Village Funds management from 2015 and 2016 are collected as a sample. The object for this resarch is Candirejo Village, Nganjuk Regency, East Java Province which classified as a developing village. The research outcome shows that there is a discrepancy between the Village Funds management with the government regulation. The planning and budgeting stages of Plans for Village level Development and Local Government Budget exceeds the time limit of government regulation. Moreover, there is an issue regarding the time and the percentage income of Village Funds at Candirejo village is not in accordance with the government regulation both in 2015 and 2016 in the implementation stage. In addition, no reports are delivered to the Village Head in the administration stage. Meanwhile, there are some issues with the real income and budget allowance, reports and accountability reports which diminish the realiability of the reports."
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Choirul Anam
"ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang dampak penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan model estimasi regresi cross section untuk mengestimasi pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2016 terhadap tingkat kemiskinan pada 53 desa di Kabupaten Bangkalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa berdampak terhadap pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat desa. Namun demikian, karena rendahnya kualitas SDM aparatur desa dan masih lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa, maka perlu ditingkatkan pelatihan pengelolaan Dana Desa dan peningkatan pengawasan oleh pihak eksternal.

ABSTRACT
This thesis discusses the impact of the implementation of transparency and accountability in the management of village funds on poverty levels. This research is a quantitative descriptive research using cross section regression estimation model to estimate the effect of transparency and accountability of village funds management in 2016 to poverty level on 53 villages in Bangkalan regency. The results of research indicate that the implementation of transparency and accountability in village funds management has an impact on poverty reduction of rural communities. However, due to the low quality of human resources of the village apparatus and the lack of supervision over the management of village funds, it is necessary to improve the training of village funds management and increase supervision by external parties"
2017
T49795
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>