Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai DPA Sementara dilakukan berdasarkan kerangka teori ilmu-ilmu seiarah, yaitu menggambarkan DPA Sementara sebagai sebuah lembaga tinggi negara dan kemudian memberikan interpretasi terhadap data-data yang didapat. Data-data yang diperoleh dari beberapa kepustakaan dan wawancara yang dilakukan beberapa kali. Dengan berdasar data tersebut dilakukan deskripsi yang kemudian dapat disimpulkan bahwa: 1. DPA Sementara mempunyai kedudukan yang cukup berarti yaitu sebagai laboratorium politik Presiden Soekarno dan tidak hanya sebagai badan penasehat belaka. 2. Keanggotaan DPA Sementara lebih mengutamakan golongan fungsional. 3. Dari masalah-masalah yang dibahas terlihat, bahwa DPA Sementara lebih banyak membicarakan masalah-masalah politik dibandingkan masalah-masalah lainnya."

"Persetujuan pemerintah RI terhadap revolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) No. 1747 (24 Maret 2007) yang berisi perluasan sanksi terhadap Iran terkait dengan pendayagunaan uranium mendapat reaksi keras dari DPR RI

---

"

"Pada masa Demokrasi Terpimpin pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno tampak berupaya keras untuk mengatasi masalah-masalah politik pada masa itu untuk mewujudkan integrasi bangsa ke dalam satu lan_dasan ideologi Manipol-USDEK dan menempatkan bangsa Indonesia sebagai pemimpin dan mercu suar dari negara_negara Nefo. Kenyataannya, pada perkembangan selanjutnya masalah politik yang dihadapi oleh pemerintahan Soekar_no, yaitu upaya penumpasan pemberontakan DI/TII dan PRRI/Permesta, perjuangan pembebasan Irian Barat, kon_frontasi terhadap Malaysia dan pembangunan proyek-proyek mercu suar seperti Asian Games, Ganefo, Monumen Na-sional, Conefo dan lain-lain menyebabkan terserapnya sebagian besar dana belanja negara (46%) untuk bidang tersebut. Sedangan di sisi lain, pembiayaan untuk pelak_sanaan pembangunan ekonomi hanya mencapai rata-rata 19,9% dari seluruh realisasi (penggunaan dana) belanja negara. jadi pada periode Demokrasi Terpimpin, 1960-1965, alokasi.belanja negara untuk masalah politik dan proyek-proyek politik kurang lebih dua setengah kali lipat daripada alokasi belanja negara untuk pembangunan ekonomi. Jadi jelas bahwa pada masa Demokrasi Terpimpin, kebijaksanaan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno lebih memprioritaskan pada pem_bangunan politik daripada pembangunan ekonomi. Sebagai akibat begitu besarnya realisasi belanja negara untuk pembiayaan politik tanpa memperhatikan asas keseimbangan antara pendapatan negara dan belanja negara, maka pembangunan ekonomi menjadi terbengkalai seiring dengan semakin besarnya defisit keuangan negara dari tahun ke tahun. Hal itu berarti sebagian besar keuangan negara (60%) dibiayai dengan oara inflatoir yaitu dengan Cara meminjam uang dari bank Indonesia dan untuk memenuhi pinjaman pemerintah tersebut, Bank Indonesia mencetak uang baru. Akibatnya inflasi terus meningkat seiring dengan semakin besarnya defisit belanja negara menjadi suatu keadaan yang tak dapat dielakkan lagi hingga tingkat inflasi di tahun 1565 berada di atas 650%. Tingginya tingkat inflasi tercermin dari indeks harga barang-barang kebutuhan pokok yang terus meningkat dengan tajam sehingga pendapatan rakyat tidak mampu mengikuti perkembangan harga tersebut. Akibatnya masyarakat (rakyat umum) mengalami kesulitan untuk memperoleh barang-barang kebutuhan pokok."