Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena tercemarnya kualitas udara di wilayah DKI Jakarta membuat beberapa media baik online maupun offline turut memberitakannya dengan versi dan sudut pandangnya masing-masing. Dalam ranah Public Relations sendiri pemberitaan yang dilakukan oleh media menjadi suatu hal yang patut untuk diperhatikan dan dipantau, karena hal ini akan berpengaruh pada terbentuknya opini publik di masyarakat. Opini publik sendiri menjadi hal yang krusial untuk diperhatikan, karena krisis dapat muncul salah satunya disebabkan oleh adanya opini publik yang buruk terhadap suatu organisasi/instansi/lembaga. Seperti halnya fenomena tercemarnya kualitas udara di wilayah DKI Jakarta, yang pada akhirnya menjadikan Pemprov DKI Jakarta berada pada kondisi krisis, hal tersebut dikarenakan maraknya pemberitaan di media yang bermuatan negatif terkait isu tercemarnya kualitas udara di wilayah DKI Jakarta, dan dari pemberitaan tersebut menjadikan opini publik yang terbentuk di masyarakat menjadi buruk. Penulisan makalah kali ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemberitaan yang dilakukan oleh media terhadap tercemarnya kualitas udara yang terjadi di wilayah DKI Jakarta, dan apa saja strategi manajemen krisis yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam menyelesaikan kasus tercemarnya kualitas udara yang terjadi di wilayah DKI Jakarta.

---

The phenomenon of pollution of air quality in the DKI Jakarta area has made several media both online and offline also reported on it with their respective versions and perspectives. In the realm of Public Relations itself, the news carried out by the media becomes something that deserves attention and monitoring, because this will affect the formation of public opinion in the community. Public opinion itself becomes a crucial thing to pay attention to, because a crisis can arise one of which is caused by the existence of bad public opinion towards an organization / agency / institution. Like the phenomenon of pollution of air quality in the DKI Jakarta area, which in turn makes the DKI Jakarta Provincial Government in a crisis condition, it is due to the rise of negative media coverage related to the issue of pollution of air quality in the DKI Jakarta area, and from the reporting makes public opinion formed in society becomes bad. The writing of this paper aims to analyze how the media coverage of air quality pollution occurs in the DKI Jakarta area, and what are the crisis management strategies adopted by the DKI Jakarta Provincial Government in resolving cases of air quality pollution that occur in the DKI Jakarta area."

"ABSTRACTPENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI WILAYAH DKI JAKARTA. Jakartaadalah kota metropolitan seluas 650 km2 dengan penduduk 9.341.000 jiwa pada tahun 1996. Jumlah penduduk sebesar itu dengan mobilitas tinggi memiliki potensi untuk menimbulkan pencemaran udara. Hasil penelitian BAPEDAL dan LPM-ITB pada tahun 1992 menunjukkan bahwa sektor transportasi di DKI Jakarta memberikan sumbangan terbesar yaitu 67,1 % diikuti sektor industri sebesar 18.9 % untuk parameter pencemar berupa CO, SOx, NOX partikular, dan HC. Penelitian lainnya memberikan indikasi bahwa pertambahan kendaraan di Wilayah DKI Jakarta ialah 11.79 %. sedangkan penambahan panjang jalan hanya 2.5 %. Hal ini memberikan gambaran bahwa pencemaran udara terkait dengan sektor transportasi dan industri. Pemerintah DKI Jakarta melalui Biro Bina Lingkungan Hidup dan Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan (sekarang BAPEDALDA) DKI Jakarta telah melaksanakan beberapa program yang terkait pengendalian pencemaran udara; misalnya Program Udara Bersih (PRODASIH). Kegiatan ini merupakan pelaksanaan amanat dalam UUD 1945, GBHN (1998-2003), REPELITA VI dan UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai peraturan pelaksanaan, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (sekarang Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan Gubernur Kepala DKI Jakarta telah mengeluarkan beberapa surat keputusan yang mengatur pengendalian pencemaran udara. Pencemaran udara perlu dikendalikan karena udara yang tercemar menimbulkan dampak kesehatan seperti gangguan saluran pernafasan, gangguan metabotisme, gangguan pertumbuhan dan perkembangan sampai kepada kematian. Dampak pencemaran yang bersifat gtobal ialah timbulnya efek rumah kaca dan penipisan lapisan Ozon. Program pengendalian pencemaran udara yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah sering mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut ialah tidak/belum adanya peraturan perundang-undangan yang mampu menampung permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian pencemaran udara, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, benturan kepentingan penanggung jawab kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara dengan institusi pengendalian pencemaran udara (lingkungan) adanya pertimbangan ekonomi dan teknologi, belum adanya kesamaan persepsi di antara pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum/peraturan di bidang pencemaran udara (lingkungan) serta masih lemahnya kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas udara. Dengan melihat kendala-kendala tersebut maka diperlukan keterpaduan kegiatan di semua institusi di bawah Pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat. penyamaan persepsi di antara pihak-pihak yang terkait dengan pecemaran udara. pengembangan kelembagaan di bidang pengelolaan lingkungan hidup . peningkatan kualitas sumber daya manusia para personil BAPEDAL Daerah (opeasional sekarang masih dilaksanakan oleh Biro BLH dan KPPL), mengusahakan ketersediaan dana dan pengenalan teknologi yang mampu menurunkan pencemaran udara santa dibarengi dengan penerapan kepastian dan penegakan hukum. Dengan upaya itu diharapkan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan.

---

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kapasitas pengambilan keputusan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip good environmental governance terutama dalam pengendalian pencemaran udara. Teori yang digunakan adalah konsep good environmental governance (GEG) yang didalamnya terdapat tujuh prinsip bagaimana membangun tata kelola lingkungan yang baik. Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah sebagian besar memenuhi prinsip GEG karena sudah berdasarkan prinsip deliberative, efficeient, science-based, dan risk-based namun terdapat prinsip yang belum dilaksanakan secara maksimal yaitu transparent, accountable, open and balance. Hal ini disebabkan kapasitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan lingkungan hidup mengalami beberapa kendala seperti terbatasnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengendalian pencemaran udara, terbatasnya perangkat hukum dan kewenangan, hubungan antar SKPD, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah DKI Jakarta, serta jumlah dan kualitas sumber daya manusia.

---

ABSTRACTThis research aims to describe decision making capacity by DKI Jakarta Province Government on how to manage environment based on Good Environmental Governance (GEG) principal, especially on air pollution. The research use the concept of good environmental governance in which there are seven principles of how build good environmental governance. The approach was post positivist using literature review and depth interview. Most of the results meet GEG principles which are deliberative, efficient, science-based, dan risk-based, but there are principles have not been implemented maximally which are transparent, accountable, open and balance. It is due to the capacity of Jakarta?s Provincial Government in environmental management having some obstacles such as public awareness limitation related to air pollution control importance, a set of law and authority limitation, relationship inter-SKPD, relationship between central government and province government, and quantity and quality of human resource"

"City branding merupakan strategi pemasaran pariwisata yang dapat memberikan identitas kota agar dapat bersaing untuk mendatangkan wisatawan dan investor. Dalam membangun city branding Kepulauan Seribu, Pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf) Kepulauan Seribu melaksanakan suatu kampanye public relations. Tulisan ini membahas bagaimana kondisi city branding Kepulauan Seribu dan bagaimana strategi kampanye public relations Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun city branding Kepulauan Seribu, serta peran kampanye terhadap city branding Kepulauan Seribu. Hasil analisis menunjukkan Sudin Parekraf Kepulauan Seribu menerapkan strategi kampanye public relations dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan kampanye yang meliputi pameran pariwisata, festival musik, event olahraga, ajang pemilihan duta wisata, dan publikasi online. Kampanye tersebut berperan dalam membangun city branding Kepulauan Seribu karena memenuhi dua kriteria city branding, yakni attributes (menunjukkan karakter Kepulauan Seribu) dan ambassadorship (menginspirasi masyarakat untuk berwisata ke Kepulauan Seribu).

---

City branding is a tourism marketing strategy that can provide a city identity so that it can compete to bring in tourists and investors. In building the city branding for Kepulauan Seribu, the provincial government of DKI Jakarta through Kepulauan Seribu Tourism and Creative Economy Sub-Department conducted a public relations campaign. This paper discusses the condition of the city branding of Kepulauan Seribu and how the public relations campaign strategy of DKI Jakarta Provincial Government in building the city branding of Kepulauan Seribu, as well as the role of the public relations campaign on the city branding of Kepulauan Seribu. The result shows that Kepulauan Seribu Tourism and Creative Economy Sub-Department implements public relations campaign strategy by holding various campaign activities including tourism exhibitions, music festivals, sports events, tourism ambassador events, and online publications. The campaign plays a role in building the city branding of Kepulauan Seribu because it fulfills two city branding criteria, namely attributes (showing the character of Kepulauan Seribu) and ambassadorship (inspiring people to travel to Kepulauan Seribu)."

"Skripsi ini membahas mengenai perkenalan program e-government yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Humas Pemprov DKI Jakarta dalam menyosialisasikan Program Jakarta Smart City serta mengetahui pendapat dari masyarakat Jakarta mengenai program ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan metode wawancara mendalam kepada informan sebagai metode pengambilan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Pemprov DKI Jakarta berperan sebagai back-up management dalam sosialisasi Jakarta Smart City sesuai tugas dan fungsinya. Penelitian ini menyarankan bahwa humas memiliki peran penting dalam sosialisasi sehingga humas diperlukan untuk dapat memberikan saran kepada pembuat kebijakan. Selain itu, humas perlu menggunakan media, baik konvensional maupun internet, yang lebih beragam agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

---

This thesis discuss about introduction of e-government program held by the government for the citizens. The purpose of this research is to know the role of DKI Jakarta Provincial Government Public Relations on the socialization of Jakarta Smart City Program and to know the opinion of the Jakarta citizens regarding this program. This research is a descriptive qualitative research using in-depth interview on the informants as the method in collecting data.

The result of this research shows that DKI Jakarta Provincial Government Public Relations have done a good role as back-up management in socialization Jakarta Smart City according to their duties and functions. This research suggests that public relations have an important role in socialization so that public relations have to be able to give recommendations to the policy makers. Furthermore, public relations need to use various types of media, whether conventional or Internet, in order to reach the whole citizens."

"Pada tahun 2019, kualitas udara di DKI Jakarta tercatat memburuk, diindikasikan oleh meningkatnya konsentrasi Particulate Matter berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron (PM 2,5) di wilayah tersebut. Seiring pesatnya pertumbuhan populasi dan laju urbanisasi, sektor transportasi menjadi kontributor utama bagi emisi polutan PM 2,5 di DKI Jakarta, yang kemudian menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Dengan pendekatan bottom-up serta permodelan dispersi udara menggunakan perangkat lunak AERMOD, studi ini mengestimasi tingkat konsentrasi PM 2,5 tahunan yang dihasilkan aktivitas transportasi di DKI Jakarta. Kemudian, studi ini mengkalkulasi kasus mortalitas dan morbiditas yang diakibatkan paparan konsentrasi PM 2,5 tersebut, beserta kerugian ekonomi yang terkait dengannya. Valuasi ekonomi dari dampak kesehatan dilakukan dengan nilai satuan Value of Statistical Life (VSL) untuk kasus mortalitas, serta nilai satuan Cost of Illness (COI) dan Willingness to Pay (WTP) untuk kasus morbiditas. Ketiga nilai tersebut diturunkan dengan pendekatan benefit-transfer nilai satuan dari studi terdahulu di DKI Jakarta dan wilayah lainnya di luar negeri, dengan penyesuaian terhadap tingkat pendapatan maupun inflasi. Khusus untuk insiden perawatan dan kunjungan Rumah Sakit, nilai satuan COI diperoleh dari regulasi terkini yang mengatur standar tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Rata-rata konsentrasi PM 2,5 tahunan dari sektor transportasi di DKI Jakarta berada di rentang 3,16 µg/m-69,12 µg/m3 pada tahun 2019, di mana konsentrasi tinggi (37-69 µg/m3) cenderung berada di ruas jalan tol. Sebagai dampaknya, tingkat kematian prematur yang diakibatkan mencapai 4.267 jiwa, sebagian besar diakibatkan penyakit jantung iskemik dan stroke. Kemudian, paparan konsentrasi PM 2,5 juga diestimasikan menyebabkan 2.626 kasus perawatan rumah sakit, 26.000 kasus kunjungan IGD, 320.852 kasus serangan asma, 19.544 kasus bronkitis akut pada anak-anak, 3.075 kasus bronkitis kronis, respiratory symptom days sebanyak 20,25 juta hari, dan berkurangnya hari kerja sebanyak 1,72 juta hari. Sejumlah dampak kesehatan tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp24,35 triliun, atau setara dengan 0,86% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta tahun 2019. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi kebijakan secara spesifik di sektor transportasi, yang merupakan kontributor terbesar bagi pencemaran udara di DKI Jakarta.

---

In 2019, Particulate Matter less than 2,5 micrometers (PM 2,5) was recorded increasing in DKI Jakarta, which signaled deteriorating air quality in the region. Along with rapid population growth and urbanization, the transportation sector becomes a major contributor to PM 2,5 emission in DKI Jakarta, which then poses health risks to the society. Through the bottom-up approach and air dispersion modelling with AERMOD software, this study estimates the annual PM 2,5 concentration that produced by transportation activities in DKI Jakarta. Furthermore, this study calculates mortality and morbidity cases resulting from these PM 2,5 exposures, as well as the associated economic losses. Economic valuation of health impacts is executed using the Value of Statistical Life (VSL) for mortality cases, together with Cost of Illness (COI) and Willingness to Pay (WTP) unit value for morbidity cases. Using benefit-transfer methods, these unit values are derived from previous studies in DKI Jakarta and other regions abroad, with adjustment to income level and inflation. Specific to hospital care incidents, the COI unit value is obtained from the latest regulations governing health service tariffs at the Dr. Cipto Mangunkusumo hospital.

The annual PM 2,5 concentration from transportation sector in DKI Jakarta ranged between 3,16 µg/m3-69,12 µg/m3 in 2019, where high concentration (37-69 µg/m3) tends to be along the highway road. Subsequently, PM 2,5-attributable mortality was 4.267, mostly caused by Ischemic Heart Disease and stroke. Additionally, the total hospital admissions and emergency room visit were 2.626 and 26.000 respectively. Estimated chronic bronchitis, asthma attacks, and acute bronchitis for children were 3.075, 320.852, and 19.544 respectively. Lastly, there were 20,25 million days of respiratory symptom, and 1,72 million of work loss days. Simultaneously, the PM 2,5 exposure caused the economic loss of IDR 24,35 trillion, which is 0,86% of DKI Jakarta Gross Domestic Regional Product (GDRP) in 2019. The result of this study would provide a guidance for governments to design and implement the transportation sector-specific policies, which is the largest contributor to air pollution in DKI Jakarta."