Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1954 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Cham, Switzerland: Springer, 2018
307.121 6 SMA
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Nurul Kurniasari Dela
"Jakarta, sebagai sebuah kota, selalu menghadapi masalah dan tantangan yang bergerak dinamis dan kian kompleks. Untuk mengatasinya, diperlukan pengelolaan perkotaan yang lebih baik agar pembangunannya dapat diarahkan untuk membuat kota menjadi lebih layak huni. Salah satunya, ialah dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi melalui konsep smart city. Untuk bertransformasi menjadi smart city, Jakarta punya program Jakarta Smart City yang kemudian dikembangkan dari dimensi-dimensi penting yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengembangan dimensi smart governance pada Jakarta Smart City. Peneliti menggunakan pendekatan post-positivist, dan metode kualitatif.
Hasil analisis menunjukkan bahwa Jakarta Smart City telah mengembangkan dimensi smart governance, dengan memenuhi indikator partisipasi dalam pembuatan keputusan, transparansi, pelayanan publik dan pelayanan sosial, serta strategi politik dan perspektif. Pengembangan dimensi smart governance pada Jakarta Smart City ini diharapkan jadi penggerak untuk membangun dimensi esensial lainnya untuk mentransformasikan kota sepenuhnya menjadi smart city.

As a city, Jakarta is always facing problems and challenges which getting more complex each day. To overcome this, an urban development is needed, so that the city can be directed to be more livable. One concept to make urban development in the city becomes better is by using the technology, information, and communication through smart city. To be able to transform into a smart city, Jakarta has Jakarta Smart City, which then being developed in many dimensions. This research aims to analyze how the development of smart governance dimension in Jakarta Smart City. The research using post-positivist approach and qualitative methods.
The analysis showed that Jakarta Smart City has developed a smart dimension of governance, to fulfill the indicators participation in decision-making, transparency, public services and social services, as well as political strategy and perspective. Development of smart governance dimension in Jakarta Smart City is expected to be the driving force to build other essential dimensions to completely transform the city into a smart city.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S62680
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Goldsmith, Stephen, 1946-
"Leveraging Big Data and 21st century technology to renew cities and citizenship in AmericaThe Responsive City: Engaging Communities Through Data-Smart Governance. The Responsive City is a guide to civic engagement and governance in the digital age that will help leaders link important breakthroughs in about technology and big data analytics with age-old lessons of small-group community input to create more agile, competitive, and economically resilient cities. Featuring vivid case-studies highlighting the work of individuals in New York, Boston, Rio de Janeiro, Stockholm, Indiana, and Chicago, the book provides a compelling model for the future of cities and states. The authors demonstrate how digital innovations will drive a virtuous cycle of responsiveness centered on "empowerment" : 1) empowering public employees with tools to both power their performance and to help them connect more personally to those they service, 2) empowering constituents to see and understand problems and opportunities faced by cities so that they can better engage in the life of their communities, and 3) empowering leaders to drive towards their missions and address the grand challenges confronting cities by harnessing the predictive power of cross-government Big Data, the book will help mayors, chief technology officers, city administrators, agency directors, civic groups and nonprofit leaders break out of current paradigms in order to collectively address civic problems. Co-authored by Stephen Goldsmith, former Mayor of Indianapolis, and current Director of the Innovations in Government Program at the Harvard Kennedy School and Susan Crawford, co-director of Harvard's Berkman Center for Internet and Society.The Responsive City highlights the ways in which leadership, empowered government employees, thoughtful citizens, and 21st century technology can combine to improve government operations and strengthen civic trust. It provides actionable advice while exploring topics like: Visualizing service delivery and predicting improvement Making the work of government employees more meaningful Amplification and coordination of focused citizen engagement Big Data in big cities - stories of surprising successes and enormous potential "--
"This book highlights the ways in which leadership, empowered government employees, thoughtful citizens, and 21st century technology can combine to improve government operations and strengthen civic trust. It provides actionable advice while exploring topics like visualizing service delivery and predicting improvement, making the work of government employees more meaningful, amplification and coordination of focused citizen engagement, and the enormous potential of Big Data in big cities"
San Francisco, CA: Jossey-Bass, a Wiley Brand, 2014
352.3 GOL r
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Arafat, Wilson
"Tanpa strategi, sebuah organisasi bagaikan kapal tanpa kemudi, berputar-berputar dalam lingkaran. Organisasi yang demikian seperti pengembara tanpa arah dam tujuan yang jelas. Setali tiga uang ketika mengimplementasikan GCG; tanpa mengagas dan/atau mengeksekusi strategi secara cerdas = menegakan benang basah. Buku ini memaparkan paparan argumentasi, analisis dan kristalisasi pengalaman panjang penulis, serta didukung contoh-contoh membumi berdasarkan faktafakta empiris, diracik menjadi Smart Strategy for 360 Degree GCG yang sungguh powerful."
Jakarta: Skyrocketing, 2009
658.4 WIL s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ison, Stephen
Harlow: Prentice-Hall, 2000
330 ISO f
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ignasius Mario Septianta Nugraha
"Pemindahan Ibu Kota Negara menghadirkan peluang penting untuk meningkatkan birokrasi di Indonesia. Menurut Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Sistem Smart Governance telah memfasilitasi perbaikan birokrasi dengan menyederhanakan proses bisnis, meningkatkan koordinasi, dan mempromosikan tata kelola digital. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat berkolaborasi untuk mengembangkan program Smart Governance dengan memanfaatkan platform warga negara elektronik dan basis data publik yang terpusat. Penelitian ini bertujuan untuk membuat kerangka kerja dengan meninjau sistem tata kelola pemerintahan Indonesia saat ini dan membandingkannya dengan model-model yang telah berhasil. Kerangka kerja ini disusun dengan menggunakan Enterprise Architecture, yangselanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya investasi yang diperlukan untuk sistem Smart Governance. Hasil penelitian ini akan menjadi referensi yang berharga untuk pengembangan Sistem Pemerintahan Cerdas untuk Ibu Kota Nusantra.

The relocation of the Indonesia’s National Capital is an important moment to improve the bureaucracy in Indonesia. Based on Presidential Regulation No. 63 of 2022 on the The Nusantara Kapital (IKN), the Smart Governance System has driven bureaucratic improvements by streamlining business processes, strengthening coordination, and advancing digital governance. The government, community, and private sector have the potential to collaborate in the development of Smart Governance programs, by leveraging electronic citizen platforms and centralized public databases. This research aims to develop a framework by reviewing Indonesia's existing governance system and comparing it with models that have been successfully implemented. The framework that is built is structured using Enterprise Architecture which is then used as a basis for calculating the investment costs required for the Smart Governance system. The results of this research will be a valuable reference for developing a Smart Governance System for the Indonesia New State Capital."
Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Amalia
"Fitur JakLapor merupakan salah satu kanal pengaduan milik DKI Jakarta yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan non-darurat dan sekaligus menjadi salah satu bentuk perwujudan smart governance di DKI Jakarta. Hingga kini, JakLapor memiliki beberapa permasalahan, seperti kebocoran data pelapor, lamanya proses tindak lanjut laporan, hingga belum terlibatnya pelapor secara aktif dalam peningkatan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Fitur JakLapor pada Aplikasi JAKI menggunakan teori smart governance. Adapun pendekatan penelitian pada penelitian ini yaitu kuantitatif dengan teknik pengambilan data mix method yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif melalui survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi smart governance pada Fitur JakLapor tergolong baik dengan persentase responden menjawab baik sebanyak 96%. Hal tersebut terbukti dari lima dimensi smart governance tergolong dalam kategori baik, meliputi dimensi partisipasi dalam pembuatan keputusan, transparansi, pelayanan publik dan sosial, strategi politik dan perspektifnya, serta keamanan siber.  

The JakLapor feature is one of DKI Jakarta's complaint channels that aims to resolve non-emergency problems and at the same time become an instrument for realizing smart governance in DKI Jakarta. Until now, JakLapor has had several problems, such as leaks of reporting data, the length of the follow-up process for reports, and the lack of active involvement of the community in improving service quality. Therefore, this study aims to analyze the JakLapor feature on the JAKI application using the theory of smart governance. The research approach in this study is quantitative with a mix method data collection technique that combines quantitative and qualitative methods through surveys, in-depth interviews, and literature studies. The results of this study indicate that the implementation of smart governance on the JakLapor feature is classified as good with a percentage of 96%. This is evident from the five dimensions of smart governance which are in the good category, including the dimensions of participation in decision-making, transparency, public and social services, political strategies and perspectives, and cyber security."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arsya Monica Pravina
"Peningkatan kepadatan penduduk yang terjadi, menimbulkan permasalahanpermasalahan pemerintahan. Smart governance yang merupakan salah satu dimensi dalam pembangunan smart city, bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efisien, komunikatif, efektif, dan terus meningkatkan kinerja birokrasi melalui inovasi serta adopsi teknologi yang terpadu. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran dari teknologi informasi telah menjadi kebutuhan. Pemerintah Kabupaten Semarang terus berusaha meningkatkan fungsinya di pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi. Permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Semarang adalah pemanfaatan SI/TI belum sepenuhnya mendukung Pemerintah Kabupaten Semarang menuju smart governance. Oleh karena itu, diperlukan rumusan rencana strategis sistem informasi dalam mendukung pembangunan daerah dan penerapan smart gorvernance. Metodologi yang digunakan adalah Ward & Peppard dengan teknik analisis Value Chain, Balanced Scorecard, CSF, SWOT, PESTEL, dan McFarlan Strategic Grid. Tahapan dari Metodologi Ward & Peppard terdiri dari analisis kondisi internal dan eksternal bisnis dan SI/TI. Hasil dari penelitian ini berupa rumusan strategi SI, strategi TI, strategi manajemen SI/TI, peta jalan SI/TI, serta quick wins. Rencana strategis sistem informasi ini diharapkan mampu menyelaraskan strategi SI/TI dengan visi, misi, dan proses bisnis Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai acuan dalam melakukan pengembangan SI/TI dalam menuju smart governance.

The increase in population density that occurs causes government problems. Smart governance, which is one of the dimensions in smart city development, aims to realize efficient, communicative, effective local governance and continue to improve bureaucratic performance through innovation and integrated technology adoption. This shows that information technology has become a necessity. The Semarang Regency Government continues to improve its function in government by utilizing technology. The main problem faced by the Semarang Regency Government is that the use of IS/IT has not fully supported the Semarang Regency Government towards smart governance. Therefore, it is necessary to formulate an information system strategic plan to support regional development and the implementation of smart governance in the Semarang Regency Government. The methodology used is Ward & Peppard with Value Chain, Balanced Scorecard, CSF, SWOT, PESTEL, and McFarlan Strategic Grid analysis techniques. The Ward & Peppard Methodology stages consist of an analysis of the internal and external conditions of the business and IS/IT. The results of this research are IS strategy formulation, IT strategy, IS/IT management strategy, IS/IT roadmap, and quick wins. This strategic plan of information system is expected to align the IS/IT strategy with the vision, mission, and business processes of the Semarang Regency Government as part of developing IS/IT towards smart governance."
Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2021
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Lee, Alec M.
London: Macmillan, 1970
658.4032 LEE s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Dea Adelia
"ABSTRAK
Penelitian ini melihat fenomena dan konteks pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama Sukarela (Voluntary Partnership Agreement) dalam FLEGT (Forest Law, Enforcement, Governance and Trade) dibuat Uni Eropa (UE) yang merupakan tanggapan dari UE atas pembalakan liar. FLEGT merupakan perjanjian bilateral antara UE dan negara-negara pengekspor kayu, dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diimpor ke UE diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan negara mitra. Persyaratan FLEGT di nilai terlalu berat untuk negara mitra dagang UE yang merupakan negara berkembang. UE membuat program kesepakatan kerjasama sukarela (VPA) untuk membantu menyelesaikan persyaratan yang ditetapkan UE untuk negara mitra (Studi Kasus: UE-Indonesia). Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan VPA yang dibuat UE terhadap negara mitra dilihat dari aspek hukum dan konsep smart regulation. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi dokumen. Penelitian ini memiliki fokus pada teks tertulis seperti peraturan tertulis, perjanjian, buku, jurnal dan artikel. Temuan penelitian ini berhasil menjelaskan elemen-elemen pembentuk VPA FLEGT kedalam 3 elemen utama dari smart regulation yaitu, VPA FLEGT sebagai pembentuk kontrol sosial, pemenuhan prinsip dasar regulasi dan bentuk intervensi dalam penegakan hukum dalam isu lingkungan.

ABSTRACT
This study looks at the phenomenon and context of implementing the Voluntary Partnership Agreement in the EU (EU) FLEGT (Forest Law, Enforcement, Governance and Trade) which is a response from the EU on illegal logging. FLEGT is a bilateral agreement between the EU and timber exporting countries, with a view to improving forestry sector governance and ensuring that timber and wood products imported into the EU are produced in accordance with partner country legislation. The FLEGT requirement at the value is too heavy for the EU's emerging trading partner countries. The EU creates a voluntary cooperation agreement (VPA) program to help finalize EU-set requirements for partner countries (Case Study: UE-Indonesia). This research explains the implementation of EU-made VPAs on partner countries in terms of legal aspects and smart regulation concept. This study uses qualitative research methods with a document study approach. This research focuses on written texts such as written regulations, agreements, books, journals and articles. The result of this study succeeded in explaining the main elements of smart regulation, VPA FLEGT as a form of social control, fulfillment of basic regulatory principles and forms of intervention in law enforcement in environmental issues."
2019
T53599
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>