Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas surat Riouw 197 (selanjutnya disingkat R-197), yaitu koleksi surat kesultanan Langkat pada masa 1866-1868. Surat R-197 disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan dicatat dalam Daftar Katalog Sub Direktorat Layanan Arsip terbitan ANRI. Secara spesifik, koleksi-koleksi Langkat ditemukan dalam Katalog Riouw yang bernomor K-37. Surat R-197 yang menjadi bahan penelitian memperlihatkan konflik-konflik yang dihadapi Pangeran Langkat dengan para penguasa lokal Tamiang. Penelitian terhadap surat R-197 diawali dengan cara kerja filologi, yaitu dengan mentransliterasikan teks yang beraksara Jawi ke aksara Latin. Selanjutnya, isi teks dikaji dengan menggunakan studi pustaka. Surat R-197 menambah kisah dalam sejarah Langkat dan upayanya menegakkan kedaulatan di Tamiang. Pembahasan dalam surat berlatar pada tahun 1866 sampai 1868. Namun, perebutan atas Tamiang telah terjadi sebelum tahun 1866. Persaingan antara Kesultanan Aceh dan pemerintah Belanda menjadi salah satu penyebab utama konflik Langkat. Keterlibatan Kesultanan Aceh dan pemerintah Belanda sangat berpengaruh dalam konflik Langkat serta kedudukan beberapa kesultanan lain di Sumatra. Keterlibatan Kesultanan Siak dan Kesultanan Deli dalam konflik internal Langkat sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian masalah. Hubungan antara Kesultanan Langkat, Kesultanan Deli, dan Kesultanan Siak merupakan hasil dari sejarah kekerabatan yang panjang.

---

ABSTRACTThis paper discusses the 197 Riouw letter (abbreviated as R-197), the collection of Langkat Sultanate letters in the period 1866-1868. The letter R-197 is kept in Arsip Nasional Republik Indonesia (the National Archives of the Republic of Indonesia/ANRI) and recorded in the Catalog List of Sub Directorate of Archive Services published by ANRI. Specifically, Langkat collections are found in the Riouw Catalog numbered K-37. As the subject of research, the letter R-197 shows the conflicts between King Langkat and the local authorities of Tamiang. Before analyzing the contents of the text, the letter R-197 is translated from Jawi script to latin script. Then, the contents of the text are examined using literature studies. The letter R-197 contains the history of Langkat and its efforts to uphold sovereignty in Tamiang. The discussion in the letter took place between 1866 and 1868. However, the struggle for Tamiang had taken place before 1866. Competition between the Sultanate of Aceh and the Dutch government became one of the main causes of the Langkat conflict. The involvement of the Aceh Sultanate and the Dutch government was very influential in the Langkat conflict and the position of several other sultanates in Sumatra. The involvement of the Siak Sultanate and the Deli Sultanate in Langkat internal conflict was very influential in the problem solving process. The relationship between the Langkat Sultanate, the Deli Sultanate, and the Siak Sultanate is the result of a long history of kinship."

"ABSTRAKKabupaten Aceh Tamiang bertipikal kawasan perdesaan, mengacu pada 213 jumlah desa tanpa satu pun entitas desa berstatus kelurahan. Rasio daerah tertinggal dan penduduk miskin yang relatif tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh serta beberapa kasus penyimpangan dana desa yang terungkap, cukup menjadi alasan untuk segera menginisiasi Project Desa Digital pada kabupaten ini. Proyek tersebut, memanfaatkan potensi elektronikfikasi/digitalisasi pembayaran yang dapat diaplikasikan dalam tata kelola dana desa dan memfasilitasi akses layanan keuangan formal pada desa tertinggal yang diharapkan dapat menjadi solusi persoalan penyimpangan dana desa dan inklusivitas keuangan pada desa tertinggal. Setiap program yang berjalan hampir pasti memerlukan sinergitas seluruh unsur yang terlibat guna mendapatkan hasil yang maksimal. Terkait implementasi program di desanya, aparatur desa dituntut memiliki level pemikiran sinergis dan kesamaan persepsi dengan seluruh unsur yang terlibat terkait program, hal yang lebih mudah dicapai jika disertai kemampuan literasi optimal terhadap keuangan, digital dan kemampuan kognitif dan non kognitif lainnya terkait program secara esensial. Penelitian terhadap literasi dimaksud pada 60 aparatur desa di Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan metode survey. Instrumen atau alat ukur yang digunakan, mengadopsi materi survey lapangan/penelitian pendahuluan LPEM FEB UI terkait perkembangan inklusi keuangan (akses, penggunaan dan kualitas) melalui Program Layanan Keuangan Digital dan Lakupandai di Aceh dan NTB - Desember 2016 dan Januari 2017, instrumen atau alat ukur literasi keuangan dan keuangan inklusif oleh OECD/IENF - 2015, financial inclusion index oleh World Bank - 2014 dan a global measure of digital and ICT literacy skills oleh UNESCO - 2016 yang dimodifikasi berdasarkan pertimbangan spesifikasi dan relevansi konteks penelitian. Hasil penelitian menemukan : (1) 53,34 % respondens memiliki kemampuan literasi yang kurang atau buruk, semeentara secara rata-rata, nilai literasi respondens berada pada kategori kurang; (2) Buruknya nilai rata-rata komponen literasi keuangan digital/non tunai aparatur desa menjadi penyebab nilai rata-rata literasi aparatur desa berada pada kategori kurang, meski komponen literasi keuangan dan komponen literasi digital bernilai rata-rata cukup; (3) Dari 5 (lima) variabel independent penelitian, yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, masa tugas/kerja dan aksesibilitas, hanya faktor usia, tingkat pendidikan dan aksesibilitas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap literasi aparatur desa.

---

ABSTRACT The district of Aceh Tamiang is rural-typical, spinning in 213 villages without a single village resident. The ratio of disadvantaged areas and the relatively poor population of other districts / municipalities in Aceh Province and some cases of village fund irregularities revealed, is reason enough to immediately initiate Digital Village Projects in this district. The project, taking advantage of electronic payment potential / digitization that can be applied in financial governance and access to finance services in underdeveloped villages that may be applicable. Every program that runs almost certainly affects all that is used to achieve maximum results. Regarding the program of organizers in their village, the village apparatus is required to have the same level as the related program, which is easier to do if the optimal literacy capability on financial, digital and other programs. Research on information literacy at 60 village apparatus in Aceh Tamiang using survey method. The tools and measuring tools used, LPEM FEB UI's ongoing survey materials relating to the development of financial inclusion (access, use and quality) through the Digital and Lakupandai Financial Services Program in Aceh and NTB - December 2016 and January 2017, instruments or measuring instruments financial and financial literacy inclusive by OECD / IENF - 2015, World Bank-2014 financial inclusion index and global measurement of digital literacy and ICT skills by UNESCO-2016 which addresses the issues and relevance of the research context. The results of the study found: (1) 53.34% of respondents had less or less literacy ability, meanwhile, on average, the literacy value of respondents was in the less category; (2) The poor value of the average digital / non-bank financial literacy component of the village apparatus is the cause of the average literacy of rural average in the category of less, although the financial literacy component and the ordinary digital literacy component are on average enough; (3) From 5 (five) independent research variables, ie time, gender, education level, years of service and accessibility, only population, education level and accessibility have significant influence on village apparatus literacy."